Arsip untuk ‘20. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SECARA DAMAI’ Kategori

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SECARA DAMAI

Juli 29, 2010

                                        Tulisan lepas 3

                          PENYELESAIAN  KERUGIAN  NEGARA

                                         SECARA  DAMAI

 

Sejak  Jaman Penjajahan Belanda sampai dengan tahun 2004 sesuai UU Perbendaharaan Negara yang berlaku pada waktu itu yaitu Indonesiche Comptabilited Wet (ICW) setiap perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya sehingga merugikan negara , maka dia harus mengganti kerugian negara  tersebut.

Penyelesaian pembayaran kembali kerugian negara melalui 2 jalur yaitu :

-         Jalur hukum

-          Penyelesaian damai

Penyelesaian melalui jalur hukum setelah ada UU korupsi,  diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dengan hukum acara KUHAP  1981, dan hukum acara yang ada pada UU Korupsi serta  UU pendirian badan yang menangani korupsi tersebut. Dengan demikian proses dari penyidikan sampai dengan sidang  / putusan pengadilan jelas karena sudah ada undang-undangya.Kepada terpidana selain dijatuhkan hukuman badan juga membayar uang pengganti sebesar uang yang dikorupsi.

Penyelesaian damai belum begitu dikenal masyarakat, bahkan istilah tersebut dianggap perbuatan tidak baik. Undang-undang yang mengatur penyelesaian damai yang berlaku mulai tahun 2004  antara lain beberapa pasal dalam KUH Perdata dan beberapa pasal dalam UU. No.1 Tahun 2004 tentang UU. Perbendaharan Negara dan belum diatur dalam satu undang-undang  sehingga dapat menyulitkan baik bagi auditee dan juga auditor.

Penyelesaian damai diatur dalam  pasal 1851 KUH Perdata

Perdamaian adalah suatu prerjanjian dengan mana kedua belah pihak ,

dengan menyerahkan, menanjikan atau menahan suatu barang , mengakhiri

   suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu

   Perkara . Perjanjian ini tidak sah , melainkan dibuat secara tertulis

 

Jadi penyelesaian damai baru sah apabila dibuat secara tertulis, maksudnya  yang bertanggung jawab   sanggup akan mengganti  dan membuat surat pernyataan tertulis , bermeterai, Surat pernyataan tersebut ada pula yang menamakan  Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak  (  SKTJM ),

Bagi auditee misalnya  bendaharawan, kepala kantor , ketua satker  apabila ingin sedikit mengetahui tentang penyelesaian damai sepertri uraian di bawah ini.

    BEBERAPA KETENTUAN YANG MENGATUR PENYELESAIAN DAMAI

            KERUGIAN NEGARA YANG DIKETEMUKAN DALAM AUDIT

                             OLEH APARAT PENGAWASAN PEMERINTAH

 

Pendahuluan.

Dalam tulisan ini hanya akan membahas penyelesaian kerugian negara yang diketemukan dalam audit oleh Aparat Pengawasan Pemerintah seperti BPK, BPKP  dan Irjen.

Pembahasan ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

                 I  Umum ;Beberapa pengertian yang mungkin berkaitan dengan peyelesaian

                     damai.

                II. Ketentuan Profesi yang mengatur penyajian temuan audit dalam laporan

                     Auditan.

                III. Ketentuan Undang-undang yang mengatur  atau berkaitan dengan

                      penyelesaian damai.

                                               I  UMUM.

BEBERAPA PENGERTIAN YANG MUNGKIN BERKAITAN DENGAN

                        PENYELESAIAN DAMAI.

 

1. Pegertian Kerugian Negara.

Kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negara yang diakibatkan oleh suatu tindakan melanggar hukum , kelalaian dan atau disebabkan suatu di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.

2. Kerugian Negara Menurut Aturan Pelaksanaan ICW

Kerugian negara harus pasti dan tidak boleh sangkaan. Namun sekarang   dalam praktek

dirubah kerugian negara harus pasti dan tidak boleh perkiraan. Akibatnya terhadap kerugian negara yang hanya dapat dihitung dengan sampling seperti pembangunan jalan, pengaspalan jalan  jarang ada sidang pengadilan , karena    kerugian negaranya  hanya dapat dihitung dengan sampling.

3. Kerugian Negara Akibat Kesalahan Prosedur

Barang kali yang termasuk menjadi polemik di negara kita adalah apabila terjadi penyimpangan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dianggap penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara walaupun dalam praktek belum tentu merugikan negara,

Sebagai misal pelatihan seharusnya dilaksanakan 5 hari, hanya dilaksanakan 4 hari, karena ada pelajaran yang dirangkap ,namun semua materi pelajaran, jam pelajaran tidak berkurang karena dirangkap/ di selesaikan dalam satu hari.  honor dosen dibayar penuh 5 kali hadir , apakah dalam perhitungan kerugian negara termasuk pula pembayaran juga honor dosen

Di kota kabupaten jarang ada Perusahaan yang menyewakan kendaraan, namun ada ketentuan harus diadakan penawaran 3 rekanan,  akhirnya banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Dalam hukum pidana ada yurisprudensi yang berkaitan dengan kerugian negara yaitu

Yurisprudensi Putusan Pengadilan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 adalah sebagai berikut :

    Bahwa pada umumnya suatu tindak pidana dapat hilang sebagai sifat melawan

    hukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang, juga asas-asas hukum

    yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya dalam hal factor Negara tidak

    tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani, dan terdakwa sendiri

    tidqk memperoleh keuntungan

Dan perlu diingat bahwa kerugian negara harus pasti, tidak boleh sangkaan.

 

4. Korupsi Defensif dan Korupsi Ofensif

Bapak Sarwono Kusumaatmaja pernah menulis di Harian Kompas tanggal 14 Desember 1988,  yang membedakan korupsi sebagai berikut :

  1. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai bergaji kecil, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
  2. Korupsi ofensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang bergaji besar untuk menjamin kehidupan mewah termasuk turunannya.

 

5. Penyebab  terjadinya  kerugian negara .

Terjadinya kerugian negara sejak Zaman Penjajahan Belanda sampai tahun  1968 atau menjelang tahun 1970 (  sesuai  Penjelasan UU. No. 28 tahun 1999 tentang   UU Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari  KKN  dan  Penjelasan UUTPK No.3 Tahun 1971)  disebabkan oleh:

  1. Peristiwa alam misalnya adanya proses penguapan, penyubliman dan lain-lain
  2. Bencana Alam
  3. Perampokan/ Pencurian
  4. Penggelapan uang atau penggelapan barang milik negara.
  5. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban/ tugas
  6. Dengan perbuatan melawan hukum baik menurut aturan departemennya ( hukum

materiil )  ataupun melanggar hukum formil.

  1. Kerugian oleh orang bukan pegawai negeri ( pihak swasta ) , misalnya  kelalaian, wanprestasi  dari kontrak
  2. Perbuatan melanggar hukum formil lainnya.

 

Namun sesuai   Penjelasan UU. No. 28 tahun 1999 dan  Penjelasan UU Tindak Pidana Korupsi  No.3 Tahun 1971. mulai tahun 1968 atau menjelang tahun 1970 , kerugian negara  tidak saja dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesempatan mencuri uang atau barang yang dikelola atau istilah kerenya melakukan korupsi karena uang dan barang sudah dalam kekuasaannya , seperti Bendaharawan uang, Bendaharawan barang,  korupsi yang dilakukan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai Pegawai Negeri tertentu misalnya Petugas Pajak, Bea Cukai,  dan oleh pihak swasta ,  tetapi telah meluas ke ke tidak saja Pejabat  Eksekutif, namun telah meluas , bahkan akhir-akhir ini  ada Aparat Hukum , Anggota DPR/DPRD ,

6. Kapan Diketahui Terjadinya Kerugian Negara ?

Kerugian negara / daerah terjadi kapan saja  bahkan mungkin setiap saat.

Secara umum diketahui terjadinya kerugian negara antara lain dari :

1      Laporan bawahan misalnya telah terjadi pencurian/perampokan dll.

2         Laporan kehilangan investaris negara misalnya kendaraan dinas terutama hilang

 pada hari libur, misalnya sedang dipakai pribadi.

3         Pemeriksaan oleh atasan langsung, misalnya opname kas, opname persediaan barang,  atau surat  dan lain-lain

4        Pemeriksaan atau audit oleh Aparat Pengawasn Intern. seperti Internal Auditor. Irjen, Itwilprop. Itwilkab

5        Pemeriksaan atau audit oleh  Pengawasan ekstern misalnya  BPK  dan  BPKP

 7. Penyelesaian Kerugian Negara.

Sesuai pasal pasal 59 ayat (1)  UU.No. 1 tahun 2004  UU. Perbendaharaan Negara ditetapkan :
    Setiap kerugian negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

    hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan

    ketentuan per undang- undangan yang berlaku.

 

8 . Pasal 63 UU.No. 1 tahun 2004 ditetapkan .

   Pengenaan ganti rugi kerugian negara / daerah terhadap pegawai negeri bukan

   bendahara ditetapkan oleh menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati/

   walikota.

9. Proses Penggantian Kerugian Negara.

1.Melalui jalur hukum, yaitu dengan UU Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu sanksinya terpidana harus membayar uang pengganti.

 2. Melalui penyelesaian damai, yang diatur dalam dalam  Pasal 1851 KUH Perdata

 Komentar.

Undang-undang  yang mengatur penyelesaian damai sekarang ini masih tersebar dalam KUH Perdata dan Undang-undang  No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan yang diatur dalam hukum perdata  perlu penelasan misanya

 Pasal 1859

Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan , apabila terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.

Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan  atau paksaan.

Penyelesaian damai dapat dibatalkan apabila  telah dilakukan penipuan  atau paksaan

Penipuan dan paksaan perlu difinisi dan contoh temuan audit yang mana masuk keduanya sehingga dapat dibatalkan,

Sebaiknya segera di susun  undang-undang semacam KUHAP  yang mengatur tentang Penyelesaian damai khususnya yang  diketahui  dari hasil audit ,  sehingga akan memperjelas hak, tanggung jawab dan kewajibanan baik bagi  auditor maupun auditee.

II, KETENTUAN PROFESI YANG MENGATUR PENYAJIAN TEMUAN 

                      AUDIT   DALAM LAPORAN AUDITAN.

 

1.Audit Pengelolaan/ 0perasional/ Manajemen  Pengungkapan Temuan Audit Harus Dilaksanakan Secara Profesional.

Secara umum audit dilakukan oleh akuntan. Dalam melakukan audit akuntan  harus mematuhi kode etik Akuntan,

Untuk Aparat Pengawasan Pemerintah banyak aturan yang diterbitkan oleh lembaga Pengawasan yang bersangkutan   terutama menyangkut kejujuran,

Bahkan ada pedoman yang mengatakan bahwa  Kejujuran adalah mahkota dari Aparat Pengawasan.

2, Penyusuan Temuan Audit Aperasional Sesuai Pedoman yang Berlaku.

Dalam Pemeriksaan Pengelolaan atau Audit Operasional  setiap temuan harus disajikan dengan atribut yang   lengkap yaitu : 

  • Temuan/ permasalahan
  • Kriteria
  • Sebab terjadinya penyimpangan
  • Akibat
  • Tanggapan auditee
  • Rekomendasi 

Matrik temuan audit sebaiknya segera diserahkan kepada auditee/ orang yang bertanggung jawab  untuk ditanggapi. biar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari/ menanggapi temuan audit tersebut.  Tanggapan auditee  tersebut bila perlu ditulis tangan  dan  matrik temuan yang sudah ditanda tangani auditee sebaiknya   dilampirkan dalam laporan auditan untuk memudahkan tindak lanjut.

Di samping itu auditor juga harus memikirkan bahwa temuan audit tersebut dapat ditindak lanjuti  mereka yang bertanggung jawab dengan  melaksanakan proses penuntutan ganti rugi  seperti  yang ditetapkan  dalam Undang-undang yang berlaku,, sedang apabila kerugian Negara cukup besar  dan tidak mungkin dapat diselesaikan secara damai ,lebih baik diselesaikan secara hukum saja.

      III. KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG  MENGATUR/

                 BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN  DAMAI

 

 

Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan  penyelesaian damai  ada  2 (dua ). yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

         2. Kitab UU Perbendaharaan  Negara

Namun dalam hal  tertentu mungkin dapat menyangkut Kitab UU.Hukum Pidana

Kitab UU Perbendaharaan Negara  sesuai masa berlakunya dapat dipisahkan menjadi 2. yaitu  :

    1. Untuk periode sejak jaman Penjajahan Belanda sampai dengan tahun 2003 

       digunakan UU Perbendaharaan Negara  yang dikenal dengan nama Indonesische

       Compabiliteit Wet ( ICW ) yang di tetapkan   tanggal 23 April 1864.

2        UU. R.I. No. 1 Tahun  2004 tentang Perbendaraan Negara yang berlaku mulai 14 Januari 2004.

      Selama 59 tahun setelah merdeka , negara kita baru mampu membuat/ menyusun/ 

      memperbarui ICW yang disusun Belanda  yang berlaku sejak jaman

 Penjajahan Belanda dan 59 tahun setelah merdeka

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ICW mempunyai manfaat yang tinggi.

III.1,  Pasal-pasal KUH Perdata yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Damai.

1. Pasal 1851   KUH Perdata.

 Perdamaian adalah suatu prerjanjian dengan mana kedua belah pihak ,

dengan menyerahkan, menanjikan atau menahan suatu barang , mengakhiri

   suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu

   Perkara . Perjanjian ini tidak sah , melainkan dibuat secara tertulis

2. Pasal 1854   KUH Perdata

Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Perdamaian tidak sekali-kali menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

3. Pasal 1859

Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan , apabila terjadi suatu kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.

Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan  atau paksaan.

4. Pasal 1858

 Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan,

5. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.

6. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

7. Pasal 1864

Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian harus diperbaiki.

Beberapa pasal KUH Perdata yang berhubungan dengan penyelesaian damai dengan pihak  III di mana paling banyak karena wan prestasi perikatan.yaitu ;

8. Pasal  1233

Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

9. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

I0. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

 2. Kecakapan untuk membuat perikatan.

 3. Suatu hal tertentu.

 4. Suatu sebab yang halal.

12. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut.

III.2.  Pasal-pasal dalam UU Perbendaharaan yang berkaitan dengan penyelesaian

        damai

 a.  Pasal-pasal  dalam ICW ( berlaku s/d 2003 ).

Pada waktu masih berlaku ICW maka Pegawai negeri yang menimbulkan kerugian negara di kelompokkan  2, yaitu :

1. Pegawai negeri bukan bendaharawan

2. Bendarawan Uang dan Bendaharawan Barang

Kepada Pegawai Negeri bukan Bendaharawan apabila telah berbuat merugikan negara dikenakan Tuntutan Ganti Rugi ( TGR )  yang diatur dalam  Pasal 74 ICW

Pasal 74 ICW

Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang harus ia lakukan, baik langsung maupun tidak langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Sedang untuk bendaharawan diatur dalam ICW  Pasal 77 s/d 86 ICW.

Untuk kerugian yang ditimbulkan pihak III, tuntutan ganti rugi didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata

b .Ketaluwarsa TGR

Dalam pasal 9 Stbl 1904 No. 241 ditetapkan bahwa pembebanan ganti rugi tidak dapat dilakukan lagi:

     a.   Jika telah lewat 5 tahun setelah akhir tahun dalam masa kerugian itu diketahui .

     b.   Jika telah lewat 8 tahun setelah akhir tahun dalam mana perbuatan atau kelalaian

           yang menyebabkan kerugian itu dilakukan.

B. Pasal-pasal UU RI No.1 tahun 2004 tanggal  tentang Perbendaharaan Negara

Dalam UU. No.1 Tahun 2004  penyelesaian damai diatur dalam Bab XI Penyelesaian kerugian negara/ daerah  yang terdiri dari  8 pasal, yaitu pasal 59 sampai dengan pasal 67. Apa yang dimuat dalam KHUPt pada umumnya dicantumkan atau diperjelas dalam UU. No.1 Tahun 2004.

Dalam UU  No.1 Tahun 2004, pegawai negeri yang merugikan negara tidak dipisahkan antara bendaharawan dan bukan bendaharaan. Dilihat dari kata–katanya ada perbedaan dengan ICW, yatu dalam Pasal 60  UU No.1 Th.2004  tidak terdapat kata-kata langsung maupun tidak langsung merugikan negara .

Beberapa pasal yang mengatur pengembalian kerugian negara :

1. Pasal 59

Terdiri dari 3 ayat, antara lain :

Ayat (1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Bendahara, pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

2, Pasal 60

Terdiri  3 ayat, antara lain :

Ayat (2)

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

 

Pasal 60 ayat ( 2  )

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara . menteri / pimpinan lembga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan  penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

 

 3. Pasal  64

Ayat (1)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan/ untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

Ayat (2)

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

4.  Pasal 65

Kewajiban Bendahara, Pegawai bukan bendaharawan atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Apa yang diatur dalam Pasal 60 telah sesuai sengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata

Pasal  1851 KUHPt

Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Pasal 60 ayat (2)

 ……. dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Komentar.

Penyelesaian damai tidak sah apabila tidak dibuat tertulis  berarti  yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian  atau yang menikmati kerugian tersebut  harus  membuat pernyataan  tertulis dan bermeterai berisi kesanggupan mengganti kerugian tersebut.

Dengan  memberikan pernyataan kesanggupan membayar dan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya, membuktikan bahwa dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  tidak ada unsur paksaan.

Tanpa ada surat pernyataan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak maka penyelesaian damai tidak sah.

Apabila dalam audit  semua ketentuan dilaksanakan oleh auditor, barang kali akan memudahkan auditee atau atasan langsungnya menindak lanjuti temuan audit yang tindak lanjutnya berupa setoran kerugian negara ke Kas Negara.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.