Arsip untuk ‘16. KELEMAHAN HUKUM DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI’ Kategori

KELEMAHAN HUKUM DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Juli 29, 2010

BAB  XIV

      KELEMAHAN HUKUM  DAN LAIN-LAIN YANG BERHUBUNGAN 

                                   DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

1.  Kelemahan Dalam Pemberantasan Korupsi.

Mengapa walaupun  pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan, namun korupsi masih meraja lela , bahkan  pelaku  bertambah yaitu termasuk kalangan legislatif.

Secara organisasai dan hukum, masih terdapat kelemahan dalam pemberantasan korupsi, yaitu antara lain :

   1 )  Pemberantasan korupsi  dilaksanakan oleh beberapa instansi.

   2 )  Dihilangkannya pasal – pasal yang mengatur Badan Penilik Harta dan      Kekuasaannya  dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi  No.Prt/Perpu

 013/1958. pada UUPTK penggantinya  yaitu tahun UUPTK 1960 , 1971, 1999 dan 2001 tidak efektif.

  3.)  Untuk Periode Tertentu Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dituntut Karena Belum Ada      Undang-Undangnya

   4 )  Korupsi dengan modus operandi  suap sulit dibuktikan secara hukum .

  5. )  Korupsi Dengan Modus Operandi Penyalah gunaan Wewenang Sulit    Dibuktikan

          Secara Hukum..

  6)  Ketentuan sanksi pidana mengenai pembayaran uang pengganti  sejak 1958  sampai 

   sampai tahun 1999, tidak ada aturan pelaksanaanya.

  7 )  Ketentuan sanksi pidana mengenai pembayaran uang pengganti dalam Pasal

        18 ayat  ( 3)   UUPTK  No.31 Tahun 1999    kurang menguntungkan bagi

        negara.

   8)  Perhitungan kerugian negara harus pasti, tidak boleh perkiraan.

   9)  Adanya yurisprudensi yang kurang menguntungkan untuk pemberantasan korupsi.

1 )  Pemberantasan Korupsi  Dilaksanakan Oleh Beberapa Instansi.

Sekarang ini pemberantasan korupsi dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Alasan dibentuknya KPK sesuai  UU  No 30 Tahun 2002 karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara   tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien Oleh karena itu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional,intensif  dan berkesinambungan.

Ketiga badan tersebut UU Pembentukannya berbeda, Dalam penegakan hukum mengacu pada KUHAP 1981 dan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Khusus ( UU Pembentukannnya) masing-masing .

Dahulu sebelum adanya KPK, antara Kejaksaan dan Kepolisian pernah terjadi perbedaan pendapat  dalam penanganan  kasus Bank.

Memang sepertinya  janggal tugas yang sama dalam satu organisasi atau negara , ditangani 3 instansi. Pembagiannya antara lain dibedakan jumlah korupsi yang ditangani, kalau  KPK Rp. 1 M  ke atas.

Kita tidak perlu malu meniru negara yang telah berhasil memberantas korupsi dan ternyata telah memberikan kemakmuaran bagi warganya. Pada waktu Mahadir Mohammad diangkat menjadi Perdana Menteri, yang dia lakukan pertama adalah memberantas korupsi dengan membentuk Badan Pencegah Rasuah  ( BPR ).

Agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif dan berhasil menurut penulis sebaiknya dilaksanakan oleh satu badan yang dibentuk secara nasional dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan  secara terpadu dan terkoordinir.  Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dilebur menjadi satu badan di mana sebagai acuan adalah korupsi di Indonesia segera dapat diberantas, jadi bukan kepentingan masing.- masing instansi.

Kalau perlu khusus untuk badan ini tidak berlaku undang-undang tidak berlaku surut.

Korupsi yang terjadi pada waktu sebelum pembentukan badan ini tetap dapat ditangani.

Badan ini .Badan ini  segera menetapkan visi,misi dan fungsi sehingga arah pemberantasan korupsi jelas.

2) Dihilangkannya Pasal – Pasal Yang Mengatur Badan Penilik Harta dan 

   Kekuasaannya  Dalam  UUPTK  Penggantinya,  Maka  Undang-Undang

   UUPTK Penggantinya Tidak Efektif.

Terhadap dihilangkannya pasal-pasal yang mengatur Badan Penilik Harta dan Kekuasaanya, pada undang-undang pengganti Perpu No Prt/Peperpu/013/1958  yaitu UUPTK. No. 24 Tahun 1960.UUPTK No.3 Tahun 71. UUPTK No, 31 Tahun 1999 dan UUPTK No. Tahun 2001,  menurut  Prof. DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 78 memberi komentar sebagai berikut :

  “  Dalam peraturan tersebut terdapat  sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi , jadi memotong salah satu mata rantai peradilan, yaitu pengadilan negeri,   Dengan demikian , peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata  disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat.

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU.No.24 Tahun 1960, membuat undang-undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama ( 1960-1966) maupun zaman Orde Baru ( 1966-1971 )

UUPTK Tahun 1971, 1999 dan 2001 pun sudah tidak ada lagi Badan Penilik Harta Benda.

 

3 ) Untuk Periode Tertentu Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dituntut Karena Belum Ada Undang-Undangnya

Menurut  penjelasan UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN,  dan dalam Penjelasan UUPTK  No.3 Tahun 1971  serta  dari pembicaraan para Panelis Penyusun UUPTK . No, 3 Tahun 1971 mulai sekitar tahun 1968 korupsi telah dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan melanggar hukum materiil, di mana pada waktu  itu masih berlaku UUPTK  No,24 Prp 1960.

Perbuatan korupsi tersebut tidak bisa dijerat dengan UUPTK No. 24 Tahun 1960 karena modus operandi korupsi tidak didahului pelanggaran/ kejahatan

 

4 ) Korupsi Dengan Modus Operandi Suap Sulit Dibuktikan Secara Hukum.

Untuk kasus suap yang  timbul dari pemerasan barang kali relatif lebih mudah dibuktikan secara hukum, namun untuk suap yang  timbul bukan dari pemerasan ( kong kalikong / pat gulipat ) sulit dibuktikan secara hukum. Sampai dengan tahun 1981 di negara kita berlaku HIR. Pada tahun 1981 HIR diganti dengan KUHAP 1981, perubahannya antara lain untuk alat bukti ditambah kata sah.Untuk kasus suap yang dilakukan mulai tahun 1981 sampai dengan 2001, sangat sulit dibuktikan karena alat bukti   harus sah  secara hukum.

Tidak mungkin  penerima suap memberikan  bukti kwitansi tanda terima  , uraian dalam kwitansi sesuai tujuan pemberian uang itu, bermeterai cukup dan ada bukti transfer uang dari rekening bank  penyuap kepada yang disuap.Kalau dapat diperoleh bukti tersebut baru sah menurut hukum.  

Ada sedikit celah, barang kali kasus supa supaja   dapat dibuktikan secara hukum, yaitu ditambahkannya Pasal 26 A dalam perubahan UUPTK tahun 2001. Dalam pasal 26 A untuk alat bukti petunjuk termasuk antara lain rekaman.pembicaraan.

Namun rupanya mulai ada pembuktian terbalik, misalnya dalam kasus pajak, di mana rekening bank yang dimiliki tidak sebanding dengan gajinya.

 

5. ) Korupsi Dengan Modus Operandi Penyalah gunaan Wewenang Sulit    Dibuktikan Secara Hukum.

Seperti diuraikan dalam butir  3)  di atas bahwa  mulai sekitar tahun 1968 korupsi  dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang tidak bisa dituntut  dengan  UU No, 24 Prp 1960. karena tidak didahului kejahatan/ pelanggaran.

Penyalah gunaan wewenang terutama yang dilakukan pihak ke tiga  misalnya agar anak, isteri atau kroninya diberikan kredit dari bank Pemerintah  atau menang tender dilakukan dengan Perintah resmi, memakai blanko resmi, bernomor dll. Sepertinya tidak mungkin, paling-paling telepon melalui anak buahnya atau memberilan memo atau secarik kertas kepada Bank atau Panitia tender

Telepon, memo atau secarik kertas tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

 

6 ) Ketentuan Sanksi Pidana Mengenai Pembayaran Uang Pengganti Sejak 1958  Sampai  Tahun 1999,  Tidak Ada Aturan Pelaksanaanya.

Berdasarkan undang-undang atau peraturan yang ada , sejak 1945 sampai dengan 1958, tujuan utama penanganan terhadap timbulnya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum maupun karena kelalaian  adalah untuk pengembalian kerugian negara di samping pelakunya dipidana.

 

Dalam UU Pemberantasan Korupsi yang pertama yaitu Peraturan No. Prt/Peperpu/013/1958 dan dan penggantinya yaitu UUPTK. No. 24 Tahun 1960. dalam kasus korupsi selain dikenakan hukuman badan juga uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Jadi besarnya uang penngganti ada hubungannya dengan besarnya kerugian negara

Pengaturan uang pengganti dalam  UUPTK.No. 3 Tahun 1971,  dan UUPTK . No.31 Tahun 1999 sama dengan UUPTK sebelumnya yaitu uang pengganti   jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

 

Berdasarkan Peraturan No.Prt/Peperpu/013/1958 tuntutan pengembalian harta yang dikorupsi juga dapat melalui jalur preventif dan gugatan perdata.

MenurutAndhi Hamzah dalam bukunya Perkembangan Hukum Pidana Khusus , (1991)

   halaman 12 dan 13 mengenai  saksi pidana pembayaran uang pengganti  dijelaskan :

 

   “ Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan pidana tambahan . Tetapi karena tidak diatur tentang kurungan pengganti, jika tidak dibayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar yang dikorupsi. Belum ada petunjuk dari yurisprudensi tentang masalah ini.

Yang ada ialah fatwa Ketua Makamah Agung, yaitu :

   Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti merupakan utang yang

 harus dilunasi terpidana kepada negara, utang tersebut sewaktu-waktu masih dapat   ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini , jumlah barang –barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi”

Kalau uang pengganti diperlakukan sebagai utang, berarti isteri dan anaknya ikut menanggung. Kalau benar-benar dilaksanakan , barang kali di Indonesia tidak ada orang korupsi.

7 )  Ketentuan Sanksi Pidana Mengenai Pembayaran Uang Pengganti Dalam Pasal

     18 ayat  ( 3)   UUPTK  No.31 Tahun 1999    Kurang Menguntungkan Bagi

     Negara.

 

Pengaturan uang pengganti dalam  UUPTK.No. 3 Tahun 1971,  dan UUPTK . No.31 Tahun 1999 sama dengan UUPTK sebelumnya yaitu uang pengganti   jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Aturan pelaksanaan uang pengganti baru diatur dalam UUPTK No,31 Tahun 1999

Pasal 18 ayat ( 2 ) dan ( 3 )

Pasal 18 ayat ( 2 ) secara garis besar apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh  Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti.

Pasal 18 ayat ( 3 )

Kalau hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Pada waktu tulisan ini disusun timbul usulan koruptor sebaiknya dihukum mati,

  Menurut kami untuk membantu APBN Pasal 18 ayat  ( 3 ) mengenai aturan pelaksanaan uang pengganti sebaiknya di cabut saja,

   Seperti diuraikan dalam butir 6 di atas bahwa uang pengganti merupakan utang yang harus dilunasi terpidana, sehingga anak isterinya, atau siapa yang ikut kebagian ikut menanggung utang tersebut.

  Cara ini sesuai dengan penanganan kasus Gayus  dan Bahasyim  di mana harta benda yang dimiliki  dikejar sampai anak isterinya.

   Selanjutnya rumah dan kekayaan lainnya ditayangkan di TV, setidak-tidaknya tetangga dekat harta mikik Bahasyim tahu tentang kepemilikan harta tersebut.

8 ).  Perhitungan Kerugian Negara Harus Pasti, Tidak Boleh Perkiraan.

Dalam hal perhitungan kerugian Negara pada umumnya Penyidik mendasarkan pada ketentuan dalam  Tuntutan Ganti Rugi ( TGR )  yaitu kerugian Negara harus pasti tidak boleh sangkaan, kalau sekarang  umumnya tidak boleh perkiraan..  Aturan pelaksanaan TGR ditetapkan tahun 1910 , maka barangkali ketentuan tersebut sesuai dengan keadaan pada masa itu . Namun sekarang tentunya untuk kasus-kasus tertentu   tidak mungkin kerugian  dapat  dihitung secara pasti  Sebagai contoh pengaspalan jalan yang diduga ada manipulasi aspal, pondasi jalan yang tidak sesuai bestek ,pengerukan pelabuhan  , sungai dan bangunan fisik lain apabila ada penyimpangan maka kerugian Negara  dihitung secara sampling.

Kerugian Negara yang dihitung secara sampling apakah sudah diterima hukum ?

Saya kira dengan bantuan ahli sampling , dapat dihitung kerugian negara yang mendekati yang sebenarnya. Diharapkan dengan diakuinya perhitungan secara sampling ini , mereka yang melaksanakan pembangunan akan takut apabila tidak membangun sesuai bestek.

Proyek-proyek Pemerintah yang berupa bangun fisik sangat besar, maka seyogyanya bila ada penyimpangan kerugian Negara  dapat dihitung secara sampling yang dihitung ahli sampling di bawah sumpah dapat ditrima oleh hukum.

9 ). Adanya Yurisprudensi yang Kurang Menguntungkan Untuk Pemberantasan Korupsi.

Terdapat yurisprudensi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi , yaitu yurisprudensi Jurisprudensi No.42 K/Kr/1965 Tanggal 17 Januari 1966  

     Bahwa pada umumnya suatu tidak pidana dapat hilang sifatnya sebagai

     perbuatan yang melawan hukum, kecuali berdasarkan ketentuan undang-

     undang, juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis, misalnya bahwa dalam

     hal ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dapat dilayani,

     dan terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Walaupun dalam UU No.31 Tahun 1999 Pasal 4 dikemukakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan di pidananya  pelaku tindak pidana, toh hakim tidak terikat apakah dalam keputusannya mengacu pada undang-undang atau jurisprudensi. Betapa kesalnya apabila sudah berbulan-bulan menangani kasus, di sidang kasus tersebut terbukti, namun pada akhir sidang kepada saksi ahli diberi tahu bahwa uang korupsi tersebut dipakai untuk bermacam-macam kegiatan dan sumbangan

 Komentar

Apabila kita mengacu kebijakan zaman Penjajahan Belanda sampai tahun 1958 terhadap perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara , sesuai ICW hukuman pertama adalah kerugian negara tersebut harus dikembalikan, baru pidananya. Kalau uang pengganti diperlakukan sebagi utang maka akan dapat membantu APBN, dan koruptor akan menjadi miskin setelah pulang dari penjara.

Sebaiknya para ahli hukum berani mencari terobosan hukum untuk mengatasi kelemahan hukum seperti yang diuraikan di  atas. Kelemahan yang lainmasih ada  misalnya pengaturan akuntan yang membantu penyidik dalam KUHAP 1981.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.