Archive for the ‘10. PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI’ Category

PERBUATAN KORUP DAN KORUPSI

April 17, 2010

BAB VIII

PERBUATAN KORUP DAN  KORUPSI

Pendahuluan

Setiap warga negara baik sebagai Pimpinan maupun rakyat kecil sebaiknya perlu mengetahui tentang perbuatan korup dan korupsi, sebab dan akibatnya karena bagi pemimpin erat hubungan dengan keberhasilan tugasnya sedang bagi masyarakat  menyangkut nasibnya.

Bagi para penyelenggara negara yang mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur, tujuan itu hanya dapat dicapai apabila para penyelenggara negara bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang diatur dalam UU. No. 28 Tahun 1999, Termasuk pula pihak swasta misalnya  pengusaha, pedagang dan lain-lain dalam menjalankan usahanya harus bersih dari praktek korupsi dan kolusi.

Suatu organisasi hanya akan mencapai tujuan apabila semua tindakan  mereka yang terlibat dalam organisasi dilandasi integritas dan nilai etika. Jujur belum tentu berkaitan dengan uang, jujur bagi seorang pegawai baik pimpinan maupun pelaksana terutama jujur dalam melakasanakan tugas sesuai aturan yang mendasarinya. Bagi para pengusaha, pedagang maupun masyarakat lainnya jadilah pengusaha yang jujur, dan jauh dari keinginan untung besar misalnya dengan cara menipu.

Bagaimana kalau mereka yang termasuk pemimpin melakukan perbuatan korup dan korupsi? Jarang buku yang membahas tentang bagaimana apabila justru pemimpin yang melakukan perbuatan korup dan korupsi. Barang kali sebagai contoh negara kita. Pada  awal 1966, boleh dikatakan kekayaan alam masih utuh, kita tidak punya hutang luar negeri yang jumahnya cukup signifikan. Perusahaan dari nasionalisasi penjajah Belanda masih sepenuhnya dikuasai negara.

Sampai sekarang ini entah sudah berapa % kekayaan alam yang dieksploitasi, perusahaan negara sebagian sahamnya  sudah dijual, hutang luar negeri menumpuk, namun kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Permasalahan yang dihadapi pada masa yang akan datang semakin komplek antara lain menyangkut penyediaan dana APBN, tingginya angka pengangguran, banjir dan bencana alam lain akibat pembalakan hutan masa lalu dan lain-lain.

Berbeda dengan Malaysia, sebelum membangun, Perdana Menteri Mahadir Mohammad melakukan pemberantasan korupsi secara besar-besaran terlebih dahulu,  sehingga rakyat Malaysia sekarang dapat menikmati hasil jerih payah para pemimpin mereka.

Kalau yang korupsi pimpinan perusahaan, yang jelas perusahaan itu tidak bisa berkembang, dan akan mempengaruhi gaji karyawan. Kalau yang dikorupsi jumlahnya demikian besar dan tidak ada penyehatan dari luar, maka perusahaan bangkrut.

Masyarakat perlu tahu apabila pada suatu negara praktek korup dan korupsi merajalela maka maka masyarakat akan menderita dalam bidang ekonomi (kemiskinan), politik, administratif dan hukum.

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘corruputio’. Kata korupsi sudah masuk perbendaharaan bahasa Indonesia. Menurut kamus Bahasa Indonesia karangan               WJS Purwadarminta (1976) pengertian korupsi adalah :

Korup         :Busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekusaan untuk           kepentingan sendiri dan sebagainya. Misalnya: “Karena merosotnya akhlak maka banyak pegawai yang korup“.

Korupsi   :Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang

sogok dan sebagainya. Misalnya: “Korupsi di kalangan pegawai

negeri  harus dibasmi hingga akar-akarnya”.

 

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.

Dengan demikian pengertian korupsi sangat luas. Sedang pengertian korupsi menurut menurut penjelasan UU. No. 3 tahun 1971 adalah :

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.  

2. Ciri-Ciri Korupsi

Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi (LP3ES 1976) halaman 12-13 antara lain dikemukakan sebagai berikut :

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan     kasus pencurian.

  1. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali di mana ia telah     begitu merajarela dan begitu berurat-berakar sehingga individu yang berkuasa             atau mereka yang berada dalam lindungannya tidak tergoda untuk            menyembunyikan perbuatan mereka.
    1. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban

dan     keuntungan tidaklah sentiasa berupa uang.

d.     Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk                 menyelubungi perbuatannya dengan

berlindung di balik pembenaran hukum

e.   Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

f.    Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau

masyarakat umum.

g.   Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

h.   Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.

i.    Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban

dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk  mempengaruhi kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

Selanjutnya dalam halaman  22-23 dikemukakan hal-hal yang timbul dari korupsi, yaitu :

  1. Uang sogok pada gilirannya akan berjalan terus menuju konsumen. Di mana tidak ada pengendalian harga yang efektif, maka para pengusaha pabrik maupun usahawan lainnya akan mengalihkan beban tersebut kepada konsumen.
  2. Dalam suatu kantor yang telah dijangkiti korupsi, norma-norma efisiensi birokrasi harus senantiasa ditundukkan pada norma-norma persekongkolan dan sogokan.
  3. Dalam praktek yang sebenarnya, korupsi yang bersifat memeras merupakan suatu penomena yang cenderung menjalar lebih cepat, yang membawa keteledoran dan ketidak – efisienan.
  4. Korupsi merongrong respek bagi kewenangan yang ada. Hal ini pada gilirannya menimbulkan pelbagai jenis persoalan. Ia cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik, dan mengasingkan kepatuhan publik pada tujuan-tujuan pemerintahan.

Selanjutnya dalam halaman 31 dikemukakan ada 3 tahapan korupsi, yaitu :

  1. Tahap pertama di mana korupsi relatif terbatas, tanpa mempengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas. Dalam tahap ini hampir semua yang diminta publik dari pemerintah bisa diperoleh tanpa perlu memberikan suapan atau melakukan nepotisme. Pada tahap ini korupsi terbatas pada sebagian lingkungan kelas atas dalam pemerintahan dan dalam bisnis raksasa.
  2. Tahap kedua adalah tahap di mana korupsi telah merajalela dan menembus segala kehidupan. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan seseorang tanpa suapan.
  3. Tahap ketiga adalah yang paling menarik dan terkadang sulit untuk dibicarakan. Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar, dan tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

3. Kerugian Negara Akibat Korupsi

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi jauh lebih besar daripada keuntungan individual yang berasal dari korupsi tersebut. Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut :

a.   Seorang menerima uang sogok sebesar Rp. 25.000, dari sopir truk yang muatannya jauh melebihi tonase kekuatan jalan. Kerugian negara akibat kerusakan jalan dan jembatan akan jauh lebih besar dari uang yang diterima penjaga jalan tersebut. Bagi bapak  sopir pun juga lebih untung muat lebih, karena dengan muatan sesuai tonase pun mungkin juga harus membayar.

b. Dengan membayar sejumlah uang,  penyelundup dapat memasukkan  barang tertentu, misalnya sepatu, keramik, dan lain-lain. Akibat penyelundupan ini maka industri sepatu, keramik dalam negeri akan kalah bersaing. Kalau akibat barang penyelundupan sampai mematikan industri dalam negeri, maka kerugian negara dan atau perekonomian negara akan jauh lebih besar dari uang sogok yang mereka terima .

c. Kredit kepada petani juga banyak bermasalah, misalnya kredit tersebut tidak seluruhnya diterima oleh petani, bahkan pernah ada berita bibit padi yang dijual kepada petani adalah palsu. Kerugian perekonomian negara untuk meningkatkan produksi pertanian jauh lebih besar dari pada keuntungan yang dinikmati mereka yang mengelola kredit tersebut.

  1. Dan lain-lain.

Uang sogok, uang suap dan semacamnya akan merusak semua sistem atau tatanan masyarakat yang sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda dulu, dan cenderung akan menggerogoti pemerintah yang didukung publik. Sulit dihitung berapa biayanya atau langkah apa yang harus dilakukan agar tatanan negara kembali ditaati.

 

4. Praktek Operasional Korupsi

Praktek operasional korupsi  yang banyak dilakukan di negara kita antara lain dengan :

  1. Penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan / pelanggaran hukum materiil
  2. Adanya kolusi / persekongkolan / suap
  3. Nepotisme
  4. Menghalalkan semua cara
  5. Berlindung di balik pembenaran hukum
  6. Kecurangan
  7. Pemalsuan
  8. Penipuan, dan
    1. Penggelapan

5. Korupsi Defensif dan Korupsi Ofensif

Bapak Sarwono Kusumaatmaja pernah menulis di Harian Kompas tanggal 14 Desember 1988,  yang membedakan korupsi sebagai berikut :

  1. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai bergaji kecil, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
  2. Korupsi ofensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang bergaji besar untuk menjamin kehidupan mewah termasuk turunannya.

6. Perkembangan Perbuatan Korupsi di Negara Kita

1)  Perbuatan korupsi mulai awal kemerdekaan sampai tahun 1958

Sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1958 di negara kita belum ada undang-undang pemberantasan korupsi. Barangkali pada waktu para penyelenggara negara dan pegawai masih jujur dan masyarakat pun masih taat terhadap hukum. Apabila terjadi perbuatan pegawai yang merugikan negara cukup diselesaikan dengan tuntutan  ganti rugi yang diatur dalam Pasal 74 ICW (Indiche Comptabiliteit Wet, Kitab Undang-Undang Perbendaharaan Negara) yang berlaku pada waktu itu, yaitu :

Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang harus ia lakukan, baik langsung maupun tidak langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

 

Namun kalau ada unsur pidananya seperti suap, dapat diproses secara hukum.

2)     Perbuatan korupsi menurut Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958

Undang-undang/Peraturan Pemberantasan Korupsi dibuat pertama kali tahun 1958, yang dibuat pada waktu almarhum Jendral A.H.  Nasution menjabat sebagai Penguasa Perang Pusat, yang disebut Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 16 April 1958. Berdasarkan peraturan tersebut perbuatan korupsi terdiri atas :

  1. Perbuatan Korupsi Pidana
  2. Perbuatan korupsi lainnya

Yang disebut perbuatan korupsi pidana ialah :

  1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau  pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.
  2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan meyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
  3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam pasal  209, 210, 418, 419, dan 420, KUHP.

Yang disebut perbuatan korupsi lainnya, ialah :

a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

b.   Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

3)   Perbuatan Korupsi Menurut Undang-Undang No. 24  Prp. tahun 1960

Pada tahun 1960, Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 24  Prp. Tahun 1960.

Menurut Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat a, b, dan c, yaitu :

  1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau  pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.

b.   Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau   pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

c.  Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Dari ke dua undang-undang atau peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu perbuatan korupsi harus didahului pelanggaran atau kejahatan.

4)   Perbuatan Korupsi Menurut UUPTPK N0. 3 Tahun 1971

Mengetahui perbuatan korupsi menurut UUPTPK No. 3 Tahun 1971 bagi auditor penting, sebab semua tindak pidana yang berindikasi korupsi yang tejadi mulai tahun 1971 sampai dengan 16 Agustus 1999 (diundangkannya UU. No. 31 Tahun 1999) penanganannya dengan UUPTPK No. 3 Tahun 1971.

Perbuatan korupsi dalam UU. No. 3 Tahun 1971 diatur dalam pasal 1, ayat (1) sub a, b, c, d,e, dan untuk melakukan percobaan atau permufakatan korupsi diatur dalam pasal 1 ayat (2) yaitu :

  1. a. Pasal 1 ayat (1) a

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa kerugian tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

  1. b. Pasal 1 ayat (1) b

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

  1. c. Pasal 1 ayat (1) c

Barang siapa yang melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435  KUHP.

  1. d. Pasal 1 ayat (1) d

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.

e.  Pasal 1 ayat (1) e

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

f.              Pasal 1 ayat (2)

Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tindak pidana tersebut dalam ayat  (1) a, b, c, d, e pasal ini.

 

g.   Pasal 32

Disamping yang telah dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) dalam pasal 32 dikemukakan bahwa :

Pelanggaran pasal 220, 231, 421, 422, 429 KUHP dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah.

Pasal 220     :     Memberitahu atau mengadukan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu perbuatan itu tidak ada.

Pasal 231     :     Melepaskan barang yang telah disita.

Pasal  421    :     Pegawai negeri dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa.

Pasal 422     :     Pegawai negeri dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik memaksa untuk supaya  mengaku , maupun memancing supaya memberi keterangan.

Pasal  429    :     Pegawai negeri melampaui batas kekuasaannya masuk kedalam rumah atau kedalam ruangan.

h.   Pengelompokkan Kejahatan Pasal 1 ayat (i) c

Menurut Andhi Hamsah dalam bukunya Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya (1991) kejahatan yang temasuk Pasal 1 ayat (1) c dapat dikelompokkan :

a.   Kelompok delik penyuapan, meliputi pasal 209, 210, 418 dan 420        .

b. Kelompok delik penggelapan, meliputi pasal 415, 416 dan 417

c.   Kelompok delik kerakusan, meliputi pasal 423 dan 425.

d.   Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan meliputi pasal 387, 388,

dan 435.

a.)  Kelompok Delik Penyuapan, Meliputi Pasal 209, 210, 418, dan 420 KUHP

Pasal 209     :     Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang      berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 210 ayat (1)       :     Memberi hadiah atau janji  kepada hakim yang menangani    perkara yang bersangkutan.

Pasal  210  ayat (2)      :     Memberi hadiah atau janji kepada penasehat hukum.

Pasal  418     :     Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji sedang ia tahu atau patut disangka apa yang dihadiahkan berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya.

Pasal  419    :     Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji berhubungan  jabatan, berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 420    :      Hakim atau penasehat hukum menerima pemberian atau janji.

b. ) Kelompok Delik Penggelapan, Meliputi Pasal 415, 416 dan 417.

Pasal  415    :     Menggelapkan uang atau surat berharga.

Pasal  416    :     Membuat secara palsu atau memalsukan  buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal  417    :     Sengaja  menggelapkan,  membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi barang-barang  yang diperuntukkan menjadi tanda bukti atau surat akte, surat keterangan atau daftar.

c. )  Kelompok Delik Kerakusan Meliputi Pasal 423 dan 425

Pasal 423     :     Pegawai negeri memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu.

Pasal  424    :     Pegawai negeri dengan sewenang -wenang memakai kekussaannya,

menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiptera.

d. ) Kelompok Delik yang Berkaitan  dengan Pemborongan. Meliputi pasal 387,

388  dan 435

Pasal 387     :     Pemborong atau ahli banguann atau penjual bahan bangunan saat menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan akal tipu.

Pasal 388     :     menyerahkan bahan bangunan  kepada bala tentara melakukan akal tipu.

Pasal  435    :     Pegawai negeri turut campur dalam pemborongan.

Catatan :

Dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Pasal 43 B bahwa semua pasal-pasal KUHP yang ditarik ke dalam UU korupsi dinyatakan tidak berlaku. Menurut penulis dalam UU. No. 20 Tahun 2001 yang langsung menyebutkan unsur-unsur pasal-pasal tersebut, terdapat keseragaman penafsiran terhadap masing-masing  pasal- pasal tersebut.

5. ) Sanksi pidana, denda, dan hukuman tambahan

Sanksi Pidana diatur dalam Bab V Tentang Ketentuan-ketentuan Pidana, Pasal 28 : Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Disamping itu juga dikenakan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 34 berupa perampasan barang tetap dan tidak tetap yang berwujud maupun tidak berwujud dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

6. ) Perbuatan Korupsi Menurut Undang-undang UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Menjelang tahun 1999 perbuatan korupsi lebih merajalela lagi, dilakukan dengan melawan hukum formil maupun materiil. Berhubung sanksi pidana UU No.3 Tahun 1971 kurang keras, maka pada tahun 1999, UU. No.3 Tahun 1971 dicabut dan diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang sanksi pidanya lebih keras dan ada hukuman badan serta denda minimum dam maksimum. Pelakunya pada umumnya dari kalangan exekutif dengan menyalah gunakan wewenang suap dan korporasi.

Penyajian perbuatan korupsi dan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 berbeda dengan menurut UU No. 3 tahun 1971. Kalau dalam UU No.3 tahun 1971 hanya dalam 1 pasal, yaitu pasal 1, namun dalam UU No. 31 tahun 1999 disajikan masing-masing delik, meliput pasal 2 sampai dengan pasal 16 (15 pasal), disamping itu juga ada pasal yang bila dilanggar dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 32, serta ada sanksi hukuman badan dan denda lebih berat/besar dan ada minimum dan maksimumnya.

( 1 ) Perbuatan Korupsi dn Sanksi Pidana

  • Pasal 2

Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1)a UU No. 3 tahun 1971 diganti dengan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999,  dan pelaku pidananya termasuk korporasi, yaitu :

( 1 ) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

( 2 ) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud  dalam ayat ( 1 ) dilakukan dalam keadaan tetent , pidana mati dapat dijatuhkan.

  • Pasal  3

Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1)b UU No. 3 tahun 1971 diganti dengan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999,  dan pelakunya ditambah korporasi, yaitu :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

 

  • Pasal 5 sampai dengan dengan pasal 12

Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1)c UU No. 3 tahun 1971 yaitu pelanggaran terhadap pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435  KUHP dalam UU No. 31 tahun 1999 sajikan masing-masing pasal KUHP yang ditarik ke dalam UU Korupsi, dan secara ringkas disajikan sebagai berikut :

Pelanggaran pasal Pasal UU No. 31 th. 1999  Pidana penjara (tahun)  Denda (rupiah) 
Paling singkat  Paling lama  Paling sedikit  Paling banyak 
209 5 1 5 50  juta 250 juta
210 6 3 15 150 juta 750 juta
387/ 388 7 2 7 100 juta 350 juta
415 8 3 15 150 juta 750j uta
416 9 1 5 50  juta 250 juta
417 10 2 7 100 juta 350 juta
418 11 1 5 50  juta 250 juta
419, 420, 423425, 435 12 seumur4 hidup, atau20 200 juta 1000 juta
  • Pasal 13

Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1)d  UU No. 3 tahun 1971 diganti dengan Pasal 13  UU No. 31 tahun 1999, yaitu :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau keduduknanya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).

Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 ayat (1)e UU No. 3 tahun 1971, dalam UU No. 31 tahun 1999,  dihapus, karena sepertinya tidak mungkin penerima pemberian atau janji melaporkan kepada yang berwajib, kalau pelapor tetap dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, namun pasal ini kemudian diadakan perubahan dalam Pasal  sisipan No. 12C UU No. 20 tahun 2001.

§         Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

 

  • Pasal 15

Perbuatan percobaan atau permufakatan melakukan korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999, diatur dalam pasal 15, yaitu :

Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

 

  • Pasal 16

Setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai  dengan pasal 14.

  • Pasal 23

Pasal 32 UUPTPK No. 3 tahun 1971 diganti dengan PasaL 23, yaitu :

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422 , Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Pidana tambahan dalam UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Selain hukuman penjara dan denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 berupa perampasan barang bergerak, uang pengganti, penutupan usaha dan pencabutan seluruh atau sebagian hak.

7) Perbuatan Korupsi Menurut Undang-Undang UU No.20  Tahun 2001

Selanjutnya pada tahun 2001 diadakan perubahan terhadap UU No.31 tahun 1999, yaitu UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (2) dikemukakan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu.

Selanjutnya dalam Pasal 43B dikemukakan bahwa pasal-pasal KUHP yang ditarik kedalam UU Tindak Pidana Korupsi sebelumnya yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 515, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan membaca ketentuan tersebut tanpa harus membaca pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik kedalam UUPTPK, pembaca sudah dapat mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Disamping itu penafsiran masing-masing pasal dalam KUHP seragam.

(1) Rumusan Tindak Pidana

Rumusan perbuatan tidak pidana  korupsi disajikan sebagai berikut :

  • Pasal 5

(1)     Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang :

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau
  2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)     Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau  janji sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

  • Pasal 6

(1)     Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta) setiap orang yang :

a.   Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud             mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ; atau

b.   Memberi atau menanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)     Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau advokad yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

  • Pasal 7

(1)     Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.- (tiga  ratus lima puluh juta) :

  1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  2. Setiap orang yang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2)     Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c dipidana yang sama sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1).

  • Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

  • Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau dafrtar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

  • Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.- (tiga  ratus lima puluh juta rupah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a.  Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwewenang yang dikuasai karena jabatannya ; atau

b.   Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat atau daftar tesebut ; atau

c.   Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau suatu daftar.

  • Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

  • Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) :

  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  2. Pegawai negeri atau  penyelenggara negara menerima hadiah pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  3. Hakim menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
  4. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah, atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
  6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau  penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
  7. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
  8. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; atau
  9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(2) Pasal yang disisipkan

Di antara pasal 12 dan 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni pasal 12 A, pasal 12 B, dan pasal 12 C, yang bunyinya sebagai berikut :

Ø      Pasal 12 A

(1)     Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2)     Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

  • Pasal 12 B

(1)     Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.   Yang nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi          tersebut  bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

  1. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2)     Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

  • Pasal 12 C

(1)     Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2)     Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

(3)     Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima atau negara.

(4)     Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal yang disisipkan tersebut,  menurut penulis lebih menekankan keadilan khususnya pasal 12 A dan penyelesaian tidak pidana korupsi tidak harus melalui pengadilan, khususnya bagi penyelenggara negara yang jujur dalam hal mereka menerima gratifikasi atau suap di atas Rp. 10.000.000.- melaporkan ke KPK. Kalau dia melapor ke KPK hanya ada 2 kemungkinan, yaitu pemberian tersebut menjadi milik penerima atau menjadi milik negara dan dalam pasal tersebut tidak ada sanksi pidananya.

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1)e UUPTPK No. 3 tahun  1971, di mana apabila penerima pemberian melaporkan kepada yang berwajib tidak membebaskan dari tuntutan pidananya.

—————–


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.