PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB  XIII

 

PEMBERANTASAN KORUPSI

 

1.   Perkembangan Korupsi di Indonesia.

Dalam beberapa hal , korupsi sama dengan mencuri, hanya bedanya kalau mencuri barang yang akan dicuri  masih dikuasai pemiliknya, sedang dalam korupsi misalnya penggelapan ,barang sebelum dicuri sudah  dikuasi pelaku korupsi, atau melalui kekuasaannya /kewenangannya , apa yang dikehendaki dapat tercapai.

Perbuatan mencuri dilakukan pada umumnya karena tuntutan kebutuhan hidup dan tidak untuk memperkaya diri.

Selama kurun waktu 43 tahun  ( tahun  1958  s/d  2001 ) UUPTK telah diganti sebayak  5 kali, yaitu tahun 1958, 1960,1971,1999 dan 2001.

Walaupun  sejak tahun 1966 sampai sekarang  kita  sudah mengeksploatasi kekayaan alam ( minyak, batubara, emas dll ), ekploatasi hutan ,  menerima hutang yang  cukup besar  dari luar negeri.pinjaman SBI  dan lain-lain entah berapa besarnya, namun karena menjelang tahun 1970 sudah mulai ada korupsi dengan modus operandi penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiil,  dan suap yang jumlahnya  cukup besar. maka  negara kita termasuk negara paling korup ,  ya tidak aneh kalau kemelaratan. / kemiskinan dari tahun ke tahun bertambah.

Secara hitungan kasar,  kalau  % pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari pada % pertambahan penduduk, berarti kemiskinan akan meningkat. Lebih celaka lagi , negara kita adalah negara agraris, maka dengan pertambahan penduduk yang cukup besar , akan banyak memerlukan tanah untuk pemukiman, sedang tanah/ sawah  termasuk  aset produksi

 

2.   Siapa Yang Paling Berkepentingan Terhadap Keberhasilan Pencegahan dan    Pemberantasan Korupsi

Pihak-pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan instansi yang memberantas korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, melainkan :          

  • Presiden , Para penyelenggara negara, , Ketua DPR, Menteri, Gubernur, Dirjen Bupati, Kepala Kantor sampai pemimpin terbawah yang jujur dan bekerja keras untuk mewujutkan cita-cita bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur
  • Para pegawai negeri, pegawai swasta, masyarakat kecil, karena korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan. Akibat korupsi masyarakat akan menderita baik dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi

Korupsi di negara kita demikian merajalela , sehingga apabila Pemerintah hanya menekankan pada pemberantasan korupsi, dengan memperhatikan perlakuan terhadap koruptor di penjara selama ini, keluar penjara masih kaya raya maka korupsi berikutnya akan bermunculan. Pemberantasan korupsi mungkin akan berhasil apabila diikuti tindakan pencegahan (preventif).

3.  Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

            Dilihat dari pendapat para ahli pada waktu akan disusun  UUPTPK No. 3 Tahun 1971, korupsi di negara kita mulai meraja lela menjelang tahun 1970 an. Pemberantasan korupsi sudah ada pada waktu itu, namun dari tahun ke tahun praktek korup dan korupsi bukan semakin berkurang, namun sebaliknya semakin berkembang, baik dilihat jumlah kasusnya, nilai yang dikorupsi maupun pelaku korupsinya.

            Dengan demikian dapat dikatakan pemberantasan korupsi selama ini kurang berhasil. Berbekal pengalaman masa lalu maka pemberantasan perbuatan korup dan korupsi di negara kita harus ada perubahan. Dengan pertimbangan bahwa bahwa pemberantasan korupsi selama ini belum optimal, maka dikeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diharapkan pemberantasan kasus korupsi oleh KPK akan lebih efektif dan efisien.

            Tugas KPK sangat berat, apalagi sekarang tumpuan harapan masyarakat hanya ke KPK, sedang yang dihadapi KPK cukup berat, antara lain kasus yang harus ditangani cukup banyak, pada tingkat Propinsi belum ada perwakilan dan adanya aturan Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Masyarakat luas tidak tahu apakah undang-undang tidak boleh berlaku surut, lamanya hukuman penjara tidak berbanding lurus dengan jumlah uang yang dikorupsi, yang diingikan hanya penegakaan keadilan segera diwujudkan.

Dahulu pada waktu Bapak Adi Andoyo Soetjipto menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung berani melakukan terobosan hukum mengenai putusan bebas oleh Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke MA Beliau boleh dikatakan yang pertama kali, dengan gigihnya mempertahankan  pelanggaran hukum materiel termasuk tindak pidana dalam UU No. 3 Tahun 1971 terutama dalam menangani kasus Pluit.

Negara kita adalah Negara hukum, tentunya semua kasus yang ada, dapat dapat diselesaikan  berdasarkan hukum yang ada. Kalau kasus penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat di luar organisasi dan kasus suap kecuali tertangkap tangan atau dibuktikan dengan pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, sepertinya sullit untuk memperoleh alat bukti yang sah. Demi kepentingan rakyat, bangsa dan negrara dan demi keadilan apakah Pemerintah tidak berani melakukan terobosan hukum seperti yang dilakukan  Bapak Adi Andoyo Soetjipto.

Dengan dirubahnya undang-undang Pemberantasan Korupsi yang pertama kali yaitu berupa Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Perpu 013/1958 yang dibuat pada waktu Bapak Jendral Nasution menjabat sebagai Penguasa Panglima Perang. yang dilengkapi dengan kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, yaitu :

–           Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penililkan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.

–          Penilik Harta Benda dapat menyita dan merampas harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan  mata pencahariannya.

Dengan dihilangkannya kekuasaan Badan Penilik Harta Benda pada UU penggantinya, maka pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif.

4. Organisasi Pemberantasan  Korupsi

Tumpuan mayarakat terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi sekarang ini rupanya hanya kepada KPK. Namun mengingat demikian luasnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini dan instansi yang sekarang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik adalah KPK, maka KPK perlu diperluas tenaga maupun tugasnya.

Semua tugas dari instansi yang behubungan dengan pemberantasan praktek korup dan korupsi sebaiknya ditangani satu badan misalnya Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi Indonesia.( BPPPKKI ) Badan ini dibentuk sampai ibukota propinsi, dan tenaganya dapat diambil dari Kejaksaan, Kepolisian, BPKP di daerah yang selama ini tugasnya menangani kasus korupsi serta merekrut tenaga ahli dari luar  Badan ini untuk sementara dalam melaksanakan tugas  dikoordinir oleh KPK yang ternyata telah banyak menangani kasus korupsi .

Apabila  BPPPKKI  telah terbentuk semua bagian dari instansi yang menangani perbuatan korup di koordinir badan tersebut, seperi aparat Bea dan Cukai yang tugasnya melakukan pemberantasan penyelundupan, pembalakan hutan, pencurian ikan di laut oleh kapal asing,  bagian dari Menpan yang khusus tugasnya melakukan penindakan tehadap pegawai  yang melakukan pelanggaran, penindakan terhadap pungli dan lain-lain

 Pegawai yang bekerja pada BPPPKKI  dalam meaksanakan tugas harus dilandasi intergritas dan nilai etika , professional , tidak mempunyai kepentingan lain lebih-lebih kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan badan barang kali dalam kurun waktu 5 tahun mungkin sudah kelihatan hasilnya.

Secara periodik Badan ini melaporkan kegiatanya termasuk penerimaan denda, pembayaran uang pengganti dan penyetorannya ke kas Negara kepada DPR dan Presiden bila perlu juga kepada masyarakat.

5. Sasaran  Pemberantasan Korupsi

Di negara kita korupsi sudah demikian meluasnya, maka sebaiknya BPPPKKI  menetapkan sasaran mana yang paling didahulukan

Pertimbangan skala prioritas dalam pemberantasan korupsi misalnya :

–          Korupsi yang nilainya besar, dampak merusak perekonomian negara besar,dan diharapkan  denda dan uang pengganti yang masuk kas negara besar.

–          Korupsi yang dampak sangat merugikan masyarakat misalnya yang dikorupsi Beras Raskin, Pengadaan benih Padi dan Jagung, kredit kepada petani, nelayan, pengusaha kecil  yang tidak mencapai sasaran .

–          Korupsi yang  dilakukan dengan suap baik suap kepada Pejabat eksekutif maupun legislative , akan merusak sistim tatanan negara dan masyakarat yang telah dibangun sejak zaman Penjajahan Belanda.

 Aparat yang menangani  misalnya penyelundupan tidak dapat meningkatkan profesionalnya, karena apabila menerima suap harus berbuat yang bertentangan dengan tugasnya, namun sebaliknya penyuap akan mengetahui kelemahan organisasi atau pribadi atau kantor  yang menerima suap.

 Korupsi yang dilakukan dengan suap dan atau nepotisme  pada waktu penerimaan murid, mahasiswa baru, atau pegawai serta pemberian suap agar naik pangkat  akan menimbulkan frustasi para pemuda, pencari kerja dan pegawai. Frustasi akan membawa dampak negatif yang besar, misalnya dalam masyarakat  minat menuntut ilmu berkurang, negara secara tidak langsung dirugikan, karena anak yang pandai mungkin tidak bisa masuk sekolah, tidak diterima sebagai pegawai dan  kinerja pejabat yang naik pangkat diangkat rendah.

Korupsi yang dilakukan dengan pungli, ada kemungkinan kerugian negara atau perekomian negara jauh lebih besar dari pada keuntungan yang mereka terima, misalnya pungli yang membiarkan kendaraan yang tonasenya   melebihi kekuatan jalan.

6.  Penanganan Kasus Yang Diduga Terjadi Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan.

Seandainya BPPPKKI telah terbentuk di mana semua badan, komisi, yang menangani korupsi, instansi atau badan yang kegiatannya mendukung pemberantasan korupsi, dengan bantuan akuntan porensik dan ahli lain bekerja dalam satu atap penanganan praktek korup dan korupsi akan lebih mudah dan cepat, apalagi semua yang melaksanakan dilandasi dengan kejujuran dengan tujuan yang sama agar uang hasil korupsi dikembalikan ke negara dan terdakwa dijatuhi hukuman badan.

Demikian pula dalam penanganan kasus uang simpanan masyarakat pada lembaga investasi yang dikorupsi, tujuan pertamanya bagaimana kerugian para nasabah sekecil mungkin dan terdakwa dihukum penjara.

Seharusnya kita malu pada waktu diadakan pemilihan Miss Indonesia tahun 1988, pertanyaan terakhir kepada dua peserta finalis adalah apa yang  menyebabkan  kondisi bangsa Indonesia seperti sekarang ini (maksudnya keterpurukan).

Jawaban hanya satu kalimat pendek saja.

   Peserta pertama menjawab    : Kurangnya pendidikan

   Peserta ke dua                        : Kelemahan penegakan hukum

Jawaban yang benar adalah peserta ke dua. Oleh karena itu perlu ada semacam kesepakatan bahwa penyebab utama keterpurukan negara kita ini adalah kelemahan dalam penegakan hukum. Menurut penulis penegakan hokum sangat luas yaitu penegakan  hukum terhadap perbuatan yang melawan atau melanggar hukum formil (hukum tertulis), hukum materiil (hukum tidak tertulis) temasuk asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Akibat kelemahan dalam penegakan hukum terjadi korupsi yang merajalela sehingga mengakibatkan keterpurukan.

 

Komentar,

Pencegahan dan Pemberantasan korupsi akan lebih efektif bila dilaksanakan oleh satu badan saja , misalnya  oleh Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi Indonesia.( BPPPKKI )  yang merupakan gabungan dari KPK. Kejaksaan, Kepolisian, Menpan, dan badan lain yang tugasnya menangani perbuatan korup seperti Penyelundupan , Pencurian Ikan dll.

Badan ini dibentuk sampai propinsi . tenaga di daerah dapat mengambil dari Kejaksaan, Kepolisian , BPKP yang selama ini tugasnya menangani kasus korupsi, dan dapat pula merekrut  dari luar orang yang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan pemberantasan perbuatan korup dan korupsi.

Tenaga yang bekerja pada badan ini dalam melaksanakan tugas harus dilandasi intergritas dan nilai etika serta professional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: