Arsip untuk ‘09. ALAT BUKTI YANG SAH’ Kategori

ALAT BUKTI YANG SAH

April 17, 2010

                                         BAB  VII

                             ALAT BUKTI YANG SAH

 

 

1. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian  perlu diketahui oleh auditor walaupun hanya secara garis besar. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan  KUHAP, jilid II, Pustaka Kartini 1993, mengelompokkan sistem pembuktian sebagai berikut :

1} Conviction – in time

Sistem pembuktian conviction – in time dalam menentukan salah tidaknya seorang  terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan“ hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

2) Conviction – raisance

Dalam sistem ini, salah tidaknya terdakwa, faktor keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, akan tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi, yaitu didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

3,)Pembuktian undang-undang secara positif

Pembuktian menurut sistem ini bertolak belakang dengan sitem keyakinan.  Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan  undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa digantungkan pada  alat bukti yang sah.

4) Pembuktian undang-undang secara negatif

Sistem ini merupakan penggabungan antara sistem keyakinan dan sistem             pembuktian menurut undang-undang.

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1983, halaman 23, menjelaskan bahwa sistem negatif menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut :

  1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan minimum             pembuktian yang ditetapkan undang-undang.
  2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi yang ditetapkan dalam  undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi dalam sistem tadi yang pada akhirnya menentukan nasib si terdakwa adalah keyakian hakim. Jika biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, ia harus membebaskan terdakwa.

 

Sistem pembuktian dalam  KUHAP 1981, diatur dalam pasal 183, yaitu :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 

2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Bagi akuntan pada umumnya berpendapat bahwa yang berhubungan dengan hukum menjadi urusan penyidik. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Korupsi dapat dilakukan dengan melawan hukum formil (hukum tertulis) dan hukum materiil (hukum tidak tertulis).

Hukum formil baik yang diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang khusus berhubungan dengan tugas sehari-hari Penyidik, sedang hukum materiil atau hukum tidak tertulis dalam KUHP atau dalam undang-undang khusus, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berhubungan dengan tugas sehari-hari auditor misalnya :

  • Ketentuan Perbankan baik yang dikeluarkan BI maupun Bank pelaksana
  • Prinsip akuntansi yang berlaku umum
  • Keppres yang berhubungan dengan keuangan
  • Ketentuan-ketentuan APBN
  • Ketentuan atau peraturan yang menyangkut keuangan suatu perusahaan
  • Dan lain-lain

Auditor yang  lebih tahu apakah suatu transaksi keuangan melanggar hukum materiil atau tidak. Korupsi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan melanggar hukum materiil, dan  yang dilakukan dengan melawan hukum formil seperti penggelapan uang, karena mudah diketahui lebih-lebih apabila sistem pengendalian intern entitas  tersebut cukup baik. Daripada menggelapkan uang, lebih baik kwitansinya di mark-up yang tidak mudah ketahuan.

 

3. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP 1981

Alat  bukti menurut KUHAP berbeda dengan alat bukti menurut Standar Auditing. Tujuan dari hukum acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan suatu acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya untuk dapat dituduhnya (Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya – Departemen Penerangan RI 1981 halaman 145-146).

Sejak zaman Belanda sampai dengan tahun 1981 di negara kita berlaku Herziene Inlansch Reglement (HIR) mulai tahun 1981 berlaku UU No. 8 tahun 1981 tentang  KUHAP. Antara HIR dengan KUHAP ada perbedaan antara lain mengenai bukti menurut hukum yaitu :

Menurut HIR

Pasal 295 : berbagai upaya bukti adalah :

-       kesaksian- kesaksian

-       surat-surat

-       pengakuan

-       isyarat

Menurut KUHAP

Pasal 184 : Alat bukti yang sah ialah

-        keterangan saksi

-        keterangan ahli

-        surat

-        petunjuk

-        keterangan terdakwa

Dalam KUHAP 1981 ada tambahan kata “sah”, sehingga menjadi alat bukti yang sah.

Penjelasan

Beberapa pasal yang perlu diketahui auditor yang akan melakukan audit forensic yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian dalam perkara pidana antara lain :

 

Pasal 160 ayat (3) KUHAP

Sebelum memberikan keterangan baik saksi maupun ahli harus disumpah ‘

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

3.1.Keterangan Saksi

Bab I Pasal I sub 27 dan Pasal 185 KUHAP

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan pengetahuannya  itu.

 

Pasal 185 terdiri 7 ayat, diantaranya ayat (1) sebagai berikut :

Keterangan saksi sebagai alat bukti  ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang.

 

3.2.  Keterangan Ahli

Diatur dalam Bab I Pasal 1 sub 28 dan Pasal 186 KUHAP

Pasal 1 sub 28 :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang.

Keterangan ahli dibedakan sebagai berikut :

  • Keterangan ahli atau saksi ahli masuk pokok perkara, misalnya akuntan yang membantu penyidik kemudian menjadi saksi ahli dalam sidang pengadilan. Istilah saksi ahli dijumpai pada beberapa buku tentang hukum, atau pada surat panggilan dari penuntut umum pada umumnya disebutkan untuk menjadi saksi ahli. Keterangan ahli yang diberikan akuntan didepan siding pengadilan telah memenuhi unsur keterangan ahli dalam pasal 184.
  • Keterangan ahli pada umumnya

Akuntan dapat pula dipanggil penuntut umum untuk menjadi saksi ahli pada           umumnya. Dalam hal ini bobot keterangan ahli akuntan beda dengan apabila             akuntan sebagai saksi ahli masuk pokok perkara

3.3  Alat bukti surat.

Diatur dalam  Pasal  187 KUHAP. Alat bukti surat, yaitu :

  1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwewenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang  jelas dan tegas tentang keterangan itu.
  2. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya.
  4. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 butir c :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Termasuk Butir c misalnya keterangan ahli yang dibuat auditor dari hasil audit forensik (audit dalam rangka membantu penyidik). Bukti surat yang dikumpulkan auditor dalam rangka membantu penyidik pada umumnya adalah bukti surat yang termasuk butir d, seperti bukti surat yang melanggar ketentuan dalam hukum materiil, mark up agunan, bukti pelanggaran kontrak, bukti surat tentang pelanggaran terhadap ketentuan agraria atau perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

3.4.  Alat Bukti Petunjuk

Diatur dalam pasal 188

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

  1. a. keterangan saksi
  2. b. surat
  3. c. keterangan terdakwa

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Untuk tindak pidana korupsi dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tambahan untuk alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam pasal 26 A, yaitu :

  • Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh :

a.   Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan

b.   Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna.

4. Alat Bukti yang Kuat dalam Kasus Korupsi

Akuntan diminta bantuan oleh penyidik pada umumnya kasusnya telah lama terjadi, sehingga oleh pelaku ada kemungkinan bukti surat sebagian telah dihilangkan. Tugas akuntan dalam membantu penyidik adalah melakukan audit forensik, menentukan perbuatan melawan hukum terutama hukum material yang memang merupakan salah satu keahlian akuntan, mempelajari modus operandinya, menghitung kerugian negara dan memperoleh alat bukti surat yang berisi penyimpangan-penyimpangan dari hukum material sesuai perkara korupsi yang sedang ditangani sebagi bukti tersangka berindikasi melakukan korupsi yang termasuk dalam bukti surat butir d.

Dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP, menurut penulis alat bukti yang kuat dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pengalaman telah berkali-kali menjadi saksi ahli dalam sidang pengadilan dalam penanganan kasus yang diduga korupsi adalah bukti keterangan ahli dan surat dengan alasan :

  1. Sepanjang akuntan yang menjadi saksi ahli masuk pokok perkara sedikit mengetahui hukum yang berkaitan dengan korupsi termasuk batasan ahli baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP, menguasai permasalahan kasus yang diperiksa, dalam sidang pengadilan dapat menjelaskan kepada hakim dengan bahasa yang sederhana, sehingga hakim yakin telah terjadi tindak pidana korupsi.
  2.  Dapat dengan cepat mengerti arah pertanyaan pembela sehingga selalu dapat menjawab pertanyaan pembela dengan tepat.
  3. Akuntan sesuai keahliannya bekerja sama dengan penyidik, dapat mengumpulkan alat bukti surat termasuk butir d untuk mendukung keterangan ahlinya. Bukti surat merupakan benda mati, sehingga tidak dapat diartikan lain, selain yang diuraikan dalan bukti surat tersebut.

5. Kesulitan Memperoleh Alat Bukti yang Sah.

Dengan penambahan kata “sah“ dalam KUHAP memang lebih menjamin tegaknya kebenaran hukum, namun untuk mendapatkan alat bukti yang “sah“ khususnya alat bukti surat untuk kasus tertentu seperti dalam kasus suap, penyalahgunaan wewenang  mengalami kesulitan bahkan sepertinya tidak mungkin bisa diperoleh.

Beberapa bulan yang lalu Pak Kwik Tian Hie barang kali karena pegetahuan tentang korupsi dan keuangan negara sangat luas, berani ngomong bahwa ada penerimaan pajak yang diselewengkan. Dia dituntut untuk membuktikan secara hukum , sedangkan kasus suap paling-paling baru terbukti secara hukum  sekarang ini bila tertangkap tangan. Tentu saja sepertinya tidak mungkin diperoleh alat bukti, karena memang perundang-undangan kita begitu.

Kalau sekarang setelah kasus Gayus mencuat ,  barang kali apa yang dikemukakan Pak Kwik Tian Hie beberapa bulan yang lalu mungkin benar.

5.1.  Tertangkap Tangan

Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK pada umumnya karena pemberian suap tersebut tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan diatur dalam Bab I Pasal 1 sub 19, yaitu :

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tidak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian dari padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

5.2. Kesulitan Dalam Memperoleh Alat Bukti yang Sah Untuk Penyalahgunaan          Wewenang oleh Orang di Luar Organisasi

Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 1971 dan UU Korupsi yang sekarang berlaku, perbuatan korupsi dapat dilakukan dengan melanggar hukum formil dan hukum materiil seperti penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh kredit macet yang bermasalah dan jumlahnya cukup besar.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Tinggi Pemerintah atau oleh atasan Kepala Bank Pelaksana yang memerintahkan secara lisan atau telepon, oleh dia sendiri atau anak buahnya, agar bank memberi kredit yang jumlahnya cukup besar kepada salah satu keluarganya atau seseorang tertentu walaupun mungkin usaha sesorang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberi kredit dalam jumlah besar. Kepala Bank Pelaksana takut apabila tidak memberi kredit. Apabila kredit macet atau bermasalah yang kena adalah Kepala Bank Pelaksana yang bersangkutan dan sampai kapanpun Pejabat Tinggi atau atasan Kepala Bank Pelaksana tersebut sulit dapat dituntut karena perintah lisan atau telepon bukan alat bukti yang “sah“, kecuali setelah berlakunya UU No. 20 tahun 2001 dimana pembicaraan melalui telepon termasuk alat bukti sesuai Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001.

Sepertinya tidak mungkin Pejabat Tinggi Pemerintah atau atasan Kepala Bank Pelaksana tersebut memberikan perintah resmi dengan menggunakan blanko resmi di kantornya dan bernomor urut. Tentunya tanpa terobosan hukum kasus yang terjadi sejak mulai berlakunya KUHAP tahun 1981 sampai  dengan tahun 2001 atau mungkin sampai sekarang sulit disidangkan.

5.3.  Alat Bukti yang Sah Untuk Kasus Suap

Kasus korupsi berupa pemberian suap yang terjadi mulai mulai berlakunya KUHAP tahun 1981 sampai dengan berlakunya Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu per tanggal 21 November 2001, seseorang dapat terbukti menerima suap apabila diperoleh alat bukti yang sah, berupa :

  • Penerima suap memberikan kwitansi, uraian dalam kwitansi sesuai dengan maksud pemberian uang tersebut dan kwitansi bermeterai cukup.
  • Ada transfer uang lewat bank dari rekening penyuap kepada penerima suap.

Sampai  kapanpun penerima suap tidak mungkin melakukan hal seperti di atas. Pemberian suap dengan uang tunai saja, sulit dibuktikan secara hukum. Penerima suap paling-paling dapat terbukti bila tertangkap tangan dengan alat bukti petunjuk yang dituangkan dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001. Berbahagialah penerima suap, apalagi pemberian suap dengan uang tunai.

 

Komentar ;

 

Sejak Zaman Penjajahan Belanda s/d  tahun 1981 hukum acara yang berlaku adalah HIR.

Pada tahun 1981 , HIR diganti KUHAP yang katanya lebih manusiawi, namun dengan ditambahkannya  kata “ sah “ dalam alat bukti, modus operandi korupsi yang diatur dalam UUPTK No, 3 Tahun 1971 yaitu penyalahgunaan wewenang sangat sulit diperoleh alat bukti yang sah, demikian pula dalam kasus suap.

Dalam KUHAP 1981 tidak ada kata akuntan dan pasal yang mengatur, sedang peran akuntan dalam membantu penyidik dalam memeriksa kasus korupsi cukup besar,

Namun ahli kedokteran forensic diatur dalam banyak pasal.

Alat bukti yang kuat dalam tindak pidana korupsi dari hasil audit forensic oleh akuntan menurut kami adalah :

-         Keterangan ahli

-         Bukti surat

Sepanjang akuntan sebagai saksi ahli masuk pokok perkara dapat memberi keterangan yang mendukung dakwaan Jaksa, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Pembela dengan tepat serta keterangan ahli tersebut didukung bukti surat, berdasarkan pengalaman pasti dakwaan jaksa  terbukti.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.