AUDIT DALAM RANGKA BANTUAN KEPADA PENYIDIK (AUDIT FORENSIK)

   BAB V

Audit Dalam Rangka Permintaan Bantuan Penyidik (Audit Forensik)

 1. Penggunaan Istilah Audit Forensik

Penggunaan istilah audit forensik  “bersifat sementara”, sambil menunggu istilah resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dibandingkan dengan ivestigasi, pelaksanaan audit forensik berbeda sebab dilaksanakan bersama penyidik. Oleh karena itu sepanjang ada kerja sama yang baik antara  akuntan dengan penyidik, auditor mengerti sedikit tentang hukum ,penangangan kasus tersebut akan cepat berhasil Audit forensik lebih mudah dilaksanakan dibanding dengan investigasi, sebab apabila ada kesulitan memperoleh alat bukti akuntan dapat minta bantuan Penyidik untuk mengusut, terutama alat bukti surat yang diduga dipalsukan atau adanya kolusi.

2. Dasar Hukum Audit Forensik Adalah  Permintaan Bantuan Dari Penyidik

Sebelum auditor mempelajari tentang audit forensik, maka harus memahami terlebih dahulu   tentang akuntan temasuk ahli.

Audit forensik ini dilaksanakan dalam rangka membantu penyidik, merupakan pelaksanaan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yaitu :

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam surat permintaan bantuan tersebut, pada umumnya penyidik minta bantuan untuk menghitung kerugian negara dan atau perekonomian Negara. Perlu disadari oleh akuntan bahwa kerugian negara atau perekomian negara , baru merupakan akibat perbuatan korupsi, apabila kerugian tersebut melekat pada perbuatan melawan hukum .Jadi akuntan sebelum menghitung kerugian negara, harus menetapkan terlebih dulu bahwa kerugian negara akibat dari perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum material,  sedang yang melekat pada perbuatan melanggar hukum formil yang menetapkan pasal-pasal yang dilanggar merupakan tugas penyidik.

3.  Penanganan  Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tahapan penanganan kasus pidana, khususnya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

–          Penyelidikan

–          Penyidikan

–          Penuntutan

–          Mengadili

–          Pelaksanaan putusan pengadilan

Dari tahapan tersebut yang perlu diketahui auditor adalah :

–        Tahap penyelidikan ( LID )

Penyelidikan ( LID ) menurut Pasal I butir 4 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

–     Tahap penyidikan ( DIK )

Penyidikan ( DIK )menurut pasal I butir 2 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik dalam dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu  membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Pada tahap penyidikan ini , Penyidik mempunyai kewenangan mendatangkan ahli atau orang yang mempunyai keahlian. Audit forensik adalah audit dalam rangka membantu penyidik untuk membuat terang perkara. Akuntan diminta oleh penyidik untuk menghitung kerugian negara.

4.   Pelaksanaan Audit Forensik

Urutan kewajiban akuntan dalam audit forensik adalah:

–          Auditor mengumpulkan bukti surat terutama surat yang melanggar hukum material dalam kasus tersebut

–          Auditor menghitung kerugian negara atau perekonomian negara yang melekat pada perbuatan melawan hukum, terutama hukum material.

–          Apabila penyidik menganggap telah cukup bukti untuk diajukan ke sidang  pengadilan / diserahkan kepada Penuntut umum audior memberkas bukti surat dan membuat keterangan ahli

–          Auditor di BAP oleh Jaksa di bawah sumpah

–          Auditor menjadi saksi ahli masuk pokok perkara dalam sidang Pengadilan

5.  Auditor Mengumpulkan Bukti Surat

Pertama-tama auditor harus terlebih dahulu mempelajari acuan yang dipakai sebagai dasar pelasanaan kegiatan yang diaudit, misalnya

–          Dalam kasus kredit bank adalah ketentuan kredit dari bank yang bersangkutan dan ketentuan yang berhubungan dengan kredit dari Bank Indonesia, ketentuan menyankut agunan , misalnya yang diagunkan tanah harus mengerti tentang status hukum tanah  yang diagunkan, selanjutnya meng audit proses pemberian kredit mulai dari permohonan sampai kredit disetujui., apakah sesuai dengan ketentuan Bank atau tidak.

–          Dalam kasus tukar guling tanah, auditor harus mempelajari pedoman tukar guling, memperoleh harga dasar tanah dan sebagainya.

–          Dalam kasus pengadaan fiktif auditor harus memperoleh ketentuan pengadaan yang berlaku dan mameriksa pengadaan dari perencanaan, pemesanan, pembelian, penerimaan barang dan pemakaiannya.

Dalam mengumpulkan bukti surat auditor dapat minta bantuan kepada penyidik, lebih-lebih bukti yang diperoleh dari luar misalnya :

Auditor curiga terhadap surat keterangan dari bank lain yang menyatakan misalnya salah satu syarat pencairan kredit calon nasabah , apabila telah melunasi kredit pada bank lain di mana calon nasabah juga  punya pinjaman. Surat keterangan dari bank yang menyatakan bahwa pinjamannya  misalny telah dilunasi tanggal 16 Juli 1999 , sedang pencairan kredit dari bank  tanggal 18 Juli 1999, Auditor minta bantuan Penyidik agar menanyakan kebenaran surat keterangan dari bank lain tersebut dan sekalian minta salinan RK bank nya. Ternyata surat tersebut tidak benar, dan hutang kepada bank lain baru dilunasi tanggal 19 Juli 1999 dari uang pencairan kredit.

Dalam kasus tukar guling tanah, maka auditor dapat minta bantuan kepada penyidik misalnya minta harga pasaran tanah dari lurah atau Camat

Bukti surat yang diperoleh auditor segera diserahkan kepada penyidik untuk bahan pengusutan , dan pemeriksaan para saksi.

Kerja sama yang baik yaitu saling mengisi sesuai keahliannya akuntan keahliannya memeriksa dan mendapatkan bukti surat yang diduga melanggar hukum materiel, penyidik keahliannya antara lain melakukan pengusutan Pengusutan berdasarkan bukti surat  yang diperoleh akuntan,   pengusutan yang dilakukan oleh penyidik lebih terarah sehingga perkara lebih cepat terang.

6. Auditor Menghitung Kerugian Negara

Sebelum auditor diminta bantuan oleh penydik.  Auditor  harus diberi tahu kasus yang  sedang ditangani. Misalnya dalam kasus di mana kerugian negara tidak dapat dihitung secara pasti sebagai contoh kasus pengaspalan jalan, maka sebaiknya auditor memberi tahu kepada penyidik bahwa dalam kasus tersebut tidak dapat dihitung secara pasti melainkan harus dengan sampling, sedang perhitungan kerugian negara dengan sampling belum diterima dikalangan hukum. Malah pernah penyidik sebelum resmi minta bantuan kepada auditor, diskusi dulu misalnya dalam kasus renovasi gedung yang dibangun pada  zaman penjajahan Belanda.yang nilainya cukup besar.

Dalam rehap tersebut kayu bongkaran sebagian besar digunakan lagi karena memang berupa kayu jati  tua, masih baik dan katanya kwalitasnya tidak kalah dengan kaju jati baru yang ada dipasaran.

Penulis hanya bilang kalau disidangkan, mungkin  hakim akan membebaskan terdakwa dengan menggunakan yurisprudensi  No. 152/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, bila ada keterangan dari ahli tehnik yang menyatakan bahwa kwalitas kayu bongkaran masih baik. Kasus semacam ini sering terjadi pada pembangunan/ penggantian jembatan kayu.

7. Pehitungan Kerugian Negara Terhadap Kasus yang Menyangkut Fisik, Tidak  Boleh Dihitung Secara Administratif.

Perhitungan kerugian negara yang menyangkut fisik tidak boleh didasarkan pada perhitungan administrative,  misalnya : Dalam menghitung kerugian akibat kekurangan ketebalan pasir pada galian pipa. dilakukan sebagai berikut :

Pada waktu dilakukan audit forensik, auditor minta bantuan penyidik untuk menyita dokumen pembukuan dari rekanan   yang bekaitan dengan kegiatan pemasangan pipa yang diameternya  misalnya ½ meter, sepanjang kurang lebih 10 km. Untuk menghitung kerugian negara akibat kurang dalamnya galian pipa dibanding kontrak dan kurang tebalnya urugan pasir yang dipakai sebagai alas pipa,  auditor mengumpulkan semua bukti pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan penggalian dan pembelian pasir dari dokumen yang disita dari rekanan. Setelah dihitung semua kemudian dibandingkan  antara kedalaman galian dan  volume pasir yang dibeli dengan yang seharusnya dipakai alas pipa sesuai kontrak.

Setelah dihitung selisih kedalaman galian dan volume pasir kemudian dihitung  nilainya . dari dokumen adminitrasi dan dianggap sebagai kerugian Negara. Setelah diadakan pembahasan di Kejaksaan, ada beberapa peserta meragukan apakah cara perhitungan demikian dapat dibenarkan menurut hukum. Penulis sudah mengingatkan , kepada auditor , bahwa kerugian negara harus pasti, tentunya dengan mengetahui sebenarnya berapa  kedalaman galian pipa dan ketebalan pasir  yang dipakai sebagai alas pipa.

Tentunya seperti tidak mungkin untuk dapat menghitung kerugian negara dengan pasti , maka harus dihitung ahli sampling. Namun pada waktu itu mungkin sampai sekarang ini perhitungan kerugian negara secara sampling belum diterima kalangan hukum.

Keahlian akuntan dalam mengitung kerugian negara terbatas, untuk kasus tertentu misalnya yang menyangkut fisik seperti pembangunan intalasi, mark up harga , maka harus dibantu ahli lain misalnya ahli tehnik, ahli statistik,lembaga konsumen  dan lain-lain.

Bagaimana cara menghitung kerugian negara harus dijelaskan kepada penyidik untuk memastikan bahwa kerugian negara tersebut melekat pada perbuatan melawan hukum.

8. Auditor Membuat Keterangan Ahli dan di BAP

Apabila  menurut penyidik dari auditor telah cukup bukti yang akan diajukan ke sidang pengadilan maka auditor membuat keterangan ahli yang berisi:

–          Dasar auditor melaksanakan audit yaitu surat permintaan bantuan dari penyidik.,

–          Modus operandi perbuatan yang dilakukan tersangka ,

–          Perhitungan kerugian negara, dan

–          Lampiran, berupa berkas bukti surat yang dikumpulkan auditor untuk memperkuat adanya bukti melanggar hukum.

Keterangan ahli harus disusun sedemikian rupa, sehingga penyidik setelah  membaca keterangan ahli tersebut dengan mudah dapat memahami modus operandi dan memang apa yang dilakukan tersangka ada indikasi korupsi.

Dalam sidang pengadilan, yang diberi kesempatan pertama untuk bertanya kepada Saksi ahli adalah Penuntut Umum dan pertanyaan sesuai BAP. Oleh karena itu sebaiknya pertanyaan dan jawaban  BAP didiskusikan antara  auditor dan penyidik, sehingga dalam sidang Pengadilan dapat dengan mudah membuat hakim yakin telah terjadi tindak pidana korupsi. dan bagi pembela akan mengalami kesulitan dalam bertanya  atau menyanggah. keterangan saksi ahli.

 

8.  Auditor Menjadi Saksi Ahli di Sidang Pengadilan

Berdasarkan pengalaman, sebagian  akuntan pada umumnya kalau bisa  tidak mau atau tidak bersedia jadi saksi ahli atau melakukan audit forensik.  Alasan tersebut wajar karena audit forensik merupakan audit baru dan hanya akan berhasil apabila auditor dan timnya serta penyidik berkemauan keras agar penanganan kasus tersebut berhasil ( terbukti dan tersangka dijatuhi pidana).

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan :

Hakim  tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang  kecuali apabila  dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tejadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Menurut penulis dalam kasus korupsi yang modus operandinya bukan suap  maka 2 alat bukti yang paling kuat adalah;

  1. keterangan ahli
  2. bukti surat  .

Pasal 186  KUHAP

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli  nyatakan dalam sidang .

 

Bukti surat

Berdasarkan pengalaman ,  bukti surat terutama  bitir d,

Pasal  187 butir d

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

 

Berdasarkan pengalaman  sepanjang  akuntan yang menjadi saksi ahli ( saksi ahli masuk pokok perkara ) dengan bahasa yang mudah dapat meyakinkan hakim telah terjadi tindak pidana korupsi  dan bisa menjawab/ menyangah pertanyaan pembela, dan didukung dengan bukti surat yang cukup ( bukti surat dalah barang mati sehingga sulit dibantah ) perkara akan diputus oleh hakim tersangka telah melakukan korupsi.

Dalam sidang karena penanya pertama kepada saksi ahli adalah jaksa penuntut umum, maka petanyaan harus berurutan sesuai BAP  saksi ahli.

Lain halnya dengan pertanyaan hakim .

Sebagai contoh dalam kasus tukar guling tanah , pertanyaan hakim  kepada saksi ahli sebagai berikut :

Pertanyaan      :     Menurut saksi ahli dalam tukar guling tanah telah terjadi tindak pidana  yang berindikasi korupsi? Jelaskan.

Jawaban          :     Tanah seluas 5 hektar dalam kota di tepi jalan besar, ditukar dengan  tanah berupa  sawah  seluas 5 hektar yang letaknya kurang lebih 3 km dari batas kota  dan tidak ada jalan masuk ke sawah tersebut.

Pertanyaan      :    Mengapa sampai terjadi demikian ?

Jawaban          :     Semua dari proses awal sampai akhir tukar guling dimanipulasi oleh Panitia tukar guling.

Hakim sudah tidak bertanya lagi, barang kali dia telah yakin ada indikasi yang kuat terjadi tidak pidana korupsi, demikian pula pembela yang sudah cukup terkenal yang didatangkan dari ibu kota propinsipun  tidak banyak mengajukan pertanyaan.

Namun sayangnya pertanyaan Pak Hakim yang terakhir adalah sebagai berikut;

Dalam kasus ini terdakwa terbukti telah melakukan korupsi, namun ternyata

uangnya tidak digunakan untuk pribadi, melainkan disumbangkan untuk perbaikkan jalan. sekolah dan rumah ibadah.

Saksi ahli   menjawab : Terserah Pak Hakim, yang penting bagi kami terbukti telah terjadi tidak pidana korupsi. Sebagai   akuntan, saya hanya bisa melakukan  pemeriksaan apabila  semua sumbangan ada pembukuannya.

Dalam kasus ini barang kali terdakwa  ingin dibebaskan berdasarkan Yurisprudensi No. 152/K/Kr/ 1965 tanggal 8 Januari 1966.

9.  Akuntan Harus Hati-Hati Dalam Memberikan Keterangan Ahli Pada Sidang

Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum banyak yang harus dipahami akuntan sewaktu menjadi saksi ahli di sidang pengadilan, antara lain :

Pasal 160 ayat ( 3 )

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Dari uraian pasal-pasal KUHAP nampak terdapat beberapa pengertian atau penjelasan mengenai ahli, yaitu:

Pasal 1 butir 28              :     keterangan yang diberikan seorang ahli

Pasal 120 ayat (1)          :     pendapat orang ahli

Pasal 120 ayat (2)          :     memberikan keterangan menurut pengetahuannya

Pasal 179 ayat (2)          :     memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan menurut bidang tugasnya.

Pasal 186                       :     ahli ucapkan dalam sidang

a.  Memberikan Keterangan  dan Diminta Pendapatnya

Dalam acara TV atau pernah alami penulis sendiri dari pembela menyalahkan keterangan ahli akuntan dalam sidang pengadilan, karena keterangan ahlinya didasarkan pada hasil pemeriksaan catatan atau pembukuan terdakwa. Saksi ahli seharusnya memberikan pendapat tanpa harus melakukan pemeriksaan .

Dari uraian mengenai pasal-pasal dalam KUHAP di atas ada 4 pengertian, yaitu :

  1. memberikan keterangan
  2. diminta pendapatnya
  3. memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
  4. apa yang ia nyatakan dalam sidang

Maka tidak salah apabila pembela menanyakan kepada saksi ahli (akuntan) Saudara seorang saksi ahli, dan didatangkan untuk dimintai pendapat, namun saudara lakukan dengan memeriksa pembukuan terdakwa

Bagi akuntan yang belum berpengalaman menjadi saksi ahli di sidang pengadilan tentu akan bingung menjawab, apalagi posisi saksi ahli hanya menerima pertanyaan dan menjawab. Pernah pertanyaan pembela tersebut oleh auditor  dijawab di depan hakim itulah salah satu kelemahan KUHAP tentang ahli. Pertanyaan pembela secara hukum benar mengacu pada pasal 179 KUHAP. Apakah mungkin seorang akuntan dapat menghitung kerugian negara tanpa memeriksa pembukuan atau catatan. terdakwa atau pembukuan perusahaan. Apabila sanggahan pembela dibenarkan hakim, maka keterangan ahli tersebut dapat batal demi hukum.

Kadang- kadang pembela secara sengaja menanyakan suatu pertanyaan agar saksi ahli menjawab yang menurut dia (pembela) bukan keahlian akuntan, misalnya :

Apa akibatnya  terhadap perusahaan karena kredit bank dihentikan?

Saksi ahli menjawab, “akibatnya banyak buruh yang di PHK”.

Pembela menyalahkan jawaban tersebut karena akuntan tidak ahli dalam masalah buruh, keahliannya terbatas pada bidang keuangan dan pembukuan. Apabila sanggahan pembela dibenarkan oleh hakim, maka keterangan ahli akuntan batal demi hukum

b.   Jawaban Saksi Ahli Jangan Membuka Peluang Bagi Pembela Untuk  Bertanya. Yang Didasarkan Dari Jawaban Saksi Ahli.

Saksi ahli sebaiknya tahu ke mana arahnya pertanyaan pembela dan tidak memberikan jawaban yang dari jawaban tersebut ada celah pembela untuk bertanya.

Kalau sampai terjadi kondisi demikian, maka pada umumnya pembela terus bertanya yang bersumber dari jawaban saksi ahli. Berdasarkan pengalaman, pembela pada umumnya  mengarahkan agar jawaban saksi ahli salah misalnya dalam kasus kredit macet telah terjadi kerugian negara atau agar keterangan  saksi ahli menyimpang dari keahliannya .

10.   Sanksi Bagi Saksi Ahli

Dalam uraian ini tidaklah bertujuan menakut-nakuti seorang auditor yang akan menjadi saksi ahli, di mana secara umum para akuntan enggan menjadi saksi ahli.

Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sanksi saksi ahli antara lain:

  1. a. Sanksi Menurut KUHP

 

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum :

–          Dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan

–          Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan

Pasal 242 KUHP

Barang siapa yang dalam peraturan perundang-undangan memerintahkan agar memberi keterangan atas sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, oleh dia sendiri atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 522 KUHP

Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 900

b.  Sanksi  Menurut UU Tindak Pidana Korupsi

b.1 .Dalam UU No. 3 Tahun 1971

 

Pasal 30

Barang siapa yang menurut pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22. Undang-undang ini wajib memberikan keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5  lima) juta rupiah.

 

b.2. Dalam UU No. 31 Tahun 1999

 

Pasal 22

Setiap orang sebagai mana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana paling singkat 3 ( tiga  ) dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000.( serstus lima puluh ) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta).

  1. b. Sanksi Menurut  KUHAP 1981

 

Pasal 161 ayat (1)

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud pasal  160 ayat(3) dan  ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan , sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling paling lama 14 hari.

11. Peran Ahli Lain

Peran ahli lain sangat diperlukan, karena pengacara menganggap akuntan hanya ahli di bidang keuangan dan pembukuan sehingga untuk kegiatan tertentu akuntan dalam sidang pengadilan keterangan ahlinya mendasarkan hasil pemeriksaan ahli lain, misalnya ahli tehnik, ahli kimia,ahli statistik dan lain-lain.

Seandainya  apabila badan pencegahan dan pemberantasan korupsi juga merekrut ahli lain baik sebagai tenaga tetap atau sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk dimintai membantu akuntan dalam investigasi atau dalam audit forensik maka kasus-kasus tersebut akan lebih cepat dibuat terang.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama karena akuntan dengan ahli lain bekerja sama, saling tukar pendapat atau antar ahli yang mendiskusikan sesuatu masalah misalnya, untuk bangunan jalan yang kadar aspalnya kurang, yang berhubungan dengan teknik ditangani ahli tehnik, yang menyangkut perhitungan secara sampling dilakukan ahli statistik, sedang akuntan yang berusaha memperoleh perbuatan melawan hukum (hukum materiil), maka penanganan korupsi betul-betul akan dilaksanakan secara profesional.

12. Akuntan Diminta Penyidik Untuk Menjadi Saksi Ahli  A de charge

Pengertian alat bukti sah menurut hukum kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh atasan misalnya dia pinjam uang kepada bawahannya. Sebagai contoh untuk proyek bantuan kepada yayasan, dicairkan dengan beban tetap namun uangnya tidak segera disalurkan kepada yang berhak melainkan dipinjam oleh para pejabat di kantor yang bersangkutan. Uang tersebut baru akan diberikan kepada yayasan tahun depan. Uang yang disalurkan tahun ini adalah untuk proyek tahun lalu. Uang yang belum disalurkan tersebut antara lain  sebagian besar dipinjam oleh oleh Kepala Kantor dan para Pejabat lainnya .

Atasan atau pejabat lainnya apabila pinjam kwitansinya ditulis bon sementara. Pemimpin Proyek (hanya berpangkat kepala seksi) untuk kepentingan administrasi Pimpro menyelenggarakan  buku bank , buku kas dan buku pijaman. Uang tidak disimpan berupa uang tunai melainkan disimpan di bank. Kalau ada yang pinjam baru diambil dari bank. Pada waktu dilakukan audit dalam rangka membantu Penyidik aliran dana, saldo pinjaman  dan saldo bank secara pembukuan benar.

Karena sebagai terdakwa adalah Pimpro, dan orangnya tidak punya maka ia tidak menyewa pembela. Jaksa Penuntut Umum minta agar akuntan  yang melakukan menjadi saksi ahli a de charge.

Pada waktu sidang pengadilan Ibu Hakim tetap berpegang bahwa uang dipakai oleh Pimpro sendiri dan pembukuan yang dibuat Pimpro hanya di rekayasa, karena pada kwitansi pinjaman hanya di tulis bon sementara dan tidak mencantumkan uang proyek. Disinilah susahnya jadi saksi ahli bila alat bukti secara materiil benar diserang dari kebenaran formil atau bisa juga sebaliknya.

13.  Akuntan Diminta Penyidik Sebagai Saksi Ahli Pada Umumnya.

Permintaan dari Penyidik kepada akuntan dalam penanganan kasus korupsi ada 2 macam, yatu :

  1. Akuntan diminta Penyidik untuk sebagai saksi ahli pada umumnya.
  2. Akuntan diminta bantuan oleh Penyidik untuk menghitung kerugian negara.

Akuntan diminta Penyidik sebagai saksi ahli pada umumnya apabila keterangan ahli dari akuntan tidak menyangkut pokok perkara, sifatnya hanya memperjelas sesuatu hal yang kurang terang.  Saksi ahli pada umumnya meliputi banyak keahlian,tergantung perkara yang disidik. Sebagai contoh dalam kasus perkara suap yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor (Agustus 2008) adalah ahli melacak pembicaraan melalui ponstel dan ahli kesamaan suara dalam ponstel dengan orang yang berbicara dalam ponstel, Akuntan sebagai saksi ahli pada umumnya biasanya kasusnya relative mudah.

Akuntan harus di BAP oleh penyidik, dan di depan sidangpun hanya sebatas menjawab pertanyaan secara singkat saja. Sebagai contoh penyidik menanyakan apakah setiap bulan  buku kas proyek harus ditutup dan kemudian dihitung saldo uang yang ada dan selanjutnya saldo uang tunai tersebut dicocokkan dengan saldo menurut buku kas. Akuntan sebagai saksi ahli pada umumnya akan menjawab “ ya “.

Akuntan bila diminta bantuan penyidik untuk menghitung kerugian negara, dan selanjutnya akuntan menjadi saksi ahli masuk pokok perkara di sidang pengadilan, jauh lebih berat dibanding apabila akuntan diminta penyidik menjadi saksi ahli pada umumnya. Demikian pula bobot dalam pembuktian di sidang pengadilan juga berbeda.

————————-

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: