PEMBUKTIAN KASUS SUAP DAN PENYALAH GUNAAN WEWENANG SECARA HUKUM

Tulisan Lepas 2

 

PEMBUKTIAN KASUS SUAP  DAN  PENYALAH GUNAAN WEWENANG SECARA  HUKUM

1. Siapa Yang Paling Berkepentingan Terhadap Pemberantasan  Korupsi.

 

Sebelum  membahas masalah sesuai judul di atas di sini  akan dibahas siapa yang berkepentingan dalam pemberantasan korupsi ?

Yang paling berkepentingan adalah orang nomor satu di negara yang bersangkutan  atau diwilayah  tersebut , para Penyelenggara Negara , Pegawai negeri secara umum dan  masyarakat .

Omong kosong kalau Pemimpin Pemerintahan dapat memperbaiki keadaan ekonomi rakyatnya secara keseluruhan kalau masih banyak dijumpai praktek korupsi., kolusi dan nepotisme ( KKN ).

Bagaimana seorang Bupati dapat meningkatkan produksi agraris ,memperkecil angka kemiskinan, pengangguran   di wilayahnya kalau para stafnya banyak yang melakukan KKN.

Bagaimana cara memberantasnya ?.

Kita contoh saja negara tetangga yang telah berhasil memberantas korupsi, di mana warganya sampai mampu membayar gaji pembantu rumah tangga yang di impor dari negara lain.

Mahadir Mohammad berhasil memberantas korupsi dengan membentuk badan pemberantasan korupsi yaitu Badan Pencegah Rasuah ( BPR ) di mana salah satu visi dan misinya :

  • Visi BPR

Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari gejala korupsi berdasarkan      nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi, dipimpin oleh pemerintah yang bersih, efisien, dan amanah.

  • Misi  BPR
  • Semua badan dan lembaga pemerintah yang terlibat secara total dalam menegakkan undang-undang dan peraturan dengan adil dan tegas untuk menjamin supremasi undang-undang serta melindungi kepentingan umum dan negara.
  • Semua tingkat kepemimpinan politik, admisnistrasi, korporasi, agama dan LSM  terlibat dalam usaha-usaha penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni sehingga terjadi konsensus di kalangan masyarakat Malaysia yang membenci korupsi dan komitmen untuk memberantas gejala korupsi.

Dalam memberantas korupsi harus melibatkan  Pemimpin Politik dan masyarakat, sehingga mereka membenci dan komitmen memberantasnya.

Dengan demikian di kalangan masyarakat akan terjadi lingkungan yang subur bagi mereka yang benci ( anti )  korupsi   bukan sebaliknya yaitu terjadi lingkungan yang subur bagi koruptor.

2. Penyelenggara Negara dan Pejabat lainnya

Sesuai UU No,28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jabatan Penyelenggara Negara dan Pejabat lainnya  sesuai yang dikemukakan  Pasal 2 yang besar perananya untuk mewujudkan tujuan negara kita  seperti yang dikemukakan dalam UUD 1945 yaitu adil , makmur dan berdaulat.

Kalau ingin mencapai tujuan negara sebagaimana  dikemukakan dalam UUD 1945, maka Para Penyelenggara Negara harus mematuhi dan melaksanakan apa yang dipesan para Pendiri Republik ini yang dcantumkann dalam  Penjelasan UUD 1945, yaitu

 “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara,

ialah semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para     pemimpin  pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut  kata-   katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara ,   para  pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan , Undang-Undang  Dasar  tadi tentu tidak akan ada artinya dalam praktek.Sebaliknya meskipun  Undang-Undang  Dasar itu tidak sempurna, tetapi jikalau semangat para   Penyelenggara pemerintahan  baik , Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi ,yang paling penting adalah semangat.”

Pemerintahan  setelah jaman reformasi  , mau tidak mau  kalau ingin memakmurkan rakyatnya , ya melaksanakan  TAP  MPR No. XI / MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sesuai Pasal 2  UU.No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara meliputi :

1,   Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2.   Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

3.   Menteri

4.   Gubernur

5    Hakim

6     Pejabat negara yang lain

7     Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis

Berdasarkan Penjelasan UU, No.28 Tahun 1999 Pasal 6 yang dimaksud Pejabat Negara yang lain  misalnya  :

1,   Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri

2.   Wakil Gubernur

3,    Bupati / Walikotamadya

Sesuai penjelasan Pasal 7 yang termasuk Pejabat lain yang memiliki fungsi Strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. yang meliputi ;

  1. Direksi, Komisaris,dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara.
  2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
  3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  4. Pejabat Eselon 1 dan dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
  5. Jaksa
  6. Penyidik
  7. Panitera Pengadilan
  8. Pemimpin dan Bendahara Proyek.

Contoh pejabat yang termasuk Pasal 7 , masih kurang.  Pejabat Negara baik yang tinggi jabatannya maupun pelaksana  yang termasuk rawan praktek KKN  adalah yang  berhubungan dengan Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah maupun perusahaan sebagai contoh Petugas Pajak, Petugas yang mengurus retribusi. dan Petugas yang mengurus penerimaan pajak reklame, perijinan , petugas penagihan suatu perusahaan tertentu.dan lain-lain.

Maka tidak heran bila ada berita bahwa yang berbuat seperti Gayus, masih banyak termasuk atasannya dan bahkan jumlahnya lebih besar  lagi.

Di samping itu juga Pejabat yang menetapkan anggaran. Walaupun sudah ada pedoman dalam menetapkan anggara antara lain hemat, efisien, ekonomi, namun entah karena memang sudah adatnya, kalau menetapkan anggaran umumnya lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, contohnya kasus pembelian mobil kebakaran, pembelian kapal untuk patroli di mana anggota DPR juga terlibat .

Sebetulnya dengan adanya korupsi dengan modus operandi penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran terhadap  hukum materiil, maka sebagian terbesar pelajabat/ pegawai rawan berbuat korupsi, kecuali yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dilandasi kejujuran dan nilai etika.

Perlu diingat bahwa  perilaku masyarakat adalah  cermin  perilaku Penyelenggara Negara. Kalau para Penyelenggara  Negara  bekerja demi rakyat, tidak korupsi, memberikan contoh yang baik, tentunya masyarakat akan meniru.

3. Dampak Negatif Praktek Suap dan Penyalah Gunaan Wewenang.

Korupsi yang dilakukan dengan suap sudah lama terjadi, hanya mungkin lain caranya praktek suap tempo dulu dan sekarang.

Para Penyelenggara Negara harus menyadari bahwa korupsi yang dilakukan dengan suap maupun penyalah – gunaan wewenang dampak negarifnya sangat besar bagi negara.

Menurut Syed Husein Alatas dalam bukunya Soiologi Korupsi,  mengemukakan dampak negatif suap, yaitu :

  1. Uang sogok pada gilirannya akan berjalan terus menuju konsumen. Di mana tidak ada pengendalian harga yang efektif, maka para pengusaha pabrik maupun usahawan lainnya akan mengalihkan beban tersebut kepada konsumen.
  2. Dalam suatu kantor yang telah dijangkiti korupsi, norma-norma efisiensi birokrasi harus senantiasa ditundukkan pada norma-norma persekongkolan dan sogokan.
  3. Dalam praktek yang sebenarnya, korupsi yang bersifat memeras merupakan suatu penomena yang cenderung menjalar lebih cepat, yang membawa keteledoran dan ketidak – efisienan.
  4. Korupsi merongrong respek bagi kewenangan yang ada. Hal ini pada gilirannya menimbulkan pelbagai jenis persoalan. Ia cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik, dan mengasingkan kepatuhan publik pada tujuan-tujuan pemerintahan.

Akibat negatif lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Semua tatanan masyarakat yang dibangun sejak jaman penjajahan Belanda, menjadi rusak . Pegawai penerima suap akan menjadi bodoh, pemalas, rajinnya hanya kalau menerima uang sogok. Sebagian tenaga di Kantor termasuk hoby  Pimpinan Kantor sudah diketahui rahasianya oleh pemberi suap.

Dengan demikian pemberi suap semakin pintar, menguasai rahasia kantor, sehingga dengan mudah melaksanakan operasinya. Sebaliknya penerima suap semakin bodoh, tidak ada usaha memperbaikki kinerja atau meningkatkan profesionalnya

Bahkan mungkin terjadi sesuai apa yang dikemukaan dalam buku Sosiologi Korupsi karangan Syed Husein Alatas  yaitu :

Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar,   dan tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

 

Sesuai Penjelasan UU. No, 28 Tahun 1999 dan Penjelasan UUPTK No. 3 Tahun 1971

Korupsi dengan penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materril, di negara kita mulai sekitar tahun 1969, maka tak heranlah walaupun negara kira negara yang subur, kaya hasil tambang, dan menerima hutang luar negeri cukup besar. namun masih banyak masyarakat yang menderita.

4. Pemerintah dan Masyarakat Sudah Selayaknya Berterima Kasih Kepada Media Electronik  dan  Media Cetak.

Pemerintah dan masyarakat sudah selayaknya  berterima kasih kepada media

electronik dan media cetak khususnya dalam penegakkan hukum, pemberantasan perbuatan korup dan korupsi, terjadinya praktek kolusi ( pat gulipat/ kong kalikong ) dan lain-lain. Sumbangannya  media electronik tidak tanggung-tangung , berguna untuk pencegahan maupun penindakan.pelanggaran hukum, penegakan hukum, perbuatan korup , korupsi dan lain-lain..

Dengan tayangan orang mengambil kakao dihukum , tayangan markus di Indramayu. dan berita lain yang sejenis  sangat-sangat besar pengaruhnya bagi pencari keadilan,

Dengan tayangan rumah dan kekayaan  Gayus, wawancara dengan keluarga,   informasi tentang isteri Gayus ,  wawancara dengan kepala sekolah sewaktu Gayus masih di SMA dll, dapat mencegah dan sekaligus dapat membantu penindakan korupsi.  Wawancara sebaiknya dilakukan juga dengan Kepala Perguruan Tinggi di mana Gayus kuliah terakhir , sehingga Perguruan tinggi tersebut akan minta agar lulusannya tidak korupsi seperti  Gayus.

Dengan terbongkarnya kasus Gayus, rupanya pihak penyidik mulai menghubungkan perbuatan Gayus dengan kekayaan yang dimiliiki. Kebijakan ini sama dengan yang  diatur dalam  UU pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1960, di mana yang dipentingkan kerugian negara harus dikembalikan di samping pelaku dihukum.

Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang harus ia lakukan, baik langsung maupun tidak langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

Dan selanjutnya dalam   Hukum Perdata Pasal 1853 alinea ke 2 dikemukakan bahwa Perdamaian tidak sekal-kali menghalangi Jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

Yang  jelas dalam memberantas korupsi paling utama adalah  kerugian negara yang besarnya sampai triliunan harus kembali , di samping orangnya dipenjara ..

5, Pemerintah dan Masyarakat  Selayaknya  Juga Berterima Kasih Kepada Bapak Kwik Kian Hie.

Barang kali bagi para pemerhati pemberantasan korupsi sudah tidak asing lagi terhadap nama Kwik Kian Hie. Beliau banyak menulis di media cetak tentang kelemahan operasioanal bank sekitar tahun 1990 sampai krisis perbankkan tahun 1998 misalnya mengenai rahasia bank . Bahkan kalau  Pemerintah memperhatikan kemudian melaksanakan  apa yang ditulis  dalam media cetak pada waktu itu, barang kali negara kita tidak mengalami krisis ekonomi separah itu.

Rupanya Pak Kwik juga ahli dalam bidang keuangan negara. Beberapa bulan yang lalu beliau berani mengutarakan bahwa banyak terjadi kebocoran penerimaan Pajak.

Langsung apa yang diutarakan Pak Kwik mendapat tanggapan keras dari orang pajak

Pak Kwik dituntut membuktikan secara hukum tentang ucapannya itu.

Kalau tidak bisa agar minta maaf kepada masyarakat melalui media cetak.

Apa iya orang  menerima uang suap memberikan kwitansi yang bermeterai cukup, uraian dalam kwitansi sesuai maksud pemberian uang itu, ada bukti transfer uang dari rekening penyuap kepada yang disuap. Sepertinya tidak mungkin.

Penyidik atau Tim yang menangai kasus Gayus atau kasus pajak yang lain ,  akan lebih baik lagi apabila mengundang Pak Kwik agar menjelaskan modus operandi penggelapam pajak yang disinyalir beberapa bulan yang lalu.

6. Pembuktian Kasus Suap dan Penyalah gunaan Wewenang

Sampai dengan tahun 1981 barang kali pembuktian secara hokum untuk kasus suap mengacu pada  alat bukti menurut   Pasal 295 HIR yaitu

–       kesaksian- kesaksian

–       surat-surat

–       pengakuan

–       isyarat

Pada  tahun 1981 HIR diganti KUHAP 1981, dan diadakan perubahan antara lain mengenai alat bukti yaitu ;

Menurut HIR Pasal 295 : berbagai upaya bukti adalah :–       kesaksian- kesaksian–       surat-surat

–       pengakuan

–       isyarat

Menurut KUHAP

Pasal 184 : Alat bukti yang sah ialah

–        keterangan saksi

–        keterangan ahli

–        surat

–        petunjuk

–        keterangan terdakwa

Dalam KUHAP 1981 ada tambahan kata “sah”, sehingga menjadi alat bukti yang sah

Untuk kasus-kasus tertentu  seperti suap , penyalahgunaan wewenang sangat sulit untuk memperoleh alat bukti yang sah..

Maka tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa KUHAP 1981 lebih manusiawi dari pada HIR, namun juga menyulitkan  pembuktian secara hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan suap dan penyalah gunaan wewenang.

Apa iya orang  menerima uang suap memberikan kwitansi yang bermeterai cukup, uraian dalam kwitansi sesuai maksud pemberian uang itu, ada bukti transfer uang dari rekening penyuap kepada yang disuap. Sepertinya tidak mungkin

Kasus suap hanya terbukti secara hokum kalau tertangkap tangan atau keterangan saksi yang kuat seperti kasus penerima suap secara bersamaan anggota DPR  dariI BI

Untuk tindak pidana korupsi dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tambahan untuk alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam pasal 26 A, yaitu :

  • Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh :

a.   Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan

b.   Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna.

 

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 12 UU. No, 30 Tahun 2002 KPK boleh melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Jadi sekarang ini orang yang menerima suap agar dapat dituntut , hanya kalau tertangkap tangan yang barang kali berdasarkan informasi hasil penyadapan  dari rekaman pembicaraan

Demikian pula penyalah gunaan wewenang, seseorang Pemimpin atau Pejabat termasuk yang di luar organisasi misalnya agar anak atau sahabatnya  diberikan kredit bank Pemerintah atau agar menang tender,  sepertinya tidak mungkin membuat Surat Perintah  Resmi menggunakan blanko resmi, bernomor urut karena di registrasi dll. Barang kali dengan telepon melalui bawahannya , yang ditelepon sudah takut. Dengan demikian sulit untuk memperoleh alat bukti yang sah.

Namun aneh masih ada orang / pejabat  yang memasalahkan  KPK mempunyai hak menyadap.barang kali biar sampai kapanpun kasus suap tidak bisa dituntut secara hokum?

7. Usaha Mengurangi TerjadInya Putusan Pengadilan  Dinilai Masyarakat Kurang Adil.

Negara kita adalah negara hukum. oleh karenanya menempatkan hukum sebagai panglima. Namun sebagai rakyat kecil rasa keadilan bukan hanya demi hukum, tetapi demi rasa keadilan menurut ukuran masyarakat banyak atau orang banyak.

Seperi contoh orang yang melakukan korupsi dengan penyalah gunaan wewenang  hukuman menurut Pasal No.2 UUPTK No,31 Tahun 1999  dipidana seumur hidup,atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit

Rp. 200 juta paling bayak Rp.1000,- juta  Disamping itu juga tedakwa dikenakan Sanksi Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 18 yaitu pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan berita pernah ada putusan Pengadilan di mana jumlah uang pengganti lebih kecil dari pada kerugian negara.

Menurut Peraturan Pemberantasan Korupsi yang dibuat pada waktu Bapak Alm. AH Nasution menjabat sebagai Panglima Perang Pusat, tidak ada istilah Pidana Tambahan, melainkan  Aturan Pidana , yaitu :

Bagian IX

TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA

40. (1)  Barangsiapa melakukan perbuatan korupsi pidana yang dimaksud dalam pasal 2 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah;

(2)  Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas;

(3)   Terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya

sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Putusan perkara korupsi baru adil bila terdakwa dihukum sesuai undang-uandang yang berlaku. Bagi koruptor misalnya jumlah kerugian negara sebesar Rp.3 trilliun, maka  kepada terdakwa  harus membayar uang pengganti minimal Rp. 3 T.

Ketentuan Sanksi Pidana Mengenai Pembayaran Uang Pengganti Dalam Pasal

18 ayat  ( 3)   UUPTK  No.31 Tahun 1999    kurang  menguntungkan bagi negara.

Uang pengganti merupakan utang kepada negara, maka  isteri dan anak-anaknya ikut menanggung.

Sebaiknya pembayaran uang pengganti jangan masuk pidana tambahnan , melainkan justru harus masuk pidana pokok sebagai mana  yang dikemukakan dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Bapak Nasution tahun 1958.

Untuk waktu sementara, terutama dalam penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia , maka barang kali salah satu harapan adalah peran aktif Makamah Kontitusi dan Komisi Yudicial. Barang kali para pencari keadilan di negara kita berterima kasih kepada MK, karena apa yang terjadi sekarang ini kelanjutan dari Pembukaan rekaman Anggodo beberapa waktu yang lalu.

Pada waktu tulisan ini disusun ada berita bahwa seorang hakim tinggi menerima suap dari pengacara dalam kasus tanah.

Mengingat setiap eksekusi tanah mesti ramai, apakah  tidak sebaiknya sebelum Putusan Pengadilan Masalah Sengketa Tanah dilaksanakan,  kewajaran putusannya diteliti terlebih dahulu oleh Makamah Konstitusi atau Komisi Yudicial

8. Kesempatan Emas bagi Premerintah Untuk Mempermudah Pembuktian Suap.

Seperti dikemukakan di atas bahwa yang paling berkepentingan dalam pemberantasan korupsi adalah Presiden dan rakyat .

Menurut  pertimbangan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/013/1958,  yang dibuat pada   waktu Bapak AH Nasution menjabat sebagai Penguasa Perang Pusat

dikemukakan :

Bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi yang diatur dalam peraturan-   peraturan     tersebut diatas, sesungguhnya adalah mempunyai manfaat yang baik terhadap kesejahteraan rakyat  dan negara “

Sekarang ini keinginan memberantas korupsi baik dari Pemerintah yaitu dengan dibentuknya tim independen yang menangani markus, keinginan dari anggota DPR  agar kasus  Centuri segera dituntaskan. dan ada berita akan dibetuk Panja Pajak.menunjukan ada kesamaan antara pihak eksekutif dan legislatif ingin memberantas korupasi.

Dalam penanganan kasus Gayus , banyak tayangan media electronik dan media cetak yang berdampak positif terhadap pemberantasan korupsi, antara lain

–          Ada berita melalui media electronic tentang rumah Gayus dan Keluarga Gayus yang arahnya mempertanyakan hubungan jumlah kekayaan dengan penghasilannya.

–          Ada berita tentang isterinya tentang saldo uangnya di bank, yang dengan berita tersebut mungkin saja pegawai kantor di mana isterinya bekerja   tidak senang dengan dia,

–          Ada berita  tentang usaha  terus mengejar kekayaan Gayus.

–          Ada berita  rekening bank  pegawai pajak di Jakarta akan dipriksa

–          Departemen Keuangan akan menindak para pegawai yang ada kaitannya dengan Gayus.

–          Ada berita akan ada Panja Pajak dari DPR.

–          Kapolri juga akan membersihkan tubuh Polri, dengan mengusut kepada Pejabat yang terlibat.

–          Dari Kejaksaan  sudah  ada 2 Jaksa yang dicopot dari Jabatannya, dan masih ada lagi yang sedang diperiksa

–           Dari Kehakiman sampai tulisan ini dibuat belum ada berita penindakaan terhahap pegawai.

–          Dan  lain-lain

Kondisi tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemerantasan korupsi .

Sekarang ini kasus suap mungkin hanya bisa dibuktikan secara hukum apabia tertangkap tangan.yang mungkin diketahui melalui penyadapan pembicaraan.

Proses in tidak mudah, mungkin hanya bisa dilasanakan oleh KPK karena diberi kewenangan menyadap pembecaraan.

Untuk mempermudah pembuktian kasus suap dan agar tidak ada tuntutan dari masyarakat, maka sebaiknya Pemerintah membuat usulan tambahan pembuktian KKN  yang menacu pada No.Prt/Peperpu/013/1958,  yaitu dibentuk Badan Penilik Harta Benda.dengan alasan :

Sesuai dengan UU No.20 tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya butir a dikemukakan :

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas , tidak hanya merugikan keuangan negara , tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap  hak-hak sosial dan ekonomi secara luas , sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara  luar biasa.

Kekuasaan dan Pemeriksaan Badan Penilik Harta Benda sesuai  Peraturan No.Prt/Peperpu/013/1958, adalah sebagai berikut :

Bagian IV

Tentang Kekuasaan Penilik Harta Benda, untuk menyita harta benda dan lain-lain. Harta benda yang dapat disita antara lain :

–          Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya.

–          Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Bagian V.

Tentang Pemeriksaan Harta Benda oleh Pengadilan Tinggi

–          Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penililkan harta benda setiap orang dan setiap badan , jika ada petunjuk kuat , bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.

–          Penilik Harta Benda dapat menyita dan merampas harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan  mata pencahariannya

 

Jadi pembuktian yang paling gampang bagi penerima suap , antara lain melalui Penilik Harta Benda, yang katanya akan diperlakukan kepada Petugas Pajak dengan memeriksa rekening Bank nya. Namun ya tidak adil, seharusnya kalau memang Pemerintah mau melaksanakan ya berlaku bagi semua pegawai.

—————————-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: