PERKEMBANGAN KORUPSI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

                                               BAB  X

PERKEMBANGAN KORUPSI  DAN  PEMBERANTASAN  KORUPSI

                                                DI INDONESIA

Pendahuluan

Untuk mengetahui usaha Pemerintah    mengembalikan kerugian keuangan  negara dan pemberantasan korupsi sejak awal merdeka sampai sekarang ini,  kita harus mempelajari undang-undang yang pernah digunakan . Dengan mempelajari undang-undang pemberantasan korupsi, kita mengetahui tentang bagaimana praktek korupsi yang terjadi pada waktu  itu yaitu dengan cara membaca pertimbangan  , penjelasan dan cara penanganan korupsi menurut undang-undang yang bersangkutan. Di samping itu juga keseriusan Pemerintah dalam memberantas korupsi tercermin pada undang-undang yang dikeluarkan.

Dengan mengetahui undang-undang yang pernah berlaku, kita juga mengetahui  tujuan utama pemberantasan korupsi dan cara berfikir sekarang ini yang masih terpengaruh oleh undang- undang yang pernah ada.

1.  Perkembangan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan kurun waktunya, perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.1).   Periode Mulai  Merdeka Sampai Dengan Tahun 1958

Sejak merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1958 ( selama 13 tahun ) belum ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mungkin dikarenakan barang kali  pada waktu itu belum ada pegawai negeri korupsi, mungkin orang-orang pada waktu itu masih jujur , taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.   Kalau ada perbuatan oleh pegawai negeri yang merugikan negara cukup  diadakan penyelesaian secara  damai yang diatur dalam Kitab UU.Hukum Perdata  dan ICW  Pasal 74  Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  serta  Pasal 77 sampai dengan 86  Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Pasal 74  ICW  Tuntutan Ganti Rugi ( TGR)

Semua pegawai negeri (bukan bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang harus ia lakukan, baik langsung maupun tidak langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Aturan pelaksanaannya ada yang dibuat tahun 1910, antara lain menyatakan bahwa kerugian negara  harus pasti, tidak boleh sangkaan.

Tuntutan Perbendaharaan Diatur Dalam Pasal 77 ICW

Mengatur kerugian negara akibat kekurangan kas atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab bendaharawan uang atau bendaharawan barang.

Pelaksanaan  Tuntutan Perbendaraan diatur dalam  pasal 78 sampai dengan 86 ICW.

Apabila yang merugikan negara pihak swasta dituntut dengan menggunakan pasal 1365 dan 1366  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

Pasal 1365  KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu

mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366 KUH Perdata

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Tujuan utama penyelesaian damai  adalah kerugian negara harus kembali dan bila ada unsur pidananya  diproses kemudian.

 

1.2). Periode Tahun 1958 Sampai Dengan Tahun 1960

Usaha pertama pemberantasan korupsi dengan dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat Peraturan No.PRT/PM/06/1957, tentang Pemberantasan Korupsi. Untuk pelaksanaan aturan tersebut dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No.Prt/Perpu 013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan Penilik Harta Benda untuk menyita harta benda dan lain-lain  kekuasaan

Pada waktu itu Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat dijabat oleh almarhum Bapak Jenderal A.H.Nasution. Barangkali almarhum Bapak Nasution telah mengetahui akibat buruk dari korupsi, maka dalam  pertimbangan  Peraturan tersebut antara lain dalam butir d. dikemukakan:

Bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut di atas sesungguhnya adalah mempunyai manfaat yang baik terhadap kesejahteraan rakyat dan Negara ….dst. ..

Perbuatan korupsi pada waktu itu didahului dengan perbuatan melanggar huhum dinamakan korupsi pidana. Hukum yang dilanggar adalah pasal-pasal KUHP yang ditarik ke UU Korupsi misalnya penggelapan, penyuapan dan lain-lain. Barang kali pada waktu itu belum ada korupsi yang  dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang atau melanggar hukum materiel lainnya.

Korupsi hanya bisa dilakukan oleh  pegawai yang memungkinkan dapat melakukan korupsi, yaitu :

   1.   Bendaharawan uang ( kasir) dengan  menggelapkan uang,

   2.   Bendaharawan barang  menggelapkan persediaan barang, dan

   3.   Pegawai karena jabatannya  menerima uang suap

Peraturan Pemberantasan Korupsi  No.Prt/Perpu 013/1958 tanggal 16 April 1958   antaran lain memuat :

Bagian II.

Tentang Badan Koordinasi Penilik Harta – Benda dan Penilik Harta – Benda

Dalam P.5 dikemukakan ;

Di tiap-tiap wilayah Pengadilan Tinggi diadakan suatu Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi yang dipimpin oleh Pengawas Kepala Kejaksaan-kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi setempat dan yang mempunyai hak mengadakan penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan , jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dengan jalan yang diuraikan dalam pasal 3 ( dari hasil korupsi )

Bagian IV .

Tentang Kekuasaan Penilik Harta Benda, untuk menyita harta benda dan lain-lain. Kekuasaan harta benda yang dapat disita antara lain :

-    Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangka

     olehnya atau oleh pengurusnya.

            -   Harta benda seseorang yang kekayaanya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang

                  dengan penghasilan mata pencahariannya.

 

Bagian V.

Tentang Pemeriksaan Harta Benda oleh Pengadilan Tinggi

Dari contoh-contoh pasal di atas   usaha untuk mengembalikan kerugian negara  dapat dilakukan  dengan jalur perdata , yaitu ;

-  Badan Penilik Harta Benda mempunyai hak penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan , jika ada petunjuk kuat , bahwa harta benda itu diperoleh dari korupsi.

-   Penilik Harta Benda dapat menyita dan merampas harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan  mata pencahariannya

Dilihat dari pasal-pasal yang ada menunjukkan bahwa Peraturan tersebut  lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara  seperti yang diatur dalam ICW.

Sanksi pidana yaitu hukuman badan, denda, perampasan harta benda yang diperoleh dari korupsi  dan pembayaran uang pengganti disajikan dalam satu pasal yaitu  Pasal 40.

 

1.3)  Periode 1960 Sampai Dengan 1971

Pada tahun 1960, Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/013/1958 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.24  Prp. Tahun 1960.

Menurut Undang-Undang No. 24  Prp. Tahun 1960, pengertian tindak pidana  korupsi diatur dalam  Bab I Pasal 1 ayat a, b, dan c, yaitu :

tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sanksi pidana yaitu hukuman badan, denda, perampasan harta benda yang diperoleh dari korupsi  dan pembayaran uang pengganti disajikan dalam satu pasal yaitu  Pasal  16.

Pasal-pasal  yang mengatur Badan Penilik Harta Benda  dan kekuasaan untuk menyita dan merampas harta benda bila ada petunjuk kuat bahwa harta benda tersebut diperoleh dari hasil korupsi, atau kekayaan seseorang setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya, dihilangkan.

Terhadap dihilangkannya pasal-pasal yang mengatur Badan Penilik Harta dan kekuasaanya, Prof. DR. Jur Andhi Hamzah dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara halaman 78 memberi komentar sebagai berikut :

“  Dalam peraturan tersebut terdapat  sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi , jadi memotong salah satu mata rantai peradilan, yatu pengadilan negeri, Dengan demikian , peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata  disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat.

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU.No.24 Tahun 1960, membuat undang-undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama ( 1960-1966) maupun zaman Orde Baru ( 1966-1971 )

 

1.4. Periode Tahun l971 Sampai Dengan Tahun 1999

Rupanya   menjelang tahun 1970 korupsi mulai  meraja lela.Menjelang tahun 1970 modus operandi korupsi bertambah yaitu  dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiel.

Kondisi ini sesuai yang dikemukakan para ahli hukum / panelis pada waktu akan menyusun UUPTK tahun 1971, menurut Penjelasan UUPTK No. 3 Tahun 1971 dan penjelasan dalam UU No.28 Tahun 1999

Berbahagialah mereka yang dapat melakukan korupsi dengan penyalah gunaan wewenang dan melawan hukum materiil  sebelum tahun 1971, karena tidak bisa dituntut secara hukum berhubung  UUPTK yang mengatur belum ada.

UU No.24  Prp tahun 1960 kurang efektif  karena  menyulitkan bagi penuntut umum dalam mengajukan tersangka ke sidang pengadilan, karena perumusannya mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan (penjelasan UUPTK No.3 Tahun 1971).

Perkembangan korupsi,  seperti yang dikemukakan  pada diskusi panel Dewan Mahasiswa UI, yang dilaksanakan tanggal 10-12 Agustus 1970 dalam bidang sosial politik dan bidang hukum yang dikutip dari   buku Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara , Andi Hamzah halaman 80, yaitu  sebagai berikut :

Diskusi sosial politik

Salah satu yang dikeluhkan oleh para panelis adalah mengapa banyak orang yang  terindikasi melakukan korupsi justru diberi kedudukan dan pangkat tinggi yang  lambat laun ditiru oleh masyarakat, mengapa justru orang korup yang sukses dan memperoleh kehormatan

Kondisi tersebut sesuai  dengan pemikiran Syed Husein Alatas, mengenai orang jujur dihambat promosinya .

Diskusi panel bidang hukum

Pada waktu itu tahun (1970 ) para panelis berpendapat bahwa korupsi sudah bertambah luas dan meraja lela sehingga sudah menjadi monster. Bagaimana  keadaan tahun 2002  ini ( pada saat tulisan ini dibuat ) yang jauh,  jauh lebih hebat lagi.  Tentu mereka tidak dapat membayangkan sesudah undang-undang   direvisi ( dari undang-undang tahun 1960 menjadi undang-undang 1971 ), korupsi bukan menurun bahkan meningkat berkali-kali lipat

Penjelasan UUPTK No, 3 Tahun 1971,

Dalam Pertimbangan  UUPTK . No.3 Tahun 1971 butir b antara lain dikemukakan UUPTK .No.24 Prp. Tahun 1960 kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh karena itu perlu diganti

Berhubung korupsi banyak dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiil maka dikeluarkan UUPTK . No.3 Tahun 1971 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perumusannya tidak lagi mensyaratkan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran melainkan cukup dengan kata “melawan hukum“ baik hukum formil maupaun materiel. Di samping itu sanksi pidananya juga lebih berat.

Penggantian ini  didasarkan atas perkembangan atau modus operandi praktek korupsi yang terjadi menjelang tahun 1971

Menurut Penjelasan atas UUPTK  No. 3 Tahun 1971 dikemukakan sebagai berikut :

Dengan perumusan tindak pidana korupsi dalam Undanf-Undang No.24 Prp.tahun  1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan Negara serta pelaksanaan pembangunan Nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana , tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut  memberatkan bagi tindak pidana korupsi ,adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Dalam kenyataanya banyak perbuatan – perbuatan yang merugikan keuangan negara  dan perekonomiam negara , tidak selamanya  didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran

Perbuatan tersebut , yang sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana  berdasarkan Undang-Undang No, 24 Prp. Tahun 1960 oleh karena tidak termasuk dalam perumusan  tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut.

Untuk mencakup perbuatan –perbuatan semacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa , hingga meliputi perbuatan-perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau atas suatu badan yang dilakukan secara  “ MELAWAN HUKUM “  yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara,atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara  atau perekonomian Negara.

Dengan mengemukakan sarana ‘ MELAWAN HUKUM “ yang mengandung pengertian formil dan materiel , maka dimaksudkan  , agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ dari pada memenuhi ketentuan yang membuat lebih dahulu adanya kejahatan / pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-Undang 24 Prp Tahun 1960.

Pasal 28 UUPTK No.3  Tahun 1971  mengatur hukuman badan . denda dan ditambahkan selain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 34 sub a, b dan c,   berupa perampasan harta hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti..

 

Selanjutnya dalam Penjelasan UU No,28 Tahun 1999 dikemukakan :

“ Dalam waktu lebih dari 30 ( tiga  puluh  ) tahun  Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal , sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya, Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan ,wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi  kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik , namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara ,  antar Penyelenggara Negara , melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak-pihak lain seperti keluarga, kroni. dan para pengusaha  sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara  “

 Karena lebih senang menyalahkan barang mati, maka keterpurukan Negara kita akibat adanya pemusatan kekuasaan. Walaupun ada pemusatan kekuasaan apabila para Penyelenggara Negara benar-benar memikirkan mrakyat yang dipimpin, tidak korup, tidak mementingkan sanak keluarganya saya kira Negara kita tidak akan terjadi keterpurukan Karena keterpurukannya disebabkan  oleh pemusatan kekuasaan, maka sekarang dianut system desentralisasi. Apakah dengan desentralisasi,  korupsi sudah hilang , kenyataannya malah meluas ke daerah-daerah.

Diperlakukan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dan tidak adanya aturan pelaksanaannya ini mendorong orang melakukan korupsi, toh..dipenjara diperlakukan lain dan paling keluar dari penjara masih  kaya raya.

Pada periode tersebut yaitu pada tahun 1981 hukum acara pidana yang berlaku yaitu   HIR diganti dengan KUHAP. Salah satu perubahannya adalah alat bukti dalam pasal 295 HIR dalam pasal 183 KUHAP ditambah kata yang  “ sah “ .

Dengan ditambahkannya kata “ sah “ dalam Pasal 183 KUHAP 1981 memang lebih menjamin tegaknya hukum, namun untuk mendapatkan alat bukti yang sah  untuk tidak pidana korupsi dengan penyalah gunaan wewenang lebih-lebih yang dilakukan oleh Pejabat di luar organisasi dan untuk kasus suap akan sangat-sangat sulit.

Maka tidak salah bila dikatakan bahwa penambahan kata sah tersebut akan mendorong seseorang atau pejabat melakukan korupsi terutama dengan penyalah gunaan wewenang dan suap.

 

1.5)  Periode Tahun 1999  Sampai Dengan Tahun 2001

Karena korupsi semakin meningkat maka pada tahun 1999  UU. No 3 Tahun 1971 dicabut dan diganti dengan  UU. No.31 tahun 1999, di mana sebagai dasar pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

Butir a.

bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau  perekonomian negara  dan menghambat pembangunan  nasional , sehingga harus diberantas dalam rangka mewujutkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Butir b

Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain  merugikankeuangan negara atau  perekonomian negara  juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi.

Sanksi pidana baik denda, maupun hukuman badan jauh lebih berat dari pada UU No. 3 Tahun 1971, ada hukuman penjara  dan denda minimum dan maksimum. . Penyajian Perbuatan korupsi berbeda dengan UUPTPK No. 3 Tahun 1971 yaitu  setiap pelanggaran terhadap pasal KUHP disajikan  dalam satu (Lihat Bab III ).

Dalam UUPTPK No.31 Tahun 1999  kekuasaan Badan Penilik Harta Benda  yang diatur dalam  Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958 di hilangkan

1.6)  Periode Tahun 2001 Sampai Sekarang

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang baru berumur 2 tahun kemudian pada tahun 2001diadakan perubahan yaitu dengan UU No.20 tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai dasar pertimbangan perubahan undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut  :

Butir a.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas , tidak hanyamerugikan keuangan negara , tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadaphak-hak sosial dan ekonomi secara luas , sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Butir b.

Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum , menghindari keragaman penafsiranhukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomimasyarakat , serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan tersebut antara lain mengenai

a. Penyajian perbuatan korupsi tidak lagi menyebut nomer pasal KUHP yang ditarik,    melainkan menyebutkan langsung unsur-unsurnya.

b.  Ditambahkan Pasal 26 A, mengenai petunjuk dalam kasus korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana  , khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari:

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan ,dikirim , diterima , atau disimpan  secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan

b.Dokumen , yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat , dibaca, dan atau   didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas , benda fisik apa pun selain kertas , maupun yang terekam secara elektronik , yang berupa tulisan surat , gambar , peta, rancangan , foto, huruf , tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal-pasal  yang mengatur Badan Penilik Harta Benda  dan kekuasaan untuk menyita dan merampas harta benda bila ada petunjuk kuat bahwa harta benda tersebut diperoleh dari hasil korupsi, atau kekayaan seseorang setelah diselidiki dianggap tidak seimbang engan penghasilan mata pencahariannya ,  yang diatur dalam   Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958 dihilangkan.

Seberapa jauh efektifnya dalam pemberantasan korupsi , kita lihat dulu, namun yang jelas pada waktu buku ini ditulis ( Agustus 2008 ) praktek korupsi masih terjadi di mana-mana

Dari sidang Pengadilan Tipikor rupanya Penyidik banyak menggunakan alat bukti petunjuk yang bersumber dari Pasal 26 A.

 

2. Kelemahan UU Pemberantasan Korupsi Sebagai Alasan Penggantian UU.

Dalam kurun waktu 43 tahun , undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ( UUPTK ) telah mengalami pergantian sebanyak 4 kali. Pergantian undang-undang belum tentu   memperoleh banyak manfaat  terutama terhadap perbuatan korupsi yang telah berlalu karena dalam Pasal 1 KUHP dikemukakan bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut dan kepada tersangka bila ada pergantian undang-undang dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Perubahan tersebut antara lain mengenai

Terhadap perubahan  Peraturan    Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958 sampai dengan UU.No.31 Tahun 1999  Prof.Dr. Jur Andhi Hamzah memberi komentar sebagai berikut :

Peraturan itu memiliki keistimewaan dari undang-undang yang kemudian keluar yaitu Undang-Undang No.24 ( Prp ) Tahun 1960, Undang-Undang No.3 Tahun  1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Dalam peraturan tersebut terdapat sistem pendaftaran harta  benda   Pejabat oleh Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan   gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatikmatig daad ) bagi yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan  pendapatannya tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana.Peraturan tentang gugatan perdata itu langsung ke pengadilan tinggi, jadi memotong  salah satu mata rantai peradilan , yaitu pengadilan negeri.Dengan demikian , peraturan penguasa perang pusat itu lebih lengkap, baik      pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabatHilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam UU.No.24 Tahun1960 membuat undang-undang tidak efektif sama sekali baik zaman Orde Lama ( 1960-1966) maupun zaman Orde Baru ( 1966-1971 )

Selanjutnya Prof. Dr.Andhi Hamzah memberi komentar terhadap penggantian undang –undang pemberantasan korupsi (halaman 81 )  sebagai beriku :

Salah kaprah , bahwa penyebab terus meningkatnya korupsi adalah perundang-undangan yang kurang lengkap atau kurang keras. Masyarakat dan bahkan juga beberapa pakar hukum  selalu melihat kekurangan undang-undang yangmenyebabkan tidak lancarnya pembarantasan korupsi, pada hal system administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi.Dengan kata lain , di samping upaya represif harus pula ditempuh system preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala  dan bahaya korupsi. Political will Pemerintah juga menjadi syarat mutlak untuk suksesnya pemberantasan korupsi.Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif,bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini , jauh lebih mudah menghitung jumlah orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya harus menjadi minoritas bukan mayoritas seperti sekarang ini.Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam ,pada hal orang yang harus menegakkan undang-undang yang kurang becus,  baik  pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

Menurut penulis apabila    kekuasaan Penilik Harta Benda yang diatur dalam Peraturan    Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958 yang dibuat pada waktu Alm. Jend. Nasution menjabat sebagai Penguasa Perang  tidak  dihilangkan pada undang-undang berikutnya (1960, 1971 dan  1999)   dan diterapkan secara konsekwen , barang kali tidak terjadi korupsi seperti sekarang ini.

Di samping itu tujuan utama  pemberantasan korupsi  menurut Peraturan    Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958  adalah dapat menarik kembali kerugian negara , sehingga sanksi pidana penjara, denda, perampasan harta dan pembayaran uang pengganti disajikan dalam satu pasal, dengan demikian Peraturan  tersebut  tujuannya sama dengan yang diatur dalam ICW yaitu kerugian negara dikembalikan baru proses pidananya.

Kalau uang pennganti yang diutamakan , apalagi diperlakukan sebagai utang yang berarti anak isterinya ikut menanggung , maka orang akan berfikir panjang sebelum melakukan korupsi.

 

3. Undang-Undang  dan Peraturan Pemerintah Yang Lain Sebagai Pendukung Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 1999 samaai dengan 2004 Pemerintah telah banyak mengeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pendukung undang-undang pemberantasan tindak korupsi, antara lain:

a  Undang- Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang

    Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b.  PP. No. 65 Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan

     Penyelenggara Negara.

c.  Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

     Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan

      Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d  Keppres 127 tahun 1999  tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan

    Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jendral Komisi Pemeriksa Kekayaan  Penyelenggara Negara

 e.  UU. No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi

f   UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

 g  UU No. 25 Tahun 2003  Tentang Perubahan Atas UU. No. 15 Tahun 2002 tentang

      Tindak Pidana Pencucian Uang

h.  UU. No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

i Inpres No. 5 Tahun 2004  tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi

Disayangkan UU. PP, Keppres, Inpres baru dibuat tahun 1999 ke atas , di mana praktek korupsi sudah terlanjur meraja lela.. Seandainya dikeluarkan tahun 1970 an  dan dilaksanakan secara konsekwen barang kali akan besar dampaknya untuk pemberantasan korupsi periode berikutnya.

Beberapa UU. yang perlu dijelaskan :

a  Undang- Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Beberapa ketentuan yang pelu diketahui oleh auditor antara lain:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan tugas eksekutif , legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolosi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

3   Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4  Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara  dan pihak lain yang merugikan orang lain , masyarakat dan negara

5   Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepntingan masyarakat , bangsa dan negara.

Bab VII Komisi Pemeriksa

Pasal 10

Untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme. Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa

Pasal 12 ayat (1)

Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi nuntuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

b. UU. No.. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Alasan pembentukannya  karena Lembaga Pemerintah yang menangani perkara

tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien Oleh karena itu

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional,intensif  dan berkesinambungan.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun.

Pasal  9 a

Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti.

Pasal  11 c

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1,000.000.000,- (satu milliar rupiah)

Pasal  19

(1)   Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan diibu kota negara dan wilayah  kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2)   Komisi Pemberantasan korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Propinsi

UU No. 28 Tahun 1999, apabila dilaksanakan secara konsekuen, para penyelenggara sadar bahwa akibat praktek korup dan korupsi, tujuan negara masyarakat  adil dan makmur sampai sekarang masih belum tercapai / masih jauh di awang-awang dan persoalan yang dihadapi negara semakin komplek misalnya demi menyelamatan APBN, Pemerintah menaikan harga BBM terjadi demonstrasi secara nasional yang berkepanjangan.

Barangkali hanya satu dari sekian banyak UU. Peraturan Pemerintah, Keppres yang kelihatan hasilnya yaitu UU. No. 30 Tentang KPK. Namun disayangkan mengingat pertimbangan dibentuknya KPK, Pasal 9a, Pasal 19 maka KPK tidak segera membuka perwakilan di daeran provinsi sebagai realisasi pasal 19 ayat (2), dan tidak ada pembatasan jumlah kerugian negara  (Pasal 11c) agar pemberantasan korupsi dapat segera dipercepat sebagai realisasi Inpres no. 5  Tahun 2004.

 

 

 

Komentar.

Karena sudah menjadi kebiasaan maka setiap mengalami kesulitan dalam pemberantasan korupsi ,  yang dirubah UUPTK yang berupa barang mati,bukan karena disebabkan kurang efektifnya penanganan pemberantasan korupsi seperti yang dikemukan dalam pertimbangan dibentuknya KPK yaitu  Lembaga Pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut  Prof. Dr.Andhi Hamzah  memberikan pendapat terhadap sering digantinya UUPTK  sebagai berikut : Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam ,pada hal orang yang harus menegakkan undang-undang yang kurang becus,  baik  pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

Barang kali penggantian UUPTK yang sangat perlu adalah digantinya UU. No. Prp 24 Tahun 1960 dengan UUPTK  No.3 Tahun 1971. Modus operandi korupsi pada waktu itu pada umumnya dilaksanakan dengan suap dan penyalah gunaan wewenang maka dengan digantinya HIR dengan KUHAP 1981, untuk korupsi dengan modus operandi tersebut sangat-sangat sulit diperoleh alat bukti yang sah.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: