AUDIT OPERASIONAL, TEMUAN AUDIT DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

                                             BAB  III 

                AUDIT OPERASIONAL , TEMUAN AUDIT  DAN

                                   TUNTUTAN GANTI  RUGI

 

Pendahuluan

Audit  financial  ditekankan pada penilain yang sistematis dan obyektif  dan berorientasi historis dengan tujuan untuk meyakinkan adanya ketelitian dan dapat diandalkannya data keuangan  serta kekayaan entitas untuk memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan.

Audit  operasional atau audit pengelolaan  menekankan penilaian secara sistematis dan obyektif atas cara-cara manajemen untuk mengelola sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi tujuan suatu kegiatan atau program.

Audit operasional meninjau masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang dari suatu kegiatan atau perusahaan.

 

1.Obyek / Kegiatan/ Program yang Diaudit.

Akuntan  yang bekerja di Lembaga Pengawasan Pemerintah dahulu sering mendapat tugas untuk melakukan audit opersional terhadap satu kegiatan dari perusahaan, terhadap kantor Pemerintah, proyek atau program.dan lain-lain. Sekarang ini yang melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilakukan oleh BPK atau atas nama BPK yang pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam UU.No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk Proyek-proyek yang mendapat bantuan Bank Dunia, pihak pemberi pinjaman minta agar audit keuangan dilakukan oleh auditor independen.  Karena Proyek bantuan Bank Dunia banyak tersebar di Propinsi atau kabupaten, maka audit dukungan dari kabupaten yang berupa audit operasional dilaksanakan oleh  Aparat  Pengawasan  di daerah .

 

Tujuan audit operasional  menilai dan melaporkan apakah sumber daya kegiatan, program, organisasi  dan dana digunakan secara efisien . efektif dan ekonomis  dan apakah tujuan program , kegiatan, aktivitas dapat dicapai dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

 

2.Informasi Pemanfaatan Hasil Proyek/ Kegiatan

Agar hasil audit memberikan informasi yang lebih berguna bagi Pemerintah, Pemberi Kredit dan masyarakat pengguna hasil proyek, maka justru informasi pemanfaatan setelah paska proyek sangat-sangat penting  sehingga dapat diketahui bahwa hasil proyek yang dibiayai dari hutang tersebut benar-benar  bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi monumen..Di samping itu juga  untuk perbaikan pengelolaan kegiatan proyek tahun berikutnya

 Untuk menilai apakah kegiatan proyek ini berhasil atau tidak kadang-kadang memerlukan waktu lebih dari 1  tahun . Sebaiknya misalnya auditor melakukan audit tahun anggaran 2004, diminta melakukan audit    mengenai pemanfaatan hasil proyek tahun 2002  apakah mencapai tujuan atau tidak .

 

3  Penyajian Temuan Audit

Dalam melaksanakan audit operasional, sering dijumpai permasalahan misalnya adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, penyimpangan , temuan admistratif dan lain-lain ..

Temuan audit mengenai kelemahan aturan/ketentuan atau per-undangan-undangan yang mendasari kegiatan yang diaudit sehingga aturan/ketentuan perlu diperbaiki / dirubah memiliki bobot yang tinggi dibanding temuan agar auditee mengembalikan kelebihan  misalnya kelebihan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 100.000,-

Dalam audit operasional lebih mudah lagi untuk mendeteksi bila ada kecurangan sepanjang auditor memahami sistem pengendalian intern dan penerapannya, ketentuan yang mendasari operasi kegiatan yang diaudit serta  memilih prosedur audit yang tepat. Dalam audit operasional sebagai acuan dalam menetapkan prosedur audit adalah masih mengacu pada Standar Audit.

Audit tidak boleh bersifat mengusut misalnya dalam hal melakukan konfirmasi (diatur dalam Standar Audit) dan memegang teguh  azas skeptisme profesional dan azas praduga tak bersalah. Auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, tak bersalah. Auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, namun juga tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya.

Dalam bidang hukum dikenal azas praduga tak bersalah , sebelum ada keputusan tetap dari  hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana , kedudukan  terdakwa sama. Oleh karena itu berilah kesempatan sebesar-besarnya  terhadap auditee atau orang yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut memberikan tanggapan.terhadap temuan atau matrik temuan .

Apabila dalam audit dijumpai temuan harus disajikan dengan atribut yang lengkap yaitu :

  • Temuan/ permasalahan
  • Kriteria
  • Sebab terjadinya penyimpangan
  • Akibat
  • Tanggapan auditee
  • Rekomendasi

Terhadap temuan audit , sebelum diserahkan kepada auditee.auditor juga harus memikirkan apakah orang yang bertanggung jawab menindak lanjuti temuan tidak mengalami kesulitan melaksanakan rekomendasi sesuai laporan audit. apakah laporan audit telah didukung misalnya Surat kesanggupan membayar ganti rugi atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.( SKTJM )

Berikanlah kesempatan yang cukup kepada auditee agar dapat menanggapi temuan yang diajukan auditor dengan baik, misalnya auditor demikian menemukan permasalahan langsung  dibuat matrik temuan  dan disampaikan kepada auditee dan tidak usah menunggu sampai selesainya audit. Apabila temuan bisa ditanggapi auditee dan memang temuan auditor salah, misalnya kriterianya tidak tepat maka dengan rasa terima kasih konsep  temuan tersebut digugurkan, sebab temuan tersebut tidak terlanjur disajikan dalam laporan audit.

Kriteria dalam temuan audit pada umumnya yang menetapkan auditor sendiri disesuaikan dengan undang-undang atau ketentuan yang menyangkut temuan, misalnya dalam hal kemahalan harga maka auditor agar  memberikan data harga sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan. Berilah auditee copy daftar harga tersebut biar dia mempelajari apakah benar harga beli yang dilakukan terlalu mahal. Auditor tidak dibenarkan, misalnya sebagai kriteria menurut harga pasar tanpa didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) sumber harga. Temuan menyangkut harga ini sangat resiko karena banyaknya factor yang berpengaruh misalnya tempat barang dibeli, waktu kapan dibeli dan kapan dilakukan audit mungkin beda waktunya cukup lama dan auditor    (akuntan ) sendiri bukan ahli dalam hal harga.

 

4. Macam-Macam Permasalahan yang Ditemui Dalam  Audit.

Seperti diuraikan dalam dalam butir 3. permasalahan yang ditemukan auditor  dalam  audit opersional bermacam-macam,diantaranya berupa penyimpangan.

Temuan yang  berupa penyimpangan , dapat dikempokkan misalnya  :

         Penympangan yang merugikan Negara,  misalnya berupa pekerjaan yang belum selesai waktu audit, sedang seharusnya sudah selesai.

         Penympangan    berupa denda pekerjaan yang terlambat belum dipungut dan disetor ke kas Negara.

         Penyimpangan akibat pelanggaran hukum atau kelalaian oleh pegawai sehingga menimbulkan kerugian Negara.

         Penyimpangan oleh pihak III misalnya wanprestasi kontrak yang menimbulkan kerugian Negara.

Penympangan akibat pelanggaran hukum atau kelalian oleh pegawai sehingga menimbulkan kerugian negara dan penyelesaiannya adalah pegawai  yang bersangkutan ( yang bertanggung jawab ) mengganti kerugian tersebut. Kalau kerugian Negara relatif kecil apat diselesaikan secara damai, namun kalau jumlahnya besar diselesaikan secara hukum .Terhadap kasus yang mengakibatkan kerugian Negara yang besar apalagi ada perbuatan melawan hukum , diadakan investigasi dan apabila diduga ada indikasi tindak  pidana korupsi  , perkaranya diserahkan kejaksaan.

Apabila jumlahnya relatif kecil diselesaikan  secara damai yaitu kerugian Negara tersebut dikembalikan ke Negara oleh pegawai yang bertanggung jawab terjadinya kerugian atau pegawai yang menikmati kerugian Negara.  tersebut.

Pengertian ganti rugi bukan sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP 1981. Tuntutan ganti rugi yang dibahas dalam bab ini khusus penyelesaian damai  dengan tuntutan ganti rugi yang timbul dari hasil pemeriksaan atau audit terhadap keuangan Negara.

Sejak merdeka sampai dengan tahun 2003. pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian negara dikelompokkan menjadi 2 yaitu pegawai negerI  dan pihak III. Pegawai negeri kemudian dikelomokkan menjadi 2, yaitu bendaharawan  dan bukan bendaharawan.

 Dasar hukum penyelesaian damai adalah :

 

No.

  Orang yang menimbulkan kerugian negara

         Dasar hokum penyelesaian damai

    1

Pegawai negeri bukan bendaharawan

Tuntutan ganti rugi

Pasal 1851 KUH Perdata dan  Pasal 74 ICW

    2

 Bendaharawan uang atau barang

Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 58,77-88  ICW   

     3

  Pihak ke III

Pasal 1365 ,1366 dan 1851 KUH Perdata.

 

Yang perlu diingat oleh auditor penyelesaian damai tidak sah bila tidak dibuat secara tertulis seperti yang dimaksud Pasal 1851 KUH Perdata:

   Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana ke dua belah pihak, dengan           menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara       yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini           tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

 

Dengan dicabutnya ICW dan diganti dengan UU.No.1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berlaku mulai tanggal 14 Januari 2004, pegawai negeri yang berbuat merugikan Negara tidak di pisah dan diatur dalam :

 

Pasal 59 yaitu :

 Bendahara, pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan  kewajibannya  kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

Pasal 60 ayat 2.

 Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Surat pernyataan ini ada yang menyebut Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SKTJM  )

 

UU yang mengatur penyelesaian damai :

No.

   Orang yang menimbulkan kerugian negara

     Dasar hukum penyelesaian damai

      1

Bendahara, pegawai negeri  bukan

  bedahara dan pejabat lain

Tuntutan ganti rugi

Pasal 1851 KUH Perdata  dan BAB XI ( Pasal 59 s/d    67 ) UU.No.1 Th 2004

     3

  Pihak ke III

Pasal 1365. 1366 dan 1851 KUH Perdata

 

Yang akan mengganti kerugian  membuat surat pernyataan tertulis bermeterai yang menyatakan ia sanggup mengembalikan kerugian Negara atau berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SKTJM ).

Namun masih banyak ketentuan dalam ICW  yang masih berlaku misalnya kerugian Negara harus pasti, tidak boleh sangkaan.

Namun apabila diselesaikan secara hukum kerugian tersebut berubah yaitu kerugian Negara harus pasti, tidak boleh perkiraan.

 

5. Pasal- Pasal  KUH Perdata ( KUH Pt ) Dan UU.No.1 Th,2004,Yang Perlu Diketahui Auditor.

 1) Pasal-pasal KUH Perdata yang ada hubungannya dengan penyelesaian damai.

      Pasal 1851 KUHPt

   Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana ke dua belah pihak, dengan           menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara       yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini             tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

 

Pasal 1853 KUHPt.

      Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan          atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali-kali         menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

 

Pasal 1858

Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan,

Pasal 1859

Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Pasal 1864

Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian harus diperbaiki.

      Pasal 1365

      Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,   

       mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti   

       kerugian tersebut.

      Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

     Pasal 1864

Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian harus diperbaiki.

 

2)   Pasal-Pasal dalam UU No. 1 Tahun 2004

      Ketentuan penyelesaian damai diatur dalam Bab XI Penyelesaian kerugian negara/ daerah UU No.1 Tahun 2004 yang terdiri dari  9 pasal, yaitu pasal 59 sampai dengan pasal 67. Apa yang dimuat dalam KHUPt pada umumnya dicantumkan atau diperjelas dalam UU. No.1 Tahun 2004.

      Beberapa pasal yang perlu diketahui auditor adalah :

      Pasal 59

Terdiri dari 3 ayat, antara lain :

Ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Bendahara, pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

Pasal 60

Terdiri  3 ayat, antara lain :

Ayat (2)

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

 

Pasal  64

Ayat (1)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan/ untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

Ayat (2)

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

 

Komentar.

Sejak merdeka sampai dengan tahun 1957/58 tidak ada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian pegawai atau pihak III yang merugian negara cukup diselesaikan dengan ICW.

UU yang mengatur penyelesaian damai terdapat beberapa pasal dalam KUH Perdata dan UU No,1 Tahun 2004.

Sebaiknya untuk Penyelesaian damai dibuat semacam hukum acara yang merupakan gabungan kedua hukum tersebut sehingga lebih jelas msalnya Pasai 1859 KUH Perdata perlu  dijelaskan apa-apa saja yang termasuk dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: