AKUNTAN MENURUT HUKUM TERMASUK ORANG AHLI

                                               BAB I

       AKUNTAN MENURUT HUKUM TERMASUK ORANG AHLI

1. Undang-Undang yang Menyatakan Bahwa Akuntan Termasuk Ahli Dalam Hukum

Berdasarkan penelitian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang menyatakan akuntan termasuk orang ahli, hanya dijumpai dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu /013/1958 Bagian V P 24 (1) dan (2), dan dalam UU No. 24 Tahun 1960 Bagian III Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Isi dari pasal-pasal tersebut boleh dikatakan sama, yaitu apabila menurut UU No. 24 Tahun 1960 adalah sebagai berikut : Pasal 12 ayat (1) :

Pasal 12 ayat (1)

 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 Reglemen Indonesia yang diperbaharui maka setiap orang wajib memberi keterangan kepada hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli.

Pasal 12 ayat (2)

 Kewajiban memberi keterangan tersebut berlaku juga bagi mereka yang biasanya pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena jabatan atau kedudukannya misalnya notaris, acountant, pengacara yang membela perkara yang bersangkutan, kecuali para petugas agama dan dokter.

 Dalam UUPTK No. 3 Tahun 1971 dan UUPTK No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewajiban memberi keterangan tersebut juga diatur, namun tidak dijelaskan mengenai contoh siapa yang termasuk ahli. Memang agak aneh justru keahlian akuntan tidak/kurang sesuai kalau membantu penyidik yang menangani perkara dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi tahun 1958 dan UUPTK No. 24 tahun 1960 sebab korupsi menurut undang-undang tersebut dilakukan dengan melawan hukum formil, namun selelah berlakunya UUPTK. No.3 Tahun 1971 di mana korupsi dapat dilakukan dengan  penyalah gunaan wewenang  dan melawan hukum formil maupun materiil, malah tidak ada kata akuntan termasuk orang ahli. Hukum materiil atau hukum tidak tertulis erat hubungannya dengan tugas akuntan sebagai auditor.

2 Pengelompokan Ahli

 Pengelompokan ahli menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasanan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 824 (Pustaka Kartini, 1993) ahli dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

(1) Ahli secara umum yang diatur dalam pasal 28 dan pasal 120 KUHAP yakni orang- orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli mesin ahli pertambangan dan sebagainya. Pada bulan Agustus 2008 dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor, KPK juga memanggil saksi ahli yaitu ahli menetapkan suara seseorang dengan rekaman dalam ponsel, ahli menelusuri pembicaraan melalui ponsel.

(2) Ahli kedokteran kehakiman seperti yang dimaksud pasal 133 KUHAP.

 Ada pula yang berpendapat bahwa ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan ilmu pengetahuan. Semua orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.

3.Sebagai Warga Negara, Akuntan  Wajib Taat Kepada Hukum

Dari uraian di atas, akuntan termasuk salah satu orang ahli. Selanjutnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan tenaga ahli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum : – Dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan – Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan

Jadi merupakan kewajiban akuntan harus bersedia dipanggil menjadi saksi ahli dalam perkara pidana korupsi atau kecurangan.

 4. Beberapa Ketentuan Hukum Secara Umum dan Yang Berkaitan Dengan Korupsi yang Perlu Diketahui Auditor

Menurut penulis auditor perlu mengetahui sedikit tentang hukum khususnya yang bersifat umum maupun yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, antara lain : – Hukum Publik Dan Hukum Privat

  1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum b. Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi .

 Hukum Publik terdiri atas :

 a. Hukum mengenai pidana umum

b. Hukum mengenai pidana khusus

Undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

 Perbuatan melawan hukum dibedakan :

 a. Melawan hukum formal atau hukum tertulis , yaitu berbuat bertentangan hukum formal atau hukum tertulis seperti KUHP, Undang-undang Khusus, misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

 b. Melawan hukum material pada umumnya diartikan melawan hukum tidak tertulis, seperti ketentuan bank. Keppres dan lain-lain.

 5. Proses Penanganan Perkara Pidana

Penanganan perkara pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di muka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan Hukum acara diatur dalam KUHAP dan ada pula yang diatur dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

Beberapa ketentuan dalam KUHP yang perlu diketahui auditor yang melaksanakan audit forensik :

Pasal 1 KUHP .

 Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu (undang-uandang tidak berlaku surut).

Pasal 1ayat 2 KUHP

Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya .

 Pasal 55 KUHP

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian. salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan.

 Pasal 56 KUHP

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1e Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

2e barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan ,daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Yang menetapkan siapa yang menjadi tersangka adalah wewenang penyidik, namun dalam kasus korupsi banyak penyidik dalam hal menetapkan tersangka berkonsultasi dengan auditor.

6. Pengaturan Akuntan Yang Menjadi Saksi Ahli Dalam Perkara Pidana Korupsi

Seperti dikemukakan dalam butir No. 1 di atas bahwa dalam UUPTK.No.3 Tahun 1971 maupun UUPTK. No.31 Tahun 1999 tidak ada contoh ahli yang termasuk akuntan , yang ada hanya ahli. Dalam hukum dibedakan ahli lainnya termasuk akuntan dan ahli kedokteran kehakiman.. Dalam KUHAP 1981 pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksaan tugas akuntan ( dalam pasal –pasal KUHAP 1981 hanya disebut ahli ) dalam membantu penyidik dan menjadi saksi ahli di sidang pengadilan bila dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur dokter kehakiman adalah sebagai berikut ; Pasal-pasal yang mengatur tetang ahli termasuk akuntan

  1. a.      Ketentuan umum Pasal 1 butir 28

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh sesorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

  1. b.      Pasal-pasal yang menyangkut Penyidikan dan Penuntut umum

Pasal 7 butir h

Wewenang Penyidik mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

 Pasal 120 ayat (1)

Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus

 Pasal 120 ayat (2)

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapakan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dst.

  1. c.       Pasal-pasal yang menyangkut Pemeriksaan di sidang pengadilan

 Pasal 160 ayat (3) KUHAP

Sebelum memberi keterangan , saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing , bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya

Dalam saksi ini termasuk pula ahli, jadi akuntan dapat menjadi saksi ahli masuk pokok perkara maupun menjadi saksi ahli pada umumnya sebelum memberikan keterangan ahli harus disumpah terlebih dahulu.

Pasal 179 aya1 (1)

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan mamberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan di bidang keahliannya

 Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan

Dalam penanganan korupsi apabila penyidik memanggil orang ahli misalnya akuntan akan membantu memperoleh dua alat bukti , yaitu Bukti surat ( pasal 187 d )dan  Bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP. Dalam pasal 179 dikemukakan bahwa ahli termasuk akuntan akan memberikan keterangan menurut bidang keahliannya. Dengan demikian bila akuntan dalam sidang pengadilan memberikan keterangan selain keahlian akuntan maka keterangan ahli tersebut akan batal demi hukum.. Akuntan menurut pandangan salah satu ahli hukum hanya ahli dalam keuangan dan pembukuan

6. Ahli Kedokteran Kehakiman.

Berbeda dengan Kedokteran Kehakiman untuk melaksanakan tugasnya dalam tahap penyidikan banyak pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur, yaitu :

a. Pasal 133 : Permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman

b. Pasal 135 : Penggalian mayat

c Pasal 136 : Biaya untuk kepentingan pemeriksaan

 d Pasal 144 : Keperluan pembuktian bedah mayat

Sebagai pedoman kerja, ada UU atau PP yang mengatur, misalnya : a. UU 1963 Tentang Tenaga Kesehatan b. PP No. 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Rasanya agak aneh pada tahun 1980 korupsi sudah meraja lela dan pada umumnya dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan melawan hukum material, namun dalam KUHAP tidak ada pasal-pasal yang yang mengatur akuntan seperti halnya pasal-pasal yang mengatur dokter kehakiman. Apabila akuntan dalam KUHAP dalam melaksanakan tugas diatur sebagaimana dokter kehakiman , akan lebih memudahkan akuntan dalam membantu penyidik. Akuntan yang membantu penyidik seperti penulis alami sekitar tahun 1985, di samping boleh dikatakan tidak mengerti bagaimana melaksanakan tugas yang termasuk baru , juga memperoleh pengalaman yang berharga dalam menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi ahli yaitu naik angkot kemudian naik dokar sedang terdakwanya naik mobil mewah.

 7. Putusan Bebas Oleh Pengadilan Negeri Karena Kerugian Negara Tidak Dihitung    Oleh Akuntan

Menurut penulis Penyidik perlu mendatangkan ahli dalam menangani perkara korupsi, misalnya akuntan untuk menghitung kerugian negara .. Ada kemungkinan hakim membebaskan terdakwa karena perhitungan kerugian negara dilakukan sendiri oleh Jaksa. Sebagai contoh Putusan bebas dalam kasus manipulasi keuangan koperasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 20/Pid/B/1989/PN Jaktim yang dibahas oleh Leden Marpaung dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi – Masalah dan Pemecahannya, Bagian Pertama (Sinar Grafika 1992) halaman 54 -76. Dalam halaman 76 antara lain dikemukakan: Berkenaan dengan pengelolaan keuangan, maka penelitiannya atau pemeriksaannya sebaiknya dilakukan oleh ahli pembukuan (Akuntan) agar jelas tentang pengelolaan yang menympang dan alat bukti keterangan ahli dapat diperoleh. Lebih utama lagi bahwa pengeluaran dan pemasukan uang dengan tuntas dapat diketahui dengan jelas. Aparat penegak hukum harus mengakui bahwa mereka bukan ahli keuangan dan bukan ahli pembukuan melainkan ahli hukum. Dari uraian di atas nampak bahwa peranan akuntan dalam pemberantasan korupsi cukup besar.

 8. Pengertian Melawan Hukum dan Kerugian Negara

 Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya pengertian melawan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil. Dalam surat permintaan bantuan penyidik dalam rangka pelaksanaan Pasal 120 ayat (1) misalnya kepada BPKP / auditor pada umumnya untuk menghitung kerugian negara, Dalam pernah ada berita dalam media elektronik tahun 2008 bahwa Polda Sulawesi Tengah minta bantuan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pembuangan sampah di Palu. Pengertian melawan hukum adalah berbuat atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Dengan mengacu pada Ceramah Poofesioanal Judgment hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang diadakan di Kantor BPKP tanggal 7 Juli 1995 dengan pembicara M. Yahya Harahap antara lain dikemukakan :

– Pada kerugian yang diderita keuangan negara . baru melekat pada tindak pidana korupsi apabila kerugian itu terjadi sebagai akidat perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain apabila ada sifat melawan hukum dalam kerugian

 – Jika pada perbuatan atau tindakan tidak bersifat melawan hukum dalam kerugian keuangan negara , tadi tidak melekat unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara dalam kasus korupsi harus melekat dengan pada perbuatan melawan hukum.

9. Kerugian Perekonomian Negara

Pengertian kerugian Negara sudah dijelaskan dalam butir 8 di atas, sedang pengertian kerugian perekonomian negara agak luas, sehingga auditor harus benar-benar memahami karena ada kemungkinan hakim dan atau pembela akan menyanggah. Sebagai contoh dalam sidang kasus kredit macet non bisnis di Surabaya, dimana pembelanya dari Jakarta. Dalam sidang sebagai saksi ahli yang diminta penyidik, tugas pertamanya adalah dapat menjawab semua pertanyaan penuntut umum dan hakim, dengan baik sehingga hakim dengan alat bukti yang sah yang ditunjukkan dalam sidang oleh saksi ahli, memperoleh keyakinan bahwa memang telah terjadi tindak pidana korupsi. Pembela langsung menanyakan kepada saksi ahli : “ Berapa kerugian negara akibat kredit macet tersebut ?. Oleh Saksi ahli dijawab : “ Belum ada kerugian negara, yang ada telah terjadi kerugian perekonomian negara karena akibat kredit macet tersebut dapat mengurangi kemampuan bank menyalurkan kredit. Sedang salah satu tujuan pemberian kredit adalah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat ” Pembela merasa tidak puas dengan jawaban saksi ahli, kemudian pertanyaan di ulang dengan nada yang lebih keras. Saksi ahli selalu menjawab tidak ada kerugian negara. Kemudian Pak Hakim menengahi, pembela agar mencatat saja yang saksi ahli kemukakan. Seandainya saksi ahli menjawab telah terjadi kerugian negara, mungkin langsung pembela menilai keterangan saksi tidak benar, dan barang kali kepada saksi ahli dapat diberikan sanksi pidana, dengan alasan memberi keterangan tidak benar karena memang belum terjadi kerugian negara yang baru diketahui bila seluruh agunan telah dijual.

10. Asas-Asas Yurisprudensi

Bagi orang awam tentang hukum seperti akuntan perlu sedikit mengetahui tentang asas-asas yurisprudensi yang sering dialami akuntan baik selama membantu penyidik maupun pada waktu menjadi saksi ahli masuk pokok perkara di sidang pengadilan Menurut Purwadi Purbacaraka, Soejono Soekamto dalam bukunya Perundang-undangan dan Yurisprudensi (Citra Aditya Bakti 1989) halaman 55, 56, dan 57 antara lain dikemukakan, dalam praktik penerapan asas-asa yurisprudensi ada 2 (dua), yaitu :

 a. Asas preseden, sebagaimana dianut oleh negara Anglosakson (seperti Inggris, Amerika Serikat), berarti bahwa petugas peradilan (hakim) terikat atau tidak boleh menyimpang dari keputusan-keputusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatnya.

b. Asas bebas, yang inti maksudnya tidak lain adalah sebagai kebalikan dari asas presiden. Berdasarkan azas bebas, maka petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi maupun sederajat tingkatnya. Azas ini antara lain dianut di negeri Belanda, Perancis, termasuk Negara kita.

Contoh Yurisprudensi yang sering diterapkan dalam perkara korupsi :

Putusan No 42 K / Kr / 1965 Tanggal 8 Januari 1966.

Bahwa pada umumnya suatu tidak pidana dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, kecuali berdasarkan ketentuan undang- undang juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis, misalnya bahwa dalam hal negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani, dan terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Penerapan dalam praktek, misalnya : Pekerjaan renovasi gedung kantor tinggalan zaman penjajahan Belanda, di mana bangunan yang akan direnovasi menggunakan kayu jati. Pemborong walaupun dalam kontrak disebutkan pekerjaan renovasi menggunakan kayu jati baru, namun banyak kayu bekas bongkaran sedikit dialuskan dipakai untuk renovasi, karena kayu bekas memang masih baik . Apabila perbuatan pemborong ketahuan dan diselesaikan melalui pengadilan, mungkin diputus bebas apabila ada oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa rangka bekas bangunan yang direnovasi kayu jati kelas satu dan masih baik kualitasnya dibanding dengan kayu jati baru, maka kayu bongkaran dimanfaatkan lagi oleh pemborong. Pemborong tidak bisa dituntut karena tidak ada kerugian negara. Renovasi Jembatan Kayu Banyak jembatan dari kayu ulin terutama di luar Jawa ( antara lain di Sulawesi Utara ) sekitar tahun 1985 . Karena sebagaian besar kayu jembatan telah lapuk maka jembatan tersebut direnovasi dengan menggunakan kayu meranti. Setelah dibongkar ternyata masih banyak kayu yang masih baik, dengan sedikit dihaluskan dipasang lagi. Pemborongpun tidak dapat dihukum karena ada pernyataan dari ahli yang menyatakan kayu bongkaran masih lebih baik dibanding kayu meranti. Penerapan Dalam Sidang Pengadilan. Sering penulis setelah sidang pengadilan hampir selesai, dan Pak Hakim yakin telah terjadi tindak pidana korupsi, namun kepada saksi ahli diberitahukan bahwa uang hasil korupsi untuk sumbangan jalan, rumah ibadah dan lain-lain, sehingga terdakwa tidak diuntungkan, maka ada kemungkinan ia akan bebas. Dalam hal ini kami menjawab terserah Pak Hakim.

Komentar

 

Penyidik pada umumnya minta bantuan akuntan untuk membuat terang perkara. Namun sayangnya tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP 1981 yang mengatur pelaksaanan batuan tersebut bahkan    tidak ada satu kata  akuntanpun  dalam KUHAP.

Lain  halnya dokter kehakiman banyak pasal yang mengatur dalam KUHAP 1981.

Pengertian ahli dalam KUHAP rancu, sehingga sering dimanfaatkan oleh pembela untuk  menjatuhkan keterangan saksi ahli masuk pokok perkara di muka sidang.pengadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: