PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)

                                                   BAB. VI

                                      PENGENDALIAN INTERN

                                           (INTERNAL CONTROL)

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern sampai dengan beberapa tahun yang lalu  adalah :

Meliputi struktur organisasi dan semua cara (tindakan) yang dikoordinasikan dan digunakan dalam suatu  entitas untuk melindungi (mengamankan) hartanya, mengecek kecermatan dan dapat diandalkannya data akuntansi, meningkakan efisien operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan.

Termasuk entitas bisa perusahaan, kantor,  negara dan lain-lain.

Komponen pengendalian intern terdiri dari :

  1. Struktur organisasi di dalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab secara tegas.
  2. Sistem pengotorisasian dan pencatatan .
  3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi,
  4. Pegawai yang cakap (memadai).

 

Seiring  seiring  perkembangan perilaku masyarakat, perkembangan kondisi sosial  dan perilaku bisnis maka pengertian pengendalian intern yang diterapkan sekarang berubah yaitu sebagai berikut :

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut ini:

a. keandalan pelaporan keuangan

b. efektivitas dan efisiensi operasi

c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

(Standar Profesional Akuntan Publik – Salemba Empat, 2001 halaman 319.2)

 

2.Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern ada  5,  yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penaksiran Risiko
  3. Aktivitas pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan.

Dari 5 komponen tersebut, yang akan dijelaskan adalah  lingkungan pengendalian .

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah efektivitas kebijakan atau prosedur tertentu. Lingkungan  pengendalian mencakup 7 faktor, yaitu :

a)      Integritas dan nilai etika

b)      Komitmen terhadap kompetensi

c)      Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d)      Filosofi dan gaya operasi manajemen

e)      Struktur organisasi

f)       Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g)      Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Dari 7 faktor tersebut, yang perlu dijelaskan adalah faktor a dan b :

 

a) Integritas dan Nilai Etika

Dari komponen tersebut di atas nampak pada negara majupun pada saat ini sudah memasukkan faktor integritas dan nilai etika merupakan syarat pertama untuk mencapai tujuan suatu organisasi baik perusahaan, kantor pemerintah dan juga negara. dan bukan lagi “ Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. “

Selanjutnya dalam halaman 319.24 Standar Profesional Akuntan Publik dijelaskan sebagai berikut:

Intergritas dan perilaku etika merupakan produk  dari standar etika dan perilaku, entitas bagaimana  hal itu dikomunikasikan dan ditegakkan dalam praktik.  Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personil melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum atau melanggar etik.

Orang yang  terlibat dalam organisai misalnya negara maka para penyelenggara negara, para pegawai, pengusaha maupun masyarakat umum agar tujuan negara dapat tercapai maka setiap tindakannya  dilandasi  integritas dan nilai etika..

Kejujuran belum tentu identik dengan uang, yang penting adalah misalnya pejabat atau pegawai dalam melaksakan tugas harus mengikuti landasan kerja atau kekentuan dari negara, tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

 b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi  sesuai 319,24 SPAP adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas  yang dibebankan kepada individu .Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilam dan pengetahuan.

 Peningkatan  pengetahuan dan ketrampilan ini antara lain dapat diperoleh dari pengalaman kerja sehari-hari, penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan lain-lain namun dalam pelaksanaanya harus  dilandasi kejujuran dan nilai itika. 

 Bagi pejabat atau petugas yang  sering menerima uang  suap atau uang  sogok sepertinya tidak mungkin ia dapat meningkatkan pengetahuan dan  ketrampilannya karena dengan menerima uang suap atau uang  sogok berarti dia tidak melaksanakan tugasnya secara professional  bahkan yang dikerjakan  mungkin bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang melandasi tugasnya..

3. Berbagai Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Intern

Pada umumnya bagi negara termasuk negara korup terutama apabila praktek korupsi dilakukan  baik di tingkat atas, menengah dan bawah dan dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang, kolusi, nepotisme, uang sogok dan lain-lain akan besar dampak pengaruhnya dapat diwujudkannya suatu pengendalian intern yang efektif bagi suatu entitas termasuk negara.

Praktek korup dan korupsi yang terjadi pada dikalangan birokrasi atau para penyelenggara Negara ,  merupakan cermin  bagi perbuatan masyarakat

Kepada masyarakat tidak perlu diberikan macam-macam nasehat, sepanjang para penyelenggara Negara jujur , baik yang bersangkutan dengan uang maupun dalam melaksanakan tugasnya , selalu memikirkan rakyat maka masyarakat akan meniru perilaku para pemimpin seperti yang terjadi di Malaysia di  negara-negara maju.

Bagaimanapun baiknya dirancang suatu pengendalian intern secara efektif, apabila dalam prakteknya terjadi kolusi tidak akan ada artinya. Musuh utama pengendalian intern adalah praktek kolusi.

Pengetian perbuatan kolusi bagi penyelenggara negara diatur dalam UU.No.28 Tahun 1999, yaitu:

Permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara     Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain , yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

4.  Perumusan Tujuan Organisasi Atau Sistem

Setiap dibentuknya organisasi atau suatu sistem  maka perlu ditetapkan :

  1. Apa saja unsur-unsur organisasi itu
  2. Apa tujuan dibentuknya organisasi atau  negara
  3. Apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau negara
  4. Apa saja kegiatan utama dari organisasi atanu negara itu
  5. Apa yang ingin dihasilkan dari organisasi atau negara
  6. Apa ukuran keberhasilan  organisasi atau negara  tentu kalau negara kita adalah tercapainya masyarakat adil, makmur dan berdaulat.

Biasanya tujuan , usaha untuk mencapai tujuan dituangkan dalam visi, misi dan fungsi atau rencana strategis dari organisasi yang bersangkutan , sehingga lebih jelas apa yang ingin dicapai. dan cara  serta  langkah untuk mencapai tujuan.

Demikian pula tujuan negara kita dicantumkan dalam Pembukaan UU. Dasar 1945 , yaitu masyarakat  Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

 

5.  Pengorganisasian Suatu Entitas

Pengorgasisasian suatu entitas termasuk negara pada umumnya disesuaikan dengan aktivitas entitas atau negara  dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Drs. Ibnu Syamsi, SU dalam bukunya Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja (Bumi Aksara 2004) halaman 6-7,antara lain dikemukakan bahwa dalam pembentukan organisasi yang efektif dan efisien, harus diikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Penetapan dan perumusan tujuan yang terperinci
  2. Pembagian tugas ke dalam unit-unit organisasi
  3. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
  4. Tingkatan hiarchi (  vertical ) yang sesuai kebutuhan
  5. Rentang  kendali ( horizontal ) yang tepat.
  6. Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi
  7. Semua unit dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sama.

Bertitik tolak dari rumusan di atas, beberapa butir yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut ;

a.    Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi ( butir 6 )

b.   Semua unit dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sama.( butir 7 )

a.  Kepentingan Organisasi Di atas Kepentingan Pribadi

Orang yang masuk ke dalam organisasi pasti mempunyai kepentingan pribadi, baik bersifat materiil maupun non materiil. Namun demikian , kepentingan pribadi boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orgasisasinya dalam rangka mencapai tujuan

.Orang yang masuk dalam organisasi  misalnya untuk negara adalah para penyelenggara negara  dan  para pegawai negeri , para pengusaha, pedagang dan  seluruh masyarakat umum lainnya.

Apabila ada para penyelenggara negara dan para pegawai negeri lebih mementingkan kepentingan pribadi misalnya dalam hal materi, akibatnya banyak terjadi praktek korup dan korupsi yang terutama dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang , pelanggaran hukum materiil dan uang suap. Dampak utama semua tatanan negara, tatanan masyarakat  yang telah dibangun sejak jaman Penjajahan Belanda dirusak dengan cara penyalah gunaan wewenang , pelanggaran hukum materiil  dan suap.

Demikian juga para pengusaha, tidak boleh agar mendapat untung besar misalnya dengan  menyelundupkan barang , tidak taat membayar pajak, menipu  dan lain-lain.

Kalau para penyelenggara negara dan para pengusaha hanya mementingkan kepentingan pribadi atau usahanya  apabila  terjadi kolusi  antara mereka  maka  tatanan negara  menjadi rusak dan munculah kasus seperti BLBI dan kasus-kasus korupsi lainnya, yang salah satu akibatnya sangat menghambat bahkan sangat memperkecil  dapat tercapainya tujuan Negara masyarakat adil dan  makmur.

b.   Semua Unit Organisasi Mempunyai Kedudukan Yang Sama.

Ini berarti tidak boleh ada unit atau bagian dalam organisasi merasa merupakan  bagian, unit atau departemen yang  paling penting dan paling menentukan dalam pencapaian tujuan atau kelangsungan hidup entitas, perusahaan atau negara. Organisasi tanpa ada kerja sama semua unit, bagian atau departemen dalam organisasi, perusahaan, atau negara tidak mungkin tujuan organisasi itu tercapai.

Beberapa tahun yang lalu gaji pegawai Departemen Keuangan naik sampai 9 ( sembilan ) kali dengan maksud agar penerimaan negara mencapai target dan tidak ada alasan lagi  pegawai Departemen Keuangan untuk melakukan korupsi karena gajinya sudah cukup tinggi. Namun dengan gaji yang lebih tinggi dari departemen lain apakah menjamin tidak terjadi praktek korupsi, jawabnya belum tentu. Memang secara bertahap gaji departemen lain ikut naik, namun pada tahun-tahun pertama pegawai departemen lain  jelas iri, dan merekapun dengan dalih gajinya tidak cukup apabila ada kesempatan melakukan korupsi  Bagi orang yang jujur mungkin terpaksa melakukan korupsi defensif dengan maksud sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarganya..

Beberapa waktu  yang lalu gaji Pegawai Departemen Keuangan naik lagi, namun muncul kasus Gayus  yang mempunyai kekayaan milliaran rupiah. Di Indonesia mungkin sudah tidak berlaku teori yang menagatakan korupsi akan dapat berkurang bila gaji pegawai di naikkan .Sedang seharusnya berdasarlan teori salah satu sebab korupsi karena kemiskinan, Kalau Pegawai negeri kemiskinan disebabkan rendahnya gaji.Tetapi mengapa kalau gajinya naik cukup besar , juga tetap melakukan korupsi ? Barang kali yang bisa menjawab hanya ahli agama dan ahli jiwa.

 Dalam satu negara tidak boleh ada departemen yang beranggapan departemennya paling terpenting , namun bisa saja karena berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya seperti ABRI, Polisi, Penjaga Mercu suar, Peneliti  ada perlakuan yang berbeda dengan pegawai negeri lainnya. 

Penjaga mercu suar hanya dengan isteri dan anaknya tinggal di satu pulau kecil sendirian satu keluarga .Tidak ada keluarga lain  selain keluarganya. Bisa dibayangkan betapa besar penderitaannya, apabila sampai jatah bahan makan dan air minum  terlambat pengirimannya.

 Para peneliti mungkin tempat kerjanya belum tentu di kota, jam kerjanya tidak ada batasnya, bisa pagi, siang, sore, atau malam tergantung obyek penelitiannya. Mungkin saja dia tengah malam harus meneliti penyerbukan bunga tanaman misalnya penelitiannya pengembangan tanaman.

Sudah selayaknya bila para penjaga mercu suar mendapat bahan makanan dan lauk pauk, para peneliti diangkat sebagai pegawai fungsional, karena keberhasilan peneltian sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Kalau nanti ada departemen yang merasa paling penting, barangkali Badan Meteorologi dan Geofisika yang paling penting. , karena tanpa ada pemberitahuan tentang cuaca dan gelombang laut akan terjadi banyak kecelakaan.

Semua gedung kantor pemerintah, tanpa memandang dari departemen mana, demikian pula  gedung sekolah misalnya sekolah menengah atau sekolah dasar  yang rusak , pemerintah wajib memperbaikki, apalagi gedung kantor atau gedung sekolah  sudah rusak berat sehingga membahayakan  Perbaikkan gedung kantor dan gedung sekolah memang kewajiban pemerintah, dan bukan karena  pentingnya departemen yang bersangkutan.

6.  Pengendalian Intern Negara Kita

Tatanan negara   didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945  di mana dalam UUD tersebut ditetapkan tujuan Negara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 Di samping itu ditetapkan pula dalam Aturan Peralihan Pasal II  bahwa Segala Badan negara dan peraturan yang ada masih langsung  berlaku , selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Seluruh Undang-undang  atau peraturan atau tatanan yang dibuat Pusat maupun Daerah merupakan unsur daripada pengendalian intern

Semua perundang-undangan dari Penjajah Belanda masih berlaku, karena barang kali para ahli hukum maupun ahli ekonomi  dari para Pendiri Republik ini   tahu bahwa  perundang-undangan yang ada dan  aturan yang menyangkut  ekonomi , yang berasal dari Belanda beberapa ketentuannya sangat filosofis  dan bisa dilaksanakan dengan baik sepanjang para penyelenggara negara yang melaksanakan tugas itu jujur seperti waktu mereka bekerja sebagai “ amtenar “ pada zaman penjajahan Belanda

Para Pendiri Republik ini  menyadari bahwa UUD 1945 belum sempurna,  dalam melaksanakan tugas para penyelenggara Negara diminta                                     tidak memfaatkan celah masih adanya kelemahan dalam UUD 1945 . Demi untuk kepentingan pribadi , Para Pendiri Republik ini hanya minta ke pada para  penyelenggara negara  dalam melaksanakan tugasnya mempunyai semangat , tidak berfikir perseorangan yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para     pemimpin  pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut  kata-   katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara ,   para  pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan , Undang-Undang  Dasar  tadi tentu tidak akan ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun  Undang-Undang  Dasar itu tidak sempurna, tetapi jikalau semangat para   Penyelenggara pemerintahan  baik , Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi ,yang paling penting adalah semangat.”

Pengertian semangat menurut Kamus Bahasa Indonesia  karangan WJS Poerwadarminta adalah:

a  roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk

b  jiwa dalam arti kehidupan batin manusia

c  kegiatan bathin , keadaan atau suasana batin

d  perasaan hati

e  nafsu ( kemauan ) untuk bekerja, berjuang dan sebagainya

.

Disinilah kelihatan sekali bahwa Para Pendiri Republik ini ahli dalam system. Apa yang dituangkan di atas sejalan dengan teori yang berlaku sekarang yaitu Para Pemimpin dalam melaksanakan tugas harus diladasi nilai etika dan intergritas, Mereka sudah tahu bahwa kekayaan alam Negara kita melimpah, namun kekayaan itu  baru akan dapat memujudkan tujuan Negara kita masyarakat adil dan makmur   apabila dikelola  para penyelenggara Negara  yang bekeja pesuh semangat . yaitu semangat untuk mencapai tujuan kemerdekaan ,   para  pemimpin pemerintahan  dalam melaksanakan tugas   tidak bersifat perseorangan atau istilah sekarang dalam melaksanakan tugas dilandasi kejujuran dan nilai etika, meletakkan kepentingan tercapinya tujuan  Negara yaitu  masyarakat adil dan makmur  di atas kepentingan  pribadi .

Apa yang dipesankan para Pendiri Republik ini kepada para Penyelenggara Negara bahwa yang penting semangat  bekerja, berjuang untuk mencapai tujuan negara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat , adil dan makmur.

Pada awal kemerdekaan modal negara kita sangat terbatas, di tambah lagi  sesudah kemerdekaan  terjadi agresi Belanda. Didorong semangat yang keras generasi pada waktu itu  bisa mengusir penjajah Belanda, sehingga tujuan Negara   merdeka atau barang kali mempertahankan kemerdekaan ,  mempertahankan kedaulatan dan bersatu dapat dicapai.

Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur  memang belum diwujudkan ,barang kali karena situasi negara pada waktu itu belum memungkinkan , namun Para Pendiri Republik konsekwen , boleh dikatakan sampai tahun 1966 kekayaan alam seperti hasil tambang, hutan , laut, dan hasil alam lainnya masih utuh belum diexploatasi, demikian pula perusahaan-perusahanan Belanda yang dinasionalisasi masih dikuasai penuh oleh negara, tidak punya utang luar negeri yang relative besar. Mereka jujur karena tidak pernah mendengar mereka korupsi ( UU/ Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama dibuat  tahun 1958 ), sehingga sampai pegawai bawahpun  dan masyarakat patuh terhadap hukum. Kemungkinan cara bekerja para pegawai pada awal kemerdekaan dilaksanakan dengan jujur dan penuh semangat. Tanpa dilandasi kejujuran dan semangat, mengingat undang-undang dan peraturan yang digunakan pada waktu misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) , HIR ( hukum acara Pidana ), dan ketentuan yang menyangkut ekonomi tinggalan Belanda yang penuh filosofis yang hanya bisa ditafsirkan secara benar apabila dilandasi kejujuran dan semangat.

Sebagai contoh dalam bidang ekonomi ada ketentuan yang bersumber dari Pendidikan Belanda, yaitu  :

 Penyusunan laporan keuangan ( neraca dan rugi laba ) didasarkan pada asas adat kebiasaan pedagang yang baik.

Laporan keuangan  antara lain digunakan oleh Jawatan Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak dari keuntungan yang harus dibayar perusahaan. Tidak tahu apa yang terjadi bila ketentuan itu masih berlaku sampai sekarang . Untung sekitar tahun 1969 sudah diganti ,

Para Pendiri Rupublik ini memang ahli system karena pada tahun 1945 telah meletakkan dasar-dasar system dengan bahasa yang lain seperti yang penting semangat, tidak boleh bersifat perseorangan, maksudnya hampir sama dengan ketentuan seperti yang  berlaku pada system sekarang, yaitu orang yang terlibat dalam system  tindakannya harus dilandasi integritas dan nilai etika, meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

5.Keterpurukan Negara Kita

Setiap ada masalah misalnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai yang paling mudah mengkambing hitamkan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang mati. karena tidak ada pihak yang akan menentang , lain halnya dengan menyalahkan kinerja suatu instansi yang menangani bidang itu..

Sekitar tahun 1999-2000 banyak para tokoh yang berpendapat bahwa keterpurukan negara kita dengan mengkambing hitamkan UUD 1945, sehingga perlu diamandemen

Dalam Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  antara lain dikemukakan ;

Dalam waktu lebih dari 30 ( tiga  puluh   ) tahun  Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal , sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya, Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan ,wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi  kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik , namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi,kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Penjelasan UU tersebut mulai terjadinya KKN  kurang lebih 30 tahun sebelum tahun Mei 1999 atau mulai  sekitar  tahun 1968 atau 1969

Salah satu sebab terjadinya keterpurukan menurut penjelasan tersebut adalah akibat terjadinya pemusatan kekuasaan selama 30 tahun lebih atau mulai sekitar tahun 1968 atau 1969  yang antara lain dapat mengakibatkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terjadinya pemusatan kekuasaan selam 30 tahun , sebab mana yang paling dominan apakah akibat sistimnya ( UUD 1945 ) yang salah, atau para Penyelenggara Negara pada waktu itu yang tidak mematuhi pesan Para Pendiri Republik ini , dalam tindakannya  lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada Negara atau rakyat , sehingga terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun walaupun terjadi pemusatan kekuasaan, sepanjang para penyelenggara negara jujur, bekerja keras dilandasi semangat untuk mencapai tujuan negara  yaitu masyarakat adil dan makmur , tidak serakah, tidak ingin anak cucunya hidup dalam kemewahan maka tidak akan terjadi praktek korupsi,kolusi dan nepotisme.

Setelah UUD 1945 diamandemen.agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan , apakah praktek korup dan korupsi  langsung berkurang,  atau angka kemiskinan  menurun ? Yang jelas praktek korup dan korupsi telah meluas ke daerah- daerah  dan pelakunya pun bertambah  yaitu anggota , DPR / DPRD, Jaksa dll.

Dengan demikian dapat disimpulkan sebab utama keterpurukan negara kita bukan karena UUD 1945 , melainkan mereka yang melaksanakan UUD 1945   atau para Penyelenggara Negara  dalam melaksanakan tugas penyelengaraan Negara tidak mematuhi pesan Para Pendiri Republik ini.

6. UU.No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 19 Mei 1999  lebih memperjelas siapa yang dimaksud penyelenggara negara . perannya dalam mencapai tujuan negara, bagaimana seharusnya menjadi penyelenggara negara yang baik agar tujuan Negara kita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud

Memang disayangkan UU tersebut baru dibuat setelah negara kita terpuruk terutama dari segi perekonomian. Namun walupun terlambat, barang kali apabila dilaksanakan olehpara Penyelenggara Negara, perilaku  mereka berubah ,sehingga dapat mewujudkan tujuan Negara.

Dalam undang-undang tersebut antara lain  berisi :

6.1 Pertimbangan Dikeluarkannya UU No.28 Tahun 1999, Butir a dan c

Butir a.

bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan  dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar1945

Butir c

bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara para penyelenggara Negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

6.2  Beberapa Pasal Dalam UU.No. 28 Tahun 1999 yang Menyangkut Penyelenggara Negara.

Pasal 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau  yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.sesuai peraturan per undang-undangan yang belaku.

Pasal.2

Penyelenggara Negara meliputi ;

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.

3.  Menteri

4. Gubernur

5.  Hakim

6. Pejabat yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

7. Pejabat lain fungsi yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan   Pasal 2 angka 7:

Yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis  adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

1         Direksi , Komisaris dan Pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik

       Nergara dan Badan Usaha Milik Daerah

2        Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Penyehatan Perbankan Nasional.

3        Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

4        Pejabat Eselon 1, dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil., militer dan

 Kepolisian Negara Republik Indonesia

5        Jaksa

6        Penyidik

7        Panitera Pengadilan, dan

 8.     Pemimpin dan Bendaharawan Ptoyek

Sebetulnya yang termasuk rawan melakukan KKN masih ada lagi yaitu mereka yang bertugas  mengurus penerimaan Negara atau retribusi daerah seperti petugas Pajak. Bea Cukai dan lain-lain.

Pasal 1 angka 4 : Pengertian kolusi

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara    Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain , yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Pasal 1 anka 5 : Pengertian Nepotisme

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara  melawan hukum  yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya UU. No,28 Thun 1999, jelas siapa yang termasuk  Penyelenggara Negara  dan peranannya untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Seandainya undang-undang tersebut dilaksanakan secara konsekwen , barang kali praktek korupsi, kolusi, nepotisme  dapat berkurang, namun dari persidangan Pengadilan Tipikor bulan Agustus 2008, masih terjadi praktek korupsi dan kolusi yang terdakwanya Pimpinan Bank Indonesia, Anggota DPR, Jaksa , pejabat  Pemda, Pengusaha  dan lain-lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam pengendalian intern walaupun rancangan pengendalian intern telah dibuat seefektif mungkin (dalam hal ini misalnya UU. No,28 Tahun 1999 ) tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsekwen dalam praktek

7. Perangkat Pengendalian Intern Negara Kita,

Aturan pokoknya adalah Undang-Undang  Dasar 1945 setelah Amandemen, dan  semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SK Menteri, Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah , semua  undang-undang , dan ketentuan / peraturan yang lain  yang berlaku di Indonesia.

.Sebagai contoh perangkat system  misalnya.:

–   Undang-Undang Dasar 1945

–    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

–    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 1981

–   Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  No, 31 Tahun  1999 dan Perubahannya ( UU, No.20 Tahun 1981 )

– UU, No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

   dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

– Peraturan Pemerintah No, 65 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemeriksaan

  Kekayaan Penyelenggara Negara

– Instruksi Presiden No, 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

-UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

– Dan lain-lain.

Pengendalian intern akan efektif bila :

– dalam undang-undang atau peraturan pemerintah seperti dicontohkan di atas tidak         terdapat kelemahan sehingga menyulitkan dalam penerapannya atau  memberi kesempatan / peluang untuk melakukan praktek KKN

-undang-undang dan peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan, lebih-lebih terhadap sanksinya .

– mereka yang bekerja pada instansi yang melaksanakan undang-undang atau peraturan tersebut dalam melaksanakan tugasnya  harus dilandasi integritas ( kejujuran ) dan nilai etika

Dengan demikian  yang penting bukan banyaknya undang-undang atau peraturan yang dibuat atau yang ada, melainkan yang paling penting adalah penerapannya atau pelaksaannya dalam praktek.

8. Kelemahan Undang-Undang , Peraturan dan Kelemahan Dalam Penerapannya

Semua perangkat pengendalian intern misalnya berupa undang-undang atau peraturan,walaupun  dirancang secara efektif di dalamnya tidak ada kelemahan, tidak akan ada artinya bila terdapat kelemahan dalam penerapannya atau bahkan tidak dilaksanakan, lebih-lebih bila dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri telah mengandung kelemahan

Sebagai contoh adalah :

a. UU No. 24 Prp. Tahun 1960 ( tahun 1971 Sudah Tidak Berlaku Diganti dengan UUPTPK No.3 Tahun 1971. )

Pada waktu UU tersebut diundangkan pada tahun 1960  barangkali di negara kita belum ada korupsi yang dilakukan dengan melanggar hokum materiil termasuk penyalah gunaan wewenang., maka dalam UU.Tahun1960 mensyaratkan bahwa tindak pidana korupsi harus didahului pelanggaran hukum atau kejahatan.( korupsi pidana )

Penyelenggara Negara yang mengerti kelemahan hukum dan ada kesempatan  mungkin akan memanfaatkan  kelemahan UU. No.24 Prp Tahun 1960 untuk melakukan korupsi dengan melanggar hukum materiil seperti penyalah gunaan wewenang  yang tidak ada sanksi pidananya dalam undang-undang tersebut.

Maka menjelang tahun 1970 ( menutut UU,.No, 28 Tahun 1999 mulai 1968- 69 )  telah banyak terjadi korupsi seperti yang diungkapkan pada diskusi panel Dewan Mahsiswa UI  bahwa pada tahun 1970 korupsi sudah bertambah luas dan meraja lela sehingga sudah menjadi monster ( Lihat Bab VI) Sesuai penjelasan UU.No.3 Tahun 1971 korupsi yang dilakukan sebelum tahun 1971  terutama dilakukan dengan melawan hukum materiil  termasuk penyalah gunaan wewenang yang tidak ada sanksi pidananya menurut UU.No. 24  Prp Tahun 1960

b. UU Pemberantasan Korupsi No.3 Tahun 1971 dan KUHAP 1981

Untuk kasus- kasus  tertentu seperti penyalah gunaan  wewenang lebih-lebih yang dilakukan  oleh  pejabat di luar oganisasi  dan kasus suap . sangat –sangat sulit bahkan sepertinya tidak mungkin penyidik dengan dibantu akuntan dapat memperoleh  alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP 1981 , tidak mungkin pejabat  misalnya yang menginstuksikan suatu bank agar memberikan kredit kepada sanak keluarganya, atau Pemimpin Proyek agar memenangkan calon rekanan kroninya,  menggunakan blanko perintah resmi yang berlaku dikantornya, paling-paling telepon melalui anak buahnya saja  , bank telah takut., demikian pula tidak mungkin penerima suap memberikan kwitansi tanda terima dengan uraian sesuai maksud pemberian uang itu dan bermeterai cukup, serta ada bukti transfer uang melalui rekening penyuap kepada rekening yang disuap.

Untuk  mengurangi kelemahan pembuktian menurut  KUHAP  1981, maka ditambahkan Pasat 26 A dalam  UU  No. 20  Tahun 2001.

Namun heran dalam berita TV ada anggota DPR yang tidak setuju.  pembuktian melalui penyadapan yang diatur dalam UU.No.30 Tahun 2002 tentang  KPK Pasal 12.

Komentar :

Barang kali sebagian terbesar masyarakat Indonesia memuji Para Pendiri Republik ini menyngkut kepandaian, kejujuran, kesederhanaan, ketulusan melaksanakan fungsi Pemimpin yaitu berusaha mensjahterakan rakyat dan lain-lain .

Para Pendiri Republik ini mengakui bahwa UUD 1945 kurang sempurna .beliau-beliau tahu bahwa kekayaan alam kita melimpah , namun tanpa dikelola dengan profesional  dan jujur tidak ada artinya, maka beliau memesankan  bahwa  “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para  pemimpin  pemerintahan. Semangat di sini tentunya semangat untuk mencapai tujuan kemerdekaan yaitu masyarakat adil , makmur dan berdaulat.

KKN mulai terjadi sekitar tahun 1968. Keterpurukan Negara kita katanya akibat terjadi pemusatan kekuasaan. Karena adanya pemusatan kekuasaan maka terjadilah KKN. Walaupun terjadi pemusatan kekuasaan  sepanjang dalam melaksanakan tugas para penyelenggara Negara dilandasi intergritas dan nilai etika serta professional  tidak akan terjadi KKN . KKN timbul akibat keserakahan yang ditunjang adanya kesempatan, kebutuhan untuk memperkaya diri  serta lemahnya hukum ( teori GONE ) .

Kiranya sudah menjadi budaya para pemimpin kita, yang disalahkan adalah penyebab sistem yang berupa barang mati ( pemusatan kekuasaan ), dan bukan akibat perilaku system yaitu para penyelenggara negara. Bahkan ada  tokoh yang dengan suara lantang meng- kambing hitamkan UUD 1945 yang katanya sentralistis. Maka perbaikannya  setelah reformasi bukan memberantas KKN, tetapi dengan desentralisasi kekuasaan.

Setelah kekuasaan didesentralisasi, malah korupsi makin meluas ke daerah-daerah termasuk pelakunya  bertambah  yaitu anggota DPR dan DPRD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: