LEMAHNYA SISTEM / UNDANG-UNDANG DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Tulisan Lepas 1

 

LEMAHNYA SISTEM / UNDANG-UNDANG    DAN  PENCEGAHAN KORUPSI

1. Dalam Setiap Kasus yang Muncul, Sebagai Kambing Hitam  Lemahnya   Sistem .

 

Setiap muncul kasus baru seperti masalah mafia hukum, kasus Centuri, Kasus Pajak Gayus dan lain-lain yang selalu menjadi kambing hitam adalah  lemahnya sistem.

Dahulu ada Pejabat bahkan termasuk tokoh yang mengatakan bahwa keterpurukan negara kita sebagai biang keladi adalah UUD 1945.

Dalam pelaksanaan sistem secara sederhana saja dipengaruhi oleh :
a,.Rancangan sistem atau undang-undang.atau organisasi

b. Manusia yang melaksanakan sistem,

c. Pengaruh, kondisi ,lingkungan, panutan pada waktu melaksanakan sistem,

Ya seperti itulah kondisi negara kita, setiap ada persoalan yang muncul yang disalahkan  rancangan sistem atau undang-undang yang merupakan unsur / barang mati,

Berdasarkan pengalaman sejelek-jeleknya rancangan sistem/ organisasi  yang dianut, sepanjang pelaksana sistem itu profesional yang dilandasi  kejujuran, intergritas , nilai etika, tidak ada kepentingan pribadi dan lain-lain  maka organisasi tetap jalan terus dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sebagai generasi yang hidup sekarang tentunya sangat kagum terhadap pemikiran Para Pendiri Republik ini dalam menyusun suatu ketentuan misalnya UUD 1945. pada tahun itu., di mana belum banyak teori tentang sistem.

Para pendiri Republik ini sudah tahu barang kali yang mempengaruhi sistem pada waktu itu hanya rancangan sistem dan pelaksana sistem. Bagaimanapun lemahnya sistem sepanjang pelaksana profesional, jujur , tidak ada masalah

Maka dengan bahasa yang halus , Pelaksana sistem  yaitu para Penyelenggara negara  diharapkan dalam melaksanakan tugas dilandasi kejujuran untuk mencapai tujuan negara ,diselipkan kalimat dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut :

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah

semangat , semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin

pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut  kata-  katanya    bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara ,

para  pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan , Undang-Undang

Dasar  tadi tentu tidak akan ada artinya.dalam praktek.Sebaliknya meskipun-  Undang-Undang  Dasar itu tidak sempurna, tetapi jikalau semangat para

Penyelenggara  pemerintahan  baik , Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintangi jalannya Negara.”

Semangat adalah roh atau jiwa

2. Keterpurukan Negara Kita.

Apabila Para Pemimpin  Pemerintahan  banyak yang  berfikir perseorangan, terjadilah kondisi seperti sekarang ini, yaitu banyak pemimpin yang korupsi dan melakukan perbuatan korup tanpa memikirkan akibatnya. .Melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan  korup seperti   markus, penebangan hutan seenaknya, karena ingin muritnya banyak yang lulus ada berita guru merobah nilai,  membocorkan ujian dan lain.- lain.

Berdasarkan penjelasan UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN, dikemukakan:

“ Dalam waktu lebih dari 30 ( tiga  puluh  ) tahun  Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal , sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaiman mestinya, Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan ,wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia.

Di samping itu masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi  kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik , namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara ,  antar Penyelenggara Negara , melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak-pihak lain seperti keluarga, kroni. dan para pengusaha  sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara  “

Dengan demikian terjadinya KKN karena  akibat  Pemusatan kekuasaan. Namun tidak berani mengatakan mulai tahun 1969 sudah terjadi KKN dengan modus  operandi penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiil

Maka tidak heran kepentingan memberantas KKN seperti yang diamanatkan MPR tahun 1998 tidak  dahulukan,  namun yang didahulukan adalah segera dilaksanakan  desentralisasi kekuasaan.

Apa yang terjadi  sekarang ini walaupun kekuasaan sebagian telah dilimpahkan ke daerah, ternyata di daerahpun ada yang terjadi korupsi yang tidak tanggung-tanggung pelakunya termasuk Bupati, Gubernur, Anggota DPRD yang seharusnya mereka sebagai panutan.

3. Sebab- Sebab  Korupsi  Semakin Merajalela dan Keterpurukan Negara Kita

Seperti dikemukakan di atas bahwa setiap ada permasalahan , kita selalu menyalahkan system, undang-undangnya, atau kondisi  yang merupakan komponen yang mati. Memang lebih enak menyalahkan komponen yang mati karena tidak ada yang memasalahkan. Kalau menyalahan komponen yang hidup yaitu pelaku system mungkin akan dilawan oleh mereka yang disalahkan atau mencoreng diri sendiri.

Setelah reformasi, maka yang menjadi kambing hitam keterputukan Negara kia sebagai biang keladi adalah UUD 1945 yang sentralisasi.Sekarang setelah desentralisasi, KKN  malah terjadi di mana- mana.

Ada pula yang berpendapat  korupsi bukan berkurang, melainkan semakin bertambah karena UU Pemberantasan Tindak Korupsi( UUPTK ) kurang keras, atau karena adanya perubahan modus operandi, sehingga UUPTK sejak 1958 ,  telah diganti  sebanyak 5  kali, yaitu  Peraturan .Pemberantasan Korupsi tahun 1958, UUPTK 1960,. UUPTK 1971, UUPTK 1999, dan UUPTK  2001

 

Andhi Hamzah, Prof. Dr. Jur, dalam bukunya Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara memberi komentar terhadap penggantian undang –undang pemberantasan korupsi   sebagai berikut :

Salah kaprah , bahwa penyebab terus meningkatnya korupsi adalah perundang-

undangan yang kurang lengkap atau kurang keras. Masyarakat dan bahkan juga

beberapa pakar hukum  selalu melihat kekurangan undang-undang yang

menyebabkan tidak lancarnya pembarantasan korupsi, pada hal sistem

administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi.

Dengan kata lain , di samping upaya represif harus pula ditempuh sistem

preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala  dan bahaya

korupsi. Political will Pemerintah juga menjadi syarat mutlak untuk

suksesnya pemberantasan korupsi.

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif,

bukan saja tidak mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya

korupsi pun tidak akan berhasil. Saat ini , jauh lebih mudah menghitung jumlah

orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya

harus menjadi minoritas bukan mayoritas seperti sekarang ini.

Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam ,

pada hal orang yang harus menegakkan undang-undang yang kurang becus,   baik  pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.

4.  Lemahnya Pengawasan Salah Satu Sumber Timbulnya Permasalahan.

Sekarang sedang ramai masalah kasus marcus Pajak – masalah Gayus.

Beberapa pakar mengatakan terjadinya penyelewengan di Pengadilan Pajak  akibat lemahnya sistem  dan lemahnya pengawasan. Di Negara kita banyak instansi Pengawasan.

Namun  perlu di ingat walaupun sistem / pengawasan  misalnya pada Pengadilan  Pajak sudah tercipta internal control yang baik,  apabila terjadi kolusi, kong kalikong, pat-gulipat antara petugas pajak dan Wajib Pajak,  maka tidak ada artinya sistem yang dirancang dengan baik tersebut . Semua yang menyangkut pengendalian intern dalam suatu sistem, atau organisasi semua dapat dikalahkan  oleh  perbuatan kolusi yang umumnya berakhir dengan suap, sehingga walaupun rancangan sistem sudah baik , tidak ada artinya. .

Berapa kali saja sistem retribusi jembatan timbangberapa kali dirubah, diperbaikki, tetap terjadi penyimpangan.

Sekarang ini di negara maju saja sudah memasukkan unsur intergritas dan nilai etika dalam sistem atau organisasi

Komponen pengendalian sistem , unsurnya ada 5 , salah satunya adalah  lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah efektivitas kebijakan atau prosedur tertentu.

Lingkungan  pengendalian mencakup 7 faktor,  di antaranya :

a)      Integritas dan nilai etika

b)      Komitmen terhadap kompetensi

Semua yang terlibat dalam organisasi dalam melaksanakan tugas harus dilandasi intergritas dan nilai etika.Kejujuran belum tentu berkaitan dengan uang, namun yang penting adalah  jujur dalam dalam melaksanakan  tugasnya.

Memang agar mereka mau bekerja dengan jujur salah satu syaratnya penerimaan / gaji / upah mereka dapat memenuai kebutuhan minimal.

