PENCEGAHAN PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

BAB   XII

PENCEGAHAN PERBUATAN KORUP  DAN  KORUPSI

 

                   1. Tujuan Negara Kita dan Korupsi.

Para Pendiri Republik ini telah sepakat menetapkan tujuan perjuangan bangsa Indonesia seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu  merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Beliau-beliau ini tentunya ada yang menjadi ”amtenar” atau setidak-tidaknya sering berhubungan dengan ”amtenar” yang menurut cerita orang tua kita mereka sangat disiplin, jujur, patuh,  terhadap  hukum dan lain-lain, maka tidak heran apabila para Pendiri Republik ini berani menetapkan salah satu tujuan Negara kita “adil“ yang memang hanya dapat dicapai apabila para Penyelenggara Negara jujur.

Kekayaan alam kita melimpah, baik hasil tambang ,hasil hutan, tanah kita subur, kaya hasil laut, maka tidak heran Para Pendiri Republik ini berani menetapkan salah satu tujuan negara kita masyarakat yang makmur. Dengan rendah hati beliau-beliau mengakui bahwa UUD 1945 kurang sempurna, namun tidak akan merintangi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara masyarakat yang makmur sepanjang para Penyelenggara Negara bekerja penuh semangat dan tidak berfikir perseorangan.

Belum lama merdeka, Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Barang kali sampai  dengan tahun 1960-an, dengan modal yang sangat minim, namun dengan semangat yang tinggi generasi pada waktu itu telah berhasil mempertahankan kemerdekaan, bersatu dan berdaulat ( dalam arti politik ). Tujuan masyarakat adil dan makmur belum terwujud, barang kali situasi pada waktu itu belum memungkinkan. Namun  beliau-beliau konsekwen boleh dikatakan sampai dengan awal 1966 kekayaan alam masih utuh, perusahaan ex Belanda masih dikuasai Pemerintah secara penuh, dan negara boleh dikatakan tidak mempunyai utang luar negeri yang jumlanya signifikan.

Setelah lebih dari 40 tahun terhitung dari 1966, sudah berapa hasil tambang, hasil hutan, hasil laut  yang  sudah di exploatasi, berapa perusahaan ex Belanda yang sudah dijual sahamnya, berapa hutang luar negeri yang telah kita terima. Namun tujuan negara masyarakat adil dan makmur masih belum tercapai. Demikian pula berdaulat dalam bidang ekonomi.

Di samping itu sekarang ini terdapat pula permasalahan lain seperti banyaknya kendaraan bermotor tentu akan menjadi permasalahan dalam penyediaan bahan bakar, khususnya mengenai subsidi  BBM ) , sebagian masyarakat menuntut agar Pemerintah menyediakan minyak tanah  karena banyak terjadi kebakaran setelah menggunakan gas elfiji, banyak hutan yang gundul yang membawa resiko banjir, pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, sehingga bangsa kita terpaksa menjadi TKW, TKI ilegal yang sering dipulangkan secara paksa, dan masih banyak masalah lain.

2. Tujuan Negara dan Kemiskinan

  Tujuan bangsa Indonesia yang belum tercapai sampai sekarang  ini adalah berdaulat dalam bidang ekonomi, masyarakat adil dan makmur.

   2.1  Berdaulat di Bidang Ekonomi.

Negara kita negara yang subur, namun sekarang ini untuk kebutuhan beras, gula dan hasil pertanian yang lain seperti kedelai sebagian masih impor. Bahkan di supermarket  dibanjiri buah impor .Timbul pertanyaan mengapa divisa yang ada tidak dibelanjakan untuk produk, atau bahan yang memang kita belum  mampu mengahasilkan ?

Kalau sebagai pertimbangan karena harga pokok beras atau gula dalam negeri terlalu mahal dibanding luar negeri, tanpa mencari sebab-sebabnya mengapa terlalu mahal, kapan kita bisa meningkatkan produksi secara efisien. Demikian pula seperti daging sapi , negara banyak rumput dan makanan ternak yang lain, tenaga melimpah , mengapa tidak ada usaha  misalnya  pola kereman sapi.

 Perlu diingat peningkatan usaha bidang pertanian banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Lebih parah lagi kalau  untuk produk tertenrtu, misalnya kapal laut, kendaraan umum, atau hasil industri lainnya alasannya kwalitas produk dalam negeri rendah, proses pembuatannya lama, sedang kalau impor kwalitas produknya bagus, bisa ngutang dan lain-lain pertimbangan.

Dahulu barang-barang buatan Jepang boleh dikatakan kurang laku, karena kwalitasnya  rendah dibanding barang-barang ex Eropah. Namun sekarang barang dari Jepang  kwalitasmya telah bagus dan dapat bersaing dengan barang dari Eropah.

Pemerintah seharusnya mendorong industri dalam negeri , menumbuh kembangkan cinta produksi dalam negeri dan melindungi pemasarannya termasuk pemberantasan penyelundupan barang-barang dari luar negeri. seperti batik, alat-alat rumah tangga dari plastic, kosmestik dan lain-lain.

      

2,2.Masyarakat Adil.

Seperti dikemukakan dalam Bab   bahwa akibat dari korupsi antara lain masyarakat sebagian besar menderita baik dalam bidang ekonomi, administrasi , politik dan hukum.

Pengertian adil sangat luas, bisa menyangkut penggajian di negara kita ini.. Ciri khas orang jujur tidak akan memfaatkan wewenangnya untuk kepentingan sendiri , misalnya menetapkan gaji yang tinggi bagi dirinya. Sistem penggajian Presiden, Menteri, anggota DPR / DPRD dan Pejabat BUMN/BUMD sebaiknya berpatokan pada gaji pegawai negeri pada umumnya. atau gaji bawahannya. sehingga barang kali   memenuhi rasa keadilan.  misalnya  kelipatan  gaji pegawai negeri golongan IV d, masa kerja 25 tahun. Perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga setidak-tidaknya mendekati keadilan. Kalau alasannya  dengan gaji yang tinggi misalnya bagi Anggota DPR, Pejabat  BUMN agar dapat mencurahkan perhatiannya pada tugasnya dan tidak korupsi, ternyata banyak anggota DPR yang dipanggil KPK karena diduga melakukan korupsi. dan sering ada ada berita tentang kasus dalam Perbankan misalnya tingginya kredit macet, agunan kredit yang bermasalah , kerugian dalam perdagangan  valas dan lain-lain

Kejenjangan social yang tajam ini, juga dapat menjadi salah satu sebab timbulnya korupsi.

Salah satu sebab terjadinya ketidak adilan di bidang hokum adalah kelemahan dalam penegakan hukum.  Dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK , di mana dalam pertimbangannya dikemukakan :

Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi yang terjadi sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

 Sebaiknya pengeluaran APBN diteliti kepatutannya, sehingga tidak terlalu membebani APBN.  KPK akan mampu menilai pengeluaran APBN yang tidak memenuhi rasa keadilan mengingat di negara kita gaji pegawai negeri rendah, belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, masih banyak orang  miskin dan lain-lain.. Apalagi sekarang ini kelihatan untuk penegakkan hokum dan mewujutkan keadilan, masyarakat meletakkan tumpuan harapannya hanya kepada  KPK, oleh karena itu KPK perlu diperluas termasuk  pembukaan perwakilan di Propinsi.

2.3.Masyarakat Makmur

Sebaiknya Pemerintah tidak usah malu segera membuat peta mengenai kemakmuran atau kemiskinan masyarakat baik di kota maupun di desa. Peta kemakmuran dibuat dari dusun, selanjutnya direkap per desa, kemudian per kecamatan, per kabupaten dan Propinsi. Dalam peta ini termasuk pula jumlah penduduk, jenis kelaminnya dan dan umurnya dikelompokkan misalnya , umur 0-5, tahun 6-18 tahun, 19-60 tahun dan di atas 60 tahun. Di samping itu perlu  disebutkan pula pekerjaannya  misalnya pegawai negeri, swasta, usaha perseorangan, tani, dan buruh tani Setiap desa atau kabupaten perlu ada data atau informasi angka % pertumbuhan penduduk (keluarga berencana) , penyakit karena akibat lingkungan yang tidak sehat misalnya akibat kekurangan air bersih dan lain-lain . Data-data mengenai penduduk, lapangan kerja, pendidikan setahu penulis sudah ada di Kantor Statistik kabupaten./ Propinsi. 

Pada waktu akan diadakan PILKADA misalnya Bupati, maka calon Bupati  harus  mengetahui peta-peta masyarakat desa atau kota yang masih miskin, perumahan yang masih kumuh/ tidak layak , pertumbuhan penduduknya terlalu tinggi, banyak penganguran dan lain-lain dan atas dasar kondisi tersebut Calon Bupati  menetapkan visi, misi dan rencana operasional untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di kabupaten yang bersangkutan.

Dengan demikian apa yang akan dilakukan Calon Bupati tersebut sesuai dengan Pertimbangan  UU. No.28 tahun 1999 butir a , yaitu Para Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

2.4.Kriteria Keberhasilan Pembangunan

Pemerintah harus menetapkan kriteria keberhasilan pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten  misalnya ada peningkatan produksi agraris, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pelayanan kesehatan, berkurangnya pengangguran, keberhasilan keluarga berencana dan lain-lain. Dengan demikian  apa yang dilakukan penyelenggara negara benar-benar  menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Misalnya untuk mengetahui keberhasilan Bupati selama menjabat , dengan mengetahui peta kemakmuran  masyarakat pada awal menjabat , dibanding dengan kondisi saat jabatannya berakhir dapat dinilai sejauh mana keberhasilan  yang telah dicapai untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

2.5. Jumlah Penduduk dan kemiskinan.

Jumlah penduduk menurut  hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 berdasarkan berita di koran sekitar 240 juta. Berapa jumlah penduduk pada awal kemerdekaan perlu diketahui dan dihtung % pertambahannya.. Kata orang tua kita dulu mengatakan banyak anak banyak rejeki. Dan bila sudah tua dia menggantungkan hidupnya dari pemberian anaknya

Sekarang pandangan itu sudah tidak benar Sebagai contoh DKI, karena di samping pertambahan penduduk dari  kelahiran, juga banyak orang yang datang mencari pekerjaan ( urbanisasi ) . Untuk menyediakan transportasi masyarakat Pemda DKI mungkin kewalahan. Demikian pula angkutan dengan kereta api, ditambah berapapun kurang, masih banyak yang naik di atas gerbong. Problem social DKI karena jumlah penduduknya yang besar cukup bayak.

Kemiskinan ditentukan oleh  2 faktor , jaitu jumlah penduduk dan jumlah penghasilan masyarakat .Kalau misalnya seorang pegawai negeri dengan 2 anak gajinya Rp. 2.000.000 per bulan berarti  setiap bulan setiap keluarga mendapat jatah Rp. 500.000,-

Kalau anaknya 3, tiap keluarga mendapat jatah Rp. 400.000, sedang kalau anaknya 4 setiap keluarga mendapat jatah Rp.330,000.-

Kalau anaknya 3, agar setiap keluarga mendapat jatah Rp. 500.000,- berarti gaji harus naik Rp. 100.000,- atau  25 %, kalau anaknya 4 gaji harus naik kurang lebih 50 %.

Dengan demikian sepanjang % pertumbuhan penduduk lebih besar dari pada % pertumbuhan ekonomi maka dari tahun ke tahun justru terjadi peningkatan kemiskinan.

Di Negara maju mengapa tingkat ekonominya jauh lebih  baik , antara lain disebabkan  masyarakat sudah sadar KB, anak 2 cukup sehingga pertumbuhan penduduk 0 ( zero ),  maka tidak heran kehidupan mereka dari tahun ke tahun  tahun semakin meningkat kesejahteraannya. 

3.Perlunya Pencegahan Praktek Korup dan Korupsi

   Dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 atau selam 43 tahun dengan alasan agar pemberantasan korupsi lebih berhasil , UUPTK telah diganti 5 kali.

Namun kenyataannya dari tahun ke tahun korupsi semakin meningkat , menyebar ke Daerah. Pelaku ada yang Gubernur, Bupati, Walikota dan bahkan ada pelaku korupsi  yang baru yaitu anggota  DPR dan DPRD.

 

Semakin meraja relanya praktek korup dan korupsi salah satu sebabnya menurut penulis  karena Pemerintah tidak menyebar luaskan pencegahan korupsi kepada para penyelenggara negara, pegawai negeri, pengusaha, pedagang,  anak sekolah, mahasiswa dan seluruh masyarakat lainnya. Sasarannya adalah merealisasikan Misi, dan Rencana strategis Pemberantasan Korupsi.

 Prof DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. halaman 78  dan 81 memberi komentar terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indoesia ,sebagai berikut :

Beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang  menyebabkan kurang lancarnya pemberantasan korupsi, pada hal sistem administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi Dengan kata lain, di samping upaya represif harus pula ditempuh system preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini lebih mudah jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi seharusnya menjadi minoritas bukan menjadi mayoritas seperti sekarang ini.

 

Tidak terlalu sulit menciptakan rumusan pencegahan korupsi. Yang mempunyai keahlian merumuskan pencegahan korupsi  terutama jangka pendek adalah

           –    Pemerhati korupsi, ICW

–          tokoh agama meliputi agama Islam, Kristen, Katolik. Hindu , Budha, Kong   Hu Chu, ahli jiwa

–          Ahli sosiologi, tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli etika

–          Ahli hukum, Tokoh Pemerhati korupsi.

–          Budayawan, ahli pendidikan,  ahli keluarga berencana, ahli ekonomi.

–          Tokoh Pendidikan.

–          Ahli komunikasi dan lain-lain masih banyak lagii

Mererka kita kumpulkan.kemudian diberikan wawasan sebab-sebab orang melakukan korupsi dan akibat yang diderita masyarakat. Mereka akan menghubungkan dengan ajaran yang dia anut dan ilmu  pengetahuannya untuk dapat mencegah korupsi.

Selanjutnya kepada mereka diminta merumuskan pencegahan korupsi  jangka  panjang

Di samping itu juga kita undang tokoh yang jujur dan berani seperti Bapak Adi Andoyo Soetjipto. Sewaktu beliau menjabat sebagai Ketua Makamah Agung    berani membuat terobosan hukum, walaupun pada waktu itu posisi koruptor masih sangat kuat.

Juga beberapa pengarang buku tentang korupsi yang dilihat dari isi bukunya pengarang yang bersangkutan ingin pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan benar misalnya Prof DR. Jur Andhi Hamzah

            Para koruptor, baik pada waktu diadakan penyidikan maupun pada saat sidang pengadilan selalu berlindung di balik pembenaran hukum dan hak azasi manusia. Koruptor tidak menyadari bahwa perbuatannya telah menyengsarakan rakyat banyak, apa perbuatannya tersebut tidak  termasuk  pelanggaran hak azasi manusia Kalau yang dikorupsi uang simpanan nasabah pada lembaga investasi atau pada koperasi simpan pinjam kemudian banyak nasabah yang menangis histeris , apakah perbuatan koruptor  juga tidak melanggar HAM ?

Pernah salah seorang guru di kota kecamatan, menabung di koperasi (kantor koperasi di ibukota Propinsi) dengan cara gajinya dipotong karena dia akan mengkhitankan anaknya 2 tahun yang akan datang. Pada waktu akan melaksanakan khitanan, ia ke ibukota propinsi untuk mengambil tabungan dan bunganya. Setelah datang di koperasi, ternyata tidak ada uang karena uangnya dikorupsi oleh para pengurusnya, apa perbutan pengurus koperasi juga tidak melanggar HAM ?

Pencegahan korupsi yang tepat sasarannya, sangat penting dalam rangka mengurangi terjadinya praktek korup dan korupsi. Apabila Pemerintah hanya menekankan pada pemberantasan korupsi, dengan memperhatikan perlakuan di penjara terhadap koruptor selama ini, yang barangkali berbeda dengan narapidana lain, keluar dari penjara masih kaya raya, maka korupsi berikutnya akan bermunculan. Namun  karena korupsi di negara kita sudah semakin parah dan meluas maka tidak mudah merumuskan pencegahan praktek korup dan korupsi.

4.Perlu Ada Kesepakatan Atau Pemikiran yang Sama Bahwa Keterpurukan Negara Kita Akibat Perbuatan Korup dan Korupsi dan Perlu Sosialisasi             UU No.28 Tahun 1999

Dahulu  banyak yang berpendapat bahwa keterpurukan negara kita bukan akibat korupsi, dan bahkan ada yang berpendapat ada akibat positif dari korupsi. Menurut diskusi panel di bidang hukum Dewan Rapat Mahasiswa Universitas Indonesia, pada waktu itu tahun 1970 para panelis berpendapat bahwa korupsi sudah bertambah luas dan meraja lela sehingga sudah menjadi monster.

Menurut Penjelasan UU.No.3 Tahun 1971.

 – Korupsi sebelum tahun 1971 dilakukan dengan melawan hukum formil dan

   hukum materiel.

 -Korupsi yang dilakukan dengan melawan hukum materiel termasuk    penyalahgunaan wewenang, yang menurut UU Prp 1960 tidak dapat dituntut dan dipidana.

Dengan adanya berita bahwa calon Bupati yang kalah mempunyai hutang hampir Rp. 3 M untuk menghindari penagihan utang Calon Bupati yang kalah membuat sensasi dengan berlaku tidak waras, yakni berada di jalan hanya mengenakan celana dalam.

Timbul pertanyaan  kalau dia menang, besar kemungkinan utang tersebut dibayar dari uang yang tidak benar. Mungkin saja baik yang menang maupun yang kalah mempunyai hutang, atau beban yang harus dikembalikan.

Pernah penulis pada tahun 1970 an melakukan audit terhadap pabrik gula. Pabrik telah membayar sewa sawah kurang lebih seluas satu hektar, namun tidak bisa ditanami tebu seperti sawah yang lain. Setelah kami tanyakan kepada pemilik sawah , ternyata sawah tersebut milik kakaknya, yang  disewakan oleh adiknya yang baru menang dalam pemilihan lurah.tanpa sepengetahuannya, dan uangnya dipakai untuk menutup utang  yang digunakan untuk  biaya pemilihan lurah. Kalau sampai terjadi hal yang sama, bahwa yang menang dalam PILKADA mempunyai beban yang harus dikembalikan, bisa diperkirakan dari mana sumber dananya untuk mengembalikan.

Para Penyelenggara Negara maupun calon penyelenggara negara misalnya yang ikut PILKADA  Bupati, Walikota dan Gubernur termasuk yang mecalonkan Presiden harus menyadari di samping mempunyai kewajiban untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur , juga harus mau menerima kebenaran UU.No. 28 Tahun 1999, dan akan melaksanakan secara konsekwen dalam praktek.

Para calon Bupati, Walikota, Gubernur harus dibekali pengetahuan tentang ekonomi pembangunan, sehingga tahu ukuran keberhasilan pembangunan di daerahnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Calon Bupati harus mengerti sedikit indikator keberhasilan pembangunan misalnya di bidang ekonomi , selama dia menjabat Bupati, berapa % peningkatan produksi agraris,  berapa % penurunan angka kemiskinan, berapa % pertambahan penduduk ( yang berhasil apabila tidak ada pertambahan penduk / berarti setiap keluarga hanya punya 2 anak ) , berapa % pengurangan angka pengangguran di tambah dengan sosialisasi UU No. 28 Tahun 1999.  Para calon Bupati, Walikota dan Gubernur harus kontrak politik akan melaksanakan UU No.28 tersebut selama menjadi Bupati, Walikota atau Gubernur, dan ikut berperannya masyarakat untuk memberikan informasi tentang korupsi , mestinya orang akan berpikir panjang sebelum mencalonkan Bupati, Walikota atau Gubernur, sehingga dapat mecegah atau mengurangi kasus seperti yang dilakukan Calon Bupati yang kalah untuk menghindari penangihan utang dengan membuat sensasi berlaku tidak waras.

Apalagi kalau Sanksi UU.No. 28 tahun 1999 yang diatur dalam pasal 21 dan 22 di mana    setiap penyelenggara negara yang yang melakukan kolusi dan nepotisme dipidana penjara paling  singkat  2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-

5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Negara Kita.

            Salah satu syarat agar pengendalian intern efektif maka semua pegawai yang terlibat dalam organisasi dari pimpinan sampai bawahan dalam melaksanakan tugas harus dilandasi integritas dan nilai etika, dan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan  negara kita masyarakat adil dan makmur.

            Salah satu sebab keterpurukan negara kita adalah akibat  lemahnya penegakan hukum selama ini , sehingga korupsi meraja lela.  Diharapkan KPK dapat lebih meningkatkan penegakkan  hukum di negara kita ini. Penegakkan hukum juga dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan pelaksanaan peraturan/ per undang-udangan  yang berkaitan dengan penegakkan hukum.

Undang-undang yang telah ada dikaji kembali , bila ada kelemahannya segera direvisi atau diadakan perubahan seperti UU.No. 31 Tahun 1999. diadakan perubahan dengan UU.No.20 Tahun 2001.

Pengendalian intern negara kita akan efektif, apabila semua perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan semua peraturan dan  ketentuan lain seperti SK Menteri, SK Dirjen, SK dari lembaga lainnya dirancang secara efektif, dan dilaksanakan secara konsekwen dalam penerapannya oleh orang yang jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan negara kita. Setiap orang yang melakukan korupsi , perbuatannya bertentangan dengan tujuan negara kita  masyarakat adil dan mamur. Salah satu akibat korupsi adalah kemiskinan.

            Undang-undang yang  berkaitan dengan penegakan hukum antara lain  UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu segera disosialisasikan kepada para Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara negara seperti  Bupati, Walikota, Gubernur, anggota DPR / DPRD  yang akan mengikuti  PILKADA.

            Dalam undang-undang pemberantasan korupsi hukuman penjara dan denda tidak berbanding lurus dengan besarnya jumlah yang dikorupsi, maka demi keadilan pembayaran uang pengganti perlu dibuat aturan pelaksanaanya dan bila perlu diperlakukan sebagai utang sehingga anak isterInya ikut menanggung.Akan lebih efektif lagi, kalau dalam UU Tindak Pidana Korupsi  terdapat pasal bahwa siapapun yang menerima harta hasil korupsi entah itu isteri, anak, keluarga dekat atau pihak lain dianggap sebagai penadah dan ada sanksi hukumnya.,

       Sekarang yang penting mana antara undang-undang tidak boleh berlaku surut, atau demi keadilan, demi kepentingan bangsa dan negara.

(1)  Korupsi Erat Hubungannya Dengan Mental.

Korupsi yang timbul dari unsur keserakahan, kebutuhan,kesempatan lemahnya pengajaran agama dan etika , pencegahannya dapat dirumuskan oleh ahli agama dan dipadukan dengan ahli etika.

Bagaimana merumuskan agar isteri, dan anak-anaknya tidak menuntut kehidupan yang melebihi pendapatan suami/ ayahnya , misalnya ingin mobil mewah, rumah mewah, perabotan rumah mewah, dan merumuskan bahwa status sosial seseorang tidak diukur dari kekayaannya, bahkan mereka seharusnya malu karena tetangganya ada yang ngomong bahwa suaminya termasuk koruptor, tentunya ahli agama, ahli etika , ahli pendidikan tokoh masyarakat dapat merumusan atau mengajak masyarakat dalam hidupnya tidak serakah atau tidak dibelenggu harta. Lebih-lebih seorang pemimpin yang tanggungjawabnya menurut agama lebih berat. Harta yang diperoleh dari korupsi ada buku-buku yang menyatakan sebagai harta yang haram

Isteri yang baik dan anak-anaknya patut bertanya apablia si ayah memperoleh harta yang sama sekali tidak seimbang dengan gajinya . Semua lembaga yang ada di masyarakat apabila menerima sumbangan yang jumlahnya cukup besar. , harus menanyakan dari mana dana tersebut diperoleh.

(2)  Etika.

Pemerintah bisa minta pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli pendidikan dan ahli lainnya yang jujur dan berkemauan agar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat didasarkan etika. yaitu bagaimana sebagai orang bijak

Kalau dahulu untuk tingkat Sekolah Dasar ada mata pelajaran budi pekerti., dengan tujuan agar setelah dewasa anak berbudi pekerti yang baik. Penanaman hidup berlandaskan etika sebaiknya dimulai dari sekolah dasar. Kalau sebagian terbesar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada etika, maka orang-orang yang korup akan malu,dengan demikian secara tidak langsung telah mencegah terjadinya praktek korup dan korupsi.

Komentar.

Pemberantasan korupsi tanpa diikuti pencegahan yang efektif, maka korupsi di negara kita  bukan semakin berkurang ,malah meningkat, menjalar ke daerah-daerah.

Pelaku korupsi bertambah , yaitu anggota DPR dan DPRD.

Yang paling berkepentingan untuk merumuskan pencegahan korupsi adalah Presiden dan Penyelenggara Negara di bawahnya.

Sebagai contoh adalah Malaysia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana antara lain  berasal dari jerih payah Perdana Menteri Mahadir Mohammad dalam memberantas korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: