DAFTAR PUSTAKA

Juli 30, 2010

DAFTAR PUSTAKA

1.Andhi Hamzah, Prof. Dr. Jur,, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara,         Sinar Grafika  2005.

2. Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, Cetakan kedua, LP3ES, 1975.

3. Arens & Loebbecke, Auditing Pendekatan Terpadu, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Penerbit Salemba Empat, 1996.

4. A,Hamzah, S.H., Irdan Dahlan Perbandingan KUHAP–HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia 1984.

5. Cattela,J.E Spinosa & L.G. . Vander Hock  dan R. Soemita, Pengantar Ilmu Kontrole. APP Bandung 1966.

6. Gunawan, Ilham, Postur  Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yurisdis, Sosiologis, Budaya Dan Politis, Cetakan  1, Bandung, Penerbit Angkasa, 1993.

7. Hamzah, Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Sinar Grafika  2005.

8.Harahap, M.Yahya, Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Jilid I dan II, Cetakan ke 3, Pustaka Kartini, Desember 1993.

9.Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar  Jasa Akuntan dan Review per 1 Agustrs 1994, ST, YKPN, 1994.

10.Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik Standar Profesional Akuntan  Publik, Per 1 Januari 2001, Penerbit Salemba Empat.

11.Ibnu Syamsi, Drs. S.U. Efisiensi.Sistem dan Prosedur Kerja, Bumi Aksara 2004.

12 Lembaga Admistrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

       Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah., 2000.

13. Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi, Masalah Pemecahannya, Bgian Pertama, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Februari 1992.

14. Naning, Ramdian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1882.

15. Prapto, Soepardi S,H., Tindak Pidana Korupsi, Usaha Nsional, 1990.

16. Penerangan RI, Departemen, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Proses Pembahasannya, 1981.

17. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fokus Media 2005.

18. Purbacaraka, Soekanto; Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, 1989.

19. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeria, 1993.

Soebagyo, M., Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.

20. Soebekti, R., dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pratnya Paramita  1983.

21, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Sinar Grafika 2004.

22. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SECARA DAMAI

Juli 29, 2010

                                        Tulisan lepas 3

                          PENYELESAIAN  KERUGIAN  NEGARA

                                         SECARA  DAMAI

 

Sejak  Jaman Penjajahan Belanda sampai dengan tahun 2004 sesuai UU Perbendaharaan Negara yang berlaku pada waktu itu yaitu Indonesiche Comptabilited Wet (ICW) setiap perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya sehingga merugikan negara , maka dia harus mengganti kerugian negara  tersebut.

Penyelesaian pembayaran kembali kerugian negara melalui 2 jalur yaitu :

–         Jalur hukum

–          Penyelesaian damai

Penyelesaian melalui jalur hukum setelah ada UU korupsi,  diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dengan hukum acara KUHAP  1981, dan hukum acara yang ada pada UU Korupsi serta  UU pendirian badan yang menangani korupsi tersebut. Dengan demikian proses dari penyidikan sampai dengan sidang  / putusan pengadilan jelas karena sudah ada undang-undangya.Kepada terpidana selain dijatuhkan hukuman badan juga membayar uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi.

Penyelesaian damai belum begitu dikenal masyarakat, bahkan istilah tersebut dianggap perbuatan tidak baik. Undang-undang yang mengatur penyelesaian damai yang berlaku mulai tahun 2004  antara lain beberapa pasal dalam KUH Perdata dan beberapa pasal dalam UU. No.1 Tahun 2004 tentang UU. Perbendaharan Negara dan belum diatur dalam satu undang-undang  sehingga dapat menyulitkan baik bagi auditee dan juga auditor.

Penyelesaian damai diatur dalam  pasal 1851 KUH Perdata

Perdamaian adalah suatu prerjanjian dengan mana kedua belah pihak ,

dengan menyerahkan, menanjikan atau menahan suatu barang , mengakhiri

   suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu

   Perkara . Perjanjian ini tidak sah , melainkan dibuat secara tertulis

 

Jadi penyelesaian damai baru sah apabila dibuat secara tertulis, maksudnya  yang bertanggung jawab   sanggup akan mengganti  dan membuat surat pernyataan tertulis , bermeterai, Surat pernyataan tersebut ada pula yang menamakan  Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak  (  SKTJM ),

Bagi auditee misalnya  bendaharawan, kepala kantor , ketua satker  apabila ingin sedikit mengetahui tentang penyelesaian damai sepertri uraian di bawah ini.

    BEBERAPA KETENTUAN YANG MENGATUR PENYELESAIAN DAMAI

            KERUGIAN NEGARA YANG DIKETEMUKAN DALAM AUDIT

                             OLEH APARAT PENGAWASAN PEMERINTAH

 

Pendahuluan.

Dalam tulisan ini hanya akan membahas penyelesaian kerugian negara yang diketemukan dalam audit oleh Aparat Pengawasan Pemerintah seperti BPK, BPKP  dan Irjen.

Pembahasan ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

                 I  Umum ;Beberapa pengertian yang mungkin berkaitan dengan peyelesaian

                     damai.

                II. Ketentuan Profesi yang mengatur penyajian temuan audit dalam laporan

                     Auditan.

                III. Ketentuan Undang-undang yang mengatur  atau berkaitan dengan

                      penyelesaian damai.

                                               I  UMUM.

BEBERAPA PENGERTIAN YANG MUNGKIN BERKAITAN DENGAN

                        PENYELESAIAN DAMAI.

 

1. Pegertian Kerugian Negara.

Kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negara yang diakibatkan oleh suatu tindakan melanggar hukum , kelalaian dan atau disebabkan suatu di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.

2. Kerugian Negara Menurut Aturan Pelaksanaan ICW

Kerugian negara harus pasti dan tidak boleh sangkaan. Namun sekarang   dalam praktek

dirubah kerugian negara harus pasti dan tidak boleh perkiraan. Akibatnya terhadap kerugian negara yang hanya dapat dihitung dengan sampling seperti pembangunan jalan, pengaspalan jalan  jarang ada sidang pengadilan , karena    kerugian negaranya  hanya dapat dihitung dengan sampling.

3. Kerugian Negara Akibat Kesalahan Prosedur

Barang kali yang termasuk menjadi polemik di negara kita adalah apabila terjadi penyimpangan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dianggap penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara walaupun dalam praktek belum tentu merugikan negara,

Sebagai misal pelatihan seharusnya dilaksanakan 5 hari, hanya dilaksanakan 4 hari, karena ada pelajaran yang dirangkap ,namun semua materi pelajaran, jam pelajaran tidak berkurang karena dirangkap/ di selesaikan dalam satu hari.  honor dosen dibayar penuh 5 kali hadir , apakah dalam perhitungan kerugian negara termasuk pula pembayaran juga honor dosen

Di kota kabupaten jarang ada Perusahaan yang menyewakan kendaraan, namun ada ketentuan harus diadakan penawaran 3 rekanan,  akhirnya banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Dalam hukum pidana ada yurisprudensi yang berkaitan dengan kerugian negara yaitu

Yurisprudensi Putusan Pengadilan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 adalah sebagai berikut :

    Bahwa pada umumnya suatu tindak pidana dapat hilang sebagai sifat melawan

    hukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang, juga asas-asas hukum

    yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya dalam hal factor Negara tidak

    tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani, dan terdakwa sendiri

    tidqk memperoleh keuntungan

Dan perlu diingat bahwa kerugian negara harus pasti, tidak boleh sangkaan.

 

4. Korupsi Defensif dan Korupsi Ofensif

Bapak Sarwono Kusumaatmaja pernah menulis di Harian Kompas tanggal 14 Desember 1988,  yang membedakan korupsi sebagai berikut :

  1. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai bergaji kecil, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
  2. Korupsi ofensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang bergaji besar untuk menjamin kehidupan mewah termasuk turunannya.

 

5. Penyebab  terjadinya  kerugian negara .

Terjadinya kerugian negara sejak Zaman Penjajahan Belanda sampai tahun  1968 atau menjelang tahun 1970 (  sesuai  Penjelasan UU. No. 28 tahun 1999 tentang   UU Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari  KKN  dan  Penjelasan UUTPK No.3 Tahun 1971)  disebabkan oleh:

  1. Peristiwa alam misalnya adanya proses penguapan, penyubliman dan lain-lain
  2. Bencana Alam
  3. Perampokan/ Pencurian
  4. Penggelapan uang atau penggelapan barang milik negara.
  5. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban/ tugas
  6. Dengan perbuatan melawan hukum baik menurut aturan departemennya ( hukum

materiil )  ataupun melanggar hukum formil.

  1. Kerugian oleh orang bukan pegawai negeri ( pihak swasta ) , misalnya  kelalaian, wanprestasi  dari kontrak
  2. Perbuatan melanggar hukum formil lainnya.

 

Namun sesuai   Penjelasan UU. No. 28 tahun 1999 dan  Penjelasan UU Tindak Pidana Korupsi  No.3 Tahun 1971. mulai tahun 1968 atau menjelang tahun 1970 , kerugian negara  tidak saja dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesempatan mencuri uang atau barang yang dikelola atau istilah kerenya melakukan korupsi karena uang dan barang sudah dalam kekuasaannya , seperti Bendaharawan uang, Bendaharawan barang,  korupsi yang dilakukan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai Pegawai Negeri tertentu misalnya Petugas Pajak, Bea Cukai,  dan oleh pihak swasta ,  tetapi telah meluas ke ke tidak saja Pejabat  Eksekutif, namun telah meluas , bahkan akhir-akhir ini  ada Aparat Hukum , Anggota DPR/DPRD ,

6. Kapan Diketahui Terjadinya Kerugian Negara ?

Kerugian negara / daerah terjadi kapan saja  bahkan mungkin setiap saat.

Secara umum diketahui terjadinya kerugian negara antara lain dari :

1      Laporan bawahan misalnya telah terjadi pencurian/perampokan dll.

2         Laporan kehilangan investaris negara misalnya kendaraan dinas terutama hilang

 pada hari libur, misalnya sedang dipakai pribadi.

3         Pemeriksaan oleh atasan langsung, misalnya opname kas, opname persediaan barang,  atau surat  dan lain-lain

4        Pemeriksaan atau audit oleh Aparat Pengawasn Intern. seperti Internal Auditor. Irjen, Itwilprop. Itwilkab

5        Pemeriksaan atau audit oleh  Pengawasan ekstern misalnya  BPK  dan  BPKP

 7. Penyelesaian Kerugian Negara.

Sesuai pasal pasal 59 ayat (1)  UU.No. 1 tahun 2004  UU. Perbendaharaan Negara ditetapkan :
    Setiap kerugian negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

    hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan

    ketentuan per undang- undangan yang berlaku.

 

8 . Pasal 63 UU.No. 1 tahun 2004 ditetapkan .

   Pengenaan ganti rugi kerugian negara / daerah terhadap pegawai negeri bukan

   bendahara ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati/

   walikota.

9. Proses Penggantian Kerugian Negara.

1.Melalui jalur hukum, yaitu dengan UU Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu sanksinya terpidana harus membayar uang pengganti.

 2. Melalui penyelesaian damai, yang diatur dalam dalam  Pasal 1851 KUH Perdata

 Komentar.

Undang-undang  yang mengatur penyelesaian damai sekarang ini masih tersebar dalam KUH Perdata dan Undang-undang  No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan yang diatur dalam hukum perdata  perlu penelasan misanya

 Pasal 1859

Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan , apabila terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.

Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan  atau paksaan.

Penyelesaian damai dapat dibatalkan apabila  telah dilakukan penipuan  atau paksaan

Penipuan dan paksaan perlu difinisi dan contoh temuan audit yang mana masuk keduanya sehingga dapat dibatalkan,

Sebaiknya segera di susun  undang-undang semacam KUHAP  yang mengatur tentang Penyelesaian damai khususnya yang  diketahui  dari hasil audit ,  sehingga akan memperjelas hak, tanggung jawab dan kewajibanan baik bagi  auditor maupun auditee.

II, KETENTUAN PROFESI YANG MENGATUR PENYAJIAN TEMUAN 

                      AUDIT   DALAM LAPORAN AUDITAN.

 

1.Audit Pengelolaan/ 0perasional/ Manajemen  Pengungkapan Temuan Audit Harus Dilaksanakan Secara Profesional.

Secara umum audit dilakukan oleh akuntan. Dalam melakukan audit akuntan  harus mematuhi kode etik Akuntan,

Untuk Aparat Pengawasan Pemerintah banyak aturan yang diterbitkan oleh lembaga Pengawasan yang bersangkutan   terutama menyangkut kejujuran,

Bahkan ada pedoman yang mengatakan bahwa  Kejujuran adalah mahkota dari Aparat Pengawasan.

2, Penyusuan Temuan Audit Aperasional Sesuai Pedoman yang Berlaku.

Dalam Pemeriksaan Pengelolaan atau Audit Operasional  setiap temuan harus disajikan dengan atribut yang   lengkap yaitu : 

  • Temuan/ permasalahan
  • Kriteria
  • Sebab terjadinya penyimpangan
  • Akibat
  • Tanggapan auditee
  • Rekomendasi 

Matrik temuan audit sebaiknya segera diserahkan kepada auditee/ orang yang bertanggung jawab  untuk ditanggapi. biar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari/ menanggapi temuan audit tersebut.  Tanggapan auditee  tersebut bila perlu ditulis tangan  dan  matrik temuan yang sudah ditanda tangani auditee sebaiknya   dilampirkan dalam laporan auditan untuk memudahkan tindak lanjut.

Di samping itu auditor juga harus memikirkan bahwa temuan audit tersebut dapat ditindak lanjuti  mereka yang bertanggung jawab dengan  melaksanakan proses penuntutan ganti rugi  seperti  yang ditetapkan  dalam Undang-undang yang berlaku,, sedang apabila kerugian Negara cukup besar  dan tidak mungkin dapat diselesaikan secara damai ,lebih baik diselesaikan secara hukum saja.

      III. KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG  MENGATUR/

                 BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN  DAMAI

 

 

Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan  penyelesaian damai  ada  2 (dua ). yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

         2. Kitab UU Perbendaharaan  Negara

Namun dalam hal  tertentu mungkin dapat menyangkut Kitab UU.Hukum Pidana

Kitab UU Perbendaharaan Negara  sesuai masa berlakunya dapat dipisahkan menjadi 2. yaitu  :

    1. Untuk periode sejak jaman Penjajahan Belanda sampai dengan tahun 2003 

       digunakan UU Perbendaharaan Negara  yang dikenal dengan nama Indonesische

       Compabiliteit Wet ( ICW ) yang di tetapkan   tanggal 23 April 1864.

2        UU. R.I. No. 1 Tahun  2004 tentang Perbendaraan Negara yang berlaku mulai 14 Januari 2004.

      Selama 59 tahun setelah merdeka , negara kita baru mampu membuat/ menyusun/ 

      memperbarui ICW yang disusun Belanda  yang berlaku sejak jaman

 Penjajahan Belanda dan 59 tahun setelah merdeka

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ICW mempunyai manfaat yang tinggi.

III.1,  Pasal-pasal KUH Perdata yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Damai.

1. Pasal 1851   KUH Perdata.

 Perdamaian adalah suatu prerjanjian dengan mana kedua belah pihak ,

dengan menyerahkan, menanjikan atau menahan suatu barang , mengakhiri

   suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu

   Perkara . Perjanjian ini tidak sah , melainkan dibuat secara tertulis

2. Pasal 1854   KUH Perdata

Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Perdamaian tidak sekali-kali menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

3. Pasal 1859

Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan , apabila terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.

Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan  atau paksaan.

4. Pasal 1858

 Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan,

5. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.

6. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

7. Pasal 1864

Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian harus diperbaiki.

Beberapa pasal KUH Perdata yang berhubungan dengan penyelesaian damai dengan pihak  III di mana paling banyak karena wan prestasi perikatan.yaitu ;

8. Pasal  1233

Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

9. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

I0. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

 2. Kecakapan untuk membuat perikatan.

 3. Suatu hal tertentu.

 4. Suatu sebab yang halal.

12. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.

III.2.  Pasal-pasal dalam UU Perbendaharaan yang berkaitan dengan penyelesaian

        damai

 a.  Pasal-pasal  dalam ICW ( berlaku s/d 2003 ).

Pada waktu masih berlaku ICW maka Pegawai negeri yang menimbulkan kerugian negara di kelompokkan  2, yaitu :

1. Pegawai negeri bukan bendaharawan

2. Bendarawan Uang dan Bendaharawan Barang

Kepada Pegawai Negeri bukan Bendaharawan apabila telah berbuat merugikan negara dikenakan Tuntutan Ganti Rugi ( TGR )  yang diatur dalam  Pasal 74 ICW

Pasal 74 ICW

Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang harus ia lakukan, baik langsung maupun tidak langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Sedang untuk bendaharawan diatur dalam ICW  Pasal 77 s/d 86 ICW.

Untuk kerugian yang ditimbulkan pihak III, tuntutan ganti rugi didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata

b .Ketaluwarsa TGR

Dalam pasal 9 Stbl 1904 No. 241 ditetapkan bahwa pembebanan ganti rugi tidak dapat dilakukan lagi:

     a.   Jika telah lewat 5 tahun setelah akhir tahun dalam masa kerugian itu diketahui .

     b.   Jika telah lewat 8 tahun setelah akhir tahun dalam mana perbuatan atau kelalaian

           yang menyebabkan kerugian itu dilakukan.

B. Pasal-pasal UU RI No.1 tahun 2004 tanggal  tentang Perbendaharaan Negara

Dalam UU. No.1 Tahun 2004  penyelesaian damai diatur dalam Bab XI Penyelesaian kerugian negara/ daerah  yang terdiri dari  8 pasal, yaitu pasal 59 sampai dengan pasal 67. Apa yang dimuat dalam KHUPt pada umumnya dicantumkan atau diperjelas dalam UU. No.1 Tahun 2004.

Dalam UU  No.1 Tahun 2004, pegawai negeri yang merugikan negara tidak dipisahkan antara bendaharawan dan bukan bendaharaan. Dilihat dari kata–katanya ada perbedaan dengan ICW, yatu dalam Pasal 60  UU No.1 Th.2004  tidak terdapat kata-kata langsung maupun tidak langsung merugikan negara .

Beberapa pasal yang mengatur pengembalian kerugian negara :

1. Pasal 59

Terdiri dari 3 ayat, antara lain :

Ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Bendahara, pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

2, Pasal 60

Terdiri  3 ayat, antara lain :

Ayat (2)

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

 

Pasal 60 ayat ( 2  )

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara . menteri / pimpinan lembga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan  penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

 

 3. Pasal  64

Ayat (1)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan/ untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

Ayat (2)

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

4.  Pasal 65

Kewajiban Bendahara, Pegawai bukan bendaharawan atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Apa yang diatur dalam Pasal 60 telah sesuai sengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata

Pasal  1851 KUHPt

Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Pasal 60 ayat (2)

 ……. dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Komentar.

Penyelesaian damai tidak sah apabila tidak dibuat tertulis  berarti  yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian  atau yang menikmati kerugian tersebut  harus  membuat pernyataan  tertulis dan bermeterai berisi kesanggupan mengganti kerugian tersebut.

Dengan  memberikan pernyataan kesanggupan membayar dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya, membuktikan bahwa dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  tidak ada unsur paksaan.

Tanpa ada surat pernyataan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak maka penyelesaian damai tidak sah.

Apabila dalam audit  semua ketentuan dilaksanakan oleh auditor, barang kali akan memudahkan auditee atau atasan langsungnya menindak lanjuti temuan audit yang tindak lanjutnya berupa setoran kerugian negara ke Kas Negara.

KELEMAHAN HUKUM DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Juli 29, 2010

BAB  XIV

      KELEMAHAN HUKUM  DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN 

                                   DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

1.  Kelemahan Dalam Pemberantasan Korupsi.

Mengapa walaupun  pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan, namun korupsi masih meraja lela , bahkan  pelaku  bertambah yaitu termasuk kalangan legislatif.

Secara organisasai dan hukum, masih terdapat kelemahan dalam pemberantasan korupsi, yaitu antara lain :

   1 )  Pemberantasan korupsi  dilaksanakan oleh beberapa instansi.

   2 )  Dihilangkannya pasal – pasal yang mengatur Badan Penilik Harta dan      Kekuasaannya  dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi  No.Prt/Perpu

 013/1958. pada UUPTK penggantinya  yaitu tahun UUPTK 1960 , 1971, 1999 dan 2001 tidak efektif.

  3.)  Untuk Periode Tertentu Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dituntut Karena Belum Ada      Undang-Undangnya

   4 )  Korupsi dengan modus operandi  suap sulit dibuktikan secara hukum .

  5. )  Korupsi Dengan Modus Operandi Penyalah gunaan Wewenang Sulit    Dibuktikan

          Secara Hukum..

  6)  Ketentuan sanksi pidana mengenai pembayaran uang pengganti  sejak 1958  sampai 

   sampai tahun 1999, tidak ada aturan pelaksanaanya.

  7 )  Ketentuan sanksi pidana mengenai pembayaran uang pengganti dalam Pasal

        18 ayat  ( 3)   UUPTK  No.31 Tahun 1999    kurang menguntungkan bagi

        negara.

   8)  Perhitungan kerugian negara harus pasti, tidak boleh perkiraan.

   9)  Adanya yurisprudensi yang kurang menguntungkan untuk pemberantasan korupsi.

1 )  Pemberantasan Korupsi  Dilaksanakan Oleh Beberapa Instansi.

Sekarang ini pemberantasan korupsi dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Alasan dibentuknya KPK sesuai  UU  No 30 Tahun 2002 karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara   tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien Oleh karena itu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional,intensif  dan berkesinambungan.

Ketiga badan tersebut UU Pembentukannya berbeda, Dalam penegakan hukum mengacu pada KUHAP 1981 dan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Khusus ( UU Pembentukannnya) masing-masing .

Dahulu sebelum adanya KPK, antara Kejaksaan dan Kepolisian pernah terjadi perbedaan pendapat  dalam penanganan  kasus Bank.

Memang sepertinya  janggal tugas yang sama dalam satu organisasi atau negara , ditangani 3 instansi. Pembagiannya antara lain dibedakan jumlah korupsi yang ditangani, kalau  KPK Rp. 1 M  ke atas.

Kita tidak perlu malu meniru negara yang telah berhasil memberantas korupsi dan ternyata telah memberikan kemakmuaran bagi warganya. Pada waktu Mahadir Mohammad diangkat menjadi Perdana Menteri, yang dia lakukan pertama adalah memberantas korupsi dengan membentuk Badan Pencegah Rasuah  ( BPR ).

Agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif dan berhasil menurut penulis sebaiknya dilaksanakan oleh satu badan yang dibentuk secara nasional dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan  secara terpadu dan terkoordinir.  Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dilebur menjadi satu badan di mana sebagai acuan adalah korupsi di Indonesia segera dapat diberantas, jadi bukan kepentingan masing.- masing instansi.

Kalau perlu khusus untuk badan ini tidak berlaku undang-undang tidak berlaku surut.

Korupsi yang terjadi pada waktu sebelum pembentukan badan ini tetap dapat ditangani.

Badan ini .Badan ini  segera menetapkan visi,misi dan fungsi sehingga arah pemberantasan korupsi jelas.

2) Dihilangkannya Pasal – Pasal Yang Mengatur Badan Penilik Harta dan 

   Kekuasaannya  Dalam  UUPTK  Penggantinya,  Maka  Undang-Undang

   UUPTK Penggantinya Tidak Efektif.

Terhadap dihilangkannya pasal-pasal yang mengatur Badan Penilik Harta dan Kekuasaanya, pada undang-undang pengganti Perpu No Prt/Peperpu/013/1958  yaitu UUPTK. No. 24 Tahun 1960.UUPTK No.3 Tahun 71. UUPTK No, 31 Tahun 1999 dan UUPTK No. Tahun 2001,  menurut  Prof. DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 78 memberi komentar sebagai berikut :

  “  Dalam peraturan tersebut terdapat  sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi , jadi memotong salah satu mata rantai peradilan, yaitu pengadilan negeri,   Dengan demikian , peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata  disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat.

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU.No.24 Tahun 1960, membuat undang-undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama ( 1960-1966) maupun zaman Orde Baru ( 1966-1971 )

UUPTK Tahun 1971, 1999 dan 2001 pun sudah tidak ada lagi Badan Penilik Harta Benda.

 

3 ) Untuk Periode Tertentu Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dituntut Karena Belum Ada Undang-Undangnya

Menurut  penjelasan UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN,  dan dalam Penjelasan UUPTK  No.3 Tahun 1971  serta  dari pembicaraan para Panelis Penyusun UUPTK . No, 3 Tahun 1971 mulai sekitar tahun 1968 korupsi telah dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan melanggar hukum materiil, di mana pada waktu  itu masih berlaku UUPTK  No,24 Prp 1960.

Perbuatan korupsi tersebut tidak bisa dijerat dengan UUPTK No. 24 Tahun 1960 karena modus operandi korupsi tidak didahului pelanggaran/ kejahatan

 

4 ) Korupsi Dengan Modus Operandi Suap Sulit Dibuktikan Secara Hukum.

Untuk kasus suap yang  timbul dari pemerasan barang kali relatif lebih mudah dibuktikan secara hukum, namun untuk suap yang  timbul bukan dari pemerasan ( kong kalikong / pat gulipat ) sulit dibuktikan secara hukum. Sampai dengan tahun 1981 di negara kita berlaku HIR. Pada tahun 1981 HIR diganti dengan KUHAP 1981, perubahannya antara lain untuk alat bukti ditambah kata sah.Untuk kasus suap yang dilakukan mulai tahun 1981 sampai dengan 2001, sangat sulit dibuktikan karena alat bukti   harus sah  secara hukum.

Tidak mungkin  penerima suap memberikan  bukti kwitansi tanda terima  , uraian dalam kwitansi sesuai tujuan pemberian uang itu, bermeterai cukup dan ada bukti transfer uang dari rekening bank  penyuap kepada yang disuap.Kalau dapat diperoleh bukti tersebut baru sah menurut hukum.  

Ada sedikit celah, barang kali kasus supa supaja   dapat dibuktikan secara hukum, yaitu ditambahkannya Pasal 26 A dalam perubahan UUPTK tahun 2001. Dalam pasal 26 A untuk alat bukti petunjuk termasuk antara lain rekaman.pembicaraan.

Namun rupanya mulai ada pembuktian terbalik, misalnya dalam kasus pajak, di mana rekening bank yang dimiliki tidak sebanding dengan gajinya.

 

5. ) Korupsi Dengan Modus Operandi Penyalah gunaan Wewenang Sulit    Dibuktikan Secara Hukum.

Seperti diuraikan dalam butir  3)  di atas bahwa  mulai sekitar tahun 1968 korupsi  dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang tidak bisa dituntut  dengan  UU No, 24 Prp 1960. karena tidak didahului kejahatan/ pelanggaran.

Penyalah gunaan wewenang terutama yang dilakukan pihak ke tiga  misalnya agar anak, isteri atau kroninya diberikan kredit dari bank Pemerintah  atau menang tender dilakukan dengan Perintah resmi, memakai blanko resmi, bernomor dll. Sepertinya tidak mungkin, paling-paling telepon melalui anak buahnya atau memberilan memo atau secarik kertas kepada Bank atau Panitia tender

Telepon, memo atau secarik kertas tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

 

6 ) Ketentuan Sanksi Pidana Mengenai Pembayaran Uang Pengganti Sejak 1958  Sampai  Tahun 1999,  Tidak Ada Aturan Pelaksanaanya.

Berdasarkan undang-undang atau peraturan yang ada , sejak 1945 sampai dengan 1958, tujuan utama penanganan terhadap timbulnya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum maupun karena kelalaian  adalah untuk pengembalian kerugian negara di samping pelakunya dipidana.

 

Dalam UU Pemberantasan Korupsi yang pertama yaitu Peraturan No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dan penggantinya yaitu UUPTK. No. 24 Tahun 1960. dalam kasus korupsi selain dikenakan hukuman badan juga uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Jadi besarnya uang penngganti ada hubungannya dengan besarnya kerugian negara

Pengaturan uang pengganti dalam  UUPTK.No. 3 Tahun 1971,  dan UUPTK . No.31 Tahun 1999 sama dengan UUPTK sebelumnya yaitu uang pengganti   jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

 

Berdasarkan Peraturan No.Prt/Peperpu/013/1958 tuntutan pengembalian harta yang dikorupsi juga dapat melalui jalur preventif dan gugatan perdata.

MenurutAndhi Hamzah dalam bukunya Perkembangan Hukum Pidana Khusus , (1991)

   halaman 12 dan 13 mengenai  saksi pidana pembayaran uang pengganti  dijelaskan :

 

   “ Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan pidana tambahan . Tetapi karena tidak diatur tentang kurungan pengganti, jika tidak dibayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar yang dikorupsi. Belum ada petunjuk dari yurisprudensi tentang masalah ini.

Yang ada ialah fatwa Ketua Makamah Agung, yaitu :

   Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti merupakan utang yang

 harus dilunasi terpidana kepada negara, utang tersebut sewaktu-waktu masih dapat   ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini , jumlah barang –barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi”

Kalau uang pengganti diperlakukan sebagai utang, berarti isteri dan anaknya ikut menanggung. Kalau benar-benar dilaksanakan , barang kali di Indonesia tidak ada orang korupsi.

7 )  Ketentuan Sanksi Pidana Mengenai Pembayaran Uang Pengganti Dalam Pasal

     18 ayat  ( 3)   UUPTK  No.31 Tahun 1999    Kurang Menguntungkan Bagi

     Negara.

 

Pengaturan uang pengganti dalam  UUPTK.No. 3 Tahun 1971,  dan UUPTK . No.31 Tahun 1999 sama dengan UUPTK sebelumnya yaitu uang pengganti   jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Aturan pelaksanaan uang pengganti baru diatur dalam UUPTK No,31 Tahun 1999

Pasal 18 ayat ( 2 ) dan ( 3 )

Pasal 18 ayat ( 2 ) secara garis besar apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh  Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti.

Pasal 18 ayat ( 3 )

Kalau hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Pada waktu tulisan ini disusun timbul usulan koruptor sebaiknya dihukum mati,

  Menurut kami untuk membantu APBN Pasal 18 ayat  ( 3 ) mengenai aturan pelaksanaan uang pengganti sebaiknya di cabut saja,

   Seperti diuraikan dalam butir 6 di atas bahwa uang pengganti merupakan utang yang harus dilunasi terpidana, sehingga anak isterinya, atau siapa yang ikut kebagian ikut menanggung utang tersebut.

  Cara ini sesuai dengan penanganan kasus Gayus  dan Bahasyim  di mana harta benda yang dimiliki  dikejar sampai anak isterinya.

   Selanjutnya rumah dan kekayaan lainnya ditayangkan di TV, setidak-tidaknya tetangga dekat harta mikik Bahasyim tahu tentang kepemilikan harta tersebut.

8 ).  Perhitungan Kerugian Negara Harus Pasti, Tidak Boleh Perkiraan.

Dalam hal perhitungan kerugian Negara pada umumnya Penyidik mendasarkan pada ketentuan dalam  Tuntutan Ganti Rugi ( TGR )  yaitu kerugian Negara harus pasti tidak boleh sangkaan, kalau sekarang  umumnya tidak boleh perkiraan..  Aturan pelaksanaan TGR ditetapkan tahun 1910 , maka barangkali ketentuan tersebut sesuai dengan keadaan pada masa itu . Namun sekarang tentunya untuk kasus-kasus tertentu   tidak mungkin kerugian  dapat  dihitung secara pasti  Sebagai contoh pengaspalan jalan yang diduga ada manipulasi aspal, pondasi jalan yang tidak sesuai bestek ,pengerukan pelabuhan  , sungai dan bangunan fisik lain apabila ada penyimpangan maka kerugian Negara  dihitung secara sampling.

Kerugian Negara yang dihitung secara sampling apakah sudah diterima hukum ?

Saya kira dengan bantuan ahli sampling , dapat dihitung kerugian negara yang mendekati yang sebenarnya. Diharapkan dengan diakuinya perhitungan secara sampling ini , mereka yang melaksanakan pembangunan akan takut apabila tidak membangun sesuai bestek.

Proyek-proyek Pemerintah yang berupa bangun fisik sangat besar, maka seyogyanya bila ada penyimpangan kerugian Negara  dapat dihitung secara sampling yang dihitung ahli sampling di bawah sumpah dapat ditrima oleh hukum.

9 ). Adanya Yurisprudensi yang Kurang Menguntungkan Untuk Pemberantasan Korupsi.

Terdapat yurisprudensi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi , yaitu yurisprudensi Jurisprudensi No.42 K/Kr/1965 Tanggal 17 Januari 1966  

     Bahwa pada umumnya suatu tidak pidana dapat hilang sifatnya sebagai

     perbuatan yang melawan hukum, kecuali berdasarkan ketentuan undang-

     undang, juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis, misalnya bahwa dalam

     hal ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani,

     dan terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Walaupun dalam UU No.31 Tahun 1999 Pasal 4 dikemukakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan di pidananya  pelaku tindak pidana, toh hakim tidak terikat apakah dalam keputusannya mengacu pada undang-undang atau jurisprudensi. Betapa kesalnya apabila sudah berbulan-bulan menangani kasus, di sidang kasus tersebut terbukti, namun pada akhir sidang kepada saksi ahli diberi tahu bahwa uang korupsi tersebut dipakai untuk bermacam-macam kegiatan dan sumbangan

 Komentar

Apabila kita mengacu kebijakan zaman Penjajahan Belanda sampai tahun 1958 terhadap perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara , sesuai ICW hukuman pertama adalah kerugian negara tersebut harus dikembalikan, baru pidananya. Kalau uang pengganti diperlakukan sebagi utang maka akan dapat membantu APBN, dan koruptor akan menjadi miskin setelah pulang dari penjara.

Sebaiknya para ahli hukum berani mencari terobosan hukum untuk mengatasi kelemahan hukum seperti yang diuraikan di  atas. Kelemahan yang lainmasih ada  misalnya pengaturan akuntan yang membantu penyidik dalam KUHAP 1981.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Juli 29, 2010

BAB  XIII

 

PEMBERANTASAN KORUPSI

 

1.   Perkembangan Korupsi di Indonesia.

Dalam beberapa hal , korupsi sama dengan mencuri, hanya bedanya kalau mencuri barang yang akan dicuri  masih dikuasai pemiliknya, sedang dalam korupsi misalnya penggelapan ,barang sebelum dicuri sudah  dikuasi pelaku korupsi, atau melalui kekuasaannya /kewenangannya , apa yang dikehendaki dapat tercapai.

Perbuatan mencuri dilakukan pada umumnya karena tuntutan kebutuhan hidup dan tidak untuk memperkaya diri.

Selama kurun waktu 43 tahun  ( tahun  1958  s/d  2001 ) UUPTK telah diganti sebayak  5 kali, yaitu tahun 1958, 1960,1971,1999 dan 2001.

Walaupun  sejak tahun 1966 sampai sekarang  kita  sudah mengeksploatasi kekayaan alam ( minyak, batubara, emas dll ), ekploatasi hutan ,  menerima hutang yang  cukup besar  dari luar negeri.pinjaman SBI  dan lain-lain entah berapa besarnya, namun karena menjelang tahun 1970 sudah mulai ada korupsi dengan modus operandi penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiil,  dan suap yang jumlahnya  cukup besar. maka  negara kita termasuk negara paling korup ,  ya tidak aneh kalau kemelaratan. / kemiskinan dari tahun ke tahun bertambah.

Secara hitungan kasar,  kalau  % pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari pada % pertambahan penduduk, berarti kemiskinan akan meningkat. Lebih celaka lagi , negara kita adalah negara agraris, maka dengan pertambahan penduduk yang cukup besar , akan banyak memerlukan tanah untuk pemukiman, sedang tanah/ sawah  termasuk  aset produksi

 

2.   Siapa Yang Paling Berkepentingan Terhadap Keberhasilan Pencegahan dan    Pemberantasan Korupsi

Pihak-pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan instansi yang memberantas korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, melainkan :          

  • Presiden , Para penyelenggara negara, , Ketua DPR, Menteri, Gubernur, Dirjen Bupati, Kepala Kantor sampai pemimpin terbawah yang jujur dan bekerja keras untuk mewujutkan cita-cita bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur
  • Para pegawai negeri, pegawai swasta, masyarakat kecil, karena korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan. Akibat korupsi masyarakat akan menderita baik dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi

Korupsi di negara kita demikian merajalela , sehingga apabila Pemerintah hanya menekankan pada pemberantasan korupsi, dengan memperhatikan perlakuan terhadap koruptor di penjara selama ini, keluar penjara masih kaya raya maka korupsi berikutnya akan bermunculan. Pemberantasan korupsi mungkin akan berhasil apabila diikuti tindakan pencegahan (preventif).

3.  Ukuran Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

            Dilihat dari pendapat para ahli pada waktu akan disusun  UUPTPK No. 3 Tahun 1971, korupsi di negara kita mulai meraja lela menjelang tahun 1970 an. Pemberantasan korupsi sudah ada pada waktu itu, namun dari tahun ke tahun praktek korup dan korupsi bukan semakin berkurang, namun sebaliknya semakin berkembang, baik dilihat jumlah kasusnya, nilai yang dikorupsi maupun pelaku korupsinya.

            Dengan demikian dapat dikatakan pemberantasan korupsi selama ini kurang berhasil. Berbekal pengalaman masa lalu maka pemberantasan perbuatan korup dan korupsi di negara kita harus ada perubahan. Dengan pertimbangan bahwa bahwa pemberantasan korupsi selama ini belum optimal, maka dikeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diharapkan pemberantasan kasus korupsi oleh KPK akan lebih efektif dan efisien.

            Tugas KPK sangat berat, apalagi sekarang tumpuan harapan masyarakat hanya ke KPK, sedang yang dihadapi KPK cukup berat, antara lain kasus yang harus ditangani cukup banyak, pada tingkat Propinsi belum ada perwakilan dan adanya aturan Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Masyarakat luas tidak tahu apakah undang-undang tidak boleh berlaku surut, lamanya hukuman penjara tidak berbanding lurus dengan jumlah uang yang dikorupsi, yang diingikan hanya penegakaan keadilan segera diwujudkan.

Dahulu pada waktu Bapak Adi Andoyo Soetjipto menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung berani melakukan terobosan hukum mengenai putusan bebas oleh Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke MA Beliau boleh dikatakan yang pertama kali, dengan gigihnya mempertahankan  pelanggaran hukum materiel termasuk tindak pidana dalam UU No. 3 Tahun 1971 terutama dalam menangani kasus Pluit.

Negara kita adalah Negara hukum, tentunya semua kasus yang ada, dapat dapat diselesaikan  berdasarkan hukum yang ada. Kalau kasus penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat di luar organisasi dan kasus suap kecuali tertangkap tangan atau dibuktikan dengan pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, sepertinya sullit untuk memperoleh alat bukti yang sah. Demi kepentingan rakyat, bangsa dan negrara dan demi keadilan apakah Pemerintah tidak berani melakukan terobosan hukum seperti yang dilakukan  Bapak Adi Andoyo Soetjipto.

Dengan dirubahnya undang-undang Pemberantasan Korupsi yang pertama kali yaitu berupa Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Perpu 013/1958 yang dibuat pada waktu Bapak Jendral Nasution menjabat sebagai Penguasa Panglima Perang. yang dilengkapi dengan kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, yaitu :

–           Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penililkan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.

–          Penilik Harta Benda dapat menyita dan merampas harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan  mata pencahariannya.

Dengan dihilangkannya kekuasaan Badan Penilik Harta Benda pada UU penggantinya, maka pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif.

4. Organisasi Pemberantasan  Korupsi

Tumpuan mayarakat terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi sekarang ini rupanya hanya kepada KPK. Namun mengingat demikian luasnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini dan instansi yang sekarang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik adalah KPK, maka KPK perlu diperluas tenaga maupun tugasnya.

Semua tugas dari instansi yang behubungan dengan pemberantasan praktek korup dan korupsi sebaiknya ditangani satu badan misalnya Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi Indonesia.( BPPPKKI ) Badan ini dibentuk sampai ibukota propinsi, dan tenaganya dapat diambil dari Kejaksaan, Kepolisian, BPKP di daerah yang selama ini tugasnya menangani kasus korupsi serta merekrut tenaga ahli dari luar  Badan ini untuk sementara dalam melaksanakan tugas  dikoordinir oleh KPK yang ternyata telah banyak menangani kasus korupsi .

Apabila  BPPPKKI  telah terbentuk semua bagian dari instansi yang menangani perbuatan korup di koordinir badan tersebut, seperi aparat Bea dan Cukai yang tugasnya melakukan pemberantasan penyelundupan, pembalakan hutan, pencurian ikan di laut oleh kapal asing,  bagian dari Menpan yang khusus tugasnya melakukan penindakan tehadap pegawai  yang melakukan pelanggaran, penindakan terhadap pungli dan lain-lain

 Pegawai yang bekerja pada BPPPKKI  dalam meaksanakan tugas harus dilandasi intergritas dan nilai etika , professional , tidak mempunyai kepentingan lain lebih-lebih kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan badan barang kali dalam kurun waktu 5 tahun mungkin sudah kelihatan hasilnya.

Secara periodik Badan ini melaporkan kegiatanya termasuk penerimaan denda, pembayaran uang pengganti dan penyetorannya ke kas Negara kepada DPR dan Presiden bila perlu juga kepada masyarakat.

5. Sasaran  Pemberantasan Korupsi

Di negara kita korupsi sudah demikian meluasnya, maka sebaiknya BPPPKKI  menetapkan sasaran mana yang paling didahulukan

Pertimbangan skala prioritas dalam pemberantasan korupsi misalnya :

–          Korupsi yang nilainya besar, dampak merusak perekonomian negara besar,dan diharapkan  denda dan uang pengganti yang masuk kas negara besar.

–          Korupsi yang dampak sangat merugikan masyarakat misalnya yang dikorupsi Beras Raskin, Pengadaan benih Padi dan Jagung, kredit kepada petani, nelayan, pengusaha kecil  yang tidak mencapai sasaran .

–          Korupsi yang  dilakukan dengan suap baik suap kepada Pejabat eksekutif maupun legislative , akan merusak sistim tatanan negara dan masyakarat yang telah dibangun sejak zaman Penjajahan Belanda.

 Aparat yang menangani  misalnya penyelundupan tidak dapat meningkatkan profesionalnya, karena apabila menerima suap harus berbuat yang bertentangan dengan tugasnya, namun sebaliknya penyuap akan mengetahui kelemahan organisasi atau pribadi atau kantor  yang menerima suap.

 Korupsi yang dilakukan dengan suap dan atau nepotisme  pada waktu penerimaan murid, mahasiswa baru, atau pegawai serta pemberian suap agar naik pangkat  akan menimbulkan frustasi para pemuda, pencari kerja dan pegawai. Frustasi akan membawa dampak negatif yang besar, misalnya dalam masyarakat  minat menuntut ilmu berkurang, negara secara tidak langsung dirugikan, karena anak yang pandai mungkin tidak bisa masuk sekolah, tidak diterima sebagai pegawai dan  kinerja pejabat yang naik pangkat diangkat rendah.

Korupsi yang dilakukan dengan pungli, ada kemungkinan kerugian negara atau perekomian negara jauh lebih besar dari pada keuntungan yang mereka terima, misalnya pungli yang membiarkan kendaraan yang tonasenya   melebihi kekuatan jalan.

6.  Penanganan Kasus Yang Diduga Terjadi Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan.

Seandainya BPPPKKI telah terbentuk di mana semua badan, komisi, yang menangani korupsi, instansi atau badan yang kegiatannya mendukung pemberantasan korupsi, dengan bantuan akuntan porensik dan ahli lain bekerja dalam satu atap penanganan praktek korup dan korupsi akan lebih mudah dan cepat, apalagi semua yang melaksanakan dilandasi dengan kejujuran dengan tujuan yang sama agar uang hasil korupsi dikembalikan ke negara dan terdakwa dijatuhi hukuman badan.

Demikian pula dalam penanganan kasus uang simpanan masyarakat pada lembaga investasi yang dikorupsi, tujuan pertamanya bagaimana kerugian para nasabah sekecil mungkin dan terdakwa dihukum penjara.

Seharusnya kita malu pada waktu diadakan pemilihan Miss Indonesia tahun 1988, pertanyaan terakhir kepada dua peserta finalis adalah apa yang  menyebabkan  kondisi bangsa Indonesia seperti sekarang ini (maksudnya keterpurukan).

Jawaban hanya satu kalimat pendek saja.

   Peserta pertama menjawab    : Kurangnya pendidikan

   Peserta ke dua                        : Kelemahan penegakan hukum

Jawaban yang benar adalah peserta ke dua. Oleh karena itu perlu ada semacam kesepakatan bahwa penyebab utama keterpurukan negara kita ini adalah kelemahan dalam penegakan hukum. Menurut penulis penegakan hokum sangat luas yaitu penegakan  hukum terhadap perbuatan yang melawan atau melanggar hukum formil (hukum tertulis), hukum materiil (hukum tidak tertulis) temasuk asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Akibat kelemahan dalam penegakan hukum terjadi korupsi yang merajalela sehingga mengakibatkan keterpurukan.

 

Komentar,

Pencegahan dan Pemberantasan korupsi akan lebih efektif bila dilaksanakan oleh satu badan saja , misalnya  oleh Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi Indonesia.( BPPPKKI )  yang merupakan gabungan dari KPK. Kejaksaan, Kepolisian, Menpan, dan badan lain yang tugasnya menangani perbuatan korup seperti Penyelundupan , Pencurian Ikan dll.

Badan ini dibentuk sampai propinsi . tenaga di daerah dapat mengambil dari Kejaksaan, Kepolisian , BPKP yang selama ini tugasnya menangani kasus korupsi, dan dapat pula merekrut  dari luar orang yang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan pemberantasan perbuatan korup dan korupsi.

Tenaga yang bekerja pada badan ini dalam melaksanakan tugas harus dilandasi intergritas dan nilai etika serta professional.

PENCEGAHAN PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

Juli 29, 2010

BAB   XII

PENCEGAHAN PERBUATAN KORUP  DAN  KORUPSI

 

                   1. Tujuan Negara Kita dan Korupsi.

Para Pendiri Republik ini telah sepakat menetapkan tujuan perjuangan bangsa Indonesia seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu  merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Beliau-beliau ini tentunya ada yang menjadi ”amtenar” atau setidak-tidaknya sering berhubungan dengan ”amtenar” yang menurut cerita orang tua kita mereka sangat disiplin, jujur, patuh,  terhadap  hukum dan lain-lain, maka tidak heran apabila para Pendiri Republik ini berani menetapkan salah satu tujuan Negara kita “adil“ yang memang hanya dapat dicapai apabila para Penyelenggara Negara jujur.

Kekayaan alam kita melimpah, baik hasil tambang ,hasil hutan, tanah kita subur, kaya hasil laut, maka tidak heran Para Pendiri Republik ini berani menetapkan salah satu tujuan negara kita masyarakat yang makmur. Dengan rendah hati beliau-beliau mengakui bahwa UUD 1945 kurang sempurna, namun tidak akan merintangi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara masyarakat yang makmur sepanjang para Penyelenggara Negara bekerja penuh semangat dan tidak berfikir perseorangan.

Belum lama merdeka, Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Barang kali sampai  dengan tahun 1960-an, dengan modal yang sangat minim, namun dengan semangat yang tinggi generasi pada waktu itu telah berhasil mempertahankan kemerdekaan, bersatu dan berdaulat ( dalam arti politik ). Tujuan masyarakat adil dan makmur belum terwujud, barang kali situasi pada waktu itu belum memungkinkan. Namun  beliau-beliau konsekwen boleh dikatakan sampai dengan awal 1966 kekayaan alam masih utuh, perusahaan ex Belanda masih dikuasai Pemerintah secara penuh, dan negara boleh dikatakan tidak mempunyai utang luar negeri yang jumlanya signifikan.

Setelah lebih dari 40 tahun terhitung dari 1966, sudah berapa hasil tambang, hasil hutan, hasil laut  yang  sudah di exploatasi, berapa perusahaan ex Belanda yang sudah dijual sahamnya, berapa hutang luar negeri yang telah kita terima. Namun tujuan negara masyarakat adil dan makmur masih belum tercapai. Demikian pula berdaulat dalam bidang ekonomi.

Di samping itu sekarang ini terdapat pula permasalahan lain seperti banyaknya kendaraan bermotor tentu akan menjadi permasalahan dalam penyediaan bahan bakar, khususnya mengenai subsidi  BBM ) , sebagian masyarakat menuntut agar Pemerintah menyediakan minyak tanah  karena banyak terjadi kebakaran setelah menggunakan gas elfiji, banyak hutan yang gundul yang membawa resiko banjir, pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, sehingga bangsa kita terpaksa menjadi TKW, TKI ilegal yang sering dipulangkan secara paksa, dan masih banyak masalah lain.

2. Tujuan Negara dan Kemiskinan

  Tujuan bangsa Indonesia yang belum tercapai sampai sekarang  ini adalah berdaulat dalam bidang ekonomi, masyarakat adil dan makmur.

   2.1  Berdaulat di Bidang Ekonomi.

Negara kita negara yang subur, namun sekarang ini untuk kebutuhan beras, gula dan hasil pertanian yang lain seperti kedelai sebagian masih impor. Bahkan di supermarket  dibanjiri buah impor .Timbul pertanyaan mengapa divisa yang ada tidak dibelanjakan untuk produk, atau bahan yang memang kita belum  mampu mengahasilkan ?

Kalau sebagai pertimbangan karena harga pokok beras atau gula dalam negeri terlalu mahal dibanding luar negeri, tanpa mencari sebab-sebabnya mengapa terlalu mahal, kapan kita bisa meningkatkan produksi secara efisien. Demikian pula seperti daging sapi , negara banyak rumput dan makanan ternak yang lain, tenaga melimpah , mengapa tidak ada usaha  misalnya  pola kereman sapi.

 Perlu diingat peningkatan usaha bidang pertanian banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Lebih parah lagi kalau  untuk produk tertenrtu, misalnya kapal laut, kendaraan umum, atau hasil industri lainnya alasannya kwalitas produk dalam negeri rendah, proses pembuatannya lama, sedang kalau impor kwalitas produknya bagus, bisa ngutang dan lain-lain pertimbangan.

Dahulu barang-barang buatan Jepang boleh dikatakan kurang laku, karena kwalitasnya  rendah dibanding barang-barang ex Eropah. Namun sekarang barang dari Jepang  kwalitasmya telah bagus dan dapat bersaing dengan barang dari Eropah.

Pemerintah seharusnya mendorong industri dalam negeri , menumbuh kembangkan cinta produksi dalam negeri dan melindungi pemasarannya termasuk pemberantasan penyelundupan barang-barang dari luar negeri. seperti batik, alat-alat rumah tangga dari plastic, kosmestik dan lain-lain.

      

2,2.Masyarakat Adil.

Seperti dikemukakan dalam Bab   bahwa akibat dari korupsi antara lain masyarakat sebagian besar menderita baik dalam bidang ekonomi, administrasi , politik dan hukum.

Pengertian adil sangat luas, bisa menyangkut penggajian di negara kita ini.. Ciri khas orang jujur tidak akan memfaatkan wewenangnya untuk kepentingan sendiri , misalnya menetapkan gaji yang tinggi bagi dirinya. Sistem penggajian Presiden, Menteri, anggota DPR / DPRD dan Pejabat BUMN/BUMD sebaiknya berpatokan pada gaji pegawai negeri pada umumnya. atau gaji bawahannya. sehingga barang kali   memenuhi rasa keadilan.  misalnya  kelipatan  gaji pegawai negeri golongan IV d, masa kerja 25 tahun. Perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga setidak-tidaknya mendekati keadilan. Kalau alasannya  dengan gaji yang tinggi misalnya bagi Anggota DPR, Pejabat  BUMN agar dapat mencurahkan perhatiannya pada tugasnya dan tidak korupsi, ternyata banyak anggota DPR yang dipanggil KPK karena diduga melakukan korupsi. dan sering ada ada berita tentang kasus dalam Perbankan misalnya tingginya kredit macet, agunan kredit yang bermasalah , kerugian dalam perdagangan  valas dan lain-lain

Kejenjangan social yang tajam ini, juga dapat menjadi salah satu sebab timbulnya korupsi.

Salah satu sebab terjadinya ketidak adilan di bidang hokum adalah kelemahan dalam penegakan hukum.  Dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK , di mana dalam pertimbangannya dikemukakan :

Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi yang terjadi sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

 Sebaiknya pengeluaran APBN diteliti kepatutannya, sehingga tidak terlalu membebani APBN.  KPK akan mampu menilai pengeluaran APBN yang tidak memenuhi rasa keadilan mengingat di negara kita gaji pegawai negeri rendah, belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, masih banyak orang  miskin dan lain-lain.. Apalagi sekarang ini kelihatan untuk penegakkan hokum dan mewujutkan keadilan, masyarakat meletakkan tumpuan harapannya hanya kepada  KPK, oleh karena itu KPK perlu diperluas termasuk  pembukaan perwakilan di Propinsi.

2.3.Masyarakat Makmur

Sebaiknya Pemerintah tidak usah malu segera membuat peta mengenai kemakmuran atau kemiskinan masyarakat baik di kota maupun di desa. Peta kemakmuran dibuat dari dusun, selanjutnya direkap per desa, kemudian per kecamatan, per kabupaten dan Propinsi. Dalam peta ini termasuk pula jumlah penduduk, jenis kelaminnya dan dan umurnya dikelompokkan misalnya , umur 0-5, tahun 6-18 tahun, 19-60 tahun dan di atas 60 tahun. Di samping itu perlu  disebutkan pula pekerjaannya  misalnya pegawai negeri, swasta, usaha perseorangan, tani, dan buruh tani Setiap desa atau kabupaten perlu ada data atau informasi angka % pertumbuhan penduduk (keluarga berencana) , penyakit karena akibat lingkungan yang tidak sehat misalnya akibat kekurangan air bersih dan lain-lain . Data-data mengenai penduduk, lapangan kerja, pendidikan setahu penulis sudah ada di Kantor Statistik kabupaten./ Propinsi. 

Pada waktu akan diadakan PILKADA misalnya Bupati, maka calon Bupati  harus  mengetahui peta-peta masyarakat desa atau kota yang masih miskin, perumahan yang masih kumuh/ tidak layak , pertumbuhan penduduknya terlalu tinggi, banyak penganguran dan lain-lain dan atas dasar kondisi tersebut Calon Bupati  menetapkan visi, misi dan rencana operasional untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di kabupaten yang bersangkutan.

Dengan demikian apa yang akan dilakukan Calon Bupati tersebut sesuai dengan Pertimbangan  UU. No.28 tahun 1999 butir a , yaitu Para Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

2.4.Kriteria Keberhasilan Pembangunan

Pemerintah harus menetapkan kriteria keberhasilan pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten  misalnya ada peningkatan produksi agraris, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pelayanan kesehatan, berkurangnya pengangguran, keberhasilan keluarga berencana dan lain-lain. Dengan demikian  apa yang dilakukan penyelenggara negara benar-benar  menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Misalnya untuk mengetahui keberhasilan Bupati selama menjabat , dengan mengetahui peta kemakmuran  masyarakat pada awal menjabat , dibanding dengan kondisi saat jabatannya berakhir dapat dinilai sejauh mana keberhasilan  yang telah dicapai untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

2.5. Jumlah Penduduk dan kemiskinan.

Jumlah penduduk menurut  hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 berdasarkan berita di koran sekitar 240 juta. Berapa jumlah penduduk pada awal kemerdekaan perlu diketahui dan dihtung % pertambahannya.. Kata orang tua kita dulu mengatakan banyak anak banyak rejeki. Dan bila sudah tua dia menggantungkan hidupnya dari pemberian anaknya

Sekarang pandangan itu sudah tidak benar Sebagai contoh DKI, karena di samping pertambahan penduduk dari  kelahiran, juga banyak orang yang datang mencari pekerjaan ( urbanisasi ) . Untuk menyediakan transportasi masyarakat Pemda DKI mungkin kewalahan. Demikian pula angkutan dengan kereta api, ditambah berapapun kurang, masih banyak yang naik di atas gerbong. Problem social DKI karena jumlah penduduknya yang besar cukup bayak.

Kemiskinan ditentukan oleh  2 faktor , jaitu jumlah penduduk dan jumlah penghasilan masyarakat .Kalau misalnya seorang pegawai negeri dengan 2 anak gajinya Rp. 2.000.000 per bulan berarti  setiap bulan setiap keluarga mendapat jatah Rp. 500.000,-

Kalau anaknya 3, tiap keluarga mendapat jatah Rp. 400.000, sedang kalau anaknya 4 setiap keluarga mendapat jatah Rp.330,000.-

Kalau anaknya 3, agar setiap keluarga mendapat jatah Rp. 500.000,- berarti gaji harus naik Rp. 100.000,- atau  25 %, kalau anaknya 4 gaji harus naik kurang lebih 50 %.

Dengan demikian sepanjang % pertumbuhan penduduk lebih besar dari pada % pertumbuhan ekonomi maka dari tahun ke tahun justru terjadi peningkatan kemiskinan.

Di Negara maju mengapa tingkat ekonominya jauh lebih  baik , antara lain disebabkan  masyarakat sudah sadar KB, anak 2 cukup sehingga pertumbuhan penduduk 0 ( zero ),  maka tidak heran kehidupan mereka dari tahun ke tahun  tahun semakin meningkat kesejahteraannya. 

3.Perlunya Pencegahan Praktek Korup dan Korupsi

   Dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 atau selam 43 tahun dengan alasan agar pemberantasan korupsi lebih berhasil , UUPTK telah diganti 5 kali.

Namun kenyataannya dari tahun ke tahun korupsi semakin meningkat , menyebar ke Daerah. Pelaku ada yang Gubernur, Bupati, Walikota dan bahkan ada pelaku korupsi  yang baru yaitu anggota  DPR dan DPRD.

 

Semakin meraja relanya praktek korup dan korupsi salah satu sebabnya menurut penulis  karena Pemerintah tidak menyebar luaskan pencegahan korupsi kepada para penyelenggara negara, pegawai negeri, pengusaha, pedagang,  anak sekolah, mahasiswa dan seluruh masyarakat lainnya. Sasarannya adalah merealisasikan Misi, dan Rencana strategis Pemberantasan Korupsi.

 Prof DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. halaman 78  dan 81 memberi komentar terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indoesia ,sebagai berikut :

Beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang  menyebabkan kurang lancarnya pemberantasan korupsi, pada hal sistem administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi Dengan kata lain, di samping upaya represif harus pula ditempuh system preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini lebih mudah jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi seharusnya menjadi minoritas bukan menjadi mayoritas seperti sekarang ini.

 

Tidak terlalu sulit menciptakan rumusan pencegahan korupsi. Yang mempunyai keahlian merumuskan pencegahan korupsi  terutama jangka pendek adalah

           –    Pemerhati korupsi, ICW

–          tokoh agama meliputi agama Islam, Kristen, Katolik. Hindu , Budha, Kong   Hu Chu, ahli jiwa

–          Ahli sosiologi, tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli etika

–          Ahli hukum, Tokoh Pemerhati korupsi.

–          Budayawan, ahli pendidikan,  ahli keluarga berencana, ahli ekonomi.

–          Tokoh Pendidikan.

–          Ahli komunikasi dan lain-lain masih banyak lagii

Mererka kita kumpulkan.kemudian diberikan wawasan sebab-sebab orang melakukan korupsi dan akibat yang diderita masyarakat. Mereka akan menghubungkan dengan ajaran yang dia anut dan ilmu  pengetahuannya untuk dapat mencegah korupsi.

Selanjutnya kepada mereka diminta merumuskan pencegahan korupsi  jangka  panjang

Di samping itu juga kita undang tokoh yang jujur dan berani seperti Bapak Adi Andoyo Soetjipto. Sewaktu beliau menjabat sebagai Ketua Makamah Agung    berani membuat terobosan hukum, walaupun pada waktu itu posisi koruptor masih sangat kuat.

Juga beberapa pengarang buku tentang korupsi yang dilihat dari isi bukunya pengarang yang bersangkutan ingin pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan benar misalnya Prof DR. Jur Andhi Hamzah

            Para koruptor, baik pada waktu diadakan penyidikan maupun pada saat sidang pengadilan selalu berlindung di balik pembenaran hukum dan hak azasi manusia. Koruptor tidak menyadari bahwa perbuatannya telah menyengsarakan rakyat banyak, apa perbuatannya tersebut tidak  termasuk  pelanggaran hak azasi manusia Kalau yang dikorupsi uang simpanan nasabah pada lembaga investasi atau pada koperasi simpan pinjam kemudian banyak nasabah yang menangis histeris , apakah perbuatan koruptor  juga tidak melanggar HAM ?

Pernah salah seorang guru di kota kecamatan, menabung di koperasi (kantor koperasi di ibukota Propinsi) dengan cara gajinya dipotong karena dia akan mengkhitankan anaknya 2 tahun yang akan datang. Pada waktu akan melaksanakan khitanan, ia ke ibukota propinsi untuk mengambil tabungan dan bunganya. Setelah datang di koperasi, ternyata tidak ada uang karena uangnya dikorupsi oleh para pengurusnya, apa perbutan pengurus koperasi juga tidak melanggar HAM ?

Pencegahan korupsi yang tepat sasarannya, sangat penting dalam rangka mengurangi terjadinya praktek korup dan korupsi. Apabila Pemerintah hanya menekankan pada pemberantasan korupsi, dengan memperhatikan perlakuan di penjara terhadap koruptor selama ini, yang barangkali berbeda dengan narapidana lain, keluar dari penjara masih kaya raya, maka korupsi berikutnya akan bermunculan. Namun  karena korupsi di negara kita sudah semakin parah dan meluas maka tidak mudah merumuskan pencegahan praktek korup dan korupsi.

4.Perlu Ada Kesepakatan Atau Pemikiran yang Sama Bahwa Keterpurukan Negara Kita Akibat Perbuatan Korup dan Korupsi dan Perlu Sosialisasi             UU No.28 Tahun 1999

Dahulu  banyak yang berpendapat bahwa keterpurukan negara kita bukan akibat korupsi, dan bahkan ada yang berpendapat ada akibat positif dari korupsi. Menurut diskusi panel di bidang hukum Dewan Rapat Mahasiswa Universitas Indonesia, pada waktu itu tahun 1970 para panelis berpendapat bahwa korupsi sudah bertambah luas dan meraja lela sehingga sudah menjadi monster.

Menurut Penjelasan UU.No.3 Tahun 1971.

 – Korupsi sebelum tahun 1971 dilakukan dengan melawan hukum formil dan

   hukum materiel.

 -Korupsi yang dilakukan dengan melawan hukum materiel termasuk    penyalahgunaan wewenang, yang menurut UU Prp 1960 tidak dapat dituntut dan dipidana.

Dengan adanya berita bahwa calon Bupati yang kalah mempunyai hutang hampir Rp. 3 M untuk menghindari penagihan utang Calon Bupati yang kalah membuat sensasi dengan berlaku tidak waras, yakni berada di jalan hanya mengenakan celana dalam.

Timbul pertanyaan  kalau dia menang, besar kemungkinan utang tersebut dibayar dari uang yang tidak benar. Mungkin saja baik yang menang maupun yang kalah mempunyai hutang, atau beban yang harus dikembalikan.

Pernah penulis pada tahun 1970 an melakukan audit terhadap pabrik gula. Pabrik telah membayar sewa sawah kurang lebih seluas satu hektar, namun tidak bisa ditanami tebu seperti sawah yang lain. Setelah kami tanyakan kepada pemilik sawah , ternyata sawah tersebut milik kakaknya, yang  disewakan oleh adiknya yang baru menang dalam pemilihan lurah.tanpa sepengetahuannya, dan uangnya dipakai untuk menutup utang  yang digunakan untuk  biaya pemilihan lurah. Kalau sampai terjadi hal yang sama, bahwa yang menang dalam PILKADA mempunyai beban yang harus dikembalikan, bisa diperkirakan dari mana sumber dananya untuk mengembalikan.

Para Penyelenggara Negara maupun calon penyelenggara negara misalnya yang ikut PILKADA  Bupati, Walikota dan Gubernur termasuk yang mecalonkan Presiden harus menyadari di samping mempunyai kewajiban untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur , juga harus mau menerima kebenaran UU.No. 28 Tahun 1999, dan akan melaksanakan secara konsekwen dalam praktek.

Para calon Bupati, Walikota, Gubernur harus dibekali pengetahuan tentang ekonomi pembangunan, sehingga tahu ukuran keberhasilan pembangunan di daerahnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Calon Bupati harus mengerti sedikit indikator keberhasilan pembangunan misalnya di bidang ekonomi , selama dia menjabat Bupati, berapa % peningkatan produksi agraris,  berapa % penurunan angka kemiskinan, berapa % pertambahan penduduk ( yang berhasil apabila tidak ada pertambahan penduk / berarti setiap keluarga hanya punya 2 anak ) , berapa % pengurangan angka pengangguran di tambah dengan sosialisasi UU No. 28 Tahun 1999.  Para calon Bupati, Walikota dan Gubernur harus kontrak politik akan melaksanakan UU No.28 tersebut selama menjadi Bupati, Walikota atau Gubernur, dan ikut berperannya masyarakat untuk memberikan informasi tentang korupsi , mestinya orang akan berpikir panjang sebelum mencalonkan Bupati, Walikota atau Gubernur, sehingga dapat mecegah atau mengurangi kasus seperti yang dilakukan Calon Bupati yang kalah untuk menghindari penangihan utang dengan membuat sensasi berlaku tidak waras.

Apalagi kalau Sanksi UU.No. 28 tahun 1999 yang diatur dalam pasal 21 dan 22 di mana    setiap penyelenggara negara yang yang melakukan kolusi dan nepotisme dipidana penjara paling  singkat  2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-

5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Negara Kita.

            Salah satu syarat agar pengendalian intern efektif maka semua pegawai yang terlibat dalam organisasi dari pimpinan sampai bawahan dalam melaksanakan tugas harus dilandasi integritas dan nilai etika, dan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan  negara kita masyarakat adil dan makmur.

            Salah satu sebab keterpurukan negara kita adalah akibat  lemahnya penegakan hukum selama ini , sehingga korupsi meraja lela.  Diharapkan KPK dapat lebih meningkatkan penegakkan  hukum di negara kita ini. Penegakkan hukum juga dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan pelaksanaan peraturan/ per undang-udangan  yang berkaitan dengan penegakkan hukum.

Undang-undang yang telah ada dikaji kembali , bila ada kelemahannya segera direvisi atau diadakan perubahan seperti UU.No. 31 Tahun 1999. diadakan perubahan dengan UU.No.20 Tahun 2001.

Pengendalian intern negara kita akan efektif, apabila semua perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan semua peraturan dan  ketentuan lain seperti SK Menteri, SK Dirjen, SK dari lembaga lainnya dirancang secara efektif, dan dilaksanakan secara konsekwen dalam penerapannya oleh orang yang jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan negara kita. Setiap orang yang melakukan korupsi , perbuatannya bertentangan dengan tujuan negara kita  masyarakat adil dan mamur. Salah satu akibat korupsi adalah kemiskinan.

            Undang-undang yang  berkaitan dengan penegakan hukum antara lain  UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu segera disosialisasikan kepada para Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara negara seperti  Bupati, Walikota, Gubernur, anggota DPR / DPRD  yang akan mengikuti  PILKADA.

            Dalam undang-undang pemberantasan korupsi hukuman penjara dan denda tidak berbanding lurus dengan besarnya jumlah yang dikorupsi, maka demi keadilan pembayaran uang pengganti perlu dibuat aturan pelaksanaanya dan bila perlu diperlakukan sebagai utang sehingga anak isterInya ikut menanggung.Akan lebih efektif lagi, kalau dalam UU Tindak Pidana Korupsi  terdapat pasal bahwa siapapun yang menerima harta hasil korupsi entah itu isteri, anak, keluarga dekat atau pihak lain dianggap sebagai penadah dan ada sanksi hukumnya.,

       Sekarang yang penting mana antara undang-undang tidak boleh berlaku surut, atau demi keadilan, demi kepentingan bangsa dan negara.

(1)  Korupsi Erat Hubungannya Dengan Mental.

Korupsi yang timbul dari unsur keserakahan, kebutuhan,kesempatan lemahnya pengajaran agama dan etika , pencegahannya dapat dirumuskan oleh ahli agama dan dipadukan dengan ahli etika.

Bagaimana merumuskan agar isteri, dan anak-anaknya tidak menuntut kehidupan yang melebihi pendapatan suami/ ayahnya , misalnya ingin mobil mewah, rumah mewah, perabotan rumah mewah, dan merumuskan bahwa status sosial seseorang tidak diukur dari kekayaannya, bahkan mereka seharusnya malu karena tetangganya ada yang ngomong bahwa suaminya termasuk koruptor, tentunya ahli agama, ahli etika , ahli pendidikan tokoh masyarakat dapat merumusan atau mengajak masyarakat dalam hidupnya tidak serakah atau tidak dibelenggu harta. Lebih-lebih seorang pemimpin yang tanggungjawabnya menurut agama lebih berat. Harta yang diperoleh dari korupsi ada buku-buku yang menyatakan sebagai harta yang haram

Isteri yang baik dan anak-anaknya patut bertanya apablia si ayah memperoleh harta yang sama sekali tidak seimbang dengan gajinya . Semua lembaga yang ada di masyarakat apabila menerima sumbangan yang jumlahnya cukup besar. , harus menanyakan dari mana dana tersebut diperoleh.

(2)  Etika.

Pemerintah bisa minta pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli pendidikan dan ahli lainnya yang jujur dan berkemauan agar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat didasarkan etika. yaitu bagaimana sebagai orang bijak

Kalau dahulu untuk tingkat Sekolah Dasar ada mata pelajaran budi pekerti., dengan tujuan agar setelah dewasa anak berbudi pekerti yang baik. Penanaman hidup berlandaskan etika sebaiknya dimulai dari sekolah dasar. Kalau sebagian terbesar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada etika, maka orang-orang yang korup akan malu,dengan demikian secara tidak langsung telah mencegah terjadinya praktek korup dan korupsi.

Komentar.

Pemberantasan korupsi tanpa diikuti pencegahan yang efektif, maka korupsi di negara kita  bukan semakin berkurang ,malah meningkat, menjalar ke daerah-daerah.

Pelaku korupsi bertambah , yaitu anggota DPR dan DPRD.

Yang paling berkepentingan untuk merumuskan pencegahan korupsi adalah Presiden dan Penyelenggara Negara di bawahnya.

Sebagai contoh adalah Malaysia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana antara lain  berasal dari jerih payah Perdana Menteri Mahadir Mohammad dalam memberantas korupsi.

VISI, MISI, DAN FUNGSI/RENCANA STRATEGIS BADAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Juli 29, 2010

BAB XI

VISI, MISI, DAN FUNGSI/RENCANA STRATEGIS

BADAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

 

 

1.  Visi, Misi dan Fungsi / Rencana Strategis

Visi sudah masuk dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan  W.J.S Porwadarminta ( tahun 1976), salah satu artinya adalah daya lihat, kemampuan untuk melihat atau mengetahui sampai pada inti atau pokok dari sesuatu hal atau persoalan . Visi  ditetapkan untuk  menjadi pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan.

Dalam pemberantasan korupsi , visi suatu badan yang diberi tugas mencegah dan memberantas korupsi  harus mengetahui antara lain kondisi korupsi di negara yang bersangkutan, sebab-sebab terjadinya korupsi yang dominan, hukum dan perundang-undangan yang ada  apakah  masih ada  kelemahan, cara kerja penegak hukum atau dari unsur birokrasi, kurangnya dukungan dari masyarakat dan pengusaha karena mereka tidak mengetahui akibat buruk dari korupsi , cara pemberantasannya pada saat ini, dan lain-lain kemudian merumuskan bagaimana usaha untuk mencegah terjadinya korupsi serta memberantas korupsi yang efektif  menyesuaikan dengan praktek korupsi  yang ada pada saat ini.

Setelah merumuskan visi, badan yang diserahi mencegah dan memberantas korupsi selanjutnya menetapkan misi yaitu merupakan pernyataan dari badan tersebut untuk mencapai tujuan. Misi harus dilaksanakan oleh badan tersebut agar tujuan badan yang juga merupakan tujuan pemerintah , dan uga merupakan tuuan rakyat dapat terlaksana  dan berhasil dengan baik.

Setelah badan pencegah dan pemberantasan korupsi menetapkan visi dan misi, selanjutnya merumuskan fungsi  atau rencana strategis yang merupakan cara kerja untuk melaksanakan visi, dan misi

2.  Untuk Pemberantasan Korupsi Perlu Dibentuk  Badan Secara Nasional

Masyarakat pada umumnya mengharapkan tumpuan pemberantasan korupsi kepada KPK.Memang selama ini barang kali KPK betul-betul berani dan tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi.

Agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif dan berhasil menurut penulis sebaiknya dilaksanakan oleh badan yang dibentuk secara nasional dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantsan korupsi dilaksanakan  secara terpadu dan terkoordinir  yang merupakan perluasan dari KPK.

Namun mengingat praktek korup dan korupsi sudah demikian meluasnya, baik modus operandi, pelaku korupsi tersebar di seluruh Indonesia KPK perlu diperluas misalnya semua instansi yang tugasnya memberantas perbuatan korup dan korupsi dikordinir oleh KPK. Disamping itu perlu pada masing-masing kota propinsi ada Perwakilan KPK Tenaga yang bekerja pada KPK Tingkat Propinsi ini dapat  diambil dari bagian instansi tersebut yang selama ini menangani korupsi misalnya Kepolisian, Kejaksaan, BPKP  namun mereka harus jujur dan  professional. Tentunya dari LSM di daerahpun banyak yang  akan membantu.  Akan lebih efektif lagi bila instasi yang selama ini tugasnya memberantas perbuatan korup seperti penyelundupan, bagian dari Menpan yang tugasnya menindak pegawai yang melanggar hukum bekerja dengan dikoordinir oleh Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam tulisan ini, perluasan dari organisasi KPK misalnya dinamakan Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi. Tugas badan ini tidak hanya memberantas perbuatan korup dan korupsi, namun juga merumuskan dan melaksanakan pencegahannya.

3.  Tujuan Penetapan Visi  dan Misi Organisasi

Tujuan dari penetapan visi menurut Buku Perencanaan Strategik Instansi Pemeintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, tahun 2000, halaman 7-8 adalah sebagai berikut :

        Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan , dengan demikian visi harus menjadi mlilk bersama dan dijakini oleh seluruh anggota organisasi.

Di dalam konteks kehidupan bernegara , visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu intansi pemerintah akan mampu menjadi  akselator kegiatan intansi tersebut, termasuk perancangan rencana strategic secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indicator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Bagi suatu organisasi, tujuan penetapan visi adalah ;

 

  1. a.      Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi.
  2. b.      Memberikan arah dan focus strategi yang jelas.
  3. c.      Menjadi perekat dan menyatukan beberapa gagasan strategic.
  4. d.      Memiliki orientasi terhadap masa depan.
  5. e.      Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkunan organisasi.
  6. f.        Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
  7. g.       

Untuk menghasilkan visi yang baik , dimulai dari perumusan visi  yang jelas dan mampu

  1. a.      Menarik komitmen dan menggerakkan anggota organisasi.
  2. b.      Memberikan makna bagi kehidupan anggota organisasi.
  3. c.      Membentuk suatu standar keunggulan.
  4. d.      Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan  masa depan.

Selanjutnya dakam halaman 9, dikemukakan  bahwa walaupun sebenarnya visi merupakan suatu impian , visi harus memenuhi kriteria ;

  1. a.      Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi.( imaginable )
  2. b.      Memiliki nilai yang memang diinginkan  oleh anggota organisasi.
  3. c.      Memungkinkan untuk dicapai
  4. d.      Terfokus pada permasalahan utama intansi agar dapat beroperasi secara 3 E
  5. e.      Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman.
  6. f.        Dapat dikomunikasikan dan di mengerti oleh seluruh jajaran organisasi.

Untuk mewujutkan visi yang telah ditetapkan, selanjutnya badan pencegah dan pembrantasan korupsi mempunyai misi yang jelas. Dalam buku tersebut pada halaman 11 mengemukakan pengertian misi sebagai berikut :

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingan dicapai . Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya.

4.   Kita Tidak Usah Malu Meniru Cara Pemberantasan Korupsi Dari Negara Lain    Yang Telah Berhasil.     

Untuk menyusun suatu sistem, tidaklah aneh bila kita mencontoh sistem yang berlaku di negara lain yang telah berhasil dengan disesuaikan keadaan atau kondisi obyektif yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh pengelolaan kegiatan dan keuangan  kawasan industri, sistem yang digunakan  mengadopsi dari negara yang telah lebih dulu melaksanakan dan berhasil.

Pendapat ini sama dengan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 6, yaitu sebagai berikut :

“Pengalaman yang sangat bermanfaat dari negara tetangga dalam memberantas korupsi semestinya dipelajari, dikaji, diadopsi yang baik dan telah terbukti efektif memperbaiki yang kurang serta menyesuaikannya dengan kondisi obyektif di lapangan. Keadaan obyektif di lapangan sangat berbeda, karena terlalu jauh menyimpang dari jalur hukum selama bertahun-tahun maka banyak jenis perbuatan yang sudah termasuk korupsi dirasakan oleh banyak orang sebagai hal biasa, bukan penyimpangan. Korupsi terlalu meluas dan menyeluruh sehingga diperlukan usaha yang lain dari negara-negara tetangga, disamping adanya kesabaran rakyat untuk menunggu hasil yang diharapkan. Demonstrasi-demontrasi yang beringas apalagi yang merusak dan dibayar oleh sponsor hendaknya ditiadakan “ 

Di Malaysia untuk mengatasi korupsi dibentuk badan dengan nama  Badan Pencegah Rasuah (BPR), sehingga lebih terkoordinir. Sebaiknya badan pencegah dan pemberantasan korupsi meniru seperti di Malaysia yaitu dengan di bentuk badan secara nasional , pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan  secara terpadu  Dalam sistem  suatu perusahan, kantor pemerintah, entitas lain termasuk negara hanya akan dapat mencapai tujuan bersama apabila struktur pengendalian intern pada entitas tersebut dirancang dan dilaksanakan secara efektif.

5.  Visi, Misi dan Fungsi Badan Pencegah Rusuah (BPR) Malaysia

Setiap badan yang cukup besar, agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan pada umumnya lebih dulu ditetapkan visi, misi dan fungsi.  Visi, misi dan fungsi  BPR  yang sudah berhasil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Malaysia dapat diadopsi oleh badan pencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang disesuaikan  kondisi di lapangan. Visi , misi dan fungsi BPR menurut  Andi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 38-39  dikemukakan sebagai berikut :

  • Visi BPR
  1. Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari gejala korupsi berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi, dipimpin oleh pemerintah yang bersih, efisien, dan amanah.
  2. Menjadikan BPR sebagai badan pemberantasan korupsi yang profesional, serta terunggul di dunia berasaskan keadilan, ketegasan dan amanah

 

  • Misi  BPR

Selanjutnya misi (mission) pemberantasan korupsi di Malaysia adalah pemberantasan korupsi itu dilakukan terpadu, berkelanjutan dengan cara :

  1. Semua badan dan lembaga pemerintah yang terlibat secara total dalam menegakkan undang-undang dan peraturan dengan adil dan tegas untuk menjamin supremasi undang-undang serta melindungi kepentingan umum dan negara.
  2. Semua tingkat kepemimpinan politik, admisnistrasi, korporasi, agama dan LSM  terlibat dalam usaha-usaha penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni sehingga terjadi konsensus di kalangan masyarakat Malaysia yang membenci korupsi dan komitmen untuk memberantas gejala korupsi.

 

  • Fungsi BPR

Adapun fungsi pemberantasan korupsi adalah

  1. Mengenal dan memastikan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang didasarkan pada informasi serta pengaduan yang diperoleh secara teliti, menyeluruh, dan efisien melalui intelejen dan penyidikan
  2. Memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti secara teliti dan lengkap untuk membuktikan perbuatan korupsi,  penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin, melalui penyidikan yang rapi, cepat dan efektif
  3. Memastikan keadilan dan kepentingan umum secara berkelanjutan dijamin dengan undang-undang dan peraturan nasional serta penuntutan yang bijaksana dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
  4. Membantu ketua-ketua organisasi sektor publik dan swasta dalam mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai mereka yang melanggar peraturan serta kode etika kerja berdasarkan laporan BPR yang lengkap
  5. Memotong akar dan peluang untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan sistem manajemen di sektor publik dan swasta yang dipastikan dari hasil penyidikan laporan BPR yang analistis
  6. Membantu dalam menentukan calon-calon yang tidak terlibat dalam perbuatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta dipastikan berdasarkan saringan yang cepat dan tepat bagi :
    1. Kenaikan pangkat, pensiuan awal, penganugerahan bintang dan gelar kebesaran serta pengisian jabatan -jabatan penting dalam sektor publik
    2. Pengisian jabatan-jabatan yang penting dalam instansi tertentu serta penganugerahan bintang dan gelar kebesaran dalam sektor sawsta
    3. Meningkatkan penyertaan dukungan yang terpadu dari kalangan pemimpin, kelompok berpengaruh dan masyarakat umum dalam usaha-usaha menentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang
    4. Memastikan tindakan yang diambil BPR dalam intelejen, penyidikan  dan pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan dengan disiplin, melalui hubungan dan  kerja sama dengan badan-badan yang terkait pada tingkat nasional dan internasional.
    5. Mewujudkan nilai-nilai unggul, meningkatkan kepakaran dan profesionalisme serta memupuk semangat kerja sama di kalangan pejabat BPR melalui kepemimpinan yang berdedikasi dan dinamis begitu pula program pelatihan yang terencana dan sistematis.

10.  Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kualitas manajemen pejabat BPR pada semua tingkat melalui program pembangunan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan proses kerja sama sistematis.

6.   Visi, Misi dan Fungsi/Rencana Strategis Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Sekarang ini  rupanya KPK merupakan lembaga penegak hukum, barangkali yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu untuk mempecepat penegakaan hukum perlu KPK di perluas ke tingkat Propinsi. Batas perkara yang ditangani tidak perlu dibatasi jumlahnya. Bobot kasus yang ditangani dalam kasus korupsi tidak saja diukur dari besarnya kerugian negara, juga harus diperhatikan mengenai dampaknya.

Contoh misalnya Bendaharawan Proyek menggelapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Proyek itu merupakan proyek besar, kerugian tersebut tidak mempengaruhi kegiatan Proyek secara keseluruhan. Bandingkan dengan kerugian yang sama tetapi dalam kasus misalnya bibit padi yang dijual kepada petani ternyata palsu,  ada pelatihan kepada masyarakat yang fiktif, masalah izasah palsu dan lain-lain.

Barangkali untuk penanganan kasus penyelundupan, pembalakan hutan, penanganan kepada pegawai negeri yang telah berbuat melanggar hukum yang ditangani Mepan dikoordinasikan dengan Badan ,  tidak terlalu lama perbuatan korup di negara kita bisa diminimalisir.

Tenaga yang diperbantukan kepada  Badan , harus mematuhi ketentuan yang berlaku di KPK misalnya jujur, dan kalau berbuat melanggar hukum kena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU .No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Karena KPK diperluas sampai propinsi dan mengkoordinir seluruh kegiatan  pemberantasan perbuatan korup misalnya dinamakan Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi.Indonesia (  BPPPKKI )

Visi, misi dan fungsi / rencana strategis badan pencegahan dan pemberantsan korupsi terutama disesuaikan dengan kondisi korupsi yang terjadi saat ini. Untuk menetapkan visi, misi dan rencana strategis tidak mudah karena korupsi di negara kita sudah sangat komplek dan telah meluas. Visi, misi, dan rencana straegis baru dapat ditetapkan setelah menginventarisir semua permasalahan yang menyangkut tujuan yang ingan dicapai, pencegahan dan pemberantasan korupsi  serta beberapa hal yang  ada hubungannya dengan kegiatan tersebut.Untuk sementara kita bisa saja mengadopsi visi, misi dan fungsi BPR Malaysia dengan disesuaikan kondisi korupsi di Negara kita.

  • Visi  BPPPKKI  misalnya :

1.   Mewujudkan para penyelengara negara, kepemimpinan politik, pegawai negeri dan masyarakat Indonesia yang bebas dari gejala praktek korup / korupsi berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi, dipimpin oleh pemerintah yang jujur, efisien dan berwibawa.

2. Mewujudkan para penyelanggara negara, para pegawai, pedagang dan pengusaha serta seluruh masyarakat  dalam segala tindakan dilandasi dengan kejujuran dan nilai etika.

3.   Menjadikan badan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang profesional, serta  berasaskan keadilan dan ketegasan.

  • Misi BPPPKKI , misalnya :

1.   Semua badan, instansi, komisi, yang tugasnya memberantas korupsi dan instansi lain yang tugasnya mendukung pemberantasan praktek korup dan  korupsi  bekerja dalam satu badan, dimana pengendalian intern badan tersebut dirancang cukup efektif, sehingga pengendalian dan pengawasan pemberantasan perbuatan korup dan korupsi dapat dilakukan dengan mudah.

2. Semua badan dan lembaga pemerintah yang terlibat secara total dalam menegakkan undang-undang dan peraturan dengan adil dan tegas untuk menjamin supremasi undang-undang serta melindungi kepentingan umum dan negara.

3. Semua penyelenggara negara kepemimpinan politik, admisnistrasi, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan LSM terlibat dalam usaha-usaha penerapan dan penghayatan nilai-nilai yang dilandasi kejujuan dan etika, sehingga terjadi konsensus di kalangan masyarakat Indonesia  yang membenci korupsi dan komitmen untuk memberantas  perbuatan korup dan korupsi  .

Fungsi atau rencana strategik pencegahan dan pemberantasan korupsi, misalnya

1. Mengenal dan memastikan terjadinya korupsi didasarkan pada informasi dan pengaduan dari masyarakat, LSM, laporan audit intansi pengawasan yang kemudian  dilakukan pemeriksaan / investigasi oleh kelompok ahli untuk memperoleh bukti awal  dan atas dasar bukti awal tersebut dengan bantuan kelompok ahli diadakan penyidikan yang  cepat, efektif dan terarah guna memperoleh alat bukti yang sah yang cukup  untuk membuktikan  bahwa memang telah terjadi korupsi.

2. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, para cendekiawan yang jujur, mempunyai kepedulian terhadap nasib bangsa, untuk merumuskan pencegahan korupsi dengan sasaran para penyelenggara negara. Pimpinan partai politik , pegawai negeri. pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan seluruh masyarakat termasuk pendidikan keluarga agar masyarakat mengetahui bahwa korupsi mengakibatkan kemelaratan masyarakat luas, merusak tatanan dan perekonomian negara, sehingga mereka membenci dan terjadilah lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

3.  Dengan bantuan kelompok ahli , diperoleh alat bukti yang sah, berupa alat bukti surat dan keterangan ahli serta alat bukti yang sah yang lain sehingga memudahkan penuntut umum membuat surat dakwaan dan terdakwa di depan sidang pengadilan terbukti berdasarkan hukum melakukan tidak pidana korupsi dan dijatuhi pidana baik oleh pengadilan negeri, pengadilan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Terpidana dan keluarganya diwajibkan membayar denda dan uang pengganti sebesar yang dikorupsi untuk disetor ke kas negara, di samping harus menjalani hukuman badan. Apabila harta benda terpidana tidak cukup, maka badan akan mengadakan pengusutan lebih lanjut penggunanaan uang hasil korupsi sehingga memperoleh kejelasan penggunaan uang hasil  korupsi.

4.   Dan seterusnya.

 

Komentar. 

Kita tidak usah malu, apabila  visi , misi dan fungsi pemberantasan korupsi meniru Negara lain yang ternyata telah berhasil seperti Malaysia dengan diadakan penyesuaian seperlunya.

Malaysia karena telah berhasil memberantas korupsi dan perbuatan korup telah membawa  kemakmuran bagi masyarakatnya

Setiap Negara sudah biasa meniru cara yang dipakai Negara maju, misalnya dalam pengellolaan kawasan industri, tentu mengikuti Negara yang telah lama mengelola kawasan industri misalnya Jerman.

Kita boleh bilang bahwa demi rasa nasionalis, memberantas korupsi dengan cara kita sendiri.

Kalau berhasil boleh, kalau tidak berhasil, bahkan UUPTK telah diganti 4 kali, namun sesuai Pertimbangan pembentukan KPK  bahwa lembaga yang mengangani korupsi selama ini belum efisien dan efektif, maka korupsi semakin meraa lela.

 

Pengelompokan korupsi atas dasar  besarnya yang dikorup menurut kami kurang tepat.

Bagi masyarakat yang dirasakan.  bukan besarnya uang yang dikorup, melainkan kegiatan yang dikorup. Walaupun yang dikorupsi misalnya hanya Rp.50 juta, namun  yang dikorupsi misalnya Bantuan Raskin, Bantuan Bencana Alam, Pengadaan Benih Padi atau Jagung ( yang pernah ada berita benihnya dipalsu) dan lain-lain  dampaknya sangat besar

Dalam satu organisasi atau juga Negara akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas apabila untuk satu tugas yang sama ,dillaksanakan oleh satu bagian dalam  organisasi , oleh satu departemen atau badan saja.

 Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebaiknya dilaksanakan oleh satu badan saja misalnya dinamakan Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Korup dan Korupsi.Indonesia (  BPPPKKI )

Badan merupakan gabungan dari KPK ,Kejaksaan, dan Kepolisian  serta instansi Pemerintah seperti Menpan.

Karena dibentuknya KPK dengan pertimbangan Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien , maka BPPPKKI sebaiknya dikoordinir KPK dan didirikan sampai di kota Propinsi.

Anggotanya terutama di kota Propinsi dapat diambil dari Kejaksaan, Kepolisian, BPKP yang selama ini tugasnya menangani pemberantasan korupsi.

Semua orang yang masuk BPPPKKI dalam melasanakan tugas harus dilandasi intergritas, nilai etika dan frofesionalisme. Semua ketentuan yang mengatur pegawai KPK diadopsi.

SEBAB – AKIBAT PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI

Juli 29, 2010

                                                           BAB IX

SEBAB  – AKIBAT PRAKTEK KORUP  DAN  KORUPSI

 

Pendahuluan

Mengetahui sebab-sebab terjadinya praktek korup dan korupsi  dan juga akibatnya sangat penting, terutama karena pencegahan  dan pemberantasan korupsi  agar lebih berhasil perlu mengacu pada penyebab timbulnya korupsi dan akibat dari korupsi. Malaysia dengan Badan Pencegah Rasuahnya berhasil dalam pemberantasan korupsi, antara lain karena visi dan misi nya mengacu pada sebab terjadinya korupsi dan akibat dari korupsi.

Penyebab timbulnya perbuatan korup dan korupsi sangat banyak, bahkan antara satu negara dengan negara lain mungkin berbeda. Dalam buku ini khusus membahas  sebab timbulnya perbuatan korup dan korupsi yang terjadi di negara kita. Ada kemungkinan masing-masing orang sudut pandangnya terhadap penyebab timbulnya korupsi berbeda-beda yang umumnya dipengaruhi latar belakang kehidupan, pendidikan, pandangan hidup, dan lain-lain. Sebagai contoh orang yang sekarang berbahagia karena melakukan korupsi, maka pada umumnya akan mengatakan: “ Penyebab terjadinya korupsi karena adanya kesempatan. Semua orang yang mempunyai kesempatan seperti saya, pasti akan melakukan korupsi. Dia juga sering bilang “korupsi besar kecil sama hukumannya, walaupun korupsi hanya satu rupiahpun harus ditindak”.

Tokoh agama akan menekankan penyebab terjadinya korupsi karena mental atau moral, ahli organisasi berpendapat disebabkan karena kelemahan sistem atau kelemahan pengendalian interen.

Dalam bab ini akan diuraikan bukan hanya sebab-sebab terjadinya praktek korup dan korupsi saja, melainkan juga mengapa praktek korup dan korupsi di negara kita demikian cepat merajalela.

A.   SEBAB PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI CEPAT MERAJALELA

1.   Korupsi Sebagian Besar Dilakukan Pada Tingkat Pimpinan, Sehingga Cepat     Merajalela

Merajalelanya korupsi di Indonesia menurut Diskusi Panel Dewan Mahasiswa UI  tahun 1970,  pada waktu itu tahun (1970) para panelis berpendapat bahwa korupsi sudah bertambah luas dan merajalela sehingga sudah menjadi monster. Menurut Penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 korupsi yang mulai terjadi sebelum tahun 1971 modus operandinya dengan melanggar hukum materiel termasuk penyalahgunaan wewenang. Barangkali para Pejabat atau Pimpinan mengetahui sebelum tahun 1971 masih berlaku UU No. 24 Tahun 1960, di mana korupsi yang dilakukan dengan melawan materiil termasuk penyalahgunaan wewenang  tidak termasuk perbuatan korupsi. Dengan demikian yang melakukan korupsi  mereka yang mempunyai wewenang yang umumnya hanya dimiliki Pemimpin atau Pejabat.

Dalam Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,  antara lain dikemukakan :

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Akibat dari pemusatan kekuasaan tersebut adalah :

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Maka benar ucapan “The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolutel“ (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak). Dari uraian di atas dapat disimpulkan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di mulai dari tingkat atas atau tingkat pimpinan.

Namun timbulnya KKN barang kali bukan disebabkan karena pemusatan kekuasaan, namun lebih disebabkan karena keserakahan  yang didorong kebutuhan dan yang didukung kesempatan dan lemahnya hukum/ ( teori GONE ).

Dari berita koran maupun media elektonik lebih-lebih yang kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada umumnya yang melakukan korupsi sesudah periode di atas (1999) juga  termasuk tingkat Pimpinan. Bagaimana bisa melaksanakan fungsi dengan baik kalau mereka sendiri justru melakukan korupsi.

Maka benar apa yang dikatakan Syed Hussein Alatas pada suatu negara apabila tingkat korupsi sudah pada tahap ke tiga (terakhir) :

Maka korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar, pada tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

Karena korupsi pada umumnya dilakukan pada tingkat pimpinan, maka apa  yang mereka perbuat akan gampang dicontoh bawahannya. Di tingkat pimpinan di bawah sampai kepada pegawai pelaksana cenderung akan melakukan korupsi. Kalau Pimpinan paling atas berbuat hal-hal yang baik, belum tentu bawahan mengikuti, namun dalam hal yang jelek, maka cenderung akan cepat menular ke bawah atau akan menular ke organisasi lain karena mereka iri.

Penyebab timbulnya korupsi di negara kita dihubungkan menurut teori GONE, bukan disebabkan salah satu dari kerakahan, kesempatan, kebutuhan, dan lemahnya hukum, melainkan dari gabungan atau kombinasi dari ke empat faktor tersebut.

Demikian ada otonomi daerah, sering ada berita dalam media koran dan elektronik Gubernur,Bupati, anggota DPRD terlibat dalam korupsi. Korupsi yang dilakukan birokrasi dapat memberikan cerminan keadaan masyarakat  keseluruhan, Artinya kalau perilaku para Pemimpin kurang terpuji, tentunya akan cepat ditiru masyarakat.

B. SEBAB TERJADINYA PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI.

1.   Kelemahan Pengendalian Intern di Negara Kita.

Tujuan bangsa Indonesia yang belum tercapai sampai sekarang adalah masyarakat adil dan makmur. Pengendalian intern suatu Negara akan efektif bila rancangan pengendalian intern dibuat cukup efektif dan dilaksanakan atau diterapkan secara konsekuen. Rancangan pengendalian yang dibuat Pemerintah sangat banyak, aturan pokoknya UUD 1945, rancangan pengendalian intern yang lain adalah semua Peraturan. Per Undang-Undangan yang dibuat di Pusat maupun Daerah. Sebagai contoh UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Rancangan pengendalian intern terutama yang menyangkut penyelenggara Negara tersebut  cukup efektif, namun sejauh mana UU tersebut di sosialisasikan kepada Para Penyelenggara Negara termasuk anggota DPR dan Calon Penyelenggara Negara penulis belum pernah mengetahuinya. Apabila kepada Calon Bupati, Walikota, Gubernur, yang akan ikut PILKADA, diberitahukan bahwa ia apabila terpilih harus melaksanakan UU No. 28 Tahun 1999, lebih-lebih bila ditambahkan apabila melakukan korupsi atau kolusi  akan ditangani KPK / Pengadilan Tipikor barangkali ia akan berfikir panjang untuk ikut PILKADA, sehingga tidak terjadi kasus sebagai berikut : Sesuai berita koran Media Indonesia tanggal 26 Agustus 2008, ada Calon Bupati yang kalah dalam PILKADA mempunyai hutang Rp. 2,97 M. Untuk menghindari penagihan utang Calon Bupati yang kalah membuat sensasi dengan berlaku tidak waras, yakni berada di jalan hanya mengenakan celana dalam. Timbul pertanyaan  kalau dia menang, besar kemungkinan utang tersebut dibayar dari uang yang tidak benar.  Barangkali kasus ini terjadi ditempat lain, yaitu baik yang kalah atau menang mempunyai hutang, di mana hutang yang harus dibayar saat di menjabat setelah menang PILKADA.

Dalam Pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002 UU. dibentuknya KPK , antara lain dikemukakan :

Pemberantasan korupsi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana  korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Walaupun barangkali dalam Perundang-undangan tidak terdapat kelemahan, namun karena Lembaga yang menangani belum efektif dan efisien maka praktek korupsi semakin merajalela.

Dalam rangka meningkatkan pengendalian intern maka dalam kurun waktu 43 tahun Undang-Undang korupsi telah diganti sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1960, 1971, 1999, dan 2001.

Dari 5 UU/Peraturan Pemberantasan Korupsi yang paling lengkap adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi tahun 1958, karena dalam Peraturan tersebut di lengkapi Badan Penilik Harta Benda yang mempunyai kekuasaan untuk menyita barang yang diperoleh dari korupsi dan kekayaan yang setelah diselidiki tidak sebanding dengan penghasilan mata pencahariannya. Kekusasaan Badan Penilik Harta Benda dihilangkan pada Undang-Undang penggantinya (UU 1960).

Terhadap sering digantinya undang-uandang tersebut Prof. DR. Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara  memberi komentar sebagai berikut  :

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal orang yang harus menegakkan Undang-Undang itu yang kurang becus, baik pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

Salah satu persyaratan agar pengendalian intern suatu entitas / negara efektif, maka rancangan pengendalian internharus dibuat cukup efektif dan dilaksanakan dengan konsekuen. Di samping itu mereka yang terlibat dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi integritas dan nilai etika, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Penyelenggara Negara tidak boleh meletakkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan Negara.

Keadilan erat hubungannya dengan hukum dan penerapannya. Keadilan sangat luas sebagai contoh Gaji anggota DPR entah berapa kali lipat dibanding gaji pegawai negeri golongan IV D dengan masa kerja 20 tahun, belum fasilitas lainnya. Walaupun telah mendapat gaji yang tinggi dan fasilitas yang cukup, toh banyak berita diantara mereka ada yang korupsi.

Sanksi lamanya hukuman penjara dan besarnya denda sama, tanpa memandang  besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut. Disamping itu sampai sekarang belum ada aturan pelaksanaan uang pengganti, yang ada kalau tidak dibayar hukumannya ditambah. Perlakuan di penjara lain dengan maling ayam, pulang dari penjara masih kaya raya. Status sosial pegawai negeri bukan atas dasar pangkat, melainkan di mana tempat bekerja, apakah di tempat basah atau kering  Ini sangat tidak adil.

Para Penyelenggara negara dan calon penyelenggara negara yang akan mengkuti PILKADA harus menyadari bahwa dia menjabat tujuan utamanya mencapai tujuan negara yang sampai sekarang belum terwujud yaitu masyarakat adil dan makmur.  Jika UU No. 28 Tahun 1999 disosialisasikan dan kepada Calon Bupati, Walikota, dan Gubernur atau bahkan sampai calon Presiden, dan ada kontrak Politik untuk menerapkan secara konsekuen bila menjadi pemenang, tentu akan mengurangi keinginan mengikuti PILKADA. Apalagi bila ditambahkan bahwa dia menjabat mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di wilayah kerjanya Di samping itu misalnya Bupati dan Penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme penanganan kasusnya dilakukan KPK dan Pengadilan Tipikor. Walaupun UU No. 28 Tahun 1999 dirancang dengan efektif, bila tidak dilaksanakan dalam praktek tidak ada artinya.

2.   Teori dari Belanda Pada Umumnya Sangat Filosofis, dan Hanya Bisa Ditafsirkan           Secara Benar Oleh Orang Yang  Jujur dan Tidak Mempunyai  Kepentingan Lain

Pada awal kemerdekaan semua perundangan-undangan  dan peraturan dari zaman Penjajahan Belanda masih berlaku. Barangkali para Pendiri republik ini tahu semua ketentuan akan dapat dilaksanakan dengan baik , sepanjang yang meksanakan jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, seperti para Pendiri Republik ini sewaktu  menjabat sebagai “amtenar”. Sebagai contoh  teori Belanada dalam bidang akuntansi yaitu  : Penyusunan laporan keuangan (neraca dan rugi laba) perusahaan didasarkan pada asas adat kebiasaan pedagang yang baik. Laporan keuangan ini antara lain digunakan Jawatan Pajak untuk menetapkan besarnya pajak dari keuntungan. Apabila orang yang menyusun laporan keuangan tidak jujur, maka tentu berusaha memperkecil laba. Untung sekitar tahun 1969  teori Belanda tersebut sudah ditinggalkan dan diganti : Laporan keuangan disusun atas dasar prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Apakah di bidang hukum masih Undang-Undang yang dalam penerapannya harus dilandasi dengan kejujuran seperti contoh dalam penyusunan laporan keuangan diatas, penulis tidak tahu.

3.  Para Penyelenggara Negara Tidak Melaksanakan  Pesan Para Pendiri Republik.

Sekitar tahun 2000 banyak pendapat yang mengatakan keterpurukan Negara kita diakibatkan karena sistem negara kita didasarkan pada UU Dasar 1945 yang sentralistis. Memang yang paling mudah menyalahkan barang mati. Keinginan mengamandemen UU Dasar 1945 sangat besar. Sedang pada umumnya kelemahan suatu sistem terjadi bukan karena sistemnya, melainkan mereka yang melaksanakan sistem khususnya para penyelenggara negara tidak mematuhi aturan atau melanggar aturan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem. Yang dimaksud Penyelenggara Negara sesuai Pasal I UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah :

Pejabat yang menyelenggarakan fungsi esksekutif, legislative atau yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

Peranan Penyelenggara Negara sesuai Pertimbangan butir a undang-undang tersebut adalah :

Penyelenggara negara mempunyai peranan  yang sangat menentukan dalam Penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan  makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan dalam  bab sebelumnya  orang yang terlibat dalam sistem dalam melaksanakan tugas harus dilandasi  integritas dan nilai  etika. Kejujuran belum tentu berkaitan dengan uang, tetapi terutama jujur terhadap tugasnya yaitu melaksanakan tugas sesuai aturan atau tata kerja yang telah ditetapkan dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi pasti mempunyai kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan organisasi. Seperti di Negara kita sepanjang masih banyak pejabat yang korup dan korupsi sepertinya tujuan kemerdekaan yaitu masayarakat adil dan makmur masih terus di awang-awang.

Para Pendiri Republik ini adalah orang-orang pintar dan jujur, hal ini dapat dilihat bahwa  pada tahun 1945 sudah memberi pesan kepada para penyelenggara negara agar dalam melaksanakan tugas, secara garis besar hampir sama dengan pengaturan orang yang terlibat dalam sistem sekarang ini yaitu dilandasi kejujuran sehingga tidak berfikir perseorangan. Para Pendiri Repubik ini barangkali sudah mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan oleh generasi penerus dengan kekayaan alam yang melimpah, maka minta agar penyelenggara Negara selalu  berpikir untuk kepentingan orang banyak dan menjauhi kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi, dan minta kepada penyelengara Negara agar dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dilakukan dengan penuh semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

 

 

4.  Sebab Timbulnya Korupsi  Berdasarkan Tinjauan Sosiologi

Timbulnya korupsi menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi (LP3 ES, 1986) halaman 4 disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu   memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Sebagai mana dalam peribahasa Cina dan Jepang, “ Dengan berhembusnya angin, melengkunglah buluh “

2 )  Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika

3)   Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung  korupsi

4 )  Kurangnya pendidikan

5 )  Kemiskinan

6 ) Tiadanya hukuman yang keras

7 )  Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi

8 )  Struktur Pemerintahan

9 ) Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.

5.   Sebab Timbulnya Korupsi Berdasarkan Teori GONE

Ada pula yang menjelaskan bahwa korupsi disebabkan adanya 4 unsur yang dikenal dengan GONE,  yaitu :

1)  G – Greed  (keserakahan, ketamaan, kerakusan)

2)  O – Oppurtunity  (kesempatan)

3)   N – Need (kebutuhan)

4)  E – Exposure (pengungkapan, artinya kalau terungkap hukumannya ringan atau sama            artinya dengan kelemahan hukum)

Rupanya 4 unsur ini di negara kita sudah menyatu, sehingga orang tidak takut melakukan korupsi.

( disarikan dari Majalah Warta Pengawasan No.5 Tahun 1/1993)

 

6.  Faktor Kekuasaan, Yurisdis, dan Budaya

Terdapat  pula hubungan antara korupsi dengan kekuasaan, hukum, dan budaya.

Faktor Kekuasaan

Seorang sejarahwan Inggris telah mengucapkan kata-kata yang termashur : “The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolute “ (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula).

Faktor Yuridis

Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis yaitu berupa lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah pada dua aspek yaitu :

  1. Aspek peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
  2. Aspek sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada        peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Budaya

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral.  Dalam faktor ini termasuk tidak adanya budaya malu.

7.   Tidak  Mematuhi Apa yang Diajarkan Nenek Moyang

Hampir semua praktek korupsi dilandasi rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Sebetulnya banyak ajaran dari orang tua kita bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan merupakan ajaran yang luhur dan ber-etika secara benar namun semua dilanggar karena kalah dengan kepentingan duniawi. Misalnya ada pesan dari orang tua kita dahulu (suku Jawa),  yaitu :

“Yen uripiro kepengin diajeni liyan dadio punggowo projo, yen uripiro kepengin sugih  dadio sudagar. Yen siro kepengin diajeni liyan dadi sudagar koyo-koyo ora bakal kelakon, nanging yen siro kepengin sugih dadi punggowo projo rusak negaraniro”.      

(Kira-kira terjemahan sekarang  : kalau   hidupmu ingin   dihargai orang  maka kamu jadilah pegawai negeri, kalau hidupmu ingin kaya maka kamu jadilah pedagang/pengusaha, kalau kamu ingin dihargai orang menjadi pedagang/pengusaha sepertinya tidak mungkin, namun kalau hidupmu ingin kaya menjadi pegawai negeri maka akan rusak tatanan negara).

Petuah tersebut cukup sederhana, namun kalau dihayati dan dilaksanakan mungkin tidak terjadi keadaan seperti sekarang ini. Dari suku lain di negara kita banyak petuah-petuah dari nenek moyang kita yang mengajarkan bagaimana perbuatan seharusnya sebagai masyarakat.

8.   Sebab Lain Timbulnya Praktek Korup dan Korupsi

Sebab terjadinya korupsi sangat banyak, belum lagi modus operandinya. Kolusi dan nepotisme merupakan salah satu  sumber terjadinya korupsi.

Menurut UU No. 28 Tahun 1999 pengertian kolusi dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara adalah  :

Kolusi :

Permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme :

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kolusi tidak hanya dilakukan saat terjadinya transaksi, namun mungkin juga sudah dilakukan lebih awal lagi misalnya ada pihak-pihak yang berkepentingan, telah melakukan kolusi sebelum dikeluarkan suatu peraturan, misalnya SK. Menteri, Surat Edaran dari Departemen atau Lembaga Pemerintah sehingga SK tersebut mudah disalahgunakan. Sebagai contoh kasus pada Departemen Agama  beberapa waktu yang lalu, sesuai berita media cetak dan elektronik setelah diteliti oleh ahli dari Lembaga  Konsumen, SK. Menteri itu  sendiri mengandung kelemahan sehingga mudah disalahgunakan.

Karena banyaknya penyalahgunaan wewenang dan kepintaran seseorang menciptakan kesempatan untuk dapat melakukan korupsi. juga merupakan penyebab timbulnya korupsi. Para pelaku bisnis yang tidak mematuhi etika dan ditambah adanya kesempatan yang relatif mudah, mungkin termasuk salah satu unsur penting sebab terjadinya praktek korupsi, kolusi, uang sogok, nepotisme, dan lain-lain di negara kita ini.

9.   Penjelasan Lebih Lanjut Sebab Terjadinya Praktek Korup dan Korupsi

Dari uraian di atas  secara garis besar sebab terjadinya praktek korup dan korupsi   baik berdasarkan teori sosiologi, teori GONE, dan faktor kekuasaan, yurisdis, dan budaya, penyebab timbulnya korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1)   Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, kelemahan pengajaran agama, dan  etika, tidak adanya budaya malu, dan kelangkaan lingkungan yang subur untuk perlaku anti korupsi

2)   Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kuncindan faktor kekuasaan

3)  Faktor Yuridis, exposure dan tiadanya hukuman yang keras

4)  Kemiskinan

5)  Kurangnya Pendidikan

6)  Perubahan yang radikal

9.1.      Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, Kelemahan Pengajaran Agama dan Etika, Tidak Adanya Budaya Malu dan Kelangkaan yang Subur Bagi Perilaku Anti Korupsi

9.1.1 Korupsi Erat Hubungannya dengan Mental Atau Moral

Mungkin tidak semua orang sependapat dengan rumusan di atas namun ahli-ahli sosiologi berpendapat demikian.Yang paling mudah dihubungkan antara korupsi dengan penyebab timbulnya korupsi adalah menurut teori GONE, yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih, yaitu : keserakahan, kesempatan. kebutuhan atau kelemahan hukum.

Dari empat faktor tersebut, seluruhnya berkaitan dengan mental atau moral. Adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan gajinya  termasuk kebutuhan isteri, anak dan keluarga dekatnya, akhirnya pegawai yang bersangkutan dengan keserakahannya akan melakukan korupsi. Pihak keluarga sendiri juga tidak malu kalau kekayaannya  jauh-jauh melebihi gaji suaminya. Mereka tidak malu, namun justru malah bangga, karena yang diinginkan hanya kehidupan yang mewah. Orang yang melakukan korupsi  (korupsi ofensif) biasanya mengatakan semua orang akan melakukan korupsi bila ada kesempatan. Pendapat tersebut  tidak sepenuhnya benar, karena selama seseorang tidak serakah walaupun ada kesempatan , belum tentu menyalahgunakannya.

Sebaliknya orang yang serakah walaupun pada jabatannya tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi, biasanya dia akan berusaha menciptakan kesempatan. Kalau dahulu barang kali sampai dengan tahun 1960 an yang mempunyai kesempatan melakukan korupsi hanya bendaharawan uang (kasir) dan bendaharawan barang, pejabat penerima suap, namun sekarang justru para Pemimpin termasuk anggota DPR.

Mereka pintar menciptakan kesempatan melalui wewenang yang melekat pada jabatannya. Memang selalu ada konflik antara korupsi dan kearifan. Di negara kita ke empat faktor teori GONE mungkin telah menyatu, maka tidak heran terjadi korupsi yang merajalela.

9.1.2.   Kelemahan ajaran agama dan etika

Yang paling kompeten menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu penyebab korupsi adalah kelemahan ajaran agama adalah para ahli agama, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik. Hindu, Budha dan  Hindu. Kalau disebabkan dari etika barang kali dapat dijelasan sebagai berikut :

Menurut kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta 1976, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Ada pula yang memberikan pengertian etika ilmu yang mengajar manusia “bagaimana seharusnya hidup, atau bagaimana manusia bijaksana hidup“, atau ada juga yang memberikan pengertian“ bagaimana seseorang  harus hidup dan bertindak”. Dari pengertian tersebut etika lebih ditekankan pada perbuatan nyata sehari-hari.

Etika adalah ilmu yang mengajar manusia bagaimana seharusnya hidup, bagaimana  harus hidup dan bertindak atau bagaimana manusia bijaksana hidup ? Etika dapat  diartikan pula ajaran tentang norma tingkah laku atau perbuatan yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia. Etika berkenaan dengan sikap dan kepribadian manusia, tingkah laku yang baik, dan benar. Seseorang yang menjunjung tinggi etika, belum tentu belum tentu melakukan  korupsi walaupun ada kesempatan. Yang lebih kompeten menjelaskan bahwa salah satu sebab korupsi adalah kelemahan pengajaran etika, tentunya para ahli tentang etika.

9.1.3.   Tidak Adanya Budaya Malu

Sepertinya sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa pada waktu sekarang ini umumnya  para pegawai negeri tidak ada rasa malu apabila kekayaan atau kehidupannya tidak mencerminkan gaji yang diterima. Apabila dikatakan demikian , dia langsung berdalih bahwa kekayaannya diperoleh dari usaha sampingan atau warisan. Malah dahulu pada waktu masih ada  undian, ada berita bahwa seseorang berani membeli hadiah undian lebih besar dari nominal undian, barang kali untuk bukti  bahwa kekayaannya diperoleh dari undian.

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian seseorang yang meliputi mental dan moral. Mereka yang melakukan korupsi tanpa memandang akibat yang diderita bangsanya, atau orang lain bahkan temannya sendiri.

Yang paling kompeten dapat menjelaskan hubungan faktor budaya dengan timbulnya korupsi adalah para ahli agama karena ada unsur keserakahan dan ahli budaya, khususnya budaya bangsa Indonesia.

 9.1.4. Kelangkaan Lingkungan Yang Subur Untuk Perilaku  Anti Korupsi.

Kondisi ini memang benar-benar ada. Mereka yang jujur akan menjadi cemoohan baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan keluarga. Bahkan beberapa tahun yang lalu terkenal istilah ABS (Asal Bapak Senang). Pegawai yang jujur justru sulit naik pangkat, namun sebaliknya yang dapat melakukan ABS lebih mudah naik pangkat. Dalam istilah Jawa ada istilah “wong jujur malah ajur“ (orang jujur malah celaka). Ada lagi unen-unen (semacam pandangan masyarakat  Jawa) yang mengatakan :

”Zaman edan yen ora melu edan ora keduman, nanging sakbegjo begjane sing edan, isih begjo sing eling lan waspodo“ (Pengertiannya kira-kira sebagai berikut : zaman gila, kalau tidak ikut gila misalnya ikut korupsi tidak mendapatkan apa-apa, namun se-untung-untungnya yang gila (ikut korupsi) masih beruntung bagi mereka yang selalu ingat kepada Tuhan dan waspada.

Bahkan orang yang berfikir jujur malah menjadi minoritas. Biasanya orang yang jujur kuat imannya dari godaan keserakahaan, karena di samping takut kepada Yang Maha Kuasa, dalam hidupnya yang diharapkan tidak ada beban moral.

Hal ini memang benar, karena pada sidang Pengadilan Tipikor bulan Juli- Agustus 2008 dari terdakwa membuka bahwa yang menerima uang gratifikasi (diterima beberapa tahun yang lalu) bukan dia saja, namun juga teman-temannya. Akhirnya mereka yang terlibatb di panggil oleh KPK.

Bagaimanapun bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa , apabila pernah melakukan korupsi tentu punya rasa khawatir jangan-jangan ketahuan sehingga hidupnya tidak tenang.Menurut berita TV dan surat kabar kasus korupsi yang ditangani KPK . terjadi beberaoa tahun yang lalu.

9.2.   Ketiadaan Atau Kelemahan Kepemimpinan Dalam Posisi Kunci Dan Faktor Kekuasaan

            Pada umumnya setiap bangsa atau suku bangsa sebelum ada ajaran tentang kepemimpinan modern yang berasal dari negara Barat (negara maju) telah mempunyai batasan sendiri tentang bagaimana menjadi Pemimpin yang baik. Apabila teori kepemimpinan modern dipadukan dengan apa yang berlaku pada bangsa / suku bangsa tersebut maka jadilah si pemimpin yang sesuai pandangan masyarakat di negara tersebut.

Di negara kita pun banyak ajaran tentang bagaimana pemimpin yang baik seperti kalau suku Jawa misalnya ajaran Astabrata, pemimpin menurut dunia pewayangan, pandangan terhadap Sikap Kesatria misalnya Basukarno, dan lain-lain. 

Sebagian besar bahkan barangkali sudah hampir seluruhnya para pejabat negara mengenal salah satu pegangan seorang pemimpin pada waktu Penataran P4, yaitu : “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

Seperti contoh ular yang sedang berjalan, maka kepalanya belok sedikit, bagian tengahnya besar belokannya, sedang bagian ekor beloknya sedikit saja. Seorang pemimpin menyimpang sedikit saja, maka pemimpin di bawahannya akan melakukan  penyimpangan  lebih besar, sedang pegawai  bawahan  sedikit saja bisa menyimpang.

Korupsi berhubungan dengan mental dan moral sehingga walaupun Pimpinan paling atas bertindak jujur, belum tentu bawahannya mau meniru, mungkin bahkan memanfaatkan kejujuran Pemimpin di atasnya, untuk melakukan korupsi. Namun apabila Pemimpin melakukan praktek korup dan korupsi pasti perbuatan tersebut akan diikuti pemimpin di bawahnya, dan biasanya pegawai yang jujur akan tersingkir.

                                                          

9.3.   Faktor Yuridis , Exposure, dan Tiadanya Hukuman yang Keras            

Kelemahan hukum seakan-akan hanya berkaitan dengan hukuman badan. Menurut penulis kelemahan hukum antara lain :

(1)     Kekuasaan Badan Penilik Harta Benda menurut Peraturan Pemberantasan        Korupsi  No. PRT/Perpu/013/1958 dihilangkan pada Undang-Undang

         berikutnya

(2)     Korupsi besar kecil hukumanya sama, peningkatan hukuman tanpa diikuti           pelaksaaannya, tidak efektif

      (3)     Pejabat atau pegawai negeri yang mengerti hukum, memanfaatkan kelemahan              hukum untuk melakukan korupsi

(4)     Dengan alasan terdapat kelemahan dalam UUPPTK, maka UUPPTK sering       diganti

(5)     Penyelesaian kerugian negara dalam UU pemberantasan korupsi yang ada        sekarang ini tidak mengacu pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu yang            paling penting kerugian negara harus dikembalikan.

(6)     Terdapat ketentuan dalam UUPTPK yang bertentangan dengan yurisprodensi

       (7)    Dalam perhitungan kerugian negara masih berlaku ketentuan dalam ICW

 (8)    Ketentuan yang mengatur keterangan ahli dalam KUHAP rancu.

9.3.1.   Kekuasaan Badan Penilik Harta Benda menurut Peraturan Pemberantasan Korupsi  No. PRT/Perpu/013/1958  dihilangkan  pada undang-undang berikutnya

Undang-undang korupsi yang pertama adalah  Peraturan Pemberantasan Korupsi No. PRT/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958. Peraturana Pemberantasan Korupsi dibuat pada waktu Bapak Jendral A.H. Nasution menjabat sebagai Panglima Perang Pusat. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, antara lain  :

  • Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penilikan harta benda setiap orang dan  setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.
  • Setelah mengadakan penyelidikan yang seksama , berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda tersebut adalah harta benda seseorang yang kekayaanya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Terhadap dihilangkannya pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, Andhi Hamzah (Prof. Dr. Jur) dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 78 memberi komentar sebagai berikut  :

Peraturan itu memiliki keistimewaan dari undang-undang yang kemudian keluar

yaitu Undang-Undang No.24 ( Prp ) Tahun 1960, Undang-Undang No.3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan tersebut terdapat sistem pendaftaran harta Benda Pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatikmatig daad )bagi yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan  pendapatannya tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana.

      Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi, jadi   memotong  salah satu mata rantai peradilan , yaitu pengadilan negeri. Dengan demikian, peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat. Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU No. 24 Tahun 1960 membuat Undang-Undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama (1960-1966) maupun zaman Orde Baru (1966-1971).

 

9.3.2.   Korupsi besar kecil hukumanya sama, peningkatan hukuman tanpa diikuti pelaksaaannya, tidak efektif

Hukuman penjara, korupsi besar kecil sama, yaitu menurut UUPTPK No. 3 Tahun 1971 Pasal 28 hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30  juta.

Namun menurut UU 31 Tahun 1999 dalam Bab II Tindak Pidana Korupsi, hukuman  tidak tergantung jumlah yang dikorupsi, ada hukuman pejara minimum dan paling lama penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan demikian misalnya korupsi Rp. 50 juta, Rp. 500 juta, Rp. 1000 juta, Rp.1.000.000 juta, hukuman badan sama yaitu penjara setinggi-tingginya seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Besarnya denda juga tidak ada hubungan langsung dengan jumlah yang dikorupsi.

Di lain pihak sampai sekarang belum ada aturan pelaksanaan uang pengganti, kondisi inilah yang juga  mendorong orang melakukan korupsi, toh pulang dari penjara masih kaya raya.

Dari ketentuan di atas sanksi pidana penjara meningkat dari penjara seumur hidup meningkat menjadi pidana mati demikian pula denda. Terhadap hukuman pidana kepada para koruptor, ahli hukum Prof.DR. Jur. Andhi Hamzah memberikan komentar :dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman  5 sebagai berikut:

Terjadilah hal yang lucu di Indonesia, jika orang luar membaca Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, baik Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang berlaku dewasa ini (Nomor 31 Tahun 1999), ancaman pidananya sungguh mengerikan. Dalam undang-undang pertama semua jenis korupsi yang ringan, sedang dan berat ancaman pidananya seumur hidup ,tetapi tidak seorang pun yang dipenjara seumur hidup selama dua puluh tahun berlaku. Walaupun undang-undang yang baru mengatur ancaman pidana mati, namun tidak ada seorang pun yang dijatuhi pidana mati meskipun uang yang dikorupsi triliunan rupiah.

 

9.3.3. Pejabat atau Pegawai Negeri yang Mengerti Hukum , Memanfaatkan Kelemahan Hukum Untuk Melakukan Korupsi.

a.   Menjelang tahun 1970 berdasarkan penjelasan UUPTPK No. 3 Tahun 1971 banyak terjadi korupsi dengan melawan hukum materiel termasuk penyalahgunaan wewenang, yang tidak masuk rumusan perbuatan tindak pidana korupsi menurut UU. No. 24 Prp Tahun 1960.

      Pada waktu ditetapkan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1960, barangkali pada waktu itu belum ada korupsi yang dilakukan dengan melawan hukum materiil termasuk penyalah gunaan wewenang.

      Pejabat atau pegawai negeri yang tidak jujur , yang mempunyai kesempatan atau dapat menciptakan. kesempatan  akan  melakukan korupsi dengan penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran hukum materiel lainnya toh  sampai 28 Maret 1971 (diundangkan 29-03-71) saat mulai diundangkan UUPTPK tidak ada sanksi hukumnya.

 b.  Pada tahun 1981 HIR  diganti KUHAP 1981 yang katanya lebih manusiawi. Dalam KUHAP 1981 dalam alat bukti ditambah kata sah. Ditambahkannya kata sah mendorong para pejabat atau pegawai negeri yang mengerti hukum untuk melakukan korupsi dengan suap atau penyalah gunaan wewenang oleh pejabat di luar organisasi. Penyelenggara negara atau pegawai  yang menerima suap tidak ada keharusan untuk menyerahkan kwitansi tanda terima, dengan uraian sesuai maksud pemberian uang itu. Agar sulit ditelusuri maka suap diberikan dalam bentuk uang tunai.

            Pejabat di luar organisai atau atasan, dalam memerintahkan misalnya  kepada Bank  untuk memberikan kredit kepada keluarganya atau kroninya tidak perlu dengan surat resmi, dengan telepon saja mungkin bank sudah takut, demikian pula bila minta agar rekanan kroninya dimenangkan dalam tender juga cukup dengan telepon saja. Untunglah dalam UU No. 20 Tahun 2001 ditambahkan Pasal 26 A dan dalam UU No. 30 Tahun 2002 dalam melakukan penyelidikan, peniyidikan dan penuntutan KPK dapat melakukan dengan penyadapan telepon.

            Orang yang memang serakah dan mengerti hukum untuk menghindari penyadapan dalam merundingkan transaksi suap dilakukan dengan bicara langsung. Di samping itu belum ada pembatasan transaksi dengan uang tunai yang diatur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berikut sanksinya yang berat, dan belum berperannya masyarakat dalam membantu pemberantasan korupsi, kasus suap kemungkinan terus berlanjut karena pembuktiannya sangat sulit.

9.3.4. Dengan Alasan Tedapat Kelemahan dalam UUPPTK, Maka UUPPTK Sering Diganti.

Dengan alasan korupsi semakin merajalela dan perkembangan modus operandi praktek korupsi, maka dalam kurun waktu 43 tahun Undang-Undang pemberantasan korupsi telah diganti 4 kali, yaitu :

No. Peraturan / Undang-Undang Diundangkan Dicabut
1 No. PRT/Perpu/013/1958  16 April 1958 9 Juni 1960 
2 UU No. 24 Tahun 1960  09 Juni1960  29 Maret 1971
3 UUPTPK No.3 Tahun 1971  29 Maret 1971 16 Agustus 1999
4 UUPTPK No. 31 Tahun 1999  16 Agustus 1999 20 November 2001
5 UU No. 20 Tahun 2001  21 November 2001  

 

Prof DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Pada halaman  81 memberi komentar sebagai berikut :

      Salah kaprah, bahwa penyebab terus meningkatnya korupsi adalah

per undang-undangan yang kurang lengkap atau kurang keras. Masyarakat dan bahkan beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang  menyebabkan tidak  lancarnya pemberantasan korupsi, padahal sistem administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi Dengan kata lain, di samping upaya represif harus pula ditempuh sistem preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.

Political will Pemerintah juga menjadi syarat mutlak untuk suksesnya pemberantasan korupsi

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini jauh lebih mudah menhitung jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi seharusnya menjadi minoritas bukan menjadi mayoritas seperti sekarang ini.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, pada hal orang yang harus menegakkan undang-undang itu yang kurang becus, baik penetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

 

Karena Undang-Undang tidak berlaku surut maka sering digantinya Undang-Undang korupsi, ada kemungkinan malah dimanfaatkan kelemahannya oleh pelaku korupsi yang mengerti hukum.

Di samping itu sering digantinya Undang-Undang pemberantasan korupsi akan lebih  menyulitkan penanganan korupsi, karena menurut Pasal I KUHP Undang-Undang tidak boleh berlaku surut, dan kepada terdakwa akan dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

9.3.5.   Penyelesaian Kerugian Negara dalam UU Pemberantasan Korupsi yang Ada Sekarang Ini Tidak Mengacu Pada Undang-Undang Sebelumnya, yaitu yang Paling Penting Kerugian Negara Harus Dikembalikan

Cikal bakal UU Korupsi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang diatur dalam dalam ICW (Hukum Perbendaharaan Zaman  Belanda), yaitu :

Pasal  74  ICW

 Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan pebuatan-perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, diwajibkan mengganti kerugian itu.

 

      Apabila kerugian ditimbulkan oleh pihak ke tiga dituntut berdasarkan pasal   

      1365 dan 1366 KUH Perdata

Undang-undang pemberantasan korupsi pertama diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dilihat pasal-pasal dalam peraturan tersebut untuk memperkuat penindakan pegawai negeri atau pihak swasta yang merugikan negara yang diatur dalam ICW.

Perampasan harta benda hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam Peraturan 1958 dan dalam UU. No. 24 Tahun 1960 diatur dalam satu pasal, namun dalam UU No. 3 Tahun 1971 diatur dalam Pasal lain sebagai hukuman tambahan yaitu :

Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958 diatur dalam Bagian IX Tentang Aturan-Aturan Pidana, P. 40 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu :

(1)        Mengatur hukuman badan dan denda

(2)        Perampasanan harta benda yang diperoleh dari korupsi

(3)        Terhukum diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda  yang diperoleh dari korupsi .

Dalam  UU No. 24 Tahun 1960 sama diatur dalam Bab V tentang Aturan-Aturan Pidana yang  terdiri satu pasal yaitu pasal 16 dan terdiri 3 ayat seperti Peraturan tahun 1958.

Dalam UU No. 3  Tahun 1971 diatur dalam Bab V Tentang Ketentuan-Ketentuan Pidana  terdiri 1 pasal, yaitu Pasal 28, namun isinya berbeda. Pasal 28 hanya mengatur hukuman badan dan denda dan ditambahkan selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan dalam pasal 34 sub a, b, dan c.

Perampasan harta hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti merupakan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 34.

Diperlakukan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dan tidak adanya aturan pelaksanaannya ini mendorong orang melakukan korupsi, toh dipenjara diperlakukan lain dan paling keluar dari penjara masih kaya raya (lihat butir 9.3.2) di atas.

9.3.6.   Terdapat Ketentuan Dalam UUPTPK yang Bertentangan dengan       Yurisprudensi

Indonesia dalam hal yurisprudensi menganut asas bebas. Terdapat yurisprudensi yang bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999, yaitu : Yurisprudensi No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 :

Bahwa pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum , kecuali berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang, juga atas berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya bahwa di dalam hal ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dilayani dan terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

 Seseorang yang telah mengembalikan uang hasil korupsinya, atau uang hasil korupsinya disumbangkan misalnya untuk pembangunan jalan, rumah ibadah sehingga terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat dibebaskan.

Kemudian ada yurisprudensi yang bertentangan, yang sekarang ditarik ke dalam Paal 4  UUPTPK No. 31 Tahun 1999, yaitu :

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pida sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3.

Pada masa lalu banyak perbuatan korupsi yang berlindung pada yurisprudensi No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.  dan  sering dipakai alat pembenaran hukum dalam kasus tertentu misalnya renovasi gedung kantor, penggantian jembatan kayu, dan lain-lain.

9.3.7.   Dalam Perhitungan Kerugian Negara Masih  Berlaku Ketentuan dalam ICW

            Aturan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang diatur dalam ICW ditetapkan tahun 1910, antara lain kerugian negara harus pasti tidak boleh sangkaan. Rupanya dalam perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi masih mendasarkan ketentuan tersebut, namun dalam praktek yang pernah kami alami diganti kerugian negara harus pasti tidak boleh perkiraan.

            Untuk kasus tertentu misalnya pembuatan jalan, pengaspalan jalan, pemasangan pipa  yang diameternya 1m, tidak mungkin kerugian negara dapat dihitung secara pasti, melainkan harus dengan sampling. Sepengetahuan kami perhitungan kerugian negara secara sampling belum diterima di kalangan hukum.

Kondisi ini dapat mendorong misalnya dalam pekerjaan pengaspalan jalan, pembangunan jalan tidak sesuai bestek, toh kalau rusak yang disalahkan alam misalnya karena hujan, atau truk yang lewat melebihi tonase.

9.3.8.   Ketentuan yang Mengatur  Keterangan Ahli  Dalam KUHAP Rancu

Pengertian ahli dalam KUHAP 1981 dijumpai dalam 5 pasal, yaitu

Pasal 1 butir 28           :     keterangan yang diberikan seorang ahli

Pasal 120 ayat (1)       :     pendapat orang ahli

Pasal 120 ayat (2)       :     memberikan keterangan menurut pengetahuannya

Pasal 179 ayat (2)       :     memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang             sebenarnya menurut pengetahuan menurut bidang             tugasnya

Pasal 186                    :     ahli ucapkan dalam sidang

            Dalam sidang pengadilan yang pernah penulis alami, pengertian ahli yang berbeda tersebut sering dimanfatkan oleh Pembela untuk menjatuham keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli yang masuk pokok perkara.

Demikian pula tidak ada satu katapun kata  akuntan dalam KUHAP 1981, apalagi pasal pasal yang mengatur seperti ahli kedokteran, kehakiman, sehingga mendorong akuntan kalau boleh menghindar  membantu penyidik melakukan audit forensik dan kemudian menjadi saksi ahli masuk pokok perkara dalam sidang pengadilan.

 

10.  Kemiskinan

Kemiskinan misalnya karena rendahnya gaji pegawai negeri, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup minimal, maka ada kemungkinan apabila ada kesempatan pegawai yang bersangkutan akan melakukan korupsi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup (korupsi defensif). Namun apabila pegawai itu  mempunyai sifat serakah lebih-lebih apabila ada dorongan dari keluarganya  pada mulanya dia melakukan korupsi defensif, namun karena merasa keenakan dan ada kesempatan atau bisa menciptakan kesempatan melalui jabatan atau kedudukannya maka dia akan melakukan korupsi ofensif untuk memperkaya diri, hidup mewah dan lain sebagainya. Memang benar bahwa korupsi yang sudah mencapai tahap 3, menurut Syed Hussein Alatas adalah yang paling menarik dan terkadang sulit untuk dibicarakan. Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar, dan tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan timbal balik. Kemiskinan dapat mendorong orang melakukan korupsi, korupsi mengakibatkan kemiskinan, yang pada gilirannya kemiskinan merupakan salah satu sebab timbulnya korupsi.

Namun anehnya pada departemen yang telah dinaikkan gajinya seperti Departemen Keuangan masih banyak kasus di lingkungan Pajak. Para guru sudah diberikan tunjangan. namun pada waktu penerimaan murid baru banyak berita yang menyudutkan guru.

11.  Kurangnya Pendidikan

Seorang pegawai misalnya juru gudang mau saja disuruh atasannya, bahkan oleh rekanan menandatangani Bukti Penerimaan Barang dengan diberi uang Rp. 100.000,- tanpa membandingkan lebih dulu barang yang diterima dan daftar pengiriman yang dia tanda tangani. Mereka tidak mengerti bahwa perbuatannya  termasuk pidana. Bila kasus tersebut terbongkar dan diselesaikan secara hukum Pimpinan bisa menyalahkan juru gudang, atau  juru gudang  secara hukum dapat menjadi terpidana. Dalam praktek, kejadian semacam ini sering dijumpai.

12.  Perubahan Yang Radikal

Penulis sendiri belum tahu penyebab utamanya, namun kenyataannya memang terjadi.Sebagai contoh pada saat ada perubahan yang radikal dari orde lama ke orde baru, maka pada masa orde baru mulai timbul adanya korupsi. Demikian pula pada saat perubahan yang radikal dari orde baru  ke orde reformasi, maka korupsi malah merajalela sampai ke daerah-daerah. Perubahan yang radikal ini terjadi pula pada,misalnya Gubernur, Bupati, Walikota hasil PILKADA. Dulu bupati ditetapkan langsung oleh atasan.

Korupsi sekarang tidak hanya di pusat namun sampai ke daerah-daerah, dan pelaku korupsi termasuk anggota DPRD. Dikawatirkan apabila kasus Calon Bupati yang kalah dan punya hutang hampir Rp. 3 M  juga terjadi ditempat lain. Apabila yang menang juga mempunyai hutang cukup besar, sudah dapat diperkirakan bagaimana cara memperoleh dana untuk membayar hutang.

.

C.  AKIBAT  PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI

1.  Akibat Praktek Korup dan Korupsi Secara Umum

Mengetahui akibat korupsi penting terutama bagi para penyelenggara Negara dan bagi masyarakat. Para Penyelenggara Negara yang jujur dan ingin agar tujuan Negara dapat tercapai akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara apabila  para pegawai pelaksana banyak yang melakukan perbuatan korup dan korupsi.

Mengetahui akibat korupsi penting pula dikaitkan dengan perumusan pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Akibat dari korupsi mungkin tidak semua orang mengetahui, atau kalau mengetahui barang kali hanya secara sepintas.

Akibat praktek korup misalnya penyelundupan, pembalakan hutan, pungli, dan lain-lain dan perbuatan tindak pidana korupsi akibatnya sangat banyak, lebih-lebih bila perbuatan tersebut dilakukan penyelenggara negara dengan menyalah gunakan wewenang, contohnya antara lain :

  1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan-persekongkolan. Korupsi cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik.
  2. Masyarakat sebagian besar menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik, dan hukum.
  3. Terjadi biaya ekonomi tinggi. Uang sogok akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya.
  4. Sulit meningkatkan efisiensi, mungkin ini akan berpengaruh pada penanaman modal dalam negeri.
  5. Kemiskinan
  6. Banyak orang menjadi putus asa
  7. dan lain-lain.

Akibat lebih jauh dari korupsi sesuai Pertimbangan butir c UU 28 Tahun 1999  ialah dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara.

Akibat korupsi sangat luas dan pada gilirannya masyarakat yang paling menderita. Beberapa tahun yang lalu pernah ada pendapat bahwa ada akibat positif dari korupsi yaitu  mendorong pembangunan.Sekarang kita lihat keadaan negara kita apa betul ada akibat positif dari korupsi. Pendapat ini tidak dibenarkan oleh ahli sosiologi korupsi.

Menurut Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi (LP3ES 1986) halaman 30 antara lain mengemukakan sebagai mana berikut :

Apabila akibat total dari korupsi atas masyarakat-masyarakat yang menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik,hukum dipertimbangkan, niscaya tidak ada pandangan sosiologis pernah bisa berhasil bahwa ia memiliki  fungsi positif bagi pembangunan, kecuali bagi perkembangan ekploatasi, ketimpangan, dan kerusakan tatanan moral serta hukum. Di sini saya mengutip kesimpulan Andeski tentang makna korupsi : “Kerugian yang disebabkan oleh korupsi jauh melampaui keuntungan individual yang berasal dari padanya, karena uang sogok ternyata merusak sistem ekonomi keseluruhan. Keputusan-keputusan penting diambil dengan motif-motif yang tersembunyi dan anti sosial tanpa memandang akibat-akibatnya pada masyarakat.

2.   Korupsi yang Dilakukan dengan Suap Membuat Para Pejabat atau Petugas        Penerima Suap Menjadi Tidak Profesional

Menurut penulis masih ada akibat lain dari korupsi yaitu korupsi yang dilakukan dengan uang suap atau sogok membuat tidak profesional para pejabat  dan para petugas yang sering menerima uang sogok karena mereka telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sebagai contoh petugas pemberantasan penyelundupan, seharusnya salah satu tugasnya adalah meminimalisir / memberantas penyelundupan yang didasarkan pada ilmu yang diperoleh waktu pendidikan dan pengalaman sehingga kinerjanya semakin tahun semakin meningkat.

Karena menerima uang sogok, maka ia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya,  tentu tidak timbul ide bagaimana dapat memberantas penyelundupan terutama yang dilakukan dengan cara-cara yang canggih. Sebaliknya pihak yang menyogok akan lebih tahu kelemahan orang atau organisasi atau kantor yang menerima uang sogok.

Demikian pula dalam sektor lain di mana dalam suatu kantor banyak terjadi uang sogok, maka tidak timbul kemauan para pegawai untuk dapat meningkatkan profesionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Bahkan sesuai berita TV tanggal 30 Agustus 2008 ada berita 2 truk memuat rotan ketangkap basah akan diselundupkan ke Singapura, anehnya kedua truk  tidak dilengkapi dokumen pengangkutan sama sekali.

Apabila yang diselundupkan barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri seperti sepatu, alat pecah belah dari plastik dan lain-lain tentunya mematikan industri dalam negeri dan pada gilirannya terjadi PHK. Lebih bahaya lagi apabila barang yang diselundupkan dapat membayakan kesehatan masyarakat seperti kosmetik, barang dari plastik yang rendah mutunya, maka di samping langsung merugikan negara juga langsung merugikan masyarakat dan industri dalam negeri.

3.   Akibat Korupsi Yang Mendorong Terjadinya Korupsi

Terdapat akibat perbuatan korupsi yang mendorong terjadinya korupsi berikutnya, misalnya :

3.1.  Kemiskinan

Akibat korupsi akan terjadi kemiskinan. Sering terdapat kasus  korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan uang APBN baik pengeluaran atau penerimaannya sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Demikian pula pegawai swasta karena terjadi biaya ekonomi tinggi maka perusahaan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, dan lain-lain masih banyak lagi.

Kemiskinan mendorong terjadinya korupsi.

Selanjutnya kondisi kemiskinan misalnya yang disebabkan rendahnya gaji akan mendorong seseorang melakukan korupsi. Mula-mula jumlah korupsinya mungkin kecil sekedar memenuhi kebutuhan hidup (korupsi defensif), namun karena dia serakah dan merasa keenakan, maka akan melakukan korupsi yang lebih besar lagi (korupsi ofensif).

3,2 Kelemahan Penerimaan Pegawai dan Pemberian Jabatan / Kenaikkan

            Pangkat.

Kelemahan penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikkan pangkat yang dilakukan dengan uang sogok, nepotisme  sama saja dengan mencetak anak muda atau pegawai baru melakukan tindak pidana korupsi. Kalau yang disogokkan uang pinjaman kemungkinan setelah diterima jadi pegawai, menjabat atau naik pangkat ada kesempatan, ia akan melakukan korupsi untuk membayar hutangnya. Dilihat dari akibatnya perbuatan penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikkan pangkat dengan uang sogok , nepotisme sangat fatal, maka sudah selayaknya diberikan sanksi yang berat. Kondisi ini akan membuat prustasi para pencari kerja dan para pegawai yang jujur.

Demikian pula pengangkatan rekan-rekan sejawatnya dalam posisi kunci yang dilakukan dengan nepotisme dan juga uang sogok  Seperti telah dikemukakan dalam Bab II Paragraph 6.2 dalam buku Sosiologi Korupsi karangan Syed Husen Alatas halaman 23 dikemukakan antara lain :

Dalam suatu kantor atau departemen yang banyak dijangkiti korupsi, norma-norma efisiensi birokrasi harus ditundukkan pada norma-norma persekongkolan   sogokan. Pegawai pemerintahan yang efisien dan jujur dipindahkan atau  dihambat promosinya, bila memang kehadiran atau promosi mereka mempengaruhi  persekongkolan itu.

Sejalan dengan pemikiran Syed Husein Alatas, mengenai orang jujur dihambat promosinya,  bahwa pada diskusi panel Dewan Mahasiswa UI, yang dilaksanakan tanggal 10-12 Agustus 1970 dalam bidang sosial politik dan bidang hukum seperti dikemukakan dalam buku Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Andi Hamzah halaman 80, yaitu :

Salah satu yang dikeluhkan oleh para panelis adalah mengapa banyak orang yang terindikasi melakukan korupsi justru diberi kedudukan dan pangkat tinggi yang lambat laun ditiru oleh masyarakat, mengapa justru orang korup yang sukses dan memperoleh kehormatan.

4 . Penjelasan Lebih Lanjut Tentang Akibat Korupsi

Seperti dikemukakan dalam  paragraf  2 bab ini, bahwa akibat korupsi sangat luas, yaitu :

1) Merusak sistem tatanan masyarakat, norma-norma masyarakat dirusak oleh  persekongkolan-persekongkolan. Korupsi cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik

2) Masyarakat sebagian besar menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik dan hukum

3) Terjadi biaya ekonomi tinggi. Uang sogok akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya

4)  Sulit meningkatkan efisiensi.

5)  Kemiskinan

6)  Banyak orang menjadi putus asa

 4.1. Merusak Sistem Tatanan Masyarakat, Norma-Norma Masyarakat Dirusak Oleh Persekongkolan-Persekongkolan. Korupsi Cenderung Menggerogoti Pemerintah yang Didukung Publik   

               Semua sistem dan tatanan sosial yang dibangun sejak jaman  mulai merdeka bahkan sejak jaman penjajahan Belanda, dirusak oleh uang sogok, uang suap, praktek kolusi, nepotisme dan pelanggaran hukum materiel. Bahkan menurut berita ada penegak hukum yang berurusan dengan hukum karena menerima suap. Untuk memulihkan  agar tatanan sosial kembali seperti sebelum dirusak tentunya sangat sulit. Pimpinan tidak bisa meningkatkan kinerjanya apabila anak buahnya melakukan praktek korup dan korupsi, apalagi kalau dia juga ikut korupsi. Adanya kredit macet non bisnis yang disebabkan  pemberian kredit dilakukan dengan merusak sistem perkreditan perbankan, tender formalitas, penerimaan pegawai dengan nepotisme atau uang sogok, dan lain-lain. 

Apabila kita mempelajari kasus-kasus korupsi yang disidangkan, terutama berasal dari penyalahgunaan wewenang dan kolusi atau seorang pejabat / petugas tidak melaksanakan kewajibannya karena uang sogok.

Bahkan mereka demikian pintarnya menciptakan kesempatan untuk korupsi, setiap persetujuan yang melekat pada jabatanya harus ada imbalannya. Korupsi yang dilakukan birokrasi dapat memberikan cerminan keadaan masyarakat  keseluruhan

4.2.   Masyarakat Sebagian Besar Menderita Baik Dalam Dunia Ekonomi,      Administrasi, Politik dan Hukum

Sebagai contoh banyak kredit petani yang bermasalah, pada saat tanam padi sulit mendapatkan pupuk, saat panen  hasil perkebunan masyarakat yaitu cengkeh  dibeli murah, dengan alasan kredit dari pusat belum cair, tentu semua itu mengakibatkan masyarakat petani, nelayan dan yang bekerja di sektor agraris menderita. Sepengetahuan penulis belum ada pompa bensin yang didirikan pada daerah nelayan, yang dikelola oleh nelayan, sehingga mereka mudah mendapatkan bahan bakar apabila akan melaut dan dapat membeli minyak tanah sesuai harga Pertamina. Mengurus surat kekelurahan, kecamatan, kabupaten atau ke kantor-kantor yang menerbitkan perijinan kadang-kadang harus membayar tidak sesuai tarip yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendapatkan keadilan susah, antara lain karena banyak orang berlindung dibalik pembenaran  hukum.

4.3  Terjadi Biaya Ekonomi Tinggi

            Uang sogok, suap, upeti, pungli dan sejenisnya  akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya.

Uang sogok, uang suap, upeti, pungli dan sejenisnya bagi perusahaan perlakuan akuntansinya ada 2 ( dua ), yaitu :

  1. Bagi perusahaan yang kurang mematuhi prinsip pembukuan yang diterima umum, dibukukan sebagai biaya perusahaan, sehingga membebani harga pokok hasil  produksinya, maka biaya produksinya tinggi. Akibatnya  keuntungan operasionalnya menurun dan akan dapat mengurangi pajak yang harus disetor ke negara.
  2. Dibukukan sebagai kerugian perusahaan yang tidak dikenakan pajak, maka akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Kalau perusahaan  berasal dari investasi  modal asing lebih-lebih dari Negara Barat yang relatif patuh hukum, mereka paling-paling  akan hengkang / pindah ke luar negeri. Terjadinya biaya ekonomi tinggi ini juga akan menghambat penanaman modal dari luar negeri

 

4.4  Sulit Meningkatkan Efisiensi

Biaya perusahaan yang bisa dikendalikan adalah biaya langsung seperti biaya bahan, biaya upah, dan biaya umum yang besarnya biasanya didasarkan % tertentu dari biaya langsung.

Biaya lain-lain seperti uang sogok, uang suap, upeti, pungli dan sejenisnya itu tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan tidak dapat mengendalikan harga pokok hasil produksinya apalagi meningkatkan efisiensi.

4.5   Kemiskinan

Seperti diuraikan dalam 3.1 diatas bahwa korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan, dan selanjutnya kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Petani sulit meningkatkan produksi apabila kredit tidak sampai ke petani tepat waktu , atau pupuk saat dibutuhkan menghilang, bahkan pernah ada berita bibit padi dari kredit palsu, dengan demikian tujuan pemerintah untuk membantu petani tidak dapat berhasil sesuai yang diharapkan.

Terjadinya kasus seperti BLBI  yang membebani APBN demikian pula dengan banyaknya kasus dalam pengelolaan keuangan negara, maka pengelolaan APBN tidak efektif, efisien dan ekonomis, akibatnya tIdak ada kemampuan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Banyak perusahaan terpaksa mem-PHK-kan buruhnya  karena terjadi biaya tinggi, dan lain-lain.

4.6   Banyak Orang Yang Menjadi Putus Asa Dan Frustasi

Banyak orang menyepelekan akibat korupsi yang dilakukan dengan kolusi dan nepotisme maupun penerimaan pegawai, pemberian jabatan dengan uang sogok akan menimbulkan rasa putus asa (frustasi) akhirnya dia acuh tak acuh. Suatu contoh, sesorang berjalan di pinggir sungai besar sehabis hujan, dia melihat bahwa ada bagian tanggul sungai yang membahayakan karena ketinggian air sudah mendekati tanggul. Dengan diuruk tanah sedikit saja mungkin sudah tidak membahayakan, namun karena  dia acuh tak acuh maka tanggul sungai dibiarkan saja. Akhirnya  tanggul sungai itu jebol dan terjadilah banjir. Frustasi menimbulkan rasa antipati, yang mudah sekali dimanfaatkan orang lain seperti misalnya demo dan lain-lain.

 Sampai-sampai pernah seorang auditor harus memeriksa kebenaran pengaduan dari masyarakat, yang mengemukakan bahwa pengangkatan kepala Sekolah Dasar menyimpang, karena ada guru SD yang pangkatnya lebih tinggi tidak diberi jabatan sebagai kepala sekolah, sedang yang lebih rendah malah yang diberi jabatan kepala sekolah. Disinilah kepandaian “kita” untuk menciptakan kesempatan atau peluang agar pemberian jabatan Kepala SD dapat disalahgunakan.

Oleh karena itu kolusi, nepotisme, dan penerimaan uang sogok saat penerimaan pegawai baru, pemberian jabatan, atau kenaikkan pangkat sangat merusak tatanan masyarakat dan negara maka untuk beberapa negara sanksinya berat. Yang banyak menjadi korban adalah generasi muda dan orang yang jujur. Frustasi yang menumbuhkan rasa acuh tak acuh adalah suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan.

4.7  Akibat Praktek Korup Dan Korupsi Lainnya

Selain yang disebut di atas akibat praktek korup dan korupsi masih banyak lagi. Sebagai contoh di negara kita ini banyak terjadi demonstrasi, perbuatan masyarakat yang tidak terkendali, dan lain-lain. Oleh karena itu, demikian Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri, untuk memakmurkan masyarakatnya yang dilakukan pertama-tama adalah memberantas korupsi.

5. Pihak–Pihak Yang Harus Menerima Akibat Buruk Dari Praktek Korup Dan Korupsi

Seperti telah diuraikan  di atas bahwa hampir seluruh masyarakat menerima akibat buruk dari praktek korup dan korupsi. Secara singkat yang menerima akibat langsung atau tidak langsung dari praktek korup dan korupsi adalah :

    a. Para Penyelenggara Negara yang Ingin Mewujudkan Tujuan Bangsa

        Indonesia

 

      Semua sistem dan tatanan sosial yang dibangun sejak mulai merdeka, semua         dirusak oleh uang sogok, uang suap, praktek kolusi, nepotisme. Para           Penyelenggara Negara yang ingin mewujudkan tujuan bangsa Indonesia akan         mengalami kesulitan karena tatanan negara sudah di rusak. Untuk memulihkan    

             agar    tatanan sosial kembali seperti sebelum dirusak tentunya sangat sulit.

          Pimpinan tidak bisa meningkatkan kinerjanya apabila anak buahnya melakukan  

          Korupsi.

b.   Pegawai Negeri

Salah satu akibat korupsi adalah kemiskinan, gaji pegawai negeri kecil, bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Pemerintah tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan minimal, karena baik penerimaan  maupaun  pengeluaran APBN banyak terjadi penyimpangan.

c.   Pegawai Swasta

Gaji / upah kecil karena banyak pengeluaran untuk kepentingan biaya lain-lain, seperti uang ang sogok akhirnya bermuara pada harga pokok, akibatnya dalam pemasaran kalah bersaing. Banyaknya barang-barang import secara ilegal, akan mematikan produksi dalam negeri. Lebih bahaya lagi apabila perusahaan tersebut adalah investor asing, karena tidak bisa mengendalikan harga pokok akan hengkang ke luar negeri.

d.   Petani dan Nelayan

      Banyaknya beras impor, gula impor, buah-buahan impor, daging impor dan lain-lain  akan menjadi kendala dalam memajukan produksi pertanian dalam negeri. Saat menanam padi pupuk langka, saat panen raya produk pertanian dibeli relatif murah. Pernah ada kasus   di mna perkebunan sat panen raya , dibeli murah  oleh tengkulak dengan alasan  instansi atau koperasi yang ditugasi untuk membeli hasil   perkebunan tersebut  belum ada uang  karena kredit dari Pusat belum cair. Setelah semua hasil perkebunan dibeli dengan harga murah oleh tengkulak, kredit cair dan kemudian instansi Pemerintah membeli dari tengkulak dengan yang jauh lebih tinggi.

      Kredit untuk petani seperti KUT, kredit kepada nelayan banyak tidak sampai kepada petani  atau nelayan.Timbul pertanyaan apakah usaha Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, justru menjadi obyekan pihak-pihak yang mengurus. Sektor agraris banyak menampung tenaga kerja, maka sudah selayaknya masuknya hasil agraris dari luar dibatasi.

e.   Pedagang Kecil

      Sudah berapa kali Pemerintah memberikan bantuan kredit kepada pedagang kecil misalnya kredit modal kerja, kredit candak kulak, dan lain-lain ternyata tidak menumbuhkembangkan pedagang  yang termasuk ekonomi lemah. Malah kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

f.    Pengusaha

      Mungkin sebagian kecil saja ada pengusaha yang ikut menikmati kondisi negara yang korup, namun sebagian besar mungkin justru menderita. Mereka yang jelas tidak bisa mengendalikan harga pokok hasil produksinya karena adanya biaya lain-lain  yang tinggi dan tidak bisa dikendalikan.

g.   Pemuda/ Pencari Kerja dan Bagi Mereka yang Sudah Bekerja

      Banyak pemuda yang frustasi karena kesulitan mencari pekerjaan. Banyak demonstrasi yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri dari pegawai yang sebelumnya statusnya pegawai honorer. Praktek nepotisme, uang sogok dalam penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikan pangkat yang landasi nepotisme,  dan ada kemungkinan pendidikan pegawai yang diterima atau  yang diberikan jabatan atau naik pangkatnya tidak sesuai yang diperlukan. Pemuda tamatan sekolah atau Perguruan Tinggi yang pandai pun tidak ada jaminan dia gampang mencari pekerjaan. Frustasi, putus asa, mengakibatkan pemuda, pegawai yang jujur akan menjadi acuh tak acuh, suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan negara.

 Komentar :

Barang kali penyebab utama korupsi di negara kita adalah rendahnya gaji pegawai atau rendahnya pendapatan  sebagaian masyarakat dan keserakahan.

Walaupun pemberantasan korupsi sudah berjalan lama, namun praktek korup masih meluas. Pemberantasan korupsai tanpa diikuti pencegahan tidak akan berhasil.

Mereka  ahli dalam merumuskan pencegahan  korupsi setelah diberikan masukan oleh orang yang mengerti tentang korupsi adalah ;

–          Ahli/ tokoh agama, meliputi agama Islam, Kresten, Katolik, Buda, Hindu dan Kong hu chu

–          Ahli sosiologi, budayawan, pemerhati korupsi 

–          Tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli ekonomi

–          Tokoh Pendidikan.

–          Dan lain-lain.

DAFTAR ISI

Juli 29, 2010

                                       DAFTAR I SI

 

               PERANAN AKUNTAN DALAM PEMBERANTASAN

                                           KORUPSI    

             ( HANYA DENGAN GERAKAN KEJUJURAN DAN NILAI ETIKA

              BARANG KALI TUJUAN KEMERDEKAAN MASYARAKAT

              ADIL DAN MAKMUR DAPAT TERCAPAI. )

 

                                                                BAB / URAIAN 
 I. AKIUNTAN MENURUT HUKUM  TERMASUK ORANG AHLI

II. AUDIT YANG DILAKUKAN AKUNTAN DAN AUDIT KEUANGAN

III. AUDIT OPERASIONAL, TEMUAN AUDIT DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

IV. PEMERIKSAAN KHUSUS ATAU INVESTIGASI

V. AUDIT DALAM RANGKA BANTUAN PENYIDIK ( AUDIT FORENSIK )

VI. PENGENDALIAN INTERN  ( INTERNAL  CONTROL  )

VII. ALAT BUKTI YANG SAH

VIII. PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

IX. SEBAB – AKIBAT PRAKTEK KORUP DAN  KORUPSI

X. PERKEMBANGAN KORUPSI  DAN  PEMBERANTASAN  KORUPSI DI INDONESIA

XI. VISI, MISI DAN FUNGSI / RENCANA STRATEGIS BADAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

XII. PENCEGAHAN PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

XIII. PEMBERANTASAN KORUPSI

XIV. KELEMAHAN HUKUM DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

 

Lampiran ;

 Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu /013/1958

 

                         Tulisan lepas

1. LEMAHNYA SISTEM/ UNDANG-UNDANG DAN PENCEGAHAN KORUPSI

2. PEMBUKTIAN KASUS SUAP DAN PENYALAH GUNAAN WEWENANG   SECARA  HUKUM

3. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SECARA DAMAI

KATA PENGANTAR

Juli 29, 2010

 KEPADA YTH

 

 PARA PEMBACA / PEMERHATI  TULISAN  INI 

Saya  hanyalah seorang yang berlatar belakang akuntan dan bukan ahli hukum.

Banyak teman seprofesi dan teman lain yang mencemoohkan tulisan ini. karena mereka pendiriannya kokoh yaitu  korupsi di Indonesia tidak mungkin bisa diberantas.

Namun ya siapa tahu , masih ada orang yang tertarik pada kejujuran sehingga bersedia membaca tulisan ini. Hanya dengan gerakan moral / kejujuran dan etika dan bekerja keras  terutama untuk  para penyelenggara negara, pegawai negeri yang lain., di samping itu juga   masyarakat umum termasuk  pengusaha, pedagang, petani dan lain-lain , barangkali tujuan kemerdekaan yang dituangkan dalam UUD 1945 yaitu masyarakat adil, makmur dan berdaulat semoga  masih dapat dicapai.

Tulisan   ini  terdiri dari 2 kelompok;

  1. Tulisan mengenai  : Peranan Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi  ( Hanya Dengan Gerakan Kejujuran dan Nilai Etika  Barang Kali Tujuan Kemedekaan Rakyat Adil  dan Makmur Dapat Tercapai )

Tulisan ini terdiri dari 14 bab ( Bab I s/d  X IV ).

  1. Tulisan lepas  mengenai masalah  yang ramai dibicarakan  masyarakat, masalah yang perlu dibuatkan undang-undangnya khususnyna yang menyangkut Penyelesaian Damai yang timbul dari hasil audit Aparat Pengawasan seperti BPK  , BPKP, dan Irjen/ Itwilprop/Itwilkab

 Tulisan ini dasarkan dari  pengalaman kami sebagai auditor baik sebagai Anggota tim audit. Ketua Tim audit , maupun Pengawas audit selama kurang lebih 32 tahun ,  di antaranya yang 15 tahun ( tahun 1985 – 2000  ) saya aktif membantu penyidik dan selanjutnya menjadi saksi ahli masuk pokok perkara dalam  di sidang pengadilan menangani  kasus korupsi./ melakukan audit forensic. Di samping itu juga  sering ditunjuk sebagai saksi ahli ade charge.

 Atas permintaan lisan IAI dan untuk membantu sesama akuntan yang melakukan investigasi maupun audit forensic( khusus sesuai hukum di Indonesia ) saya pada tahun 2000  mengarang buku dengan judul: “ AUDITING . Audit Khusus dan Audit Forensik Dalam Praktek ‘ yang diterbitkan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada waktu sekarang ini sebagaian isi yang disajikan dalam buku tersebut  sudah berubah karena adanya undang-undang baru. Pembaharuan dari buku tersebut khususnya yang undang-undangnya berubah , telah kami perbaharui seperti dalam buku . tersebut di atas .Bagaimanapun juga agar pelaksanaan audit forensic   lebih berhasil, maka sebaiknya hokum mengerti sedikit tentang hukum.

Penulis pada waktu masih aktif, kami sering mengkritik kebijakan departemen dan juga  menulis artikel di  Majalah Media Akuntansi pada 1998  tentang UU Tindak Pidana Korupsi No. 3 Thun 1971 perlu ditinjau ulang . Kritikan tersebut ada dapat diterima Departemen  bahkan ada yang berlaku secara nasional.dan  UUPTK No.3 Tahun 1971 diganti dengan UU PTK No.31 Tahun 1999. Entah siapa yang menambah dalam tulisan pada majalah No. 20/V/1998 tersebut bahwa Penulis adalah pengamat masalah Pengawasan dan Pembangunan.

Setelah pesiun tahun per 01-01 -2001,  sampai sekarang pernah bekerja sebagai sebagai dosen, ikut pengacara, konsultan perusahaan,   konsultan Proyek ,   Internal auditor  di mana salah satu tugasnya membantu menyiapkan laporan keuangan untuk di audit .dan menindak lanjuti temuan audit  Aparat Pengawasan Pemerintah dan lain-lain.

Barang kali tulisan ini dapat menambah pengetahuan bagi Auditor,  dan dapat bermafaat bagi auditee, atasan langsung auditee, Kepala Kantor ,  Satker,Pemimpin Proyek dan .  Bendaharawan  khususnya  tulisan mengeani Audit dan Penyelesaian Damai  serta  Pemerhati masalah korupsi di negara kita  dan lain-lain..

                                                                                                 Soejono Karni

Barang kali kurang jelas, atau ingin menanyakan sesuatu  yang berhubungan dengan tulisan ini dapat menghubungi kami :

No. HP. 0818 0706 7701  atau   No,  081 7033 10233

PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)

April 17, 2010

                                                   BAB. VI

                                      PENGENDALIAN INTERN

                                           (INTERNAL CONTROL)

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern sampai dengan beberapa tahun yang lalu  adalah :

Meliputi struktur organisasi dan semua cara (tindakan) yang dikoordinasikan dan digunakan dalam suatu  entitas untuk melindungi (mengamankan) hartanya, mengecek kecermatan dan dapat diandalkannya data akuntansi, meningkakan efisien operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan.

Termasuk entitas bisa perusahaan, kantor,  negara dan lain-lain.

Komponen pengendalian intern terdiri dari :

  1. Struktur organisasi di dalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab secara tegas.
  2. Sistem pengotorisasian dan pencatatan .
  3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi,
  4. Pegawai yang cakap (memadai).

 

Seiring  seiring  perkembangan perilaku masyarakat, perkembangan kondisi sosial  dan perilaku bisnis maka pengertian pengendalian intern yang diterapkan sekarang berubah yaitu sebagai berikut :

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut ini:

a. keandalan pelaporan keuangan

b. efektivitas dan efisiensi operasi

c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

(Standar Profesional Akuntan Publik – Salemba Empat, 2001 halaman 319.2)

 

2.Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern ada  5,  yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penaksiran Risiko
  3. Aktivitas pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan.

Dari 5 komponen tersebut, yang akan dijelaskan adalah  lingkungan pengendalian .

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah efektivitas kebijakan atau prosedur tertentu. Lingkungan  pengendalian mencakup 7 faktor, yaitu :

a)      Integritas dan nilai etika

b)      Komitmen terhadap kompetensi

c)      Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d)      Filosofi dan gaya operasi manajemen

e)      Struktur organisasi

f)       Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g)      Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Dari 7 faktor tersebut, yang perlu dijelaskan adalah faktor a dan b :

 

a) Integritas dan Nilai Etika

Dari komponen tersebut di atas nampak pada negara majupun pada saat ini sudah memasukkan faktor integritas dan nilai etika merupakan syarat pertama untuk mencapai tujuan suatu organisasi baik perusahaan, kantor pemerintah dan juga negara. dan bukan lagi “ Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. “

Selanjutnya dalam halaman 319.24 Standar Profesional Akuntan Publik dijelaskan sebagai berikut:

Intergritas dan perilaku etika merupakan produk  dari standar etika dan perilaku, entitas bagaimana  hal itu dikomunikasikan dan ditegakkan dalam praktik.  Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personil melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum atau melanggar etik.

Orang yang  terlibat dalam organisai misalnya negara maka para penyelenggara negara, para pegawai, pengusaha maupun masyarakat umum agar tujuan negara dapat tercapai maka setiap tindakannya  dilandasi  integritas dan nilai etika..

Kejujuran belum tentu identik dengan uang, yang penting adalah misalnya pejabat atau pegawai dalam melaksakan tugas harus mengikuti landasan kerja atau kekentuan dari negara, tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

 b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi  sesuai 319,24 SPAP adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas  yang dibebankan kepada individu .Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilam dan pengetahuan.

 Peningkatan  pengetahuan dan ketrampilan ini antara lain dapat diperoleh dari pengalaman kerja sehari-hari, penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan lain-lain namun dalam pelaksanaanya harus  dilandasi kejujuran dan nilai itika. 

 Bagi pejabat atau petugas yang  sering menerima uang  suap atau uang  sogok sepertinya tidak mungkin ia dapat meningkatkan pengetahuan dan  ketrampilannya karena dengan menerima uang suap atau uang  sogok berarti dia tidak melaksanakan tugasnya secara professional  bahkan yang dikerjakan  mungkin bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang melandasi tugasnya..

3. Berbagai Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Intern

Pada umumnya bagi negara termasuk negara korup terutama apabila praktek korupsi dilakukan  baik di tingkat atas, menengah dan bawah dan dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang, kolusi, nepotisme, uang sogok dan lain-lain akan besar dampak pengaruhnya dapat diwujudkannya suatu pengendalian intern yang efektif bagi suatu entitas termasuk negara.

Praktek korup dan korupsi yang terjadi pada dikalangan birokrasi atau para penyelenggara Negara ,  merupakan cermin  bagi perbuatan masyarakat

Kepada masyarakat tidak perlu diberikan macam-macam nasehat, sepanjang para penyelenggara Negara jujur , baik yang bersangkutan dengan uang maupun dalam melaksanakan tugasnya , selalu memikirkan rakyat maka masyarakat akan meniru perilaku para pemimpin seperti yang terjadi di Malaysia di  negara-negara maju.

Bagaimanapun baiknya dirancang suatu pengendalian intern secara efektif, apabila dalam prakteknya terjadi kolusi tidak akan ada artinya. Musuh utama pengendalian intern adalah praktek kolusi.

Pengetian perbuatan kolusi bagi penyelenggara negara diatur dalam UU.No.28 Tahun 1999, yaitu:

Permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara     Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain , yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

4.  Perumusan Tujuan Organisasi Atau Sistem

Setiap dibentuknya organisasi atau suatu sistem  maka perlu ditetapkan :

  1. Apa saja unsur-unsur organisasi itu
  2. Apa tujuan dibentuknya organisasi atau  negara
  3. Apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau negara
  4. Apa saja kegiatan utama dari organisasi atanu negara itu
  5. Apa yang ingin dihasilkan dari organisasi atau negara
  6. Apa ukuran keberhasilan  organisasi atau negara  tentu kalau negara kita adalah tercapainya masyarakat adil, makmur dan berdaulat.

Biasanya tujuan , usaha untuk mencapai tujuan dituangkan dalam visi, misi dan fungsi atau rencana strategis dari organisasi yang bersangkutan , sehingga lebih jelas apa yang ingin dicapai. dan cara  serta  langkah untuk mencapai tujuan.

Demikian pula tujuan negara kita dicantumkan dalam Pembukaan UU. Dasar 1945 , yaitu masyarakat  Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

 

5.  Pengorganisasian Suatu Entitas

Pengorgasisasian suatu entitas termasuk negara pada umumnya disesuaikan dengan aktivitas entitas atau negara  dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Drs. Ibnu Syamsi, SU dalam bukunya Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja (Bumi Aksara 2004) halaman 6-7,antara lain dikemukakan bahwa dalam pembentukan organisasi yang efektif dan efisien, harus diikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Penetapan dan perumusan tujuan yang terperinci
  2. Pembagian tugas ke dalam unit-unit organisasi
  3. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
  4. Tingkatan hiarchi (  vertical ) yang sesuai kebutuhan
  5. Rentang  kendali ( horizontal ) yang tepat.
  6. Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi
  7. Semua unit dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sama.

Bertitik tolak dari rumusan di atas, beberapa butir yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut ;

a.    Kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi ( butir 6 )

b.   Semua unit dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sama.( butir 7 )

a.  Kepentingan Organisasi Di atas Kepentingan Pribadi

Orang yang masuk ke dalam organisasi pasti mempunyai kepentingan pribadi, baik bersifat materiil maupun non materiil. Namun demikian , kepentingan pribadi boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orgasisasinya dalam rangka mencapai tujuan

.Orang yang masuk dalam organisasi  misalnya untuk negara adalah para penyelenggara negara  dan  para pegawai negeri , para pengusaha, pedagang dan  seluruh masyarakat umum lainnya.

Apabila ada para penyelenggara negara dan para pegawai negeri lebih mementingkan kepentingan pribadi misalnya dalam hal materi, akibatnya banyak terjadi praktek korup dan korupsi yang terutama dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang , pelanggaran hukum materiil dan uang suap. Dampak utama semua tatanan negara, tatanan masyarakat  yang telah dibangun sejak jaman Penjajahan Belanda dirusak dengan cara penyalah gunaan wewenang , pelanggaran hukum materiil  dan suap.

Demikian juga para pengusaha, tidak boleh agar mendapat untung besar misalnya dengan  menyelundupkan barang , tidak taat membayar pajak, menipu  dan lain-lain.

Kalau para penyelenggara negara dan para pengusaha hanya mementingkan kepentingan pribadi atau usahanya  apabila  terjadi kolusi  antara mereka  maka  tatanan negara  menjadi rusak dan munculah kasus seperti BLBI dan kasus-kasus korupsi lainnya, yang salah satu akibatnya sangat menghambat bahkan sangat memperkecil  dapat tercapainya tujuan Negara masyarakat adil dan  makmur.

b.   Semua Unit Organisasi Mempunyai Kedudukan Yang Sama.

Ini berarti tidak boleh ada unit atau bagian dalam organisasi merasa merupakan  bagian, unit atau departemen yang  paling penting dan paling menentukan dalam pencapaian tujuan atau kelangsungan hidup entitas, perusahaan atau negara. Organisasi tanpa ada kerja sama semua unit, bagian atau departemen dalam organisasi, perusahaan, atau negara tidak mungkin tujuan organisasi itu tercapai.

Beberapa tahun yang lalu gaji pegawai Departemen Keuangan naik sampai 9 ( sembilan ) kali dengan maksud agar penerimaan negara mencapai target dan tidak ada alasan lagi  pegawai Departemen Keuangan untuk melakukan korupsi karena gajinya sudah cukup tinggi. Namun dengan gaji yang lebih tinggi dari departemen lain apakah menjamin tidak terjadi praktek korupsi, jawabnya belum tentu. Memang secara bertahap gaji departemen lain ikut naik, namun pada tahun-tahun pertama pegawai departemen lain  jelas iri, dan merekapun dengan dalih gajinya tidak cukup apabila ada kesempatan melakukan korupsi  Bagi orang yang jujur mungkin terpaksa melakukan korupsi defensif dengan maksud sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarganya..

Beberapa waktu  yang lalu gaji Pegawai Departemen Keuangan naik lagi, namun muncul kasus Gayus  yang mempunyai kekayaan milliaran rupiah. Di Indonesia mungkin sudah tidak berlaku teori yang menagatakan korupsi akan dapat berkurang bila gaji pegawai di naikkan .Sedang seharusnya berdasarlan teori salah satu sebab korupsi karena kemiskinan, Kalau Pegawai negeri kemiskinan disebabkan rendahnya gaji.Tetapi mengapa kalau gajinya naik cukup besar , juga tetap melakukan korupsi ? Barang kali yang bisa menjawab hanya ahli agama dan ahli jiwa.

 Dalam satu negara tidak boleh ada departemen yang beranggapan departemennya paling terpenting , namun bisa saja karena berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya seperti ABRI, Polisi, Penjaga Mercu suar, Peneliti  ada perlakuan yang berbeda dengan pegawai negeri lainnya. 

Penjaga mercu suar hanya dengan isteri dan anaknya tinggal di satu pulau kecil sendirian satu keluarga .Tidak ada keluarga lain  selain keluarganya. Bisa dibayangkan betapa besar penderitaannya, apabila sampai jatah bahan makan dan air minum  terlambat pengirimannya.

 Para peneliti mungkin tempat kerjanya belum tentu di kota, jam kerjanya tidak ada batasnya, bisa pagi, siang, sore, atau malam tergantung obyek penelitiannya. Mungkin saja dia tengah malam harus meneliti penyerbukan bunga tanaman misalnya penelitiannya pengembangan tanaman.

Sudah selayaknya bila para penjaga mercu suar mendapat bahan makanan dan lauk pauk, para peneliti diangkat sebagai pegawai fungsional, karena keberhasilan peneltian sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Kalau nanti ada departemen yang merasa paling penting, barangkali Badan Meteorologi dan Geofisika yang paling penting. , karena tanpa ada pemberitahuan tentang cuaca dan gelombang laut akan terjadi banyak kecelakaan.

Semua gedung kantor pemerintah, tanpa memandang dari departemen mana, demikian pula  gedung sekolah misalnya sekolah menengah atau sekolah dasar  yang rusak , pemerintah wajib memperbaikki, apalagi gedung kantor atau gedung sekolah  sudah rusak berat sehingga membahayakan  Perbaikkan gedung kantor dan gedung sekolah memang kewajiban pemerintah, dan bukan karena  pentingnya departemen yang bersangkutan.

6.  Pengendalian Intern Negara Kita

Tatanan negara   didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945  di mana dalam UUD tersebut ditetapkan tujuan Negara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 Di samping itu ditetapkan pula dalam Aturan Peralihan Pasal II  bahwa Segala Badan negara dan peraturan yang ada masih langsung  berlaku , selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Seluruh Undang-undang  atau peraturan atau tatanan yang dibuat Pusat maupun Daerah merupakan unsur daripada pengendalian intern

Semua perundang-undangan dari Penjajah Belanda masih berlaku, karena barang kali para ahli hukum maupun ahli ekonomi  dari para Pendiri Republik ini   tahu bahwa  perundang-undangan yang ada dan  aturan yang menyangkut  ekonomi , yang berasal dari Belanda beberapa ketentuannya sangat filosofis  dan bisa dilaksanakan dengan baik sepanjang para penyelenggara negara yang melaksanakan tugas itu jujur seperti waktu mereka bekerja sebagai “ amtenar “ pada zaman penjajahan Belanda

Para Pendiri Republik ini  menyadari bahwa UUD 1945 belum sempurna,  dalam melaksanakan tugas para penyelenggara Negara diminta                                     tidak memfaatkan celah masih adanya kelemahan dalam UUD 1945 . Demi untuk kepentingan pribadi , Para Pendiri Republik ini hanya minta ke pada para  penyelenggara negara  dalam melaksanakan tugasnya mempunyai semangat , tidak berfikir perseorangan yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para     pemimpin  pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut  kata-   katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara ,   para  pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan , Undang-Undang  Dasar  tadi tentu tidak akan ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun  Undang-Undang  Dasar itu tidak sempurna, tetapi jikalau semangat para   Penyelenggara pemerintahan  baik , Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi ,yang paling penting adalah semangat.”

Pengertian semangat menurut Kamus Bahasa Indonesia  karangan WJS Poerwadarminta adalah:

a  roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk

b  jiwa dalam arti kehidupan batin manusia

c  kegiatan bathin , keadaan atau suasana batin

d  perasaan hati

e  nafsu ( kemauan ) untuk bekerja, berjuang dan sebagainya

.

Disinilah kelihatan sekali bahwa Para Pendiri Republik ini ahli dalam system. Apa yang dituangkan di atas sejalan dengan teori yang berlaku sekarang yaitu Para Pemimpin dalam melaksanakan tugas harus diladasi nilai etika dan intergritas, Mereka sudah tahu bahwa kekayaan alam Negara kita melimpah, namun kekayaan itu  baru akan dapat memujudkan tujuan Negara kita masyarakat adil dan makmur   apabila dikelola  para penyelenggara Negara  yang bekeja pesuh semangat . yaitu semangat untuk mencapai tujuan kemerdekaan ,   para  pemimpin pemerintahan  dalam melaksanakan tugas   tidak bersifat perseorangan atau istilah sekarang dalam melaksanakan tugas dilandasi kejujuran dan nilai etika, meletakkan kepentingan tercapinya tujuan  Negara yaitu  masyarakat adil dan makmur  di atas kepentingan  pribadi .

Apa yang dipesankan para Pendiri Republik ini kepada para Penyelenggara Negara bahwa yang penting semangat  bekerja, berjuang untuk mencapai tujuan negara yaitu merdeka, bersatu, berdaulat , adil dan makmur.

Pada awal kemerdekaan modal negara kita sangat terbatas, di tambah lagi  sesudah kemerdekaan  terjadi agresi Belanda. Didorong semangat yang keras generasi pada waktu itu  bisa mengusir penjajah Belanda, sehingga tujuan Negara   merdeka atau barang kali mempertahankan kemerdekaan ,  mempertahankan kedaulatan dan bersatu dapat dicapai.

Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur  memang belum diwujudkan ,barang kali karena situasi negara pada waktu itu belum memungkinkan , namun Para Pendiri Republik konsekwen , boleh dikatakan sampai tahun 1966 kekayaan alam seperti hasil tambang, hutan , laut, dan hasil alam lainnya masih utuh belum diexploatasi, demikian pula perusahaan-perusahanan Belanda yang dinasionalisasi masih dikuasai penuh oleh negara, tidak punya utang luar negeri yang relative besar. Mereka jujur karena tidak pernah mendengar mereka korupsi ( UU/ Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama dibuat  tahun 1958 ), sehingga sampai pegawai bawahpun  dan masyarakat patuh terhadap hukum. Kemungkinan cara bekerja para pegawai pada awal kemerdekaan dilaksanakan dengan jujur dan penuh semangat. Tanpa dilandasi kejujuran dan semangat, mengingat undang-undang dan peraturan yang digunakan pada waktu misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) , HIR ( hukum acara Pidana ), dan ketentuan yang menyangkut ekonomi tinggalan Belanda yang penuh filosofis yang hanya bisa ditafsirkan secara benar apabila dilandasi kejujuran dan semangat.

Sebagai contoh dalam bidang ekonomi ada ketentuan yang bersumber dari Pendidikan Belanda, yaitu  :

 Penyusunan laporan keuangan ( neraca dan rugi laba ) didasarkan pada asas adat kebiasaan pedagang yang baik.

Laporan keuangan  antara lain digunakan oleh Jawatan Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak dari keuntungan yang harus dibayar perusahaan. Tidak tahu apa yang terjadi bila ketentuan itu masih berlaku sampai sekarang . Untung sekitar tahun 1969 sudah diganti ,

Para Pendiri Rupublik ini memang ahli system karena pada tahun 1945 telah meletakkan dasar-dasar system dengan bahasa yang lain seperti yang penting semangat, tidak boleh bersifat perseorangan, maksudnya hampir sama dengan ketentuan seperti yang  berlaku pada system sekarang, yaitu orang yang terlibat dalam system  tindakannya harus dilandasi integritas dan nilai etika, meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

5.Keterpurukan Negara Kita

Setiap ada masalah misalnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai yang paling mudah mengkambing hitamkan peraturan perundang-undangan yang merupakan barang mati. karena tidak ada pihak yang akan menentang , lain halnya dengan menyalahkan kinerja suatu instansi yang menangani bidang itu..

Sekitar tahun 1999-2000 banyak para tokoh yang berpendapat bahwa keterpurukan negara kita dengan mengkambing hitamkan UUD 1945, sehingga perlu diamandemen

Dalam Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  antara lain dikemukakan ;

Dalam waktu lebih dari 30 ( tiga  puluh   ) tahun  Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal , sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya, Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan ,wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi  kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik , namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi,kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Penjelasan UU tersebut mulai terjadinya KKN  kurang lebih 30 tahun sebelum tahun Mei 1999 atau mulai  sekitar  tahun 1968 atau 1969

Salah satu sebab terjadinya keterpurukan menurut penjelasan tersebut adalah akibat terjadinya pemusatan kekuasaan selama 30 tahun lebih atau mulai sekitar tahun 1968 atau 1969  yang antara lain dapat mengakibatkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terjadinya pemusatan kekuasaan selam 30 tahun , sebab mana yang paling dominan apakah akibat sistimnya ( UUD 1945 ) yang salah, atau para Penyelenggara Negara pada waktu itu yang tidak mematuhi pesan Para Pendiri Republik ini , dalam tindakannya  lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada Negara atau rakyat , sehingga terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun walaupun terjadi pemusatan kekuasaan, sepanjang para penyelenggara negara jujur, bekerja keras dilandasi semangat untuk mencapai tujuan negara  yaitu masyarakat adil dan makmur , tidak serakah, tidak ingin anak cucunya hidup dalam kemewahan maka tidak akan terjadi praktek korupsi,kolusi dan nepotisme.

Setelah UUD 1945 diamandemen.agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan , apakah praktek korup dan korupsi  langsung berkurang,  atau angka kemiskinan  menurun ? Yang jelas praktek korup dan korupsi telah meluas ke daerah- daerah  dan pelakunya pun bertambah  yaitu anggota , DPR / DPRD, Jaksa dll.

Dengan demikian dapat disimpulkan sebab utama keterpurukan negara kita bukan karena UUD 1945 , melainkan mereka yang melaksanakan UUD 1945   atau para Penyelenggara Negara  dalam melaksanakan tugas penyelengaraan Negara tidak mematuhi pesan Para Pendiri Republik ini.

6. UU.No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 19 Mei 1999  lebih memperjelas siapa yang dimaksud penyelenggara negara . perannya dalam mencapai tujuan negara, bagaimana seharusnya menjadi penyelenggara negara yang baik agar tujuan Negara kita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud

Memang disayangkan UU tersebut baru dibuat setelah negara kita terpuruk terutama dari segi perekonomian. Namun walupun terlambat, barang kali apabila dilaksanakan olehpara Penyelenggara Negara, perilaku  mereka berubah ,sehingga dapat mewujudkan tujuan Negara.

Dalam undang-undang tersebut antara lain  berisi :

6.1 Pertimbangan Dikeluarkannya UU No.28 Tahun 1999, Butir a dan c

Butir a.

bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan  dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar1945

Butir c

bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara para penyelenggara Negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

6.2  Beberapa Pasal Dalam UU.No. 28 Tahun 1999 yang Menyangkut Penyelenggara Negara.

Pasal 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau  yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.sesuai peraturan per undang-undangan yang belaku.

Pasal.2

Penyelenggara Negara meliputi ;

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.

3.  Menteri

4. Gubernur

5.  Hakim

6. Pejabat yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

7. Pejabat lain fungsi yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan   Pasal 2 angka 7:

Yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis  adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

1         Direksi , Komisaris dan Pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik

       Nergara dan Badan Usaha Milik Daerah

2        Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Penyehatan Perbankan Nasional.

3        Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

4        Pejabat Eselon 1, dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil., militer dan

 Kepolisian Negara Republik Indonesia

5        Jaksa

6        Penyidik

7        Panitera Pengadilan, dan

 8.     Pemimpin dan Bendaharawan Ptoyek

Sebetulnya yang termasuk rawan melakukan KKN masih ada lagi yaitu mereka yang bertugas  mengurus penerimaan Negara atau retribusi daerah seperti petugas Pajak. Bea Cukai dan lain-lain.

Pasal 1 angka 4 : Pengertian kolusi

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara    Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain , yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Pasal 1 anka 5 : Pengertian Nepotisme

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara  melawan hukum  yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya UU. No,28 Thun 1999, jelas siapa yang termasuk  Penyelenggara Negara  dan peranannya untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Seandainya undang-undang tersebut dilaksanakan secara konsekwen , barang kali praktek korupsi, kolusi, nepotisme  dapat berkurang, namun dari persidangan Pengadilan Tipikor bulan Agustus 2008, masih terjadi praktek korupsi dan kolusi yang terdakwanya Pimpinan Bank Indonesia, Anggota DPR, Jaksa , pejabat  Pemda, Pengusaha  dan lain-lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam pengendalian intern walaupun rancangan pengendalian intern telah dibuat seefektif mungkin (dalam hal ini misalnya UU. No,28 Tahun 1999 ) tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsekwen dalam praktek

7. Perangkat Pengendalian Intern Negara Kita,

Aturan pokoknya adalah Undang-Undang  Dasar 1945 setelah Amandemen, dan  semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SK Menteri, Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah , semua  undang-undang , dan ketentuan / peraturan yang lain  yang berlaku di Indonesia.

.Sebagai contoh perangkat system  misalnya.:

–   Undang-Undang Dasar 1945

–    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

–    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 1981

–   Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  No, 31 Tahun  1999 dan Perubahannya ( UU, No.20 Tahun 1981 )

– UU, No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

   dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

– Peraturan Pemerintah No, 65 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemeriksaan

  Kekayaan Penyelenggara Negara

– Instruksi Presiden No, 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

-UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

– Dan lain-lain.

Pengendalian intern akan efektif bila :

– dalam undang-undang atau peraturan pemerintah seperti dicontohkan di atas tidak         terdapat kelemahan sehingga menyulitkan dalam penerapannya atau  memberi kesempatan / peluang untuk melakukan praktek KKN

-undang-undang dan peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan, lebih-lebih terhadap sanksinya .

– mereka yang bekerja pada instansi yang melaksanakan undang-undang atau peraturan tersebut dalam melaksanakan tugasnya  harus dilandasi integritas ( kejujuran ) dan nilai etika

Dengan demikian  yang penting bukan banyaknya undang-undang atau peraturan yang dibuat atau yang ada, melainkan yang paling penting adalah penerapannya atau pelaksaannya dalam praktek.

8. Kelemahan Undang-Undang , Peraturan dan Kelemahan Dalam Penerapannya

Semua perangkat pengendalian intern misalnya berupa undang-undang atau peraturan,walaupun  dirancang secara efektif di dalamnya tidak ada kelemahan, tidak akan ada artinya bila terdapat kelemahan dalam penerapannya atau bahkan tidak dilaksanakan, lebih-lebih bila dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri telah mengandung kelemahan

Sebagai contoh adalah :

a. UU No. 24 Prp. Tahun 1960 ( tahun 1971 Sudah Tidak Berlaku Diganti dengan UUPTPK No.3 Tahun 1971. )

Pada waktu UU tersebut diundangkan pada tahun 1960  barangkali di negara kita belum ada korupsi yang dilakukan dengan melanggar hokum materiil termasuk penyalah gunaan wewenang., maka dalam UU.Tahun1960 mensyaratkan bahwa tindak pidana korupsi harus didahului pelanggaran hukum atau kejahatan.( korupsi pidana )

Penyelenggara Negara yang mengerti kelemahan hukum dan ada kesempatan  mungkin akan memanfaatkan  kelemahan UU. No.24 Prp Tahun 1960 untuk melakukan korupsi dengan melanggar hukum materiil seperti penyalah gunaan wewenang  yang tidak ada sanksi pidananya dalam undang-undang tersebut.

Maka menjelang tahun 1970 ( menutut UU,.No, 28 Tahun 1999 mulai 1968- 69 )  telah banyak terjadi korupsi seperti yang diungkapkan pada diskusi panel Dewan Mahsiswa UI  bahwa pada tahun 1970 korupsi sudah bertambah luas dan meraja lela sehingga sudah menjadi monster ( Lihat Bab VI) Sesuai penjelasan UU.No.3 Tahun 1971 korupsi yang dilakukan sebelum tahun 1971  terutama dilakukan dengan melawan hukum materiil  termasuk penyalah gunaan wewenang yang tidak ada sanksi pidananya menurut UU.No. 24  Prp Tahun 1960

b. UU Pemberantasan Korupsi No.3 Tahun 1971 dan KUHAP 1981

Untuk kasus- kasus  tertentu seperti penyalah gunaan  wewenang lebih-lebih yang dilakukan  oleh  pejabat di luar oganisasi  dan kasus suap . sangat –sangat sulit bahkan sepertinya tidak mungkin penyidik dengan dibantu akuntan dapat memperoleh  alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP 1981 , tidak mungkin pejabat  misalnya yang menginstuksikan suatu bank agar memberikan kredit kepada sanak keluarganya, atau Pemimpin Proyek agar memenangkan calon rekanan kroninya,  menggunakan blanko perintah resmi yang berlaku dikantornya, paling-paling telepon melalui anak buahnya saja  , bank telah takut., demikian pula tidak mungkin penerima suap memberikan kwitansi tanda terima dengan uraian sesuai maksud pemberian uang itu dan bermeterai cukup, serta ada bukti transfer uang melalui rekening penyuap kepada rekening yang disuap.

Untuk  mengurangi kelemahan pembuktian menurut  KUHAP  1981, maka ditambahkan Pasat 26 A dalam  UU  No. 20  Tahun 2001.

Namun heran dalam berita TV ada anggota DPR yang tidak setuju.  pembuktian melalui penyadapan yang diatur dalam UU.No.30 Tahun 2002 tentang  KPK Pasal 12.

Komentar :

Barang kali sebagian terbesar masyarakat Indonesia memuji Para Pendiri Republik ini menyngkut kepandaian, kejujuran, kesederhanaan, ketulusan melaksanakan fungsi Pemimpin yaitu berusaha mensjahterakan rakyat dan lain-lain .

Para Pendiri Republik ini mengakui bahwa UUD 1945 kurang sempurna .beliau-beliau tahu bahwa kekayaan alam kita melimpah , namun tanpa dikelola dengan profesional  dan jujur tidak ada artinya, maka beliau memesankan  bahwa  “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para  pemimpin  pemerintahan. Semangat di sini tentunya semangat untuk mencapai tujuan kemerdekaan yaitu masyarakat adil , makmur dan berdaulat.

KKN mulai terjadi sekitar tahun 1968. Keterpurukan Negara kita katanya akibat terjadi pemusatan kekuasaan. Karena adanya pemusatan kekuasaan maka terjadilah KKN. Walaupun terjadi pemusatan kekuasaan  sepanjang dalam melaksanakan tugas para penyelenggara Negara dilandasi intergritas dan nilai etika serta professional  tidak akan terjadi KKN . KKN timbul akibat keserakahan yang ditunjang adanya kesempatan, kebutuhan untuk memperkaya diri  serta lemahnya hukum ( teori GONE ) .

Kiranya sudah menjadi budaya para pemimpin kita, yang disalahkan adalah penyebab sistem yang berupa barang mati ( pemusatan kekuasaan ), dan bukan akibat perilaku system yaitu para penyelenggara negara. Bahkan ada  tokoh yang dengan suara lantang meng- kambing hitamkan UUD 1945 yang katanya sentralistis. Maka perbaikannya  setelah reformasi bukan memberantas KKN, tetapi dengan desentralisasi kekuasaan.

Setelah kekuasaan didesentralisasi, malah korupsi makin meluas ke daerah-daerah termasuk pelakunya  bertambah  yaitu anggota DPR dan DPRD.