5. Bagaimana Agar Organisasi Berjalan Dengan Baik ?

Unsur-unsur yang mempengaruhi agar organisasi atau juga Negara  berjalan baik dapat mencapai tujuan yang dikehendaki , kalau negara kita tujuan yang ingin dicapai setelah merdeka adalah seperti  yang dituangkan dalam UUD 45 adalah masyarakat adil, makmur dan berdaulat, cukup banyak.

Namun bagaimanapun yang paling utama adalah setiap pegawai bekerja dengan dilandasi integritas dan nilai etika . meletakakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan kejujuran dan etika.

Agar pegawai dapat bekerja dengan tenang   maka mereka harus mendapat gaji minimal dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Bagaimanapun juga kalau gajinya terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga, di samping dapat mengurangi semangat bekerja , ada kemungkinan kalau ada kesempatan melakukan korupsi.

Bapak Sarwono Kusumaatmaja pernah menulis di Harian Kompas tanggal 14 Desember 1988,  yang membedakan korupsi sebagai berikut :

  1. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai bergaji kecil, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
  2. Korupsi ofensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang bergaji besar untuk menjamin kehidupan mewah termasuk turunannya.

Pemerintah harus mencegah berkembangannya korupsi defensif menjadi ofensif misalnya dengan kenaikkan gaji.

Faktor lain masih banyak misalnya  peri laku  para pimpinan, para penyelenggara negara  akan menjadi panutan perilaku pegawai bawahannya dan masyarakat.

Agar para pegawai berbuat yang baik , maka yang di atas harus memberi contoh dahulu. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai masih banyak lagi.

Semoga dengan pandangan ini ,  setiap terjadi penyimpangan tidak selalu menyalahkan undang-undangnya, sistem.atau komponen / unsur barang mati, namun juga menilai bagaimana pelaku sistem atau mereka yang terlibat dalam sistem melaksanakan tugasnya

  1. Kriteria Keberhasilan Pembangunan

Pemerintah harus menetapkan kriteria keberhasilan pembangunan baik di tingkat desa maupun kabupaten  misalnya berhasil bila ada peningkatan produksi agraris, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pelayanan kesehatan, berkurangnya pengangguran, penekanan pertumbuhan penduduk (keluarga berencana ) peningkatan produksi dan lain-lain.

Sebelum PILKADA Calon Bupati sebaiknya tahu benar kondisi kabupaten yang bersangkutan, misalnya, luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk  dibagi usia belum kerja ,usia keja dan tua, hasil utama kabupaten, jumlah pengangguran, jumlah penduduk misikin dll. Karena dituntut harus ada hasilnya selama menjabat, tentunya dia dan staf pembantunya akan bekerja dengan jujur, terutama jujur terhadap pekerjaannya,

Bupati dan Staf yang bekerja keras ,  misalnya demi mengurangi kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.. dengan sendirinya secara langsung maupun tidak langsung  akan mengurangi keinginan korupsi.

Sehingga apa yang dilakukan penyelenggara negara benar-benar  menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur di  Kabupten ybs.

7.  Sebab-Sebab Timbulnya Korupsi

Sebab-sebab timbulnya korupsi sangat banyak, di antaranya  ada  yang menjelaskan bahwa korupsi disebabkan adanya 4 unsur yang dikenal dengan GONE,  yaitu :

1)  G – Greed  (keserakahan, ketamaan, kerakusan)

2)  O – Oppurtunity  (kesempatan)

3)   N – Need (kebutuhan)

4)  E – Exposure (pengungkapan, artinya kalau terungkap hukumannya ringan atau sama            artinya dengan kelemahan hukum)

Rupanya 4 unsur ini di negara kita sudah menyatu, sehingga orang tidak takut melakukan korupsi.

Dari ke 4 unsur tersebut yang paling dominan adalah  Greed –keserakahan, kerakusan.

Munculnya keserakahan  antara lain dipengaruhi kebutuhan., khususnya kebutuhan di luar batas kemampuan gajinya.

Kesempatan, kalau sekitar tahun 1960 yang mempunyai kesempatan korupsi hanya 3 ( tiga) yaitu bedaharawan uang ( kasir ) ,  bendaharawan barang dan orang karena tugasnya memungkinkan menerima suap.

Korupsi yang mereka lakukan adalah korupsi pidana, dan pada  umumnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidup.

Sesuai penjelasan UU.No.28 tahun 1999, dan Penjelasan UUPTK No.3 Tahun 1971, mulai sekitar tahun 1969 korupsi pada umumnya dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hukum matriil, sehingga kesempatan dapat melakukan korupsi  terutama di miliki para pejabat .

Korupsi seperti di atas umumnya dilakukan orang yang berkecukupan, dan bukan karena tuntutan kebutuhan keluarga.

8. Pencegahan Korupsi Jangka Pendek .

Pemberantasan korupsi tanpa diikuti pencegahan sepertinya tidak mungkin berhasil.

Walaupun dari tahun ke tahun digiatkan pemberantasan korupsi termasuk digantinya UUPTK yang lebih keras hukumannya , ternyata korupsi sekarang sudah menyebar kemana-mana.

Walaupun gaji pegawai Dep. Keu dinaikkan, ternyata praktek korupsi dilingkungan  Pajak malah sangat mengerikan.

Orang/ Pejabat yang dahulu selalu menuding penyebab keterpurukan adalah UUD 1945, ternyata setelah sebagian kekuasaan didesentralisasi, korupsi malah terjadi di mana-mana.

Maka tidak salah menurut TAP MPR 1998 yang dijabarkan dalam UU.No. 28 Tahun 1999, keterpurukan kita akibat terjadinya KKN di lingkungan Para Penyelenggara Negara,

KKN mulai tahun 1969 . modus operandinya pada umumnya dilakukan dengan penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiil.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi di Indonesia dilakukan karena keserakahan yang timbul didorong dari kesempatan, kebutuhan dan lemahnya hukum.

Untuk dapat mengurangi niat korupsi. maka satu-satunya adalah membawa masyarakat Indonesia, pegawai negeri, penyelenggara negara dan semua yang terlibat dalam negara kita ini seperti petani, pengusaha, pedagang , pedagang pasar dll. dalam segala tindakannya supya  dilandasi kejujuran ( intergritas ) dan nilai etika.

Maka sangat-sangat diharapkan bantuan media electronik dan juga media cetak berperan aktif agar usaha Pemerintah mengajak masyakat dalam melasanakan tindakan dilandasi kejujuran dapat berhasil.

Disamping itu Pemerintah juga harus menaikkan gaji pegawai negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan minimum.

Kalau gaji pegawai negeri naik, biasanya ternjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, oleh karena  Pemerintah harus membantu para petani agar pendapatannya meningkat, misalnya dengan membeli produksi pertanian  gabah yang layak, tidak mengimpor produksi pertanian, di mana kalau produksi dalam negeri ditingkatkan seperti gula barang kali tidak perlu impor.

Pemerintah juga harus membantu perusahaan termasuk perusahaan swasta agar dapat menaikkan gaji pegawai / buruhnya misalnya dengan tidak perlu impor barang, sepanjang sudah ada produksi dalam negeri.

Untuk mengajak masyarakat agar dalam tindakannya selalu dilandasi kejujuran  dan nilai etika , mempunyai rasa kepedulian terhadap nasib bangsanya , untuk merumuskan   dapat dilakukan dengan mengundang tokoh agama ( semua agama ) ahli eika / filsafat, tokoh masyarakat, ahli komunikasi. Kepada beliau  kita jelaskan sebab terjadinya dan hal-hal lain yang berhubungan  dengan  korupsi, yang berkaitan dengan keahlian beliau.

8.Pencegahan Korupsi Jangka Pendek Bersumber dari Kepribadian Para Leluhur.

Negara kita terdiri banyak suku, .Dengan minta bantuan tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk digali semacam pesan dari nenek moyang yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan anak cucu. Masing-masing suku dalam kehidupannya pada umumnya menonjolkan perilaku yang baik , kejujuran dan lain-lain

Kalau di Jawa yang pernah dipesankan oleh orang tua kita  antara lain :

Yen urip siro kepeningin diajeni liyan, dadio punggowo projo. Yen siro kepengin  sugih, dadio sudagar. Yen siro kepengin diajeni liyan , dadi sudagar koyo-koyo ora bakal kelakon,  Yen siro kepengin sugih , dadi punggowo projo, bakal rusak negara niro 

 

Terjemahan bebas

: Bila hidupmu nanti kepengin dihargai/ dihormati orang, kamu jadilah pegawai negeri , bila kamu ingin kaya , jadilah pengusaha/ pegagang. Apabila kamu ingin dihargai orang, jadi pengusaha / pedagang sepertinya tidak munkin terlaksana. Apabila kamu ingin kaya, menjadi pegawai negeri , akan rusak tatanan negaramu.

Pesan –pesan leluhur yang lain terutama yang  berkaitan ndengan  korupsi di Jawa masih banyak terutama dari Surakarta , Jogyakarta atau Banyumas.

Hampir semua praktek korupsi dilandasi oleh rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Maka kalau menjadi penyelenggara negara, jadilah penyelengara negara yang baik, kalau menjadi pegawai negeri, ya jadilah pegawai negeri yang baik.

Sekalian menumbuhkan rasa nasionalise, maka tidak cukup anak cucu kita sekedar  menghayati seni budaya saja, akan tetapi sekalian melaksanakan pesan leluhur terutama hal-hal yang baik.

Tentu dalam hal ini yang sangat besar peranannya agar berhasil adalah banuan media electronik.

9. Memupuk Rasa Nasionalisme Selakigus Untuk  Pencegahan Korupsi

Negara kita terdiri banyak suku, masing-masing suku  mempunyai kebudayaan  sendiri –sendiri. Di Jawa , Bali, Lombok dan beberapa Daerah di Luar Jawa ada wayang kulit, di Jawa Barat wayang golek, dan kesenian lain seperti ludruk, ketoprak, dul muluk ( Lampung ) dan lain-lain.

Inti cerita wayang kulit memang  bersumber dari  India, namun sudah masuk ke Indonesia sejak Jaman Kerajaan Kediri, jadi sudah mendekati 1000 tahun.yang lalu  Sudah banyak perubahan, dan banyak lakon yang di karang pujangga kerajaan Kediri maupun Mojopahit. Wayang terus berkembang termasuk pengemabangnya salah satu Wali yaitu Sunan Kali Jaga.

Presiden Soekarno dulu gemar wayang kulit tentunya kalau dipentaskan di istana, di samping ditonton para menteri juga disiarkan radio. Menonton wayang kulit kalau benar-benar dihayati akan membentuk jiwa seorang pemimpin yang sangat diharapkan sebagaian terbesar orang yang dipimpin. Maka tidak heran bila apa Pemimpin yang tidak senang ,  karena  apa yang diucapkan ki dalang selalu jadilah pemimpin yang baik, mempehatikan orang yang dipimpin , barang kali tidak sesuai dengan keinginannya. Penonton wayang kulit  sebagaian besar atau boleh dikatakan semuanya berpihak kepada yang benar, jadi kalau ciritera Mahabarata mereka berpihak kepada Pandawa, dan mereka umumnya benci dengan perilaku atau sikap Kurawa.

Ki Dalang tertentu boleh dikatakan setiap pentas pasti menyinggung korupsi, hanya mungkin caranya beda.

Pesan-pesan supaya semua warga negara, pegawai, pejabat agar  setiap tindakannya yang  dilandasi intergritas , dapat melalui kesenian  sepert wayang kulit. Dul Muluk, ludruk, ketoprak dan lain-lain.

Tokoh-tokoh Dalang. Tokoh-tokoh kesenian yang lain seperti Ludruk, Dul Muluk dan lain-lain diundang untuk merumuskan pencegahan korupsi. Sebelumnya kepada beliau kita jelaskan sebab terjadinya korupsi, berikut contoh-contohnya, akibai korupsi dan lain-lain.

Kalau misalnya dibentuk Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dan salah satu misinya  sama dengan misi BPR yaitu :

Semua tingkat kepemimpinan politik, admisnistrasi, korporasi, agama dan LSM  terlibat dalam usaha-usaha penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni sehingga terjadi konsensus di kalangan masyarakat Malaysia yang membenci korupsi dan komitmen untuk memberantas gejala korupsi.

 

Untuk memberantas korupsi perlu kondisi lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.

Penayangan berita mengenai foto rumah keluarga Gayus dan orang pajak lainnya, , wawancara dengan Guru di mana Gayus bersekolah  ( sebaiknya sampai sekolah atau perguruan tinggi terakhir )  dan lain-lain berita / tayangan TV   sejenis  sangat membantu untuk pencegahan , pemberantasan korupsi. dan perbuatan korup.

—————————————–

Pemberantasan korupsi tanpa diikuti pencegahan , korupsi dari tahun-ke tahun bukan berkurang melainkan semakin bertambah termasuk pelakunya.

Pencegahan korupsi sekarang yang penting adalah untuk jangka pendek dahulu ,

Saya kira sekarang yang sangat besar andilnya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan perbuatan korup adalah media elektronik dan media cetak.

Penayangan berita mengenai foto rumah keluarga, wawancara dengan Guru di mana Gayus bersekolah  ( sebaiknya sampai sekolah atau perguruan tinggi terakhir ) sangat membantu untuk pencegahan korupsi.

Setelah kita membaca tulissan ini dari awal, penyebab utama korupsi dinegara kita

Pada umumnya seperti halnya mencuri, sebab timbulnya korupsi karena kemiskunan, tuntutan kebutuhan hidup antara lain sebagai akibat rendahnya gaji

Dan karena rendahnya gaji, Namun Pegawai Dept, Keuangan khususnya Pajak. Walaupun gajinya sudah dinaikkan ternyata terjadi korupsi besar-besaran. Dengan demikian korupsi di Indonesia terutama penyebabnya adalah ke 4 unsur GONE, yaitu

1)  G – Greed  (keserakahan, ketamaan, kerakusan)

2)  O – Oppurtunity  (kesempatan)

3)   N – Need (kebutuhan)

4)  E – Exposure (pengungkapan, artinya kalau terungkap hukumannya ringan atau sama            artinya dengan kelemahan hukum)

Untuk menysun pencegahan korupsi jangka pendek , dan setelah dipelajari korupsi  di Indonesia terutama penyebabnya adalah ke 4 unsur GONE tersebut, maka sebaiknya diundang para  tokoh agama ( semua agama ) tokoh masyarakat, tokoh adat,  ahli etika, ahli filsafat , Pimpinan Program Keluarga Berencana, ahli komunikasi dan lain-lain , di mana setelah beliau-beliau berkumpul kita jelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi, dan hal lain yang berhubungan  dengan korupsi, maka beliau-beliau ini sesuai dengan  keahlian masing-masing  secara bersama dengan dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi , kepedulian terhadap nasib bangsa mereka akan merumuskannya  pencegahan

korupsi dan perbuatan korup.

8.Pencegahan Korupsi Jangka Pendek Bersumber dari Kepribadian Para Leluhur.

Negara kita terdiri banyak suku, masing-masing suku dalam kehidupannya menonjolkan perilaku yang baik , kejujuran dan lain-lain

Hampir semua praktek korupsi dilandasi oleh rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Maka kalau menjadi penyelenggara negara, jadilah penyelengara negara yang baik, kalau menjadi pegawai negeri, ya jadilah pegawai negeri yang baik.

Sekalian menumbuhkan rasa nasionalise, maka tidak cukup anak cucu kita sekedar  menghayati seni budaya saja, akan tetapi sekalian melaksanakan hal-hal yang baik.

7 Pencegahan Korupsi Jangka Pendek Yang Beritik Tolak Dari Keserakahan.

Pemberantasan korupsi tanpa diikuti pencegahan , korupsi dari tahun-ke tahun bukan berkurang melainkan semakin bertambah termasuk pelakunya.

Pencegahan korupsi sekarang yang penting adalah untuk jangka pendek dahulu , bukan untuk jangka panjang .

Saya kira sekarang yang sangat besar andilnya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan perbuatan korup adalah media elektronik dan media cetak.

Penayangan berita mengenai foto rumah keluarga, wawancara dengan Guru di mana Gayus bersekolah  ( sebaiknya sampai sekolah atau perguruan tinggi terakhir ) sangat membantu untuk pencegahan korupsi.

Untuk menysun pencegahan korupsi jangka pendek , dan setelah dipelajari korupsi  di Indonesia terutama penyebabnya adalah ke 4 unsur GONE tersebut, maka sebaiknya diundang para  tokoh agama ( semua agama ) tokoh masyarakat, tokoh adat,  ahli etika, ahli filsafat , Pimpinan Program Keluarga Berencana, ahli komunikasi dan lain-lain , di mana setelah beliau-beliau berkumpul kita jelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi, dan hal lain yang berhubungan  dengan korupsi, maka beliau-beliau ini sesuai dengan  keahlian masing-masing  secara bersama dengan dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi , kepedulian terhadap nasib bangsa mereka akan merumuskannya  pencegahan

korupsi dan perbuatan korup.

8.Pencegahan Korupsi Jangka Pendek Bersumber dari Kepribadian Para Leluhur.

Negara kita terdiri banyak suku, masing-masing suku dalam kehidupannya menonjolkan perilaku yang baik , kejujuran dan lain-lain

Hampir semua praktek korupsi dilandasi oleh rendahnya integritas dan nilai etika. Etika dalam hal ini berarti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang bermoral. Maka kalau menjadi penyelenggara negara, jadilah penyelengara negara yang baik, kalau menjadi pegawai negeri, ya jadilah pegawai negeri yang baik.

Sebetulnya banyak ajaran dari orang tua kita bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan merupakan ajaran yang luhur dan ber-etika secara benar namun semua dilanggar karena kalah dengan kepentingan duniawi.

Dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masing – masing suku atau secara nasional selain dengan melestarikan budaya, kesenian  masing-masing daerah, akan lebih baik lagi bila generasi penerus juga melaksanakan petuah atau semacam “ unen-unen “ ( pesan nenek moyang )

Misalnya ada pesan dari orang tua kita dahulu (suku Jawa),  yaitu :

“Yen uripiro kepengin diajeni liyan dadio punggowo projo, yen uripiro kepengin sugih  dadio sudagar. Yen siro kepengin diajeni liyan dadi sudagar koyo-koyo ora bakal kelakon, nanging yen siro kepengin sugih dadi punggowo projo rusak negaraniro”.

(Kira-kira pengertian sekarang  : kalau  ingin hidupmu  dihargai orang  maka kamu jadilah pegawai negeri, kalau hidupmu ingin kaya maka kamu jadilah pedagang/pengusaha, kalau kamu ingin dihargai orang menjadi pedagang/pengusaha sepertinya tidak mungkin, namun kalau hidupmu ingin kaya menjadi pegawai negeri maka akan rusak tatanan negara).

Petuah tersebut cukup sederhana, namun kalau dihayati dan dilaksanakan mungkin tidak terjadi keadaan seperti sekarang ini. Dari suku lain di negara kita banyak petuah-petuah dari nenek moyang kita yang mengajarkan bagaimana perbuatan seharusnya sebagai masyarakat yang baik.

Melalui tokoh-yokoh adat kita gali   “ unen-unen “ semacam di atas , yang merupakan

salah satu bekal menjadi warga negara yang baik.

—————————

Andhi Hamzah, Prof. Dr. Jur,, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara,            Sinar Grafika  2005.

Sekarang ini walaupun kekuasaan sebagian telah dilimpahkan ke daerah, ternyata di daerahpun ada yang terjadi korupsi yang tidak tanggung-tanggung pelakunya termasuk Bupati, Gubernur, Anggota DPRD yang seharusnya mereka sebagai panutan.

Menurut penulis apabila  apa bila  kekuasaan Penilik Harta Benda yang diatur dalam Peraturan    Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/ 013 / 1958 yang dibuat pada waktu Alm. Jend. Nasution menjabat sebagai Penguasa Perang  tidak  dihilangkan pada undang-undang berikutnya (1960, 1971 dan  1999)   dan diterapkan secara konsekwen , barang kali tidak terjadi korupsi seperti sekarang ini.

2.Komponen Pengendalian intern

Komponen pengendalian intern ada  5,  yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penaksiran Risiko
  3. Aktivitas pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan.

Dari 5 komponen tersebut, yang perlu diketahui yaitu lingkungan pengendalian .

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat dan memperlemah efektivitas kebijakan atau prosedur tertentu. Lingkungan  pengendalian mencakup 7 faktor, yaitu :

c)      Integritas dan nilai etika

d)      Komitmen terhadap kompetensi

e)      Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

f)        Filosofi dan gaya operasi manajemen

g)      Struktur organisasi

h)      Pemberian wewenang dan tanggung jawab

i)        Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Dari 7 faktor tersebut, yang perlu dijelaskan adalah faktor a dan b :

a) Integritas dan nilai etika

Dari komponen tersebut di atas nampak pada negara maju pun pada saat ini sudah memasukkan faktor integritas dan nilai etika merupakan syarat pertama untuk mencapai tujuan suatu organisasi baik perusahaan, kantor pemerintah dan juga negara.

Selanjutnya dalam halaman 319.24 Standar Profesional Akuntan Publik dijelaskan sebagai berikut:

Intergritas dan perilaku etika merupakan produk  dari standar etika dan perilaku, bagaimana dikomunikasikan dan ditegakkan dalam praktik Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personil melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum atau melanggar etik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: