SEBAB – AKIBAT PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI

                                                           BAB IX

SEBAB  – AKIBAT PRAKTEK KORUP  DAN  KORUPSI

 

Pendahuluan

Mengetahui sebab-sebab terjadinya praktek korup dan korupsi  dan juga akibatnya sangat penting, terutama karena pencegahan  dan pemberantasan korupsi  agar lebih berhasil perlu mengacu pada penyebab timbulnya korupsi dan akibat dari korupsi. Malaysia dengan Badan Pencegah Rasuahnya berhasil dalam pemberantasan korupsi, antara lain karena visi dan misi nya mengacu pada sebab terjadinya korupsi dan akibat dari korupsi.

Penyebab timbulnya perbuatan korup dan korupsi sangat banyak, bahkan antara satu negara dengan negara lain mungkin berbeda. Dalam buku ini khusus membahas  sebab timbulnya perbuatan korup dan korupsi yang terjadi di negara kita. Ada kemungkinan masing-masing orang sudut pandangnya terhadap penyebab timbulnya korupsi berbeda-beda yang umumnya dipengaruhi latar belakang kehidupan, pendidikan, pandangan hidup, dan lain-lain. Sebagai contoh orang yang sekarang berbahagia karena melakukan korupsi, maka pada umumnya akan mengatakan: “ Penyebab terjadinya korupsi karena adanya kesempatan. Semua orang yang mempunyai kesempatan seperti saya, pasti akan melakukan korupsi. Dia juga sering bilang “korupsi besar kecil sama hukumannya, walaupun korupsi hanya satu rupiahpun harus ditindak”.

Tokoh agama akan menekankan penyebab terjadinya korupsi karena mental atau moral, ahli organisasi berpendapat disebabkan karena kelemahan sistem atau kelemahan pengendalian interen.

Dalam bab ini akan diuraikan bukan hanya sebab-sebab terjadinya praktek korup dan korupsi saja, melainkan juga mengapa praktek korup dan korupsi di negara kita demikian cepat merajalela.

A.   SEBAB PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI CEPAT MERAJALELA

1.   Korupsi Sebagian Besar Dilakukan Pada Tingkat Pimpinan, Sehingga Cepat     Merajalela

Merajalelanya korupsi di Indonesia menurut Diskusi Panel Dewan Mahasiswa UI  tahun 1970,  pada waktu itu tahun (1970) para panelis berpendapat bahwa korupsi sudah bertambah luas dan merajalela sehingga sudah menjadi monster. Menurut Penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 korupsi yang mulai terjadi sebelum tahun 1971 modus operandinya dengan melanggar hukum materiel termasuk penyalahgunaan wewenang. Barangkali para Pejabat atau Pimpinan mengetahui sebelum tahun 1971 masih berlaku UU No. 24 Tahun 1960, di mana korupsi yang dilakukan dengan melawan materiil termasuk penyalahgunaan wewenang  tidak termasuk perbuatan korupsi. Dengan demikian yang melakukan korupsi  mereka yang mempunyai wewenang yang umumnya hanya dimiliki Pemimpin atau Pejabat.

Dalam Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,  antara lain dikemukakan :

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Akibat dari pemusatan kekuasaan tersebut adalah :

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Maka benar ucapan “The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolutel“ (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak). Dari uraian di atas dapat disimpulkan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di mulai dari tingkat atas atau tingkat pimpinan.

Namun timbulnya KKN barang kali bukan disebabkan karena pemusatan kekuasaan, namun lebih disebabkan karena keserakahan  yang didorong kebutuhan dan yang didukung kesempatan dan lemahnya hukum/ ( teori GONE ).

Dari berita koran maupun media elektonik lebih-lebih yang kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada umumnya yang melakukan korupsi sesudah periode di atas (1999) juga  termasuk tingkat Pimpinan. Bagaimana bisa melaksanakan fungsi dengan baik kalau mereka sendiri justru melakukan korupsi.

Maka benar apa yang dikatakan Syed Hussein Alatas pada suatu negara apabila tingkat korupsi sudah pada tahap ke tiga (terakhir) :

Maka korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar, pada tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

Karena korupsi pada umumnya dilakukan pada tingkat pimpinan, maka apa  yang mereka perbuat akan gampang dicontoh bawahannya. Di tingkat pimpinan di bawah sampai kepada pegawai pelaksana cenderung akan melakukan korupsi. Kalau Pimpinan paling atas berbuat hal-hal yang baik, belum tentu bawahan mengikuti, namun dalam hal yang jelek, maka cenderung akan cepat menular ke bawah atau akan menular ke organisasi lain karena mereka iri.

Penyebab timbulnya korupsi di negara kita dihubungkan menurut teori GONE, bukan disebabkan salah satu dari kerakahan, kesempatan, kebutuhan, dan lemahnya hukum, melainkan dari gabungan atau kombinasi dari ke empat faktor tersebut.

Demikian ada otonomi daerah, sering ada berita dalam media koran dan elektronik Gubernur,Bupati, anggota DPRD terlibat dalam korupsi. Korupsi yang dilakukan birokrasi dapat memberikan cerminan keadaan masyarakat  keseluruhan, Artinya kalau perilaku para Pemimpin kurang terpuji, tentunya akan cepat ditiru masyarakat.

B. SEBAB TERJADINYA PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI.

1.   Kelemahan Pengendalian Intern di Negara Kita.

Tujuan bangsa Indonesia yang belum tercapai sampai sekarang adalah masyarakat adil dan makmur. Pengendalian intern suatu Negara akan efektif bila rancangan pengendalian intern dibuat cukup efektif dan dilaksanakan atau diterapkan secara konsekuen. Rancangan pengendalian yang dibuat Pemerintah sangat banyak, aturan pokoknya UUD 1945, rancangan pengendalian intern yang lain adalah semua Peraturan. Per Undang-Undangan yang dibuat di Pusat maupun Daerah. Sebagai contoh UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Rancangan pengendalian intern terutama yang menyangkut penyelenggara Negara tersebut  cukup efektif, namun sejauh mana UU tersebut di sosialisasikan kepada Para Penyelenggara Negara termasuk anggota DPR dan Calon Penyelenggara Negara penulis belum pernah mengetahuinya. Apabila kepada Calon Bupati, Walikota, Gubernur, yang akan ikut PILKADA, diberitahukan bahwa ia apabila terpilih harus melaksanakan UU No. 28 Tahun 1999, lebih-lebih bila ditambahkan apabila melakukan korupsi atau kolusi  akan ditangani KPK / Pengadilan Tipikor barangkali ia akan berfikir panjang untuk ikut PILKADA, sehingga tidak terjadi kasus sebagai berikut : Sesuai berita koran Media Indonesia tanggal 26 Agustus 2008, ada Calon Bupati yang kalah dalam PILKADA mempunyai hutang Rp. 2,97 M. Untuk menghindari penagihan utang Calon Bupati yang kalah membuat sensasi dengan berlaku tidak waras, yakni berada di jalan hanya mengenakan celana dalam. Timbul pertanyaan  kalau dia menang, besar kemungkinan utang tersebut dibayar dari uang yang tidak benar.  Barangkali kasus ini terjadi ditempat lain, yaitu baik yang kalah atau menang mempunyai hutang, di mana hutang yang harus dibayar saat di menjabat setelah menang PILKADA.

Dalam Pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002 UU. dibentuknya KPK , antara lain dikemukakan :

Pemberantasan korupsi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana  korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Walaupun barangkali dalam Perundang-undangan tidak terdapat kelemahan, namun karena Lembaga yang menangani belum efektif dan efisien maka praktek korupsi semakin merajalela.

Dalam rangka meningkatkan pengendalian intern maka dalam kurun waktu 43 tahun Undang-Undang korupsi telah diganti sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1960, 1971, 1999, dan 2001.

Dari 5 UU/Peraturan Pemberantasan Korupsi yang paling lengkap adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi tahun 1958, karena dalam Peraturan tersebut di lengkapi Badan Penilik Harta Benda yang mempunyai kekuasaan untuk menyita barang yang diperoleh dari korupsi dan kekayaan yang setelah diselidiki tidak sebanding dengan penghasilan mata pencahariannya. Kekusasaan Badan Penilik Harta Benda dihilangkan pada Undang-Undang penggantinya (UU 1960).

Terhadap sering digantinya undang-uandang tersebut Prof. DR. Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara  memberi komentar sebagai berikut  :

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal orang yang harus menegakkan Undang-Undang itu yang kurang becus, baik pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

Salah satu persyaratan agar pengendalian intern suatu entitas / negara efektif, maka rancangan pengendalian internharus dibuat cukup efektif dan dilaksanakan dengan konsekuen. Di samping itu mereka yang terlibat dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi integritas dan nilai etika, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Penyelenggara Negara tidak boleh meletakkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan Negara.

Keadilan erat hubungannya dengan hukum dan penerapannya. Keadilan sangat luas sebagai contoh Gaji anggota DPR entah berapa kali lipat dibanding gaji pegawai negeri golongan IV D dengan masa kerja 20 tahun, belum fasilitas lainnya. Walaupun telah mendapat gaji yang tinggi dan fasilitas yang cukup, toh banyak berita diantara mereka ada yang korupsi.

Sanksi lamanya hukuman penjara dan besarnya denda sama, tanpa memandang  besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut. Disamping itu sampai sekarang belum ada aturan pelaksanaan uang pengganti, yang ada kalau tidak dibayar hukumannya ditambah. Perlakuan di penjara lain dengan maling ayam, pulang dari penjara masih kaya raya. Status sosial pegawai negeri bukan atas dasar pangkat, melainkan di mana tempat bekerja, apakah di tempat basah atau kering  Ini sangat tidak adil.

Para Penyelenggara negara dan calon penyelenggara negara yang akan mengkuti PILKADA harus menyadari bahwa dia menjabat tujuan utamanya mencapai tujuan negara yang sampai sekarang belum terwujud yaitu masyarakat adil dan makmur.  Jika UU No. 28 Tahun 1999 disosialisasikan dan kepada Calon Bupati, Walikota, dan Gubernur atau bahkan sampai calon Presiden, dan ada kontrak Politik untuk menerapkan secara konsekuen bila menjadi pemenang, tentu akan mengurangi keinginan mengikuti PILKADA. Apalagi bila ditambahkan bahwa dia menjabat mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di wilayah kerjanya Di samping itu misalnya Bupati dan Penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme penanganan kasusnya dilakukan KPK dan Pengadilan Tipikor. Walaupun UU No. 28 Tahun 1999 dirancang dengan efektif, bila tidak dilaksanakan dalam praktek tidak ada artinya.

2.   Teori dari Belanda Pada Umumnya Sangat Filosofis, dan Hanya Bisa Ditafsirkan           Secara Benar Oleh Orang Yang  Jujur dan Tidak Mempunyai  Kepentingan Lain

Pada awal kemerdekaan semua perundangan-undangan  dan peraturan dari zaman Penjajahan Belanda masih berlaku. Barangkali para Pendiri republik ini tahu semua ketentuan akan dapat dilaksanakan dengan baik , sepanjang yang meksanakan jujur dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, seperti para Pendiri Republik ini sewaktu  menjabat sebagai “amtenar”. Sebagai contoh  teori Belanada dalam bidang akuntansi yaitu  : Penyusunan laporan keuangan (neraca dan rugi laba) perusahaan didasarkan pada asas adat kebiasaan pedagang yang baik. Laporan keuangan ini antara lain digunakan Jawatan Pajak untuk menetapkan besarnya pajak dari keuntungan. Apabila orang yang menyusun laporan keuangan tidak jujur, maka tentu berusaha memperkecil laba. Untung sekitar tahun 1969  teori Belanda tersebut sudah ditinggalkan dan diganti : Laporan keuangan disusun atas dasar prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Apakah di bidang hukum masih Undang-Undang yang dalam penerapannya harus dilandasi dengan kejujuran seperti contoh dalam penyusunan laporan keuangan diatas, penulis tidak tahu.

3.  Para Penyelenggara Negara Tidak Melaksanakan  Pesan Para Pendiri Republik.

Sekitar tahun 2000 banyak pendapat yang mengatakan keterpurukan Negara kita diakibatkan karena sistem negara kita didasarkan pada UU Dasar 1945 yang sentralistis. Memang yang paling mudah menyalahkan barang mati. Keinginan mengamandemen UU Dasar 1945 sangat besar. Sedang pada umumnya kelemahan suatu sistem terjadi bukan karena sistemnya, melainkan mereka yang melaksanakan sistem khususnya para penyelenggara negara tidak mematuhi aturan atau melanggar aturan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem. Yang dimaksud Penyelenggara Negara sesuai Pasal I UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah :

Pejabat yang menyelenggarakan fungsi esksekutif, legislative atau yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

Peranan Penyelenggara Negara sesuai Pertimbangan butir a undang-undang tersebut adalah :

Penyelenggara negara mempunyai peranan  yang sangat menentukan dalam Penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan  makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan dalam  bab sebelumnya  orang yang terlibat dalam sistem dalam melaksanakan tugas harus dilandasi  integritas dan nilai  etika. Kejujuran belum tentu berkaitan dengan uang, tetapi terutama jujur terhadap tugasnya yaitu melaksanakan tugas sesuai aturan atau tata kerja yang telah ditetapkan dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi pasti mempunyai kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan organisasi. Seperti di Negara kita sepanjang masih banyak pejabat yang korup dan korupsi sepertinya tujuan kemerdekaan yaitu masayarakat adil dan makmur masih terus di awang-awang.

Para Pendiri Republik ini adalah orang-orang pintar dan jujur, hal ini dapat dilihat bahwa  pada tahun 1945 sudah memberi pesan kepada para penyelenggara negara agar dalam melaksanakan tugas, secara garis besar hampir sama dengan pengaturan orang yang terlibat dalam sistem sekarang ini yaitu dilandasi kejujuran sehingga tidak berfikir perseorangan. Para Pendiri Repubik ini barangkali sudah mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan oleh generasi penerus dengan kekayaan alam yang melimpah, maka minta agar penyelenggara Negara selalu  berpikir untuk kepentingan orang banyak dan menjauhi kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi, dan minta kepada penyelengara Negara agar dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dilakukan dengan penuh semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

 

 

4.  Sebab Timbulnya Korupsi  Berdasarkan Tinjauan Sosiologi

Timbulnya korupsi menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi (LP3 ES, 1986) halaman 4 disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu   memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Sebagai mana dalam peribahasa Cina dan Jepang, “ Dengan berhembusnya angin, melengkunglah buluh “

2 )  Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika

3)   Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung  korupsi

4 )  Kurangnya pendidikan

5 )  Kemiskinan

6 ) Tiadanya hukuman yang keras

7 )  Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi

8 )  Struktur Pemerintahan

9 ) Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem mengalami perubahan radikal korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.

5.   Sebab Timbulnya Korupsi Berdasarkan Teori GONE

Ada pula yang menjelaskan bahwa korupsi disebabkan adanya 4 unsur yang dikenal dengan GONE,  yaitu :

1)  G – Greed  (keserakahan, ketamaan, kerakusan)

2)  O – Oppurtunity  (kesempatan)

3)   N – Need (kebutuhan)

4)  E – Exposure (pengungkapan, artinya kalau terungkap hukumannya ringan atau sama            artinya dengan kelemahan hukum)

Rupanya 4 unsur ini di negara kita sudah menyatu, sehingga orang tidak takut melakukan korupsi.

( disarikan dari Majalah Warta Pengawasan No.5 Tahun 1/1993)

 

6.  Faktor Kekuasaan, Yurisdis, dan Budaya

Terdapat  pula hubungan antara korupsi dengan kekuasaan, hukum, dan budaya.

Faktor Kekuasaan

Seorang sejarahwan Inggris telah mengucapkan kata-kata yang termashur : “The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolute “ (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula).

Faktor Yuridis

Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis yaitu berupa lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah pada dua aspek yaitu :

  1. Aspek peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
  2. Aspek sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada        peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Budaya

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral.  Dalam faktor ini termasuk tidak adanya budaya malu.

7.   Tidak  Mematuhi Apa yang Diajarkan Nenek Moyang

Hampir semua praktek korupsi dilandasi rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Sebetulnya banyak ajaran dari orang tua kita bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan merupakan ajaran yang luhur dan ber-etika secara benar namun semua dilanggar karena kalah dengan kepentingan duniawi. Misalnya ada pesan dari orang tua kita dahulu (suku Jawa),  yaitu :

“Yen uripiro kepengin diajeni liyan dadio punggowo projo, yen uripiro kepengin sugih  dadio sudagar. Yen siro kepengin diajeni liyan dadi sudagar koyo-koyo ora bakal kelakon, nanging yen siro kepengin sugih dadi punggowo projo rusak negaraniro”.      

(Kira-kira terjemahan sekarang  : kalau   hidupmu ingin   dihargai orang  maka kamu jadilah pegawai negeri, kalau hidupmu ingin kaya maka kamu jadilah pedagang/pengusaha, kalau kamu ingin dihargai orang menjadi pedagang/pengusaha sepertinya tidak mungkin, namun kalau hidupmu ingin kaya menjadi pegawai negeri maka akan rusak tatanan negara).

Petuah tersebut cukup sederhana, namun kalau dihayati dan dilaksanakan mungkin tidak terjadi keadaan seperti sekarang ini. Dari suku lain di negara kita banyak petuah-petuah dari nenek moyang kita yang mengajarkan bagaimana perbuatan seharusnya sebagai masyarakat.

8.   Sebab Lain Timbulnya Praktek Korup dan Korupsi

Sebab terjadinya korupsi sangat banyak, belum lagi modus operandinya. Kolusi dan nepotisme merupakan salah satu  sumber terjadinya korupsi.

Menurut UU No. 28 Tahun 1999 pengertian kolusi dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara adalah  :

Kolusi :

Permufakatan atau kerja sama  secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme :

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kolusi tidak hanya dilakukan saat terjadinya transaksi, namun mungkin juga sudah dilakukan lebih awal lagi misalnya ada pihak-pihak yang berkepentingan, telah melakukan kolusi sebelum dikeluarkan suatu peraturan, misalnya SK. Menteri, Surat Edaran dari Departemen atau Lembaga Pemerintah sehingga SK tersebut mudah disalahgunakan. Sebagai contoh kasus pada Departemen Agama  beberapa waktu yang lalu, sesuai berita media cetak dan elektronik setelah diteliti oleh ahli dari Lembaga  Konsumen, SK. Menteri itu  sendiri mengandung kelemahan sehingga mudah disalahgunakan.

Karena banyaknya penyalahgunaan wewenang dan kepintaran seseorang menciptakan kesempatan untuk dapat melakukan korupsi. juga merupakan penyebab timbulnya korupsi. Para pelaku bisnis yang tidak mematuhi etika dan ditambah adanya kesempatan yang relatif mudah, mungkin termasuk salah satu unsur penting sebab terjadinya praktek korupsi, kolusi, uang sogok, nepotisme, dan lain-lain di negara kita ini.

9.   Penjelasan Lebih Lanjut Sebab Terjadinya Praktek Korup dan Korupsi

Dari uraian di atas  secara garis besar sebab terjadinya praktek korup dan korupsi   baik berdasarkan teori sosiologi, teori GONE, dan faktor kekuasaan, yurisdis, dan budaya, penyebab timbulnya korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1)   Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, kelemahan pengajaran agama, dan  etika, tidak adanya budaya malu, dan kelangkaan lingkungan yang subur untuk perlaku anti korupsi

2)   Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kuncindan faktor kekuasaan

3)  Faktor Yuridis, exposure dan tiadanya hukuman yang keras

4)  Kemiskinan

5)  Kurangnya Pendidikan

6)  Perubahan yang radikal

9.1.      Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, Kelemahan Pengajaran Agama dan Etika, Tidak Adanya Budaya Malu dan Kelangkaan yang Subur Bagi Perilaku Anti Korupsi

9.1.1 Korupsi Erat Hubungannya dengan Mental Atau Moral

Mungkin tidak semua orang sependapat dengan rumusan di atas namun ahli-ahli sosiologi berpendapat demikian.Yang paling mudah dihubungkan antara korupsi dengan penyebab timbulnya korupsi adalah menurut teori GONE, yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih, yaitu : keserakahan, kesempatan. kebutuhan atau kelemahan hukum.

Dari empat faktor tersebut, seluruhnya berkaitan dengan mental atau moral. Adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan gajinya  termasuk kebutuhan isteri, anak dan keluarga dekatnya, akhirnya pegawai yang bersangkutan dengan keserakahannya akan melakukan korupsi. Pihak keluarga sendiri juga tidak malu kalau kekayaannya  jauh-jauh melebihi gaji suaminya. Mereka tidak malu, namun justru malah bangga, karena yang diinginkan hanya kehidupan yang mewah. Orang yang melakukan korupsi  (korupsi ofensif) biasanya mengatakan semua orang akan melakukan korupsi bila ada kesempatan. Pendapat tersebut  tidak sepenuhnya benar, karena selama seseorang tidak serakah walaupun ada kesempatan , belum tentu menyalahgunakannya.

Sebaliknya orang yang serakah walaupun pada jabatannya tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi, biasanya dia akan berusaha menciptakan kesempatan. Kalau dahulu barang kali sampai dengan tahun 1960 an yang mempunyai kesempatan melakukan korupsi hanya bendaharawan uang (kasir) dan bendaharawan barang, pejabat penerima suap, namun sekarang justru para Pemimpin termasuk anggota DPR.

Mereka pintar menciptakan kesempatan melalui wewenang yang melekat pada jabatannya. Memang selalu ada konflik antara korupsi dan kearifan. Di negara kita ke empat faktor teori GONE mungkin telah menyatu, maka tidak heran terjadi korupsi yang merajalela.

9.1.2.   Kelemahan ajaran agama dan etika

Yang paling kompeten menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu penyebab korupsi adalah kelemahan ajaran agama adalah para ahli agama, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik. Hindu, Budha dan  Hindu. Kalau disebabkan dari etika barang kali dapat dijelasan sebagai berikut :

Menurut kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta 1976, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Ada pula yang memberikan pengertian etika ilmu yang mengajar manusia “bagaimana seharusnya hidup, atau bagaimana manusia bijaksana hidup“, atau ada juga yang memberikan pengertian“ bagaimana seseorang  harus hidup dan bertindak”. Dari pengertian tersebut etika lebih ditekankan pada perbuatan nyata sehari-hari.

Etika adalah ilmu yang mengajar manusia bagaimana seharusnya hidup, bagaimana  harus hidup dan bertindak atau bagaimana manusia bijaksana hidup ? Etika dapat  diartikan pula ajaran tentang norma tingkah laku atau perbuatan yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia. Etika berkenaan dengan sikap dan kepribadian manusia, tingkah laku yang baik, dan benar. Seseorang yang menjunjung tinggi etika, belum tentu belum tentu melakukan  korupsi walaupun ada kesempatan. Yang lebih kompeten menjelaskan bahwa salah satu sebab korupsi adalah kelemahan pengajaran etika, tentunya para ahli tentang etika.

9.1.3.   Tidak Adanya Budaya Malu

Sepertinya sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa pada waktu sekarang ini umumnya  para pegawai negeri tidak ada rasa malu apabila kekayaan atau kehidupannya tidak mencerminkan gaji yang diterima. Apabila dikatakan demikian , dia langsung berdalih bahwa kekayaannya diperoleh dari usaha sampingan atau warisan. Malah dahulu pada waktu masih ada  undian, ada berita bahwa seseorang berani membeli hadiah undian lebih besar dari nominal undian, barang kali untuk bukti  bahwa kekayaannya diperoleh dari undian.

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian seseorang yang meliputi mental dan moral. Mereka yang melakukan korupsi tanpa memandang akibat yang diderita bangsanya, atau orang lain bahkan temannya sendiri.

Yang paling kompeten dapat menjelaskan hubungan faktor budaya dengan timbulnya korupsi adalah para ahli agama karena ada unsur keserakahan dan ahli budaya, khususnya budaya bangsa Indonesia.

 9.1.4. Kelangkaan Lingkungan Yang Subur Untuk Perilaku  Anti Korupsi.

Kondisi ini memang benar-benar ada. Mereka yang jujur akan menjadi cemoohan baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan keluarga. Bahkan beberapa tahun yang lalu terkenal istilah ABS (Asal Bapak Senang). Pegawai yang jujur justru sulit naik pangkat, namun sebaliknya yang dapat melakukan ABS lebih mudah naik pangkat. Dalam istilah Jawa ada istilah “wong jujur malah ajur“ (orang jujur malah celaka). Ada lagi unen-unen (semacam pandangan masyarakat  Jawa) yang mengatakan :

”Zaman edan yen ora melu edan ora keduman, nanging sakbegjo begjane sing edan, isih begjo sing eling lan waspodo“ (Pengertiannya kira-kira sebagai berikut : zaman gila, kalau tidak ikut gila misalnya ikut korupsi tidak mendapatkan apa-apa, namun se-untung-untungnya yang gila (ikut korupsi) masih beruntung bagi mereka yang selalu ingat kepada Tuhan dan waspada.

Bahkan orang yang berfikir jujur malah menjadi minoritas. Biasanya orang yang jujur kuat imannya dari godaan keserakahaan, karena di samping takut kepada Yang Maha Kuasa, dalam hidupnya yang diharapkan tidak ada beban moral.

Hal ini memang benar, karena pada sidang Pengadilan Tipikor bulan Juli- Agustus 2008 dari terdakwa membuka bahwa yang menerima uang gratifikasi (diterima beberapa tahun yang lalu) bukan dia saja, namun juga teman-temannya. Akhirnya mereka yang terlibatb di panggil oleh KPK.

Bagaimanapun bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa , apabila pernah melakukan korupsi tentu punya rasa khawatir jangan-jangan ketahuan sehingga hidupnya tidak tenang.Menurut berita TV dan surat kabar kasus korupsi yang ditangani KPK . terjadi beberaoa tahun yang lalu.

9.2.   Ketiadaan Atau Kelemahan Kepemimpinan Dalam Posisi Kunci Dan Faktor Kekuasaan

            Pada umumnya setiap bangsa atau suku bangsa sebelum ada ajaran tentang kepemimpinan modern yang berasal dari negara Barat (negara maju) telah mempunyai batasan sendiri tentang bagaimana menjadi Pemimpin yang baik. Apabila teori kepemimpinan modern dipadukan dengan apa yang berlaku pada bangsa / suku bangsa tersebut maka jadilah si pemimpin yang sesuai pandangan masyarakat di negara tersebut.

Di negara kita pun banyak ajaran tentang bagaimana pemimpin yang baik seperti kalau suku Jawa misalnya ajaran Astabrata, pemimpin menurut dunia pewayangan, pandangan terhadap Sikap Kesatria misalnya Basukarno, dan lain-lain. 

Sebagian besar bahkan barangkali sudah hampir seluruhnya para pejabat negara mengenal salah satu pegangan seorang pemimpin pada waktu Penataran P4, yaitu : “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.

Seperti contoh ular yang sedang berjalan, maka kepalanya belok sedikit, bagian tengahnya besar belokannya, sedang bagian ekor beloknya sedikit saja. Seorang pemimpin menyimpang sedikit saja, maka pemimpin di bawahannya akan melakukan  penyimpangan  lebih besar, sedang pegawai  bawahan  sedikit saja bisa menyimpang.

Korupsi berhubungan dengan mental dan moral sehingga walaupun Pimpinan paling atas bertindak jujur, belum tentu bawahannya mau meniru, mungkin bahkan memanfaatkan kejujuran Pemimpin di atasnya, untuk melakukan korupsi. Namun apabila Pemimpin melakukan praktek korup dan korupsi pasti perbuatan tersebut akan diikuti pemimpin di bawahnya, dan biasanya pegawai yang jujur akan tersingkir.

                                                          

9.3.   Faktor Yuridis , Exposure, dan Tiadanya Hukuman yang Keras            

Kelemahan hukum seakan-akan hanya berkaitan dengan hukuman badan. Menurut penulis kelemahan hukum antara lain :

(1)     Kekuasaan Badan Penilik Harta Benda menurut Peraturan Pemberantasan        Korupsi  No. PRT/Perpu/013/1958 dihilangkan pada Undang-Undang

         berikutnya

(2)     Korupsi besar kecil hukumanya sama, peningkatan hukuman tanpa diikuti           pelaksaaannya, tidak efektif

      (3)     Pejabat atau pegawai negeri yang mengerti hukum, memanfaatkan kelemahan              hukum untuk melakukan korupsi

(4)     Dengan alasan terdapat kelemahan dalam UUPPTK, maka UUPPTK sering       diganti

(5)     Penyelesaian kerugian negara dalam UU pemberantasan korupsi yang ada        sekarang ini tidak mengacu pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu yang            paling penting kerugian negara harus dikembalikan.

(6)     Terdapat ketentuan dalam UUPTPK yang bertentangan dengan yurisprodensi

       (7)    Dalam perhitungan kerugian negara masih berlaku ketentuan dalam ICW

 (8)    Ketentuan yang mengatur keterangan ahli dalam KUHAP rancu.

9.3.1.   Kekuasaan Badan Penilik Harta Benda menurut Peraturan Pemberantasan Korupsi  No. PRT/Perpu/013/1958  dihilangkan  pada undang-undang berikutnya

Undang-undang korupsi yang pertama adalah  Peraturan Pemberantasan Korupsi No. PRT/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958. Peraturana Pemberantasan Korupsi dibuat pada waktu Bapak Jendral A.H. Nasution menjabat sebagai Panglima Perang Pusat. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, antara lain  :

  • Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penilikan harta benda setiap orang dan  setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.
  • Setelah mengadakan penyelidikan yang seksama , berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda tersebut adalah harta benda seseorang yang kekayaanya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.

Terhadap dihilangkannya pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Badan Penilik Harta Benda, Andhi Hamzah (Prof. Dr. Jur) dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 78 memberi komentar sebagai berikut  :

Peraturan itu memiliki keistimewaan dari undang-undang yang kemudian keluar

yaitu Undang-Undang No.24 ( Prp ) Tahun 1960, Undang-Undang No.3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan tersebut terdapat sistem pendaftaran harta Benda Pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatikmatig daad )bagi yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan  pendapatannya tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana.

      Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi, jadi   memotong  salah satu mata rantai peradilan , yaitu pengadilan negeri. Dengan demikian, peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat. Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU No. 24 Tahun 1960 membuat Undang-Undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama (1960-1966) maupun zaman Orde Baru (1966-1971).

 

9.3.2.   Korupsi besar kecil hukumanya sama, peningkatan hukuman tanpa diikuti pelaksaaannya, tidak efektif

Hukuman penjara, korupsi besar kecil sama, yaitu menurut UUPTPK No. 3 Tahun 1971 Pasal 28 hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30  juta.

Namun menurut UU 31 Tahun 1999 dalam Bab II Tindak Pidana Korupsi, hukuman  tidak tergantung jumlah yang dikorupsi, ada hukuman pejara minimum dan paling lama penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan demikian misalnya korupsi Rp. 50 juta, Rp. 500 juta, Rp. 1000 juta, Rp.1.000.000 juta, hukuman badan sama yaitu penjara setinggi-tingginya seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Besarnya denda juga tidak ada hubungan langsung dengan jumlah yang dikorupsi.

Di lain pihak sampai sekarang belum ada aturan pelaksanaan uang pengganti, kondisi inilah yang juga  mendorong orang melakukan korupsi, toh pulang dari penjara masih kaya raya.

Dari ketentuan di atas sanksi pidana penjara meningkat dari penjara seumur hidup meningkat menjadi pidana mati demikian pula denda. Terhadap hukuman pidana kepada para koruptor, ahli hukum Prof.DR. Jur. Andhi Hamzah memberikan komentar :dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman  5 sebagai berikut:

Terjadilah hal yang lucu di Indonesia, jika orang luar membaca Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, baik Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang berlaku dewasa ini (Nomor 31 Tahun 1999), ancaman pidananya sungguh mengerikan. Dalam undang-undang pertama semua jenis korupsi yang ringan, sedang dan berat ancaman pidananya seumur hidup ,tetapi tidak seorang pun yang dipenjara seumur hidup selama dua puluh tahun berlaku. Walaupun undang-undang yang baru mengatur ancaman pidana mati, namun tidak ada seorang pun yang dijatuhi pidana mati meskipun uang yang dikorupsi triliunan rupiah.

 

9.3.3. Pejabat atau Pegawai Negeri yang Mengerti Hukum , Memanfaatkan Kelemahan Hukum Untuk Melakukan Korupsi.

a.   Menjelang tahun 1970 berdasarkan penjelasan UUPTPK No. 3 Tahun 1971 banyak terjadi korupsi dengan melawan hukum materiel termasuk penyalahgunaan wewenang, yang tidak masuk rumusan perbuatan tindak pidana korupsi menurut UU. No. 24 Prp Tahun 1960.

      Pada waktu ditetapkan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1960, barangkali pada waktu itu belum ada korupsi yang dilakukan dengan melawan hukum materiil termasuk penyalah gunaan wewenang.

      Pejabat atau pegawai negeri yang tidak jujur , yang mempunyai kesempatan atau dapat menciptakan. kesempatan  akan  melakukan korupsi dengan penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran hukum materiel lainnya toh  sampai 28 Maret 1971 (diundangkan 29-03-71) saat mulai diundangkan UUPTPK tidak ada sanksi hukumnya.

 b.  Pada tahun 1981 HIR  diganti KUHAP 1981 yang katanya lebih manusiawi. Dalam KUHAP 1981 dalam alat bukti ditambah kata sah. Ditambahkannya kata sah mendorong para pejabat atau pegawai negeri yang mengerti hukum untuk melakukan korupsi dengan suap atau penyalah gunaan wewenang oleh pejabat di luar organisasi. Penyelenggara negara atau pegawai  yang menerima suap tidak ada keharusan untuk menyerahkan kwitansi tanda terima, dengan uraian sesuai maksud pemberian uang itu. Agar sulit ditelusuri maka suap diberikan dalam bentuk uang tunai.

            Pejabat di luar organisai atau atasan, dalam memerintahkan misalnya  kepada Bank  untuk memberikan kredit kepada keluarganya atau kroninya tidak perlu dengan surat resmi, dengan telepon saja mungkin bank sudah takut, demikian pula bila minta agar rekanan kroninya dimenangkan dalam tender juga cukup dengan telepon saja. Untunglah dalam UU No. 20 Tahun 2001 ditambahkan Pasal 26 A dan dalam UU No. 30 Tahun 2002 dalam melakukan penyelidikan, peniyidikan dan penuntutan KPK dapat melakukan dengan penyadapan telepon.

            Orang yang memang serakah dan mengerti hukum untuk menghindari penyadapan dalam merundingkan transaksi suap dilakukan dengan bicara langsung. Di samping itu belum ada pembatasan transaksi dengan uang tunai yang diatur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berikut sanksinya yang berat, dan belum berperannya masyarakat dalam membantu pemberantasan korupsi, kasus suap kemungkinan terus berlanjut karena pembuktiannya sangat sulit.

9.3.4. Dengan Alasan Tedapat Kelemahan dalam UUPPTK, Maka UUPPTK Sering Diganti.

Dengan alasan korupsi semakin merajalela dan perkembangan modus operandi praktek korupsi, maka dalam kurun waktu 43 tahun Undang-Undang pemberantasan korupsi telah diganti 4 kali, yaitu :

No. Peraturan / Undang-Undang Diundangkan Dicabut
1 No. PRT/Perpu/013/1958  16 April 1958 9 Juni 1960 
2 UU No. 24 Tahun 1960  09 Juni1960  29 Maret 1971
3 UUPTPK No.3 Tahun 1971  29 Maret 1971 16 Agustus 1999
4 UUPTPK No. 31 Tahun 1999  16 Agustus 1999 20 November 2001
5 UU No. 20 Tahun 2001  21 November 2001  

 

Prof DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Pada halaman  81 memberi komentar sebagai berikut :

      Salah kaprah, bahwa penyebab terus meningkatnya korupsi adalah

per undang-undangan yang kurang lengkap atau kurang keras. Masyarakat dan bahkan beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang  menyebabkan tidak  lancarnya pemberantasan korupsi, padahal sistem administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi Dengan kata lain, di samping upaya represif harus pula ditempuh sistem preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.

Political will Pemerintah juga menjadi syarat mutlak untuk suksesnya pemberantasan korupsi

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini jauh lebih mudah menhitung jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi seharusnya menjadi minoritas bukan menjadi mayoritas seperti sekarang ini.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, pada hal orang yang harus menegakkan undang-undang itu yang kurang becus, baik penetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

 

Karena Undang-Undang tidak berlaku surut maka sering digantinya Undang-Undang korupsi, ada kemungkinan malah dimanfaatkan kelemahannya oleh pelaku korupsi yang mengerti hukum.

Di samping itu sering digantinya Undang-Undang pemberantasan korupsi akan lebih  menyulitkan penanganan korupsi, karena menurut Pasal I KUHP Undang-Undang tidak boleh berlaku surut, dan kepada terdakwa akan dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

9.3.5.   Penyelesaian Kerugian Negara dalam UU Pemberantasan Korupsi yang Ada Sekarang Ini Tidak Mengacu Pada Undang-Undang Sebelumnya, yaitu yang Paling Penting Kerugian Negara Harus Dikembalikan

Cikal bakal UU Korupsi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang diatur dalam dalam ICW (Hukum Perbendaharaan Zaman  Belanda), yaitu :

Pasal  74  ICW

 Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan pebuatan-perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, diwajibkan mengganti kerugian itu.

 

      Apabila kerugian ditimbulkan oleh pihak ke tiga dituntut berdasarkan pasal   

      1365 dan 1366 KUH Perdata

Undang-undang pemberantasan korupsi pertama diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dilihat pasal-pasal dalam peraturan tersebut untuk memperkuat penindakan pegawai negeri atau pihak swasta yang merugikan negara yang diatur dalam ICW.

Perampasan harta benda hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam Peraturan 1958 dan dalam UU. No. 24 Tahun 1960 diatur dalam satu pasal, namun dalam UU No. 3 Tahun 1971 diatur dalam Pasal lain sebagai hukuman tambahan yaitu :

Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/Peperpu/013/1958 diatur dalam Bagian IX Tentang Aturan-Aturan Pidana, P. 40 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu :

(1)        Mengatur hukuman badan dan denda

(2)        Perampasanan harta benda yang diperoleh dari korupsi

(3)        Terhukum diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda  yang diperoleh dari korupsi .

Dalam  UU No. 24 Tahun 1960 sama diatur dalam Bab V tentang Aturan-Aturan Pidana yang  terdiri satu pasal yaitu pasal 16 dan terdiri 3 ayat seperti Peraturan tahun 1958.

Dalam UU No. 3  Tahun 1971 diatur dalam Bab V Tentang Ketentuan-Ketentuan Pidana  terdiri 1 pasal, yaitu Pasal 28, namun isinya berbeda. Pasal 28 hanya mengatur hukuman badan dan denda dan ditambahkan selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan dalam pasal 34 sub a, b, dan c.

Perampasan harta hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti merupakan hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 34.

Diperlakukan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dan tidak adanya aturan pelaksanaannya ini mendorong orang melakukan korupsi, toh dipenjara diperlakukan lain dan paling keluar dari penjara masih kaya raya (lihat butir 9.3.2) di atas.

9.3.6.   Terdapat Ketentuan Dalam UUPTPK yang Bertentangan dengan       Yurisprudensi

Indonesia dalam hal yurisprudensi menganut asas bebas. Terdapat yurisprudensi yang bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999, yaitu : Yurisprudensi No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 :

Bahwa pada umumnya suatu tindak pidana itu dapat hilang sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum , kecuali berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang, juga atas berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya bahwa di dalam hal ini faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dilayani dan terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

 Seseorang yang telah mengembalikan uang hasil korupsinya, atau uang hasil korupsinya disumbangkan misalnya untuk pembangunan jalan, rumah ibadah sehingga terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat dibebaskan.

Kemudian ada yurisprudensi yang bertentangan, yang sekarang ditarik ke dalam Paal 4  UUPTPK No. 31 Tahun 1999, yaitu :

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pida sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3.

Pada masa lalu banyak perbuatan korupsi yang berlindung pada yurisprudensi No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966.  dan  sering dipakai alat pembenaran hukum dalam kasus tertentu misalnya renovasi gedung kantor, penggantian jembatan kayu, dan lain-lain.

9.3.7.   Dalam Perhitungan Kerugian Negara Masih  Berlaku Ketentuan dalam ICW

            Aturan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi yang diatur dalam ICW ditetapkan tahun 1910, antara lain kerugian negara harus pasti tidak boleh sangkaan. Rupanya dalam perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi masih mendasarkan ketentuan tersebut, namun dalam praktek yang pernah kami alami diganti kerugian negara harus pasti tidak boleh perkiraan.

            Untuk kasus tertentu misalnya pembuatan jalan, pengaspalan jalan, pemasangan pipa  yang diameternya 1m, tidak mungkin kerugian negara dapat dihitung secara pasti, melainkan harus dengan sampling. Sepengetahuan kami perhitungan kerugian negara secara sampling belum diterima di kalangan hukum.

Kondisi ini dapat mendorong misalnya dalam pekerjaan pengaspalan jalan, pembangunan jalan tidak sesuai bestek, toh kalau rusak yang disalahkan alam misalnya karena hujan, atau truk yang lewat melebihi tonase.

9.3.8.   Ketentuan yang Mengatur  Keterangan Ahli  Dalam KUHAP Rancu

Pengertian ahli dalam KUHAP 1981 dijumpai dalam 5 pasal, yaitu

Pasal 1 butir 28           :     keterangan yang diberikan seorang ahli

Pasal 120 ayat (1)       :     pendapat orang ahli

Pasal 120 ayat (2)       :     memberikan keterangan menurut pengetahuannya

Pasal 179 ayat (2)       :     memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang             sebenarnya menurut pengetahuan menurut bidang             tugasnya

Pasal 186                    :     ahli ucapkan dalam sidang

            Dalam sidang pengadilan yang pernah penulis alami, pengertian ahli yang berbeda tersebut sering dimanfatkan oleh Pembela untuk menjatuham keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli yang masuk pokok perkara.

Demikian pula tidak ada satu katapun kata  akuntan dalam KUHAP 1981, apalagi pasal pasal yang mengatur seperti ahli kedokteran, kehakiman, sehingga mendorong akuntan kalau boleh menghindar  membantu penyidik melakukan audit forensik dan kemudian menjadi saksi ahli masuk pokok perkara dalam sidang pengadilan.

 

10.  Kemiskinan

Kemiskinan misalnya karena rendahnya gaji pegawai negeri, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup minimal, maka ada kemungkinan apabila ada kesempatan pegawai yang bersangkutan akan melakukan korupsi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup (korupsi defensif). Namun apabila pegawai itu  mempunyai sifat serakah lebih-lebih apabila ada dorongan dari keluarganya  pada mulanya dia melakukan korupsi defensif, namun karena merasa keenakan dan ada kesempatan atau bisa menciptakan kesempatan melalui jabatan atau kedudukannya maka dia akan melakukan korupsi ofensif untuk memperkaya diri, hidup mewah dan lain sebagainya. Memang benar bahwa korupsi yang sudah mencapai tahap 3, menurut Syed Hussein Alatas adalah yang paling menarik dan terkadang sulit untuk dibicarakan. Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi yang lebih besar, dan tingkat yang terakhir ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan korupsi yang lebih besar lagi.

Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan timbal balik. Kemiskinan dapat mendorong orang melakukan korupsi, korupsi mengakibatkan kemiskinan, yang pada gilirannya kemiskinan merupakan salah satu sebab timbulnya korupsi.

Namun anehnya pada departemen yang telah dinaikkan gajinya seperti Departemen Keuangan masih banyak kasus di lingkungan Pajak. Para guru sudah diberikan tunjangan. namun pada waktu penerimaan murid baru banyak berita yang menyudutkan guru.

11.  Kurangnya Pendidikan

Seorang pegawai misalnya juru gudang mau saja disuruh atasannya, bahkan oleh rekanan menandatangani Bukti Penerimaan Barang dengan diberi uang Rp. 100.000,- tanpa membandingkan lebih dulu barang yang diterima dan daftar pengiriman yang dia tanda tangani. Mereka tidak mengerti bahwa perbuatannya  termasuk pidana. Bila kasus tersebut terbongkar dan diselesaikan secara hukum Pimpinan bisa menyalahkan juru gudang, atau  juru gudang  secara hukum dapat menjadi terpidana. Dalam praktek, kejadian semacam ini sering dijumpai.

12.  Perubahan Yang Radikal

Penulis sendiri belum tahu penyebab utamanya, namun kenyataannya memang terjadi.Sebagai contoh pada saat ada perubahan yang radikal dari orde lama ke orde baru, maka pada masa orde baru mulai timbul adanya korupsi. Demikian pula pada saat perubahan yang radikal dari orde baru  ke orde reformasi, maka korupsi malah merajalela sampai ke daerah-daerah. Perubahan yang radikal ini terjadi pula pada,misalnya Gubernur, Bupati, Walikota hasil PILKADA. Dulu bupati ditetapkan langsung oleh atasan.

Korupsi sekarang tidak hanya di pusat namun sampai ke daerah-daerah, dan pelaku korupsi termasuk anggota DPRD. Dikawatirkan apabila kasus Calon Bupati yang kalah dan punya hutang hampir Rp. 3 M  juga terjadi ditempat lain. Apabila yang menang juga mempunyai hutang cukup besar, sudah dapat diperkirakan bagaimana cara memperoleh dana untuk membayar hutang.

.

C.  AKIBAT  PRAKTEK KORUP DAN KORUPSI

1.  Akibat Praktek Korup dan Korupsi Secara Umum

Mengetahui akibat korupsi penting terutama bagi para penyelenggara Negara dan bagi masyarakat. Para Penyelenggara Negara yang jujur dan ingin agar tujuan Negara dapat tercapai akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara apabila  para pegawai pelaksana banyak yang melakukan perbuatan korup dan korupsi.

Mengetahui akibat korupsi penting pula dikaitkan dengan perumusan pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Akibat dari korupsi mungkin tidak semua orang mengetahui, atau kalau mengetahui barang kali hanya secara sepintas.

Akibat praktek korup misalnya penyelundupan, pembalakan hutan, pungli, dan lain-lain dan perbuatan tindak pidana korupsi akibatnya sangat banyak, lebih-lebih bila perbuatan tersebut dilakukan penyelenggara negara dengan menyalah gunakan wewenang, contohnya antara lain :

  1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan-persekongkolan. Korupsi cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik.
  2. Masyarakat sebagian besar menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik, dan hukum.
  3. Terjadi biaya ekonomi tinggi. Uang sogok akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya.
  4. Sulit meningkatkan efisiensi, mungkin ini akan berpengaruh pada penanaman modal dalam negeri.
  5. Kemiskinan
  6. Banyak orang menjadi putus asa
  7. dan lain-lain.

Akibat lebih jauh dari korupsi sesuai Pertimbangan butir c UU 28 Tahun 1999  ialah dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara.

Akibat korupsi sangat luas dan pada gilirannya masyarakat yang paling menderita. Beberapa tahun yang lalu pernah ada pendapat bahwa ada akibat positif dari korupsi yaitu  mendorong pembangunan.Sekarang kita lihat keadaan negara kita apa betul ada akibat positif dari korupsi. Pendapat ini tidak dibenarkan oleh ahli sosiologi korupsi.

Menurut Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi (LP3ES 1986) halaman 30 antara lain mengemukakan sebagai mana berikut :

Apabila akibat total dari korupsi atas masyarakat-masyarakat yang menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik,hukum dipertimbangkan, niscaya tidak ada pandangan sosiologis pernah bisa berhasil bahwa ia memiliki  fungsi positif bagi pembangunan, kecuali bagi perkembangan ekploatasi, ketimpangan, dan kerusakan tatanan moral serta hukum. Di sini saya mengutip kesimpulan Andeski tentang makna korupsi : “Kerugian yang disebabkan oleh korupsi jauh melampaui keuntungan individual yang berasal dari padanya, karena uang sogok ternyata merusak sistem ekonomi keseluruhan. Keputusan-keputusan penting diambil dengan motif-motif yang tersembunyi dan anti sosial tanpa memandang akibat-akibatnya pada masyarakat.

2.   Korupsi yang Dilakukan dengan Suap Membuat Para Pejabat atau Petugas        Penerima Suap Menjadi Tidak Profesional

Menurut penulis masih ada akibat lain dari korupsi yaitu korupsi yang dilakukan dengan uang suap atau sogok membuat tidak profesional para pejabat  dan para petugas yang sering menerima uang sogok karena mereka telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Sebagai contoh petugas pemberantasan penyelundupan, seharusnya salah satu tugasnya adalah meminimalisir / memberantas penyelundupan yang didasarkan pada ilmu yang diperoleh waktu pendidikan dan pengalaman sehingga kinerjanya semakin tahun semakin meningkat.

Karena menerima uang sogok, maka ia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya,  tentu tidak timbul ide bagaimana dapat memberantas penyelundupan terutama yang dilakukan dengan cara-cara yang canggih. Sebaliknya pihak yang menyogok akan lebih tahu kelemahan orang atau organisasi atau kantor yang menerima uang sogok.

Demikian pula dalam sektor lain di mana dalam suatu kantor banyak terjadi uang sogok, maka tidak timbul kemauan para pegawai untuk dapat meningkatkan profesionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Bahkan sesuai berita TV tanggal 30 Agustus 2008 ada berita 2 truk memuat rotan ketangkap basah akan diselundupkan ke Singapura, anehnya kedua truk  tidak dilengkapi dokumen pengangkutan sama sekali.

Apabila yang diselundupkan barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri seperti sepatu, alat pecah belah dari plastik dan lain-lain tentunya mematikan industri dalam negeri dan pada gilirannya terjadi PHK. Lebih bahaya lagi apabila barang yang diselundupkan dapat membayakan kesehatan masyarakat seperti kosmetik, barang dari plastik yang rendah mutunya, maka di samping langsung merugikan negara juga langsung merugikan masyarakat dan industri dalam negeri.

3.   Akibat Korupsi Yang Mendorong Terjadinya Korupsi

Terdapat akibat perbuatan korupsi yang mendorong terjadinya korupsi berikutnya, misalnya :

3.1.  Kemiskinan

Akibat korupsi akan terjadi kemiskinan. Sering terdapat kasus  korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan uang APBN baik pengeluaran atau penerimaannya sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Demikian pula pegawai swasta karena terjadi biaya ekonomi tinggi maka perusahaan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, dan lain-lain masih banyak lagi.

Kemiskinan mendorong terjadinya korupsi.

Selanjutnya kondisi kemiskinan misalnya yang disebabkan rendahnya gaji akan mendorong seseorang melakukan korupsi. Mula-mula jumlah korupsinya mungkin kecil sekedar memenuhi kebutuhan hidup (korupsi defensif), namun karena dia serakah dan merasa keenakan, maka akan melakukan korupsi yang lebih besar lagi (korupsi ofensif).

3,2 Kelemahan Penerimaan Pegawai dan Pemberian Jabatan / Kenaikkan

            Pangkat.

Kelemahan penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikkan pangkat yang dilakukan dengan uang sogok, nepotisme  sama saja dengan mencetak anak muda atau pegawai baru melakukan tindak pidana korupsi. Kalau yang disogokkan uang pinjaman kemungkinan setelah diterima jadi pegawai, menjabat atau naik pangkat ada kesempatan, ia akan melakukan korupsi untuk membayar hutangnya. Dilihat dari akibatnya perbuatan penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikkan pangkat dengan uang sogok , nepotisme sangat fatal, maka sudah selayaknya diberikan sanksi yang berat. Kondisi ini akan membuat prustasi para pencari kerja dan para pegawai yang jujur.

Demikian pula pengangkatan rekan-rekan sejawatnya dalam posisi kunci yang dilakukan dengan nepotisme dan juga uang sogok  Seperti telah dikemukakan dalam Bab II Paragraph 6.2 dalam buku Sosiologi Korupsi karangan Syed Husen Alatas halaman 23 dikemukakan antara lain :

Dalam suatu kantor atau departemen yang banyak dijangkiti korupsi, norma-norma efisiensi birokrasi harus ditundukkan pada norma-norma persekongkolan   sogokan. Pegawai pemerintahan yang efisien dan jujur dipindahkan atau  dihambat promosinya, bila memang kehadiran atau promosi mereka mempengaruhi  persekongkolan itu.

Sejalan dengan pemikiran Syed Husein Alatas, mengenai orang jujur dihambat promosinya,  bahwa pada diskusi panel Dewan Mahasiswa UI, yang dilaksanakan tanggal 10-12 Agustus 1970 dalam bidang sosial politik dan bidang hukum seperti dikemukakan dalam buku Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Andi Hamzah halaman 80, yaitu :

Salah satu yang dikeluhkan oleh para panelis adalah mengapa banyak orang yang terindikasi melakukan korupsi justru diberi kedudukan dan pangkat tinggi yang lambat laun ditiru oleh masyarakat, mengapa justru orang korup yang sukses dan memperoleh kehormatan.

4 . Penjelasan Lebih Lanjut Tentang Akibat Korupsi

Seperti dikemukakan dalam  paragraf  2 bab ini, bahwa akibat korupsi sangat luas, yaitu :

1) Merusak sistem tatanan masyarakat, norma-norma masyarakat dirusak oleh  persekongkolan-persekongkolan. Korupsi cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik

2) Masyarakat sebagian besar menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik dan hukum

3) Terjadi biaya ekonomi tinggi. Uang sogok akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya

4)  Sulit meningkatkan efisiensi.

5)  Kemiskinan

6)  Banyak orang menjadi putus asa

 4.1. Merusak Sistem Tatanan Masyarakat, Norma-Norma Masyarakat Dirusak Oleh Persekongkolan-Persekongkolan. Korupsi Cenderung Menggerogoti Pemerintah yang Didukung Publik   

               Semua sistem dan tatanan sosial yang dibangun sejak jaman  mulai merdeka bahkan sejak jaman penjajahan Belanda, dirusak oleh uang sogok, uang suap, praktek kolusi, nepotisme dan pelanggaran hukum materiel. Bahkan menurut berita ada penegak hukum yang berurusan dengan hukum karena menerima suap. Untuk memulihkan  agar tatanan sosial kembali seperti sebelum dirusak tentunya sangat sulit. Pimpinan tidak bisa meningkatkan kinerjanya apabila anak buahnya melakukan praktek korup dan korupsi, apalagi kalau dia juga ikut korupsi. Adanya kredit macet non bisnis yang disebabkan  pemberian kredit dilakukan dengan merusak sistem perkreditan perbankan, tender formalitas, penerimaan pegawai dengan nepotisme atau uang sogok, dan lain-lain. 

Apabila kita mempelajari kasus-kasus korupsi yang disidangkan, terutama berasal dari penyalahgunaan wewenang dan kolusi atau seorang pejabat / petugas tidak melaksanakan kewajibannya karena uang sogok.

Bahkan mereka demikian pintarnya menciptakan kesempatan untuk korupsi, setiap persetujuan yang melekat pada jabatanya harus ada imbalannya. Korupsi yang dilakukan birokrasi dapat memberikan cerminan keadaan masyarakat  keseluruhan

4.2.   Masyarakat Sebagian Besar Menderita Baik Dalam Dunia Ekonomi,      Administrasi, Politik dan Hukum

Sebagai contoh banyak kredit petani yang bermasalah, pada saat tanam padi sulit mendapatkan pupuk, saat panen  hasil perkebunan masyarakat yaitu cengkeh  dibeli murah, dengan alasan kredit dari pusat belum cair, tentu semua itu mengakibatkan masyarakat petani, nelayan dan yang bekerja di sektor agraris menderita. Sepengetahuan penulis belum ada pompa bensin yang didirikan pada daerah nelayan, yang dikelola oleh nelayan, sehingga mereka mudah mendapatkan bahan bakar apabila akan melaut dan dapat membeli minyak tanah sesuai harga Pertamina. Mengurus surat kekelurahan, kecamatan, kabupaten atau ke kantor-kantor yang menerbitkan perijinan kadang-kadang harus membayar tidak sesuai tarip yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendapatkan keadilan susah, antara lain karena banyak orang berlindung dibalik pembenaran  hukum.

4.3  Terjadi Biaya Ekonomi Tinggi

            Uang sogok, suap, upeti, pungli dan sejenisnya  akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya.

Uang sogok, uang suap, upeti, pungli dan sejenisnya bagi perusahaan perlakuan akuntansinya ada 2 ( dua ), yaitu :

  1. Bagi perusahaan yang kurang mematuhi prinsip pembukuan yang diterima umum, dibukukan sebagai biaya perusahaan, sehingga membebani harga pokok hasil  produksinya, maka biaya produksinya tinggi. Akibatnya  keuntungan operasionalnya menurun dan akan dapat mengurangi pajak yang harus disetor ke negara.
  2. Dibukukan sebagai kerugian perusahaan yang tidak dikenakan pajak, maka akan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Kalau perusahaan  berasal dari investasi  modal asing lebih-lebih dari Negara Barat yang relatif patuh hukum, mereka paling-paling  akan hengkang / pindah ke luar negeri. Terjadinya biaya ekonomi tinggi ini juga akan menghambat penanaman modal dari luar negeri

 

4.4  Sulit Meningkatkan Efisiensi

Biaya perusahaan yang bisa dikendalikan adalah biaya langsung seperti biaya bahan, biaya upah, dan biaya umum yang besarnya biasanya didasarkan % tertentu dari biaya langsung.

Biaya lain-lain seperti uang sogok, uang suap, upeti, pungli dan sejenisnya itu tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan tidak dapat mengendalikan harga pokok hasil produksinya apalagi meningkatkan efisiensi.

4.5   Kemiskinan

Seperti diuraikan dalam 3.1 diatas bahwa korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan, dan selanjutnya kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Petani sulit meningkatkan produksi apabila kredit tidak sampai ke petani tepat waktu , atau pupuk saat dibutuhkan menghilang, bahkan pernah ada berita bibit padi dari kredit palsu, dengan demikian tujuan pemerintah untuk membantu petani tidak dapat berhasil sesuai yang diharapkan.

Terjadinya kasus seperti BLBI  yang membebani APBN demikian pula dengan banyaknya kasus dalam pengelolaan keuangan negara, maka pengelolaan APBN tidak efektif, efisien dan ekonomis, akibatnya tIdak ada kemampuan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Banyak perusahaan terpaksa mem-PHK-kan buruhnya  karena terjadi biaya tinggi, dan lain-lain.

4.6   Banyak Orang Yang Menjadi Putus Asa Dan Frustasi

Banyak orang menyepelekan akibat korupsi yang dilakukan dengan kolusi dan nepotisme maupun penerimaan pegawai, pemberian jabatan dengan uang sogok akan menimbulkan rasa putus asa (frustasi) akhirnya dia acuh tak acuh. Suatu contoh, sesorang berjalan di pinggir sungai besar sehabis hujan, dia melihat bahwa ada bagian tanggul sungai yang membahayakan karena ketinggian air sudah mendekati tanggul. Dengan diuruk tanah sedikit saja mungkin sudah tidak membahayakan, namun karena  dia acuh tak acuh maka tanggul sungai dibiarkan saja. Akhirnya  tanggul sungai itu jebol dan terjadilah banjir. Frustasi menimbulkan rasa antipati, yang mudah sekali dimanfaatkan orang lain seperti misalnya demo dan lain-lain.

 Sampai-sampai pernah seorang auditor harus memeriksa kebenaran pengaduan dari masyarakat, yang mengemukakan bahwa pengangkatan kepala Sekolah Dasar menyimpang, karena ada guru SD yang pangkatnya lebih tinggi tidak diberi jabatan sebagai kepala sekolah, sedang yang lebih rendah malah yang diberi jabatan kepala sekolah. Disinilah kepandaian “kita” untuk menciptakan kesempatan atau peluang agar pemberian jabatan Kepala SD dapat disalahgunakan.

Oleh karena itu kolusi, nepotisme, dan penerimaan uang sogok saat penerimaan pegawai baru, pemberian jabatan, atau kenaikkan pangkat sangat merusak tatanan masyarakat dan negara maka untuk beberapa negara sanksinya berat. Yang banyak menjadi korban adalah generasi muda dan orang yang jujur. Frustasi yang menumbuhkan rasa acuh tak acuh adalah suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan.

4.7  Akibat Praktek Korup Dan Korupsi Lainnya

Selain yang disebut di atas akibat praktek korup dan korupsi masih banyak lagi. Sebagai contoh di negara kita ini banyak terjadi demonstrasi, perbuatan masyarakat yang tidak terkendali, dan lain-lain. Oleh karena itu, demikian Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri, untuk memakmurkan masyarakatnya yang dilakukan pertama-tama adalah memberantas korupsi.

5. Pihak–Pihak Yang Harus Menerima Akibat Buruk Dari Praktek Korup Dan Korupsi

Seperti telah diuraikan  di atas bahwa hampir seluruh masyarakat menerima akibat buruk dari praktek korup dan korupsi. Secara singkat yang menerima akibat langsung atau tidak langsung dari praktek korup dan korupsi adalah :

    a. Para Penyelenggara Negara yang Ingin Mewujudkan Tujuan Bangsa

        Indonesia

 

      Semua sistem dan tatanan sosial yang dibangun sejak mulai merdeka, semua         dirusak oleh uang sogok, uang suap, praktek kolusi, nepotisme. Para           Penyelenggara Negara yang ingin mewujudkan tujuan bangsa Indonesia akan         mengalami kesulitan karena tatanan negara sudah di rusak. Untuk memulihkan    

             agar    tatanan sosial kembali seperti sebelum dirusak tentunya sangat sulit.

          Pimpinan tidak bisa meningkatkan kinerjanya apabila anak buahnya melakukan  

          Korupsi.

b.   Pegawai Negeri

Salah satu akibat korupsi adalah kemiskinan, gaji pegawai negeri kecil, bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Pemerintah tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan minimal, karena baik penerimaan  maupaun  pengeluaran APBN banyak terjadi penyimpangan.

c.   Pegawai Swasta

Gaji / upah kecil karena banyak pengeluaran untuk kepentingan biaya lain-lain, seperti uang ang sogok akhirnya bermuara pada harga pokok, akibatnya dalam pemasaran kalah bersaing. Banyaknya barang-barang import secara ilegal, akan mematikan produksi dalam negeri. Lebih bahaya lagi apabila perusahaan tersebut adalah investor asing, karena tidak bisa mengendalikan harga pokok akan hengkang ke luar negeri.

d.   Petani dan Nelayan

      Banyaknya beras impor, gula impor, buah-buahan impor, daging impor dan lain-lain  akan menjadi kendala dalam memajukan produksi pertanian dalam negeri. Saat menanam padi pupuk langka, saat panen raya produk pertanian dibeli relatif murah. Pernah ada kasus   di mna perkebunan sat panen raya , dibeli murah  oleh tengkulak dengan alasan  instansi atau koperasi yang ditugasi untuk membeli hasil   perkebunan tersebut  belum ada uang  karena kredit dari Pusat belum cair. Setelah semua hasil perkebunan dibeli dengan harga murah oleh tengkulak, kredit cair dan kemudian instansi Pemerintah membeli dari tengkulak dengan yang jauh lebih tinggi.

      Kredit untuk petani seperti KUT, kredit kepada nelayan banyak tidak sampai kepada petani  atau nelayan.Timbul pertanyaan apakah usaha Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, justru menjadi obyekan pihak-pihak yang mengurus. Sektor agraris banyak menampung tenaga kerja, maka sudah selayaknya masuknya hasil agraris dari luar dibatasi.

e.   Pedagang Kecil

      Sudah berapa kali Pemerintah memberikan bantuan kredit kepada pedagang kecil misalnya kredit modal kerja, kredit candak kulak, dan lain-lain ternyata tidak menumbuhkembangkan pedagang  yang termasuk ekonomi lemah. Malah kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

f.    Pengusaha

      Mungkin sebagian kecil saja ada pengusaha yang ikut menikmati kondisi negara yang korup, namun sebagian besar mungkin justru menderita. Mereka yang jelas tidak bisa mengendalikan harga pokok hasil produksinya karena adanya biaya lain-lain  yang tinggi dan tidak bisa dikendalikan.

g.   Pemuda/ Pencari Kerja dan Bagi Mereka yang Sudah Bekerja

      Banyak pemuda yang frustasi karena kesulitan mencari pekerjaan. Banyak demonstrasi yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri dari pegawai yang sebelumnya statusnya pegawai honorer. Praktek nepotisme, uang sogok dalam penerimaan pegawai, pemberian jabatan atau kenaikan pangkat yang landasi nepotisme,  dan ada kemungkinan pendidikan pegawai yang diterima atau  yang diberikan jabatan atau naik pangkatnya tidak sesuai yang diperlukan. Pemuda tamatan sekolah atau Perguruan Tinggi yang pandai pun tidak ada jaminan dia gampang mencari pekerjaan. Frustasi, putus asa, mengakibatkan pemuda, pegawai yang jujur akan menjadi acuh tak acuh, suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan negara.

 Komentar :

Barang kali penyebab utama korupsi di negara kita adalah rendahnya gaji pegawai atau rendahnya pendapatan  sebagaian masyarakat dan keserakahan.

Walaupun pemberantasan korupsi sudah berjalan lama, namun praktek korup masih meluas. Pemberantasan korupsai tanpa diikuti pencegahan tidak akan berhasil.

Mereka  ahli dalam merumuskan pencegahan  korupsi setelah diberikan masukan oleh orang yang mengerti tentang korupsi adalah ;

-          Ahli/ tokoh agama, meliputi agama Islam, Kresten, Katolik, Buda, Hindu dan Kong hu chu

-          Ahli sosiologi, budayawan, pemerhati korupsi 

-          Tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli ekonomi

-          Tokoh Pendidikan.

-          Dan lain-lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